cover
Contact Name
Asram AT Jadda
Contact Email
asram77@yahoo.co.id
Phone
+6281230293103
Journal Mail Official
madanilegalreview@gmail.com
Editorial Address
Lapadde Mas Kota Parepare
Location
Kota pare pare,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Madani Legal Review
ISSN : 25979353     EISSN : 25806319     DOI : -
Core Subject : Social,
Fokus dari Jurnal ini untuk menyediakan sebuah wadah baik akademisi, peneliti, praktisi untuk mempublikasikan hasil-hasil penelitian dan bidang cakupannya sesuai dengan topik Jurnal yakni membahas masalah Hukum, diantaranya: Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Internasional, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Islam, Hukum dan HAM, Hukum Ekonomi Bisnis, ekonomi syariah, Hukum Kesehatan, Hukum Lingkungan, Hukum Adat, Filsafat Hukum, Sosiologi Hukum, Psikologi Hukum, Hukum Pajak dan HAKI.
Articles 90 Documents
PERAN SERTA PEMUDA DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2009 TENTANG KEPEMUDAAN (Studi Di Desa Kaseralau Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang) Asram A.T Jadda, Asrul Hidayat, Tasman Thamrin
Madani Legal Review Vol. 8 No. 1 (2024): MADANI LEGAL REVIEW
Publisher : FAKULTAS HUKUM UM PAREPARE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31850/malrev.v8i1.3131

Abstract

Lingkungan hidup yaitu ruang buat kehidupan dalam seluruh perspektif yang kodrat alamiahnya buat memberikan arti yang sebesar-besarnya buat individu. tapi, situasi kawasan hidup hari ini khususnya di Desa Kaseralau Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang tengah belum ideal . bermacam persoalan lingkungan yang berlangsung menimbulkan arti dari kawasan hidup yang sepatutnya didapat oleh publik dusun Kaseralau Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang jadi tersangkut. Penelitian ini menggunaan pendekatan studi study dan pengumpulan data mengenakan studi bidang (field research) dengan teknik kualitatif. mengenai data yang didapat berwujud data utama dan data sekunder dengan metode pengumpulan data lewat pemantauan, wawancara , dan perbahanan. manajemen data dan kajian data dijalani dengan teknik pengurangan data, penyajian data, dan konfirmasi data. Penelitian ini bermaksud buat menganalisa kedudukan remaja dalam usaha pelanggengan kawasan hidup di dusun Kaseralau Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang perlawanan bersumber pada UU nomor 40 Tahun 2009 pencetus 17 poin 1 mengenai kedudukan aktif remaja, buat menganalisa gangguan apa saja yang dirasakan remaja dalam bertindak buat pelanggengan kawasan hidup di dusun Kaseralau Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang, buat menganalisa akibat implementasi UU nomor 40 Tahun 2009 pencetus 17 kepada kedudukan remaja dalam usaha pelanggengan kawasan di dusun Kaseralau Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang. Dalam menganalisa gimana remaja bertindak dalam usaha pelanggengan kawasan hidup di dusun Kaseralau Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang, juru tulis mengenakan filosofi ataupun rancangan yang bertepatan selaku pisau kajian kepada data-data yang digabungkan antara lain ialah rancangan kepemudaan, rancangan pelanggengan kawasan hidup, dan filosofi perancangan dan pengembangan area. Data -data yang dipaparkan dalam studi ini yaitu hasil dari bermacam sakaguru data yang bertabiat utama dan sekunder . Data itu didapat lewat konsultasi langsung, sampai penelitian pustaka yang dijalani kepada buku-buku, jurnal , internet, akta badan dan bermacam kepustakaan terkait yang lain.
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEREDARAN OBAT PELANGSING BERBAHAN BERBAHAYA DI KOTA PAREPARE (Studi Kasus Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pre) Ibrahim Fattah, Sadriyah Mansur, Alma Vibrah
Madani Legal Review Vol. 8 No. 1 (2024): MADANI LEGAL REVIEW
Publisher : FAKULTAS HUKUM UM PAREPARE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31850/malrev.v8i1.3132

