cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Zaldi Rusnaedy
Contact Email
zaldi.rusnaedy.s@unpacti.ac.id
Phone
+6285242124861
Journal Mail Official
-
Editorial Address
Jl. Andi Mangerangi No.73, Mamajang Dalam, Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90132
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Journal of Governance and Local Politics (JGLP)
Published by Universitas Pancasakti Makassar
ISSN : -     EISSN : 26849992     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Good Governance; Desentralisasi dan Otonomi Daerah; Kebijakan publik; Manajemen Publik dan Pemerintahan; Tata Kelola Bencana; Resolusi Konflik; Politik Lokal; dan Demokrasi Digital.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Sosiologi dan Ilmu Politik
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 1 No 2 (2019): JGLP, NOVEMBER 2019" : 7 Documents clear
Faktor Penyebab Konflik Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Halmahera Selatan Marno Wance; Abd Halil Hi Ibrahim
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 1 No 2 (2019): JGLP, NOVEMBER 2019
Publisher : Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47650/jglp.v1i2.20

Abstract

ABSTRACT Pemilihan kepala desa serentak tahun 2016 yang dilaksanakan di Kabupaten Halmahera Selatan menyisahkan konflik pilkades. Adapun desa yang mengikuti kontetasi pemilihan kepala desa (pilkades) serentak berjumlah 249 desa yang tersebar di 32 kecamatan. Pilkades serentak terbagi menjadi dua tahap yaitu tahap pertama yang dilaksanakan pada tanggal 20 November 2018 yang diikuti oleh 189 desa. Sedangkan 60 desa akan dilaksanakan pada tahap kedua. Pelaksanaaan pilkades tahap pertama mengalami konflik pilkades di 16 desa. Penyebabnya karena penyelenggara di tingkat desa berpihak kepala salah satu kandidat, tim tim sukses kandidat, dan kedekatan dengan penguasa daerah. Selainitu,konflik pilkades terjadi karenaaktor-aktor daerah melakukan intervensi pada proses pemilihan sehingga mengakibatkan konflik antara kandidat. Penelitian konflik pilkades di Halmahera selatan di lakukan pada dua desa dengan tujuan untuk membandingkan penyebab konflik dan model penyelesain kondlik pilkades. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan cara melakukan wawancara secara mendalam dengan pihak-pihak yang terlibat pada konflik pilkades di Halmahera Selatan. Manfaat dari hasil penelitian untuk menambah khasanah keilmuan tentang konflik pikades di tingkat desa. Keywords: Pilkades, konflik pemilihan, kandidat ABSTRACT Simultaneous village head elections in 2016 held in South Halmahera Regencyended up with conflicts. There were 249villagesspread across 32 sub-districts participating in the village head elections. The simultaneous village headelections were divided into two phases in which the first one was held on 20 November 2018 taken by 189 villages. While 60 villages were held in the second phase. The first electionleft 16 casesof conflicts. The fact in the field revealed that the conclicts occured because there were some complaints coming from the losing candidatesthat the election organizers had taken side on one of the candidatesand their supporting teamwhichhad closeness to the regional leader. Besides,there were some actors intervening in the election that caused conflicts among candidates. Consideringthefacts, thisresearchwas conducted in two villages with the aim of comparing the conflicts in the villages andthe resolution models. The research method used was descriptive qualitative by conducting in-depth interviews with parties involved in the election conflicts. The benefits ofthe research is to increase the repertoire of knowledge about election conflict at the village level. Keywords:head village election, election conflict, candidates
Faktor Pemicu Utang Pemerintah Provinsi Maluku Utara Pada Anggaran 2018 Raoda M Djae; Rasid Pora; Marno Wance
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 1 No 2 (2019): JGLP, NOVEMBER 2019
Publisher : Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47650/jglp.v1i2.22

