cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Asram AT Jadda
Contact Email
asram77@yahoo.co.id
Phone
+6281230293103
Journal Mail Official
madanilegalreview@gmail.com
Editorial Address
Lapadde Mas Kota Parepare
Location
Kota pare pare,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Madani Legal Review
Published by Universitas Muhammadiyah Parepare
ISSN : 25979353     EISSN : 25806319     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Fokus dari Jurnal ini untuk menyediakan sebuah wadah baik akademisi, peneliti, praktisi untuk mempublikasikan hasil-hasil penelitian dan bidang cakupannya sesuai dengan topik Jurnal yakni membahas masalah Hukum, diantaranya: Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Internasional, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Islam, Hukum dan HAM, Hukum Ekonomi Bisnis, ekonomi syariah, Hukum Kesehatan, Hukum Lingkungan, Hukum Adat, Filsafat Hukum, Sosiologi Hukum, Psikologi Hukum, Hukum Pajak dan HAKI.
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Seni dan Humaniora (Lain-Lain)
Articles 90 Documents
 5   6   7   8   9 
Budaya Kawin Paksa Ditinjau Dari Hukum Kekerasan Seksual Bakri, Sadul; Nurcahyono, Arinto
Madani Legal Review Vol. 9 No. 1 (2025): Madani Legal Review
Publisher : FAKULTAS HUKUM UM PAREPARE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31850/malrev.v9i1.3533

Abstract

Permasalahan terkini terkait masih adanya beberapa daerah di Indonesia yang mempertahankan budaya pernikahan paksa. Di sisi lain, banyak pihak berpendapat bahwa praktik ini melanggar hak asasi manusia, sementara berbagai tradisi budaya justru seringkali bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM. Penelitian ini mengkaji kebijakan hukum pidana terkait pernikahan paksa yang dilakukan atas nama budaya, dengan mempertimbangkan kondisi terkini serta perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Lantas, bagaimana Undang-Undang TPKS memandang pernikahan paksa yang di beberapa wilayah dilegalkan oleh hukum adat? Untuk menjawab pertanyaan ini, penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menelaah peraturan-peraturan yang relevan, yang kemudian dianalisis secara komprehensif untuk menarik kesimpulan yang menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian ini memiliki kesimpulan bahwa (1) TPKS telah mengatur peraturan terkait kawin paksa yang dilakukan dengan alasan budaya, sehingga mengubah tindakan yang tadinya non-kriminal menjadi tindakan yang dapat menimbulkan dampak hukum. (2) Terdapat dua jenis perlindungan hukum terhadap perkawinan paksa dengan dalih budaya: perlindungan preventif, yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah, dan perlindungan represif, yang mencakup pemberian hukuman kepada pelanggar beserta hukuman lainnya dan pemberian hak kepada korban baik selama maupun setelah proses hukum.
Analisis Yuridis Pembatalan Perkawinan dan Pelaksanaannya Berdasarkan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Faisal Afda'u
Madani Legal Review Vol. 9 No. 1 (2025): Madani Legal Review
Publisher : FAKULTAS HUKUM UM PAREPARE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31850/malrev.v9i1.3702

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pembatalan perkawinan dalam sistem hukum nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 beserta peraturan pelaksananya. Fokus kajian mencakup dasar hukum pembatalan, prosedur pengajuan di pengadilan, serta implementasi dalam praktik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada analisis terhadap perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang belum banyak dikaji secara menyeluruh. Pembatalan perkawinan dapat diajukan jika syarat sah tidak terpenuhi, seperti usia di bawah ketentuan, paksaan, atau tanpa persetujuan. Prosedur pengajuan dilakukan di Pengadilan Agama untuk umat Islam dan di Pengadilan Negeri bagi non-Muslim. Putusan pembatalan menyatakan bahwa perkawinan dianggap tidak pernah terjadi sejak awal, namun status anak tetap diakui sah sesuai Pasal 28. Jaksa juga dapat mengajukan permohonan untuk kepentingan umum. Tujuan pembatalan adalah memberikan kepastian hukum serta perlindungan atas hak-hak keperdataan. Proses diawali dengan permohonan di pengadilan sesuai domisili. Pengaturan ini mencerminkan perlindungan hukum terhadap individu dan penegakan asas-asas hukum dalam institusi perkawinan.
Peran Pemerintah Desa Dalam Menanggulangi Limbah Domestik Berdasarkan Perda No. 2 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Abdi, Arham; Hartono Hamzah
Madani Legal Review Vol. 9 No. 1 (2025): Madani Legal Review
Publisher : FAKULTAS HUKUM UM PAREPARE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31850/malrev.v9i1.3776