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam kaitannya dengan tindak pidana yang berkaitan dengan peredaran obat diet yang mengandung bahan kimia berbahaya, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Parepare No. 172/Pid. Sus/2022/PN Pre, dan untuk mengetahui penerapan hukum pidana atas tindak pidana peredaran obat penurun berat badan yang mengandung bahan kimia berbahaya Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pra. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Parepare melalui penelitian literatur, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam karya ini adalah normatif empiris. Berdasarkan kajian tersebut, Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pra memenuhi sebagian besar aspek pidana penting dalam putusan tersebut. Dan pertimbangan majelis juri dalam pengambilan keputusan menyarankan hal-hal yang meringankan dan memberatkan.
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KERUSAKAN BARANG DALAM PENGANGKUTAN MELALUI DARAT PADA JASA TRAVEL DI KOTA PAREPARE Wahyu Rasyid, Mutmainnah M.S, Cindi Regisdita
Madani Legal Review Vol. 8 No. 1 (2024): MADANI LEGAL REVIEW
Publisher : FAKULTAS HUKUM UM PAREPARE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31850/malrev.v8i1.3133

Abstract

Penelitian ini mengeksplorasi perlindungan konsumen terhadap kerusakan barang dalam pengangkutan darat oleh jasa travel di Kota Parepare. Perlindungan konsumen dalam transportasi barang diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk mencegah kerugian. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris. Kelalaian pengirim diidentifikasi sebagai faktor utama kerusakan barang. Perum Damri dan New Liman Trans memberikan kompensasi yang berbeda. Meskipun menggunakan negosiasi, pertanggungjawaban masih dinilai kurang efektif terutama untuk barang bernilai tinggi. Pengetahuan konsumen tentang hak mereka perlu ditingkatkan. Penelitian ini penting untuk menyelesaikan perselisihan antara konsumen dan penyedia jasa angkutan.
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MELAKUKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT ATAS KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT ABRASI DI KABUPATEN PINRANG Hartono Hamzah, Nurhaedah Hasan, Safitri
Madani Legal Review Vol. 8 No. 1 (2024): MADANI LEGAL REVIEW
Publisher : FAKULTAS HUKUM UM PAREPARE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31850/malrev.v8i1.3136

Abstract

Penelitian ini berujuan untuk untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan hukum terhadap masyarakat atas kerusakan lingkungan akibat abrasi di Kabupaten Pinrang dan untuk mendapatkan alternatif solusi yang dapat diberikan atas kerusakan lingkungan akibat abrasi di kabupaten pinrang dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Temuan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang belum efektif dalam memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat atas kerusakan lingkungan akibat abrasi karena dari sekian banyak bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan masih dalam bentuk perencanaan yaitu sosialisasi pencegahan abrasi dan penanganan abrasi kepada masyarakat, upaya relokasi, dan bantuan penanganan abrasi pantai berupa beton penahan atau pemecah ombak agar meminimalisir terjadinya abrasi yang masih pada tahap observasi. Alternatif solusi yang dapat diberikan atas kerusakan lingkungan akibat abrasi di Kabupaten Pinrang adalah membangun struktur pelindung pantai, penanaman vegetasi mangrove sebagai pelindung abrasi pantai, menyediakan lahan relinokasi untuk masyarakat, dan pemerintah daerah memberikan ganti rugi bagi masyarakat terdampak.
KEDUDUKAN WANITA ISLAM INDONESIA DALAM PERSFEKTIF HUKUM KELUARGA Sabaruddin, Firmansyah
Madani Legal Review Vol. 8 No. 1 (2024): MADANI LEGAL REVIEW
Publisher : FAKULTAS HUKUM UM PAREPARE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31850/malrev.v8i1.3138

Abstract

Penelitian ini menggunakan pendekatan normative yaitu penelitian terhadap hukum yang dikonsepkan dan dikembangkan atas dasar doktrin secara teorirtis dengan menggunakan Teknik pengumpulan data secara Pustaka dengan menelaah bahan refrensi terkait termasuk dokumen ,jurnal, buku dan Undang-undang terkait. Dan temuan dari penelitian adalah kedudukan wanita Islam Indonesia dalam Undang-Undang Perkawinan baik sebagai istri, Rumusan ini sangat jelas mengenai keseimbangan kedudukan suami istri dengan masing-masing mempunyai fungsi dan tanggung jawab yang berbeda dengan tujuan yang satu: kebahagiaan Rumah Tangga (keluarga) serta Kedudukan perempuan sebagai istri terhadap harta bersama menetapkan ½ dari harta bersama adalah hak istri, manakala terjadi perceraian mati atau cerai hidup, dengan dasar pemikiran, bahwa adalah kurang tepat mengukur bagian istri dlam hal tersebut dengan[i] menilai saham istri dalam mengumpulkan harta bersama ini sedangkan kedudkan Perempuan terhadap anak dan orangtuanya tidak berubah, yang berubah hanyalah hubungan antara bekas suami atau bekas istri dalam hal terjadi perceraian dan dalam hal perceraian dengan menggunakan ikrar talaq
Analisis Hukum Fungsi Inspektorat Daerah Terkait Temuan Audit Berulang Pada OPD Shabuur, Muhammad; Hamzah, Hartono
Madani Legal Review Vol. 8 No. 2 (2024): Madani Legal Review
Publisher : FAKULTAS HUKUM UM PAREPARE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31850/malrev.v8i2.3406

