Garuda - Garba Rujukan Digital

Penerapan Undang-Undang Administrasi Kependudukan terhadap Penerbitan Akta Kelahiran di Kota Tanjungpinang Nurmansyah, Nurmansyah
Journal of Law and Policy Transformation Vol 1 No 2 (2016)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (96.611 KB)

The purpose of this study was to analyze the effectiveness of the implementation of the Law on Population Administration related to the issuance of birth certificates among children in Tanjungpinang City. It is also to analyze and find a birth attendant role in the acceleration of the birth registration of birth certificates. Futhermore, it analyzes the roles of the Department of Population and Civil Registration Tanjungpinang in accelerating the increase of the coverage of birth certificates among children in Tanjungpinang City. The data collection was done through structured interviews to the parties involved in the birth registration of children, and by studying documents. The method used in this study was a socio-legal method. The results showed that the issuance of birth certificates services among children in Tanjungpinang City has not been optimazed. This occurs due to the lack of public awareness.  Services are hard to reach communities and lengthy time service process of the birth certificate issuance. In addition,  the limited number and quality of human resources/officers are also obstacles in performing effective services. It requires the strategic efforts and innovatives involving active participations of the Executing Agency and Stakeholders to effectively realizing the issuance of birth certificates services in Tanjungpinang City. === Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas penerapan Undang-Undang Administrasi Kependudukan terkait penerbitan akta kelahiran di kalangan anak di Kota Tanjungpinang, menganalisa dan menemukan peran penolong persalinan terhadap pencatatan kelahiran dalam percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran di kalangan anak di Kota Tanjungpinang, serta menganalisa dan menemukan peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang dalam percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran di kalangan anak di Kota Tanjungpinang. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terstruktur kepada pihak-pihak yang terkait dalam pencatatan kelahiran anak dan dengan melakukan studi dokumen. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode Yuridis Sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan penerbitan akta kelahiran di kalangan anak di Kota Tanjungpinang masih belum maksimal berdasarkan data cakupan kepemilikan akta kelahiran di kalangan anak yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang. Hal ini disebabkan karena rendahnya kesadaran masyarakat, pelayanan yang sulit dijangkau masyarakat, waktu proses pelayanan penerbitan akta kelahiran yang lama, keterbatasan jumlah dan kualitas sumber daya manusia/petugas menjadi kendala dalam mewujudkan pelayanan yang efektif. Untuk itu diperlukan upaya-upaya strategis dan inovatif yang melibatkan peran aktif dari Instansi Pelaksana dan para Stakeholder dalam mewujudkan pelayanan penerbitan akta kelahiran yang efektif di Kota Tanjungpinang. 

Penerapan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kapal Ferry Internasional di Kota Batam Yenny, Yenny
Journal of Law and Policy Transformation Vol 1 No 2 (2016)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (162.327 KB)

The Porth Health Office Class I of Batam , a technical unit of the Ministry of  Health is  responsible to the Director General of Disease Control and Environmental Sanitation in carrying out their duties, has an obligation to implement the Government Regulation Number 21 of 2013 concerning The Type and Rate of The Non Tax Revenue that is  applied in  the Ministry of Health. In the application of the Government Regulation, which became effective since June 2013, there was resistance from the international ferry companies in Batam, as the object of the Regulation. This resulted in the failure to pay obligations of non tax revenue by the object state revenues, so that the financial records of the Porth Health Office Class I Batam are categorized as non tax revenue. In this research, the researcher conducted a sosiological research to analyze the effectiveness of the implementation of a rule of law, in particular linking it  to the effectiveness of the theory of law and progressive legal theory. The Researcher found and concluded that the application of the Government Regulation is not effective. It is suggested to revise the Regulation by involving the participation of ferry service users and Porth Health Office Class I Batam as a regulator. === Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam (KKP Kelas I Batam) sebagai  unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, dalam pelaksanaan tugasnya, juga mempunyai kewajiban untuk melaksanakan peraturan pemerintah 21 Tahun 2013 Tentang Jenis Dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang berlaku Pada Kementerian Kesehatan. Akan tetapi, dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2013, yang efektif diberlakukan sejak Juni 2013, beberapa penolakan terjadi dari pengguna jasa. Penolakan khususnya terjadi dari   operator ferry  Internasional di Batam, sebagai objek dari Peraturan Pemerintah ini. Hal ini mengakibatkan terjadinya gagal bayar kewajiban PNBP oleh objek PNBP, sehingga dalam catatan pembukuan keuangan KKP Kelas I Batam, terdapat Piutang PNBP. Dalam tulisan ini, peneliti melakukan penelitian hukum sosiologis terhadap efektifitas penerapan sebuah aturan perundang-undangan, khususnya dihubungkan dengan teori Efektifitas Hukum dan Teori Hukum Progressif. Peneliti menemukan dan menyimpulkan bahwa penerapan Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2013 di pelabuhan ferry internasional tidak efektif. Peneliti merekomendasikan dilakukannya revisi atas Peraturan Pemerintah  ini dengan melibatkan peran serta penguna jasa dan KKP sebagai regulator.