Abstract

Lingkungan hidup merupakan keseluruhan kondisi dan benda yang ada di sekitar kita, termasuk hewan, tumbuhan, dan elemen lainnya yang saling berhubungan. Di negara berkembang seperti Indonesia, masalah lingkungan seringkali muncul akibat keterbatasan pembangunan dan pengelolaan yang belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran Pemerintah Desa dalam menanggulangi limbah domestik di Kabupaten Pinrang, khususnya di Desa Bakaru, dengan mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) No. 2 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pemerintah Desa Bakaru telah berusaha mengatasi masalah limbah domestik dengan berbagai upaya, seperti penyediaan tempat pengelolaan sampah terpadu (TPS3R), fasilitas pemilahan sampah, dan program edukasi untuk masyarakat terkait pengelolaan sampah yang lebih baik. Selain itu, pemerintah desa juga aktif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan melalui sosialisasi dan pelatihan. Namun, penelitian ini menemukan bahwa masih ada kekurangan dalam hal infrastruktur yang memadai, pendanaan yang terbatas, serta keterlibatan pihak swasta yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dalam aspek-aspek tersebut agar sistem pengelolaan limbah domestik di Desa Bakaru dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk penguatan kebijakan dan strategi pengelolaan limbah domestik di tingkat desa, khususnya di Kabupaten Pinrang.
Penerapan Hukum Pidana Khusus Dan Evaluasi Penerapan Hukum Pada Tindak Pidana Korupsi: Tata Niaga Timah Fajri, Naura Nurul; Nia Purwanti , Tasya Halimah; Azizah, Aulia Nur
Madani Legal Review Vol. 9 No. 1 (2025): Madani Legal Review
Publisher : FAKULTAS HUKUM UM PAREPARE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31850/malrev.v9i1.3797

Abstract

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa dan transinternasional yang tindakanya dilakukan secara tersetruktur dan berpola. Tindak pidana korupsi di Indonesia telah menjadi budaya yang mengakar sejak masa kerajaan hingga masa kini, meskipun telah diberlakukanya undang undang nomor 20 tahun 2001 perubahan atas undang undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang tidak efektif dalam menekan angka korupsi secara signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan hukum pidana khusus terhadap tindak pidana korupsi sebagai bagian dari sistem hukum yang ada di Indonesia dan mengevaluasi penerapan hukum tindak pidana korupsi pada kasus korupsi tata niaga timah yang telah dilakukan selama tujuh tahun yang mengakibatkan kerugian sebesaar Rp 271 triliun. Metode yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan yuridis normatif dengan berdasar pada peraturan perundang undangan dan implementasi kasus korupsi di indonesi. Hasil penelitian menunjukan bahwa undang undang tindak pidana korupsi yang bersifat lex specialis dalam pemberantasan korupsi belum optimal dalam penengakanya. Putusan yang diberikan belum menimbulkan efek jera dengan masih tingginya junlah kasus korupsi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan hukum pidana khusus belum berhasil menciptakan sistem hukum yang preventif dan represif secara optimal. Oleh karena itu penetian ini menyarankan adanya penguatan implementasi hukum peningkatan kapasitas penegak hukum dan evaluasi regulasi untuk menyesuaikan dengan modus korupsi modern.
Problematika Eksekusi Putusan PTUN No. 56/G/2022/PTUN.KPG tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Kondamara Remijawa, Matias Kalikat; Yohanes, Saryono; Kase, Dhesy A.
Madani Legal Review Vol. 9 No. 1 (2025): Madani Legal Review
Publisher : FAKULTAS HUKUM UM PAREPARE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31850/malrev.v9i1.3800