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis hukum peran Inspektorat Daerah Kota Parepare terkait munculnya temuan audit berulang pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Parepare dan Untuk mengetahui kendala apa yang Inspektorat Daerah dalam melakukan audit di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Parepare. Penelitian ini dilaksanakan di Inspektorat Daerah Kota Parepare dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Parepare. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif-Kualitatif dengan pendekatan Entnografi. Adapun metode pengumpulan data dalam artikel ini menggunakan metode Kepustakaan (Library Research), Studi Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai unsur pengawas, Inspektorat Daerah Kota Parepare sebelum melaksanakan pengawasan Audit, tim melihat kondisi dilapangan, anggaran, jangka waktu, kriteria, sebab dan akibat serta rekomendasi kepada OPD terkait jika terdapat suatu temuan dan memberikan perintah ataupun memberikan petujuk serta bantuan kepada OPD terkait agar temuan itu dapat diselesaikan. Pada tahun 2022 dari hasil pengawasan yang dilakukan Inspektorat Daerah Kota Parepare telah memberikan sebanyak 546 rekomendasi dari 780 rekomendasi dengan presentase 87,50% kepada OPD terkait. Temuan audit berulang yang paling menonjol disetiap pemeriksaan audit oleh Inspektorat Daerah Kota Parepare yakni Kekurangan Volume dan Denda Keterlambatan pada Dinas PUPR yang dimana pada Tahun 2020 terdapat sebanyak 9 Denda Keterlambatan dan 4 Kekurangan Volume dan pada Tahun 2021 terdapat 1 Kekurangan Volume dan 3 Denda Keterlambatan dan 2022 terdapat 2 Kekurangan Volume dan 2 Denda Keterlambatan.
Kajian Ulang Tentang Kepastian Hukum Status Anak Di Luar Nikah (Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Akibat Hukumnya) Lagus, Wegestin; Azwar, Zainal
Madani Legal Review Vol. 8 No. 2 (2024): Madani Legal Review
Publisher : FAKULTAS HUKUM UM PAREPARE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31850/malrev.v8i2.3466

Abstract

Status anak di luar nikah menghadirkan berbagai persoalan hukum dan sosial, terutama karena ketidakjelasan nasab yang sering kali memicu diskriminasi dan stigma terhadap anak. Dalam Islam, kejelasan nasab adalah prinsip fundamental untuk menjaga hak individu dan struktur keluarga, tetapi anak hasil zina kerap tidak diakui sebagai bagian dari nasab ayah biologisnya, meskipun di sisi lain hukum nasional memberi pengakuan tertentu terhadap anak luar nikah. Artikel ini bertujuan untuk mengakaji kepastian hukum status anak di luar nikah menurut Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012, menganalisis metode istinbath yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Fatwa No. 11 Tahun 2012 serta mengevaluasi akibat hukumnya, termasuk pandangan masyarakat dan dampaknya pada psikologi anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konsep untuk menggali lebih dalam mengenai landasan hukum yang digunakan dalam perumusan fatwa, yang berfokus pada prinsip-prinsip hukum Islam dan dasar-dasar fikih yang mendasari keputusan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 didasarkan pada Al-Qur'an, hadis, ijma’, dan qiyas, memberikan kepastian hukum terkait status anak hasil zina, dengan menegaskan kewajiban nafkah dari ayah biologis meskipun tanpa hubungan nasab. Fatwa ini memberikan pedoman yang jelas bagi hakim dalam memutuskan hak nasab, nafkah, dan waris anak, serta mengupayakan perlindungan hak-hak dasar anak terkait kebutuhan hidup. Namun, penerapannya dapat menimbulkan dampak sosial berupa stigma yang memengaruhi perkembangan psikologis dan integrasi sosial anak di masyarakat.
Analisis Hukum Pengaruh Adiwiyata Terhadap Pengelolaan Sampah Di Sekolah: Literature Review Harmedi Yulian Saputra; Aldri Frinaldi; Rembrandt, Rembrandt
Madani Legal Review Vol. 8 No. 2 (2024): Madani Legal Review
Publisher : FAKULTAS HUKUM UM PAREPARE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31850/malrev.v8i2.3471

