cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Suryono, S.H., M.H
Contact Email
ahmadsuryono@unmuhjember.ac.id
Phone
+6281330470898
Journal Mail Official
jurnal.hukum@unmuhjember.ac.id
Editorial Address
Jl. Karimata No 49 Sumbersari Jember
Location
Kab. jember,
Jawa timur
INDONESIA
Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Published by Universitas Muhammadiyah Jember
ISSN : 18580106     EISSN : 25023926     DOI : http://dx.doi.org/10.32528/faj
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Fairness and Justice : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum pertama kali diterbitkan pada tahun 2005 oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember dalam bentuk cetak. Jurnal Ilmiah ilmu Hukum memuat artikel hasil penelitian dibidang ilmu Hukum yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa dari dalam maupun luar Universitas Muhammadiyah Jember, yang diterbitkan secara berkala pada bulan Mei dan November.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 22, No 1 (2024): FAIRNESS AND JUSTICE" : 6 Documents clear
Pengaruh Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Perlindungan Pekerja di Indonesia Prasetyo, Rafael Febriantinus
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 22, No 1 (2024): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v22i1.22214

Abstract

Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) telah disahkan pada tanggal 21 Maret 2023 dan mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2023. UU Cipta Kerja mencakup 11 klaster, salah satunya adalah ketenagakerjaan. UU Cipta Kerja telah menimbulkan berbagai kontroversi, baik dari sisi positif maupun negatif. Dari sisi positif, UU Cipta Kerja diharapkan dapat menyederhanakan regulasi, meningkatkan investasi, dan menciptakan lapangan kerja. Dalam pembuatan artikel ini menggunakan metode penelitan hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji peraturan perundang-undangan untuk menemukan makna hukum yang terkandung di dalamnya Artikel ini akan membahas tentang pengaruh UU Cipta Kerja terhadap perlindungan pekerja di Indonesia. Artikel ini akan membahas tentang dampak positif dan negatif UU Cipta Kerja terhadap perlindungan pekerja, serta upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perlindungan pekerja di Indonesia.
Implementasi Rehabilitasi Mental Bagi Anak Korban Kejahatan Seksual ubaidillah, lutfian; Darmawan, Muhammad Rifky
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 22, No 1 (2024): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v22i1.22443

Abstract

Anak korban kekerasan seksual mempunyai hak-hak yang diatur sebagaimana tertulis dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang harus dipenuhi oleh Penyidik, Pekerja Sosial, Penyuluh Masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Jaksa Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat. Meski tidak ada kewajiban, namun demi kepentingan terbaik bagi anak. Adapun terhadap tindak pidana pencabulan dalam Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Jmr, mulai dari tahap penyidikan, tuntutan hingga hukuman pengadilan, anak belum mendapatkan perlindungan hukum berupa rehabilitasi. Jika dihubungkan dengan Teori Positivisme Austin dan Teori Progresif Rahardjo serta kebaruan hukum yang ingin dilakukan pemerintah agar lebih efektif dalam menangani permasalahan anak korban kekerasan seksual, maka akan dihasilkan 3 pertanyaan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan-undangan, kasus, dan konsep dengan jenis penelitian yuridis normatif. Pemenuhan terkait rehabilitasi anak korban mengungkapkan seksual dalam Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Jmr masih belum terlaksana. Penyidik, Jaksa, dan Hakim hanya fokus mengadili tersangka. Hal ini pada dasarnya menurut Teori Positivisme dengan peraturan-peraturan-undangan, namun tidak dengan Teori Progresif yang tidak selalu merujuk pada peraturan-peraturan-undangan dan lebih mementingkan kepentingan masyarakat. Sehingga kedepannya perlu adanya kebaruan hukum terkait dengan kewajiban rehabilitasi mental bagi anak korban kekerasan seksual dan aparat penegak hukum lebih memperhatikan hak-hak anak korban kejahatan agar dapat mengembalikan kondisinya seperti semula.
PERAN DAN LANGKAH STRATEGI PARTAI POLITIK DALAM MENGIKUTI PEMILIHAN UMUM 2024 Iriani, Dewi dewi; Fauzan, Muhammad Fauzan Muhammad; Budiono, Arief Boediono Arief; Djabid, Faisal Djabid Faisal; Hi Arsad, Jamal Hi Arsad Jamal
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 22, No 1 (2024): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v22i1.22529