Abstract

Kepala Desa Kondamara Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur yang tidak melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 56/G/2022/Ptun.Kpg yang sudah berkekuatan hukum tetap. Rumusan masalah apa konsekuensi hukum terhadap Kepala Desa Kondamara Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, yang tidak mengeksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 56/G/2022/Ptun.Kpg Tentang Pemberhentian dan Pengangkata Perangkat Desa. Bagaimana status hukum perangkat desa yang diberhentikan dan yang diangkat, setelah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 56/G/2022/Ptun.Kpg yang telah berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan pokok utama pembahasan dari penelitian yang penyusun sajikan, maka jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum Normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsekuensi Kepala Desa Kondamara Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, yang tidak mengeksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 56/G/2022/Ptun.Kpg yang sudah berkekuatan hukum tetap di antaranya di kenakan sangsi upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif, diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera, mengajukan kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi dan mengajukan kepada kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan. Status hukum bagi perangkat desa Kondamara setelah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang berkekuatan hukum tetap, perangkat desa yang diberhentikan harus dikembalikan ke jabatannya semula, dan pengangkatan perangkat desa yang baru dinyatakan tidak sah sebagai akibat dari pencabutan keputusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang. Kesimpulan Kepala Desa Kondamara Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur di anggap melanggar hukum administrasi karena tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Dengan demikian, putusan PTUN Nomor 56/G/2022/PTUN.Kpg yang telah berkekuatan hukum tetap memiliki akibat hukum yang harus dipatuhi oleh semua pihak terkait, terutama dalam pemulihan status perangkat desa yang diberhentikan secara tidak sah dan pembatalan pengangkatan perangkat desa yang menggantikannya.
Implementasi Hukum Nasional Dalam Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia Aisya, Alayya Rihadatul; Hanum, Shafira Aulia; Karmila Nuralifah Kadir; Pasha, Nikita Sheila
Madani Legal Review Vol. 9 No. 2 (2025): Madani Legal Review
Publisher : FAKULTAS HUKUM UM PAREPARE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31850/malrev.v9i2.3826

Abstract

Human trafficking atau perdagangan orang merupakann praktik jual-beli manusia melalui perekrutan, penyekapan, atau penculikan dengan tipu daya seperti menjebak korban dalam utang untuk tujuan eksploitasi. Sebagai pelanggaran HAM serius di Indonesia, tindak pidana ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Penelitian ini bertujuan menelaah bagaimana sistem hukum Indonesia menangani kasus perdagangan orang dan mengidentifikasi kendala dalam upaya melindungi korban. Metode yang digunakan adalah kualitatif normatif dengan pendekatan deskriptif, berfokus pada pemahaman terhadap peraturan yang berlaku. Hasil analisis menunjukkan bahwa peraturan di Indonesia telah memadai sebagai dasar hukum perlindungan korban, misalnya melalui pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GTPPTPO). Namun, restitusi kepada korban terhambat oleh proses hukum yang panjang dan berbelit, keterbatasan anggaran, minimnya koordinasi antar lembaga, serta persepsi ketidakadilan. Oleh karena itu, perlu diintensifkan sinergi antara aparat penegak hukum seperti kejaksaan dan pengadilan serta masyarakat untuk mencegah dan memberantas perdagangan orang.
Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Wanprestasi Atas Utang Piutang Tanpa Jaminan Di Indonesia Fida, Putri Fida Yanti; Sulistyo, Al Qodar Purwo
Madani Legal Review Vol. 9 No. 2 (2025): Madani Legal Review
Publisher : FAKULTAS HUKUM UM PAREPARE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31850/malrev.v9i2.3834

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian utang piutang tanpa jaminan, dengan fokus pada prinsip kepastian hukum di Indonesia. Dalam konteks perjanjian utang piutang tanpa jaminan, terhadap kreditur yang menghadapi risiko lebih besar karena tidak adanya agunan atau aset yang dapat dijadikan jaminan, yang menyebabkan kreditur lebih rentan terhadap kerugian jika debitur gagal memenuhi kewajibannya. Jika terjadi wanprestasi, kreditur sering kali kesulitan untuk mendapatkan kompensasi yang adil atau sesuai dengan hak-hak mereka. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali sejauh mana sistem hukum Indonesia memberikan kepastian hukum bagi kreditur dalam penyelesaian sengketa yang timbul akibat wanprestasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif, yang melibatkan kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan-putusan pengadilan yang relevan, terutama yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (kuhperdata). Fokus penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi mekanisme hukum yang ada dalam memberikan perlindungan bagi kreditur dalam kasus wanprestasi, serta untuk menawarkan solusi hukum yang dapat memperbaiki posisi hukum kreditur. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperjelas tantangan yang dihadapi kreditur dalam sengketa utang piutang tanpa jaminan, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan perlindungan hukum bagi kreditur di Indonesia.
Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penebangan Liar (Illegal Logging) Di Wilayah Desa Ledan Anugrah, Wisnu; Hartono Hamzah
Madani Legal Review Vol. 9 No. 2 (2025): Madani Legal Review
Publisher : FAKULTAS HUKUM UM PAREPARE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31850/malrev.v9i2.4026