Abstract

Penelitian ini akan menjelaskan tentang faktor pemicu hutang pemerintah Provinsi Maluku Utara serta pengawasan APBD provinsi Maluku Utara Tahun anggaran 2018. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa secara mendalam mengenai bagiamana faktor pemicu hutang Pemerintah provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2018 serta menganalis bentuk pengawasan APBD pada tahun anggaran 2018. Dalam rangka mencapai tujuan yang telah diuraikan, maka penelitian ini dirancang akan dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan untuk menggali berbagai data dari berbagai informasi mengenai masalah penelitian ini. Jenis penelitian yang digunakan dengan jalan penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Manfaat yang diharapkan dari hasil temuan penelitian dapat menambah pengetahuan kita tentang faktor pemicu hutang pemerintah provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2018, serta model perencanaan APBD tahun anggaran 2018. Sedangkan, secara praktis penelitian ini bisa menghasilkan bahan kajian dari berbagai pihak yang berkepentingan untuk menganalisis praktek perencanan anggaran sehingga pemerintah dapat melakukan tata kelola keuangan publik secara transparan dan terbuka. Hasil penelitian menemukan bahwa pemicu Akibat hutang pemerintah provinsi Maluku Utara dari tahun 2016 sebesar 412 milyar. Beban pembiayaan semakin besar sehingga APBD belum mampu melakukan pembiayaan secara keseluruhan. Oleh sebab itu, pemerintah melakukan hutang kepada pihak ketiga selama tiga tahun yaitu 2016 sampai 2018 sebanyak 105 milyar. Terjadinya penyimpangan hutang itu akibat dari lemahnya mekanisme pengelolaan anggaran. Sehingga menyebabkan pengelolaan anggaran jauh dari prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku Kata kunci: Hutang Pemerintah, Perencanaan Anggaran, Tata Kelola Keuangan, Perencanaan APBD ABSTRACT This study explains the factors of North Maluku government debt and its supervision on 2018 provincial budget. The purposes of this study are to analyze in depth about the factors that trigger the North Maluku government debt in the year 2018 and to analyze the form of regional budget supervision in 2018 fiscal year. In order to achieve the outlined objectives, this study was carried out for 3 (three) months to explore various data from various information related to the problems. This study type was qualitative with a descriptive analysis approach. The expected benefits of the findings are to add our knowledge and understanding of the factors of North Maluku government debt in the year 2018, as well as the budget planning model for the 2018 fiscal year. Meanwhile, practically this study produces study material from various interested parties to analyze budget planning practices so that the government can conduct public financial governance in a transparent and open way. The results of the study found that the North Maluku government debt from 2016 amounted to 412 billion. Financing costs are increasing in the line that the regional budget has not been able to carry out overall financing. Therefore, the government made debt to the third party for three years from 2016 to 2018 as many as 105 billion. The occurrence of debt irregularities was a result of weak budget management mechanisms. This was due to the budget management which was far from the principles of transparency and accountability required by applicable laws and regulations. Keywords: Government Debt, Budget Planning, Financial Governance, Regional Budget Planning
Implementasi Kebijakan Brigade Siaga Bencana Dalam Tanggap Darurat Di Kabupaten Bantaeng Azhar Aljurida; Muhammad Zulkifli
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 1 No 2 (2019): JGLP, NOVEMBER 2019
Publisher : Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47650/jglp.v1i2.23

Abstract

Brigade Siaga Bencana dalam tanggap darurat dikabupaten Bantaeng sebagai salah satu produk kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kabupaten Bantaeng bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat secara cepat, tepat dan efisien, namun produk kebijakan tidaklah cukup hanya dengan membuatnya semata melainkan juga perlu diimplementasikan dengan baik sehingga harapan yang ingin dicapai bisa terlaksana dengan sesuai dengan tujuan. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu mendekripsikan dan menggambarkan secara utuh informasi yang diperoleh. Hasil penelitian menujukkan bahwa implementasi kebijakan dari pendekatan teori implementasi van meter dan van horn menunjukkann bahwa Brigade siaga bencana bertujuan untuk mendekatkan dan mempercepat penanganan kesehatan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh satgas khusus dan terampil yang siaga selama 24 jam penuh, Faktor kondisi alam yang ada dikabupaten Bantaeng terutama dari aspek geografi dan topografi, terkadang menjadi penyebab keterlambatan penangan kesehatan bagi masyarakat, Brigade siaga bencana kabupaten Bantaeng mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas kesehatan dan rumah sakit dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bersifat darurat atau penangan kesehatan pra rumah sakit.
Collaborative Governance Sebagai Upaya Dalam Akselerasi Pembangunan Desa Erny Rosyanti; Dwian Hartomi Akta Padma Eldo; Riza Awal Novanto
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 1 No 2 (2019): JGLP, NOVEMBER 2019
Publisher : Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47650/jglp.v1i2.24

Abstract

Pembangunan Desa menjadi suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Desa manapun. Semenjak keluarnya Undang-Undang tentang Desa no 6 tahun 2014 setiap Desa memiliki tugas yang tidak mudah demi mewujudkan pemerataan pembangunan di Desa.Untuk membangun Desa menjadi lebih baik tidak bisa terlepas dari tanggung jawab Kepala Desa beserta perangkat Desa lainnya.Dibutuhkan kerjasama antara berbagai sector terutama masyarakat, serta pihak swasta sekalipun. Collaborative governance diperlukan dalam meningkatkan pembangunan Desa agar lebih baik lagi dari sebelumnya. Penelitian ini bertujuan ingin melihat bagaimana upaya pemerintah Desa Pacul Kabupaten Tegal dalam meningkatkan pembangunan Desa dengan pendekatan collaborative governance. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data dengan cara mewawancarai pemangku kepentingan dalam pembangunan Desa di Pemerintahan Desa Pacul. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Desa Pacul dalam melakukan pembangunan selalu bekerjasama dengan pemerintah dan masyarakat sekitar dengan model partisipatif.
Upaya Peningkatan Kinerja DPRD Kabupaten Soppeng Zaldi Rusnaedy S; Aswar Annas; Anirwan Anirwan
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 1 No 2 (2019): JGLP, NOVEMBER 2019
Publisher : Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47650/jglp.v1i2.25