Abstract

AbstrakPemilihan umum dipilih oleh rakyat yang diusulkan oleh partai politik ataupun gabungan dari berbagai partai  pelaksanaan verifikasi pendaftaran dan pendataan partai politik yang dilakukan sejak bulan juli 2022. Partai politik yang lulus verifikasi sejumlah 18 partai, Partai politik yang telah lulus verifikasi tentunya akan mencari sosok calon calon perserta umum pemilihan. rumusan masalah 1). Bagiamana Peran Partai Politik Dalam Pemilihan Umum menurut Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang No 2 Tahun 2011 tentang Partai Poltik ? 2)Langkah strategi apa saja yang dilakukan partai politik dalam menentukan pilihan memenangkan calon calon perserta pemilihan umum? .  Metode penelitian kualitatif, jenis penelitian yang menggunakan normatif suatu peraturan terkait partai politik dan pemilihan umum. pendekatan penelitian melalui perbandingan peraturan. Hasil Penelitian 1)U undang-undang No. 2 Tahun 2011 parpol organisasi dari sekelompok orang yang memiliki kesamaan tujuan dan cita-cita dalam memperjuangkan kepentingan anggota politik, dalam rakyat pemerintahan. Sedangkan undang-undang No 7 Tahun 2017 Pemilihan umum dalam sistem ketatanegaraan dilaksanakan secara demokatis dan berintergritas. 2) langkah strategis Partai politik untuk menentukan bakal calon partai politik umum adalah memilih ; memilih calon calon dari tokoh negarawan atau sejarawan, memilih calon calon dari tokoh partai politik dan memilih calon calon dari artis, pengenalan calon calon perserta pemilihan umum melalui berbagai macam media sosial. Saran / Rekomendasi : partai politik harus memilih dalam memilih bakal calon perserta pemilihan umum, karena calon terpilih akan menentukan politik bangsa . partai politik selalu mementingkan partainya diatas kepentingan rakyat. ________________________________________________________Kata Kunci ; Pemilihan Umum, Bakal Calon, Partai Politik
Upaya Penal Dalam Penanggulangan Peredaran Minuman Keras Ilegal di Kabupaten Jember Adiansyah, Sayib Fauzi
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 22, No 1 (2024): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v22i1.22538

Abstract

Minuman keras atau yang sering disebut miras merupakan minuman yang memabukkan sehingga membuat pengguna atau yang mengkonsumsi minuman tersebut menjadi tidak sadarkan diri, terlepas dari itu ada aturan-aturan yang membatasi miras mana yang diperbolehkan untuk dikonsumsi. Kurangnya pengawasan membuat banyak peredaran minuman keras ilegal yang dapat membahayakan masyarakat. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris, pendekatan yang digunakan ialah pendekatan konsep, kasus dan peraturan perundang-undangan. Peran aparat penegak hukum Polres Jember terhadap peredaran miras ilegal ialah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap para pelaku penjual miras dengan cara bekerja sama dengan anggota masyarakat agar pelaporan terhadap tindak pidana peredaran miras ilegal lebih terorganisir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penal aparat penegak hukum dalam pemberantasan peredaran miras ilegal di kabupaten Jember ialah dengan melakukan razia ke setiap tempat penjual miras namun di samping itu terdapat beberapa kendala seperti sanksi hukum yang dapat diberikan kepada pelanggar relatif kecil sehingga dengan ringannya sanksi yang dibebankan pada pelaku pengedar miras membuat tidak adanya efek jera yang ditimbulkan pada pelaku dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penanggulangan salah guna miras masih sangat tergolong rendah, karena faktor budaya dan pergaulan bebas menjadikan miras merupakan suatu yang aman untuk dikonsumsi padahal sangat membahayakan.
Tinjauan Hukum Internacional Terhadap Putusan Makamah Internacional(International Court Of Justice)Tentang Senketa Maritim Antara Somalia Dan Kenya Freitas, Joel Antonio
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 22, No 1 (2024): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v22i1.22461