The Implementation of The Rights of The Child in The United States Bennett, Tehnee
Journal of Law and Policy Transformation Vol 1 No 2 (2016)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (162.107 KB)

Early 20th century- U.S. courts began to give children some form of legal protection, most notably in custody hearings. From the 1960s, children began to earn participatory rights of their own. The trend for recognizing children's rights reversed in the 1990s amid an increase in juvenile crime. With a rise in juvenile crime in the 1990s, parents felt the need to be more in control of a child's upbringing in order to raise more morally-sound and law-abiding citizens.  This trend in parenting grew from the family values movement of the 1980s. The U.S. has yet to ratify the Convention on the Rights of the Child (CRC) is quite perplexing, particularly in light of the crucial role its UN delegates played in structuring the CRC in the 1980s. The U.S. has, however, signed the CRC in 1995 and ratified the Optional Protocols on the involvement of children in armed conflict and the Optional Protocol on the sale of children. Since the sign of the CRC in 1995, several states recognized the need for such an amendment protecting the rights of parents to raise their child as they see fit. In 1996, Colorado was the first state to propose an amendment to its state constitution. While voters rejected the amendment, socially conservative politicians continued their fight against the CRC. Peter Hoekstra introduced a parental rights amendment for the U.S. Constitution in the summer of 2008. In 2009 Hoekstra again proposed a constitutional amendment supporting the rights of parents with Senate co-sponsor Jim DeMint. The CRC is a human rights treaty, which is classified as ?not self-executing, therefore even if the CRC is ratified, individual states can propose amendments to their state constitution that will grant their desired parental right. === Di awal abad ke 20, Pengadilan Amerika Serikat mulia meberikan beberapa bentuk perlindungan hukum kepada anak-anak. Sejak tahun 1960-an, anak mulai memperoleh hak untuk berpartisipasi. Trend terhadap pengakuan hak anak di tahun 1990-an sebaliknya meningkatkan jumlah kejahatan anak. Dengan peningkatan jumlah kejahatan anak di tahun 1990-an, orang tua merasa perlu untuk lebih mengawasi cara membesarkan anak agar menjadi warga masyarakat yang bermoral dan patuh terhadap hukum. Trend dalam pengasuhan anak bertumbuh dari gerakan nilai-nilai keluarga di tahun 1980-an. Amerika Serikat yang belum meratifikasi Konvensi Hak Anak cukup membingungkan, khususnya dikarenakan peranan penting delegasinya pada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menyusun Konvensi Anak di tahun 1980-an. Namun demikian, AS telah menandatangani Konvensi Anak di tahun 1995 dan meratifikasi Protokol Tambahan tentang Keterlibatan Anaka Dalam Konflik Bersenjata. Sejak penandatanganan Konvensi Hak Anak di tahun 1995, beberapa negara bagian mengakui perlunya perubahan terhadap perlindungan hak orang dalam membesarkan anak mereka. Pada tahun 1996, Colorado merupakan negara bagian pertama yang merubah Undang-Undang Dasar Negara Bagiannya. Pemilih menolak perubahan tersebut, politisi konservatif melanjutkan perlawanan terhadap Konvensi Hak Anak. Peter Hoekstra memperkenalkan perubahan hak orang tua untuk Konstitusi AS pada musim panas tahun 2008. Pada tahun 2009, Hoekstra kembali mengusulkan perubahan konstitusi yang mendukung hak orang tua kepada Penyokong Senat dengan Jim DeMint. Konvensi Anak merupakan penjanjian internasional terkait hak asasi manusia yang digolongkan sebagai ?not self-executing?, oleh karena itu meskipun Konvensi Anak diratifikasi, tiap negara bagian dapat mengusulkan perubahan terhadap konstitusi mereka yang memberikan hak orang tua yang diinginkan.