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya Pemerintah Kabupaten Enrekang dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana illegal logging di Desa Ledan, serta mengevaluasi penerapan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur, serta hasil wawancara sebagai data pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah melakukan tiga bentuk penanganan utama, yaitu upaya preventif melalui sosialisasi dan pembinaan masyarakat, upaya represif melalui patroli dan penegakan hukum, serta upaya monitoring yang melibatkan kerja sama antarinstansi. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku illegal logging dinilai telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, baik berupa pidana pokok maupun pidana tambahan, sehingga mampu memberikan efek jera bagi pelaku. Kesimpulannya, kombinasi langkah preventif, represif, dan monitoring menjadi instrumen penting dalam pengendalian illegal logging di Desa Ledan.
Pemidanaan Integratif Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pradana, Elga; Yusuf M. Said
Madani Legal Review Vol. 9 No. 2 (2025): Madani Legal Review
Publisher : FAKULTAS HUKUM UM PAREPARE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31850/malrev.v9i2.4112

Abstract

Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Indonesia tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera, tetapi juga untuk merehabilitasi pengguna agar tidak kembali melakukan pelanggaran hukum. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur pendekatan pemidanaan yang bersifat integratif, yaitu perpaduan antara pendekatan represif (hukuman pidana) dan pendekatan restoratif (rehabilitasi medis dan sosial). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan pemidanaan integratif dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkotika, khususnya bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan ruang untuk rehabilitasi sebagai bagian dari pemidanaan, dalam praktiknya masih terdapat hambatan, seperti minimnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, keterbatasan fasilitas rehabilitasi, serta paradigma penegakan hukum yang masih dominan menekankan pemidanaan penjara. Selain itu, peran hakim dalam menjatuhkan vonis rehabilitasi belum konsisten, sehingga penerapan pemidanaan integratif menjadi tidak merata. Kesimpulannya, efektivitas pemidanaan integratif masih terbatas dan memerlukan perbaikan dalam aspek implementasi hukum, sinergi antarlembaga, dan edukasi bagi aparat penegak hukum. Reformasi kebijakan dan penguatan pendekatan rehabilitatif sangat penting untuk mengoptimalkan fungsi hukum pidana dalam penanganan kejahatan narkotika
Pluralisme Hukum : Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat Dalam Sistem Hukum Nasional Lingga, Juan Rana Hizkia; Harianto, Dedi; Agusmidah
Madani Legal Review Vol. 9 No. 2 (2025): Madani Legal Review
Publisher : FAKULTAS HUKUM UM PAREPARE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31850/malrev.v9i2.4158

Abstract

Masyarakat adat telah lahir dan telah ada jauh sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga harus diakui dan dihormati keberadaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengakuan dan peirlindungan hak masyarakat adat dalam sistem hukum nasional menurut pluralisme hukum. Penelitian ini menggunakan analisis yuridis normatif untuk meninjau Pasal 18B dan 28 I dan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mengarahkan, membahas, dan menjelaskan informasi tersebut dengan ketentuan-ketentuan yang relevan untuk menarik keisimpulan dengan metode berpikir deduktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa hukum adat tetap mendapat pengakuan dan peirlindungan dalam sisteim hukum nasional menurut pluralisme hukum yang didukung oleh nilai-nilai lokal dan efektivitasnya. Dimana keberadaan masyarakat adat di Indonesia diakui dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai Peraturan Perundang-undangan, seperti Undang-Undang Pokok Agraria, Kehutanan, Penataan Ruang, Desa, Pemerintahan Daerah, dan Perkebunan. Namun, pengakuan tersebut mansyaratkan masyarakat adat harus masih hidup, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, prinsip NKRI, dan diatur dalam Undang-Undang, sehingga merupakan pengakuan bersyarat. Penelitian ini diharapkan dapat membeirikan rekomendasi untuk penguatan dalam pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat dalam sistem hukum nasional.

Page 9 of 9 | Total Record : 90

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 2 (2025): Madani Legal Review Vol. 9 No. 1 (2025): Madani Legal Review Vol. 8 No. 2 (2024): Madani Legal Review Vol. 8 No. 1 (2024): MADANI LEGAL REVIEW Vol. 7 No. 2 (2023): MADANI LEGAL REVIEW Vol. 7 No. 1 (2023): MADANI LEGAL REVIEW Vol 6 No 2 (2022): MADANI LEGAL REVIEW Vol. 6 No. 1 (2022): MADANI LEGAL REVIEW Vol. 5 No. 2 (2021): MADANI LEGAL REVIEW Vol. 5 No. 1 (2021): Madani Legal Review Vol. 4 No. 2 (2020): Madani Legal Review Vol. 4 No. 1 (2020): Madani Legal Review Vol 4 No 1 (2020): Madani Legal Review Vol. 3 No. 2 (2019): Madani Legal Review Vol 3 No 1 (2019): Madani Legal Review Vol 2 No 2 (2018): Madani Legal Review Vol 2 No 1 (2018): Madani Legal Review Vol 1 No 2 (2017): Madani Legal Review Vol 1 No 1 (2017): Madani Legal Review More Issue