Abstract

Kebijakan Adiwiyata bertujuan menciptakan sekolah ramah lingkungan dengan mengintegrasikan pendidikan lingkungan dalam kurikulum dan mendorong pengelolaan sampah berkelanjutan, seperti pemilahan, pengurangan, dan daur ulang, serta melibatkan siswa, guru, dan staf dalam tim pengelola lingkungan. Meskipun telah diterapkan di banyak sekolah, kebijakan ini menghadapi tantangan seperti kurangnya fasilitas yang memadai, minimnya pelatihan, dan rendahnya kesadaran serta partisipasi dari seluruh elemen sekolah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian literatur untuk menganalisis dampak kebijakan Adiwiyata terhadap pengelolaan sampah di sekolah, dengan mengumpulkan literatur yang relevan dari tahun 2019-2024 melalui google scholar, semanthic google scholar dari hasil pencarian ditemukan sebanyak 16 artikel yang relevan. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tantangan dan solusi dalam implementasi kebijakan, serta rekomendasi untuk meningkatkan pengelolaan sampah di sekolah. Kesimpulan dari artikel ini memperlihatkan bahwa kebijakan Adiwiyata telah menunjukkan dampak positif terhadap pengelolaan sampah disekolah contohnya seperti inisiatif pengomposan, daur ulang, dan pengurangan plastik, serta pembuatan Eco-Paving Blocks, namun tantangan seperti sampah sembarangan dan faktor eksternal seperti banjir masih menghambat efektivitasnya. Oleh karena itu, untuk mencapai hasil yang optimal, penting untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap siswa, serta memperkuat kolaborasi antara sekolah, siswa, dan masyarakat untuk menciptakan budaya hidup bersih yang berkelanjutan.
Perlindungan Konsumen Terhadap Pengalihan Uang Sisa Kembalian Pada Transaksi Di Alfamart Dengan Barang Khairun Nisa, Ummul; Hidayat, Asrul
Madani Legal Review Vol. 8 No. 2 (2024): Madani Legal Review
Publisher : FAKULTAS HUKUM UM PAREPARE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31850/malrev.v8i2.3486

Abstract

Kegiatan pengembalian uang sisa kembalian dengan barang telah mejadi perilaku yang umum terjadi dalam transaksi jual beli khususnya pada transakdi di alfamart. Penelitian ini membahas tentang bertujuan untuk menganalisis bagaimana perlindungan konsumen terhadap pengalihan uang sisa kembalian dengan barang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Untuk menganalisis bagaimana keabsahan permen dalam transaksi pembayaran pada transaksi di alfamart. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Parepare, Titik lokasi yang dilakukan adalah di beberapa ritel Alfamart. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-Kualitatif dengan jenis penelitian Normatif-Empiris. Adapun Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan cara kepustakaan, wawancara dan dokumentasi. Hasil Penelitian ini menunjukkan perlindungan terhadap pengalihan uang sisa kembalian belum maksimal memberikan perlindungan kepada konsumen karena tindakan pelaku usaha yang menggunakan alat pembayaran tidak sah dalam transaksi jual beli di minimarket dalam bentuk permen adalah suatu tindakan yang merugikan konsumen secara materiil maupun imateriil, serta tidak terpenuhinya hak-hak konsumen secara adil. Keabsahan permen sebagai alat pembayaran transaksi bukan merupakan alat pembayaran yang sah. Uang rupiah adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Republik Indonesia yang berarti bahwa hanya uang rupiah saja yang bisa digunakan untuk alat pembayaran begitu pula sebagai pengembalian sisa pembayaran yang dilakukan oleh konsumen.2021 terdapat 1 Kekurangan Volume dan 3 Denda Keterlambatan dan 2022 terdapat 2 Kekurangan Volume dan 2 Denda Keterlambatan.
Tinjauan Yuridis Tentang Efektifitas Bank Sampah Terhadap Pencegahan Pencemaran Lingkungan Di Kabupaten Pinrang Farhan Maspul , Rhaflie; A.T Jadda, Asram
Madani Legal Review Vol. 8 No. 2 (2024): Madani Legal Review
Publisher : FAKULTAS HUKUM UM PAREPARE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31850/malrev.v8i2.3493

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektifitas pengelolaan bank sampah terhadap pencegahan pencemaran lingkungan di kabupaten pinrang, dan untuk mengetahui alternatif solusi terhadap pelaksanaan bank sampah ditinjau dari peraturan menteri LHK Nomor 14 tahun 2021 tentang pengelolaan sampah pada bank sampah di kabupaten pinrang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi pustaka dan metode wawancara. Berdasarkan penelitian ini bank sampah merupakan langkah yang efektif terhadap pencegahan pencemaran lingkungan di kabupaten pinrang