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis awal mula sengketa maritim antara Kenya dan Somalia (2) untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa maritim antara Kenya dan Somalia dalam perspektif hukum internasional. Kedua negara telah mengalami sengketa maritim atas batas laut lebih dari 100.000 km persegi dasar laut di perairan Samudera Hindia. Mereka mulai bersengketa setelah Somalia menuduh Kenya secara ilegal memberikan hak eksplorasi sumber daya di perairan kepada perusahaan multinasional Total dan Eni. Seperti yang telah dinyatakan oleh Kenya, perairan di lepas Pantai Afrika Timur adalah salah satu prospek eksplorasi minyak terpanas di dunia dan daerah yang diperebutkan memiliki cadangan hidrokarbon. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan melakukan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa batas laut telah memperburuk hubungan diplomatik antara Kenya dan Somalia yang sebenarnya harus dihindari oleh kedua negara. Sebelum membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional (ICJ), kedua negara sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui negosiasi bilateral,   namun   kasus   tersebut   masih   belum terselesaikan. Oleh karena itu, Somalia memutuskan untuk membawa kasus ini ke Pengadilan.
Analisis Komparatif Perbandingan Hukum Perjanjian di Indonesia dan Amerika Serikat Sinaga, Irene Puteri A. S.; Sabela, Louise Shania; Kuang, Thalia Jamiana
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 22, No 1 (2024): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v22i1.22462

Abstract

Hukum kontrak Amerika Serikat dan Indonesia memiliki beberapa perbedaan dan persamaan penting. Studi ini bertujuan untuk memahami bagaimana kontrak dibuat, divalidasi, dan ditegakkan di Amerika dan Indonesia. Penelitian menggunakan metodologi kualitatif yang melibatkan penelusuran publikasi akademis, doktrin, yurisprudensi, dan literatur hukum. Penelitian ini mengkaji sumber-sumber hukum kontrak di Amerika, yang meliputi hukum undang-undang, keputusan pengadilan, pernyataan, dan doktrin hukum. Hal ini juga melihat bagaimana kontrak dikategorikan berdasarkan cara pembuatannya. Hal ini juga mencakup perbedaan antara kontrak formal dan informal berdasarkan hukum AS. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana hukum kontrak di Indonesia diatur, dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) sebagai sumber pengaturnya. Penelitian menjelaskan kategori hukum kontrak Burgerlijk Wetboek (BW) dan mengkaji konsep-konsep seperti itikad baik, kebebasan berkontrak, dan konsensus dalam hukum kontrak Indonesia. Analisis ini disimpulkan dengan menyoroti perbedaan antara pendekatan kedua sistem hukum tersebut terhadap pembentukan dan penegakan kontrak.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 22, No 2 (2024): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 22, No 1 (2024): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 21, No 2 (2023): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 21, No 1 (2023): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 20, No 2 (2022): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 20, No 1 (2022): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 19, No 2 (2021): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 19, No 1 (2021): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 18, No 2 (2020): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 18, No 1 (2020): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 17, No 2 (2019): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 17, No 1 (2019): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 16, No 2 (2018): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 16, No 1 (2018): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 15, No 2 (2017): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 15, No 1 (2017): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 14, No 2 (2016): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 14, No 1 (2016): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 9, No 2 (2013): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 9, No 1 (2013): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 8, No 1 (2012): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 7, No 1 (2011): FAIRNESS AND JUSTICE More Issue