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya peningkatan kinerja DPRD Kabupaten Soppeng. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif yang bersifat eksploratif dalam menjelaskan kinerja anggota DPRD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya peningkatan kinerja dilakukan dengan peningkatan intensitas kunjungan dan dukungan anggaran reses penjaringan aspirasi masyarakat; optimalisasi fungsi penganggaran DPRD dalam menyalurkan pokok pikiran anggota DPRD untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat; pengembangan metode orientasi dan bimbingan teknis anggota DPRD untuk efektifitas peningkatan pengetahuan regulasi dan penguasaan perencanaan, penganggaran dan pengawasan; peningkatan pengawasan anggota DPRD melalui pembahasan perencanaan dan penyusunan anggaran (penganggaran) pada rancangan program/kegiatan pemerintah yang berbasis input (pendanaan) dan outcome yang diharapkan; optimalisasi tugas anggota Badan Kehormatan dalam mengkaji dan mengevaluasi perilaku anggota DPRD; peningkatan ketersediaan fasilitas penunjang pengetahuan dan kinerja anggota DPRD; peningkatan sosialisasi dan publikasi terkait tugas, fungsi dan kinerja anggota DPRD; pengembangan metode penjaringan aspirasi anggota DPRD dalam mendukung lahirnya perda inisiatif.
Rekrutmen Partai Golkar Pada Pemilu Legislatif 2019 Achmad Cumaedy; Riska Sarofah
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 1 No 2 (2019): JGLP, NOVEMBER 2019
Publisher : Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47650/jglp.v1i2.27

Abstract

This study describes the Golkar Party recruitment process in the 2019 Legislative Election with a case study of the allocation of seats in the Tangerang Districts A and B districts. The problem of recruitment has an impact on the distribution of legislative candidates in allocating DPRD seats, in PKPU RI Number 16 Year 2017 Concerning the Arrangement of Electoral Districts and Chair Allocation Members of the Regency/City Regional People's Representative Council in the General Election, that the seat allocation is a determination of the number of seats in an electoral district. This study used qualitative methods by conducting in-depth interviews and literature studies through sources relevant to this research. The results of the study show that the Golkar Party recruitment pattern is still using the old pattern, namely by using the recruitment system during the new order and trying to retain traditional (old) voters. In the upcoming recruitment, Golkar must involve various elements in the community and the beginning of the recruitment must start from the "grassroots" which can gradually occupy the party management positions. Keywords: Recruitment, Golkar Party, Seat Allocation, and Electoral District.
Implementasi Pelayanan Publik Pada Program SIDUKUN 3 In 1 Dalam Pengurusan Administrasi Kependudukan Di DKI Jakarta Iqbal Aidar Idrus; Komang Jaka Ferdian
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 1 No 2 (2019): JGLP, NOVEMBER 2019
Publisher : Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47650/jglp.v1i2.28

Abstract

Penelitian ini menjawab Implementasi program SIDUKUN 3 In 1 dalam pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan. Program tersebut dikembangkan untuk mengimplementasikan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk). Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kualitatif, yang dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta yang saling terintegrasi dengan instansi rumah sakit dan BPJS Kesehatan terkait dengan kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemerintah DKI Jakarta cukup berhasil melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan, akan tetapi masih kurang dalam mesosialisasikan program tersebut. Sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui program “SIDUKUN 3 in 1” dalam memberikan layanan bagi anak yang dilahirkan di rumah sakit, langsung mendapatkan Surat Keterangan Kelahiran dari rumah sakit, Nomor Induk Kependudukan (NIK) bayi, Kartu keluarga yang sudah update, akta kelahiran, kartu identitas anak dan BPJS Kesehatan untuk bayi. Dengan pengurusan pelayanan yang cepat dan tidak dipungut biaya, pada tahun 2019 sudah 79 rumah sakit, 44 puskesmas dan 5700 akte kelahiran yang sudah di cetak oleh Dinas Dukcapil.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 2 (2025): JGLP, NOVEMBER 2025 Vol 7 No 1 (2025): JGLP, MAY 2025 Vol 6 No 2 (2024): JGLP, NOVEMBER 2024 Vol 6 No 1 (2024): JGLP, MEI 2024 Vol 5 No 1 (2023): JGLP, MEI 2023 Vol 4 No 2 (2022): JGLP, NOVEMBER 2022 Vol 4 No 1 (2022): JGLP, MEI 2022 Vol 3 No 2 (2021): JGLP, NOVEMBER 2021 Vol 3 No 1 (2021): JGLP, MEI 2021 Vol 2 No 2 (2020): JGLP, NOVEMBER 2020 Vol 2 No 1 (2020): JGLP, MEI 2020 Vol 1 No 2 (2019): JGLP, NOVEMBER 2019 Vol 1 No 1 (2019): JGLP, MEI 2019 More Issue