Efektivitas Penerapan Undang-Undang Mata Uang di Kota Batam Dalam Pembatasan Penggunaan Valas Situmeang, Ampuan; Setiawan, Budi
Journal of Law and Policy Transformation Vol 1 No 2 (2016)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (232.26 KB)

Law on Currency regulates an obligation to use Rupiah in the Indonesian territory. According to article 21 paragraph (1) of Law No. 7 of 2011 concerning Currency, Rupiah must be used in every transaction that has the purpose of payment, settlement of responsibility with money; and/or other financial transactions. However, since the enactment of the Law, the use of foreign currency as legal medium of exchange is still being done by businessman in Batam City. This study aims to determine the effectiveness of the implementation of the Law in Batam City. This study uses empirical sociological methods to analyse the effectiveness of the Law. The data collection is done by conducting interviews by purposive sampling and research libraries. The results indicate that the application of the Law on Currency in Batam City has not been effective; consequently it has no impact on the investment climate in Batam City. The implementation of the Law and the obligation to use Rupiah in Batam City can be realized if the Bank of Indonesia or the government can set up specific rules for Batam City which has one goal, namely the stability of rupiah.   === Undang-Undang No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang mengatur kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah NKRI. Menurut pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, Rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang memiliki tujuan pembayaran; penyelesaian kewajiban lainnya yang wajib dipenuhi dengan uang; dan/atau transaksi keuangan lainnya. Akan tetapi sejak ditetapkanya Undang-Undang Mata Uang tersebut, penggunaan valuta asing sebagai alat pembayaran yang sah tetap dilakukan oleh para pelaku usaha di Kota Batam.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan Undang-Undang mata uang di kota Batam. Penelitian ini menggunakan metode sosiologis empiris dengan mengedepankan penelitian terhadap efektivitas hukum. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara yang ditentukan secara purposive sampling dan penelitian pustaka. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan Undang-Undang Mata Uang di Kota Batam tidak berjalan efektif sehingga tidak memiliki dampak bagi iklim investasi di Kota Batam. Penerapan Undang-Undang Mata Uang dan kewajiban penggunaan Rupiah di Kota Batam dapat berjalan apabila, Bank Indonesia atau pemerintah dapat membuat aturan khusus bagi kota Batam dengan tetap pada satu tujuan yaitu kestabilan nilai Rupiah.

Efektivitas penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar di Kota Batam Rangkuti, Andi Rendra
Journal of Law and Policy Transformation Vol 1 No 2 (2016)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (231.506 KB)

Management right on Land (HPL) is a right regulated outside of Law No. 5 of 1960 on Basic Relugation on Agrarian Principles. This right develops in accordance with the demands of the developments. The rights that have existed since the colonial era have been already governed by a special regulation, so that the holders of HPL and the third parties who utilize HPL are protected by laws. The purpose of this research is to analyze and to elaborate what facors that make many lands in Batam are abandoned. It also analyzes the effectivity and utilization of lands and  provides the best solution to curb unutilized lands for the creation of a better investment climate in Batam City. The data collection was collected from unstructured interviews and observations of the indicated abandoned lands. This research method used a socio-legal method. The result showed that the lower laws must follow the higher laws  based on the legal hirarchy in Indonesia. Law enforcementst should strictly implement to those who abandon their lands. Land reforms must be carried out to align with Agrarian Reform and as well as the harmonization of national law program. === Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL) adalah hak di luar UUPA yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tuntutan pembangunan. Hak yang ada sejak jaman penjajahan perlu dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan, sehingga antara pemegang HPL dengan pihak ketiga yang memanfaatkan HPL berada dalam koridor kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisa dan menguraikan faktor apa saja yang menyebabkan banyak tanah terlantar di Kota Batam, menganalisa efektivitas dan pendayagunaan tanah terlantar serta solusi terbaik untuk melakukan penertiban tanah terlantar untuk terciptanya iklim investasi yang lebih baik di Kota Batam.Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara tidak terstruktur dan observasi terhadap tanah-tanah yang terindikasi terlantar. Metode penelitian ini menggunakan metode Yuridis Sosiologis. Hasil Penelitian menunjukan bahwa peraturan perundangundangan yang lebih rendah seharusnya mengikuti peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga sesuai dengan hirearki hukum yang berlaku di Indonesia. Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas kepada penerima alokasi yang membiarkan tanahnya terlantar. Pendayagunaan Tanah dilakukan apabila Pembaharuan Agraria sudah dilakukan serta  program harmonisasi hukum nasional berjalan dengan baik.

Perlindungan Hak Merek Produk Olahan Cina Terhadap Pengusaha Indonesia di Kota Batam Shahrullah, Rina Shahriyani; Mariana, Eva
Journal of Law and Policy Transformation Vol 1 No 2 (2016)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (103.443 KB)

Brand (Trademark) as an Intellectual Property Rights is a sign to identify the origin of goods and services from a company with goods and/or services of other companies. Brand is the spearhead of trade in goods and services. Through brands, entrepreneurs can maintain and guarantee the quality of goods and/or services produced and prevent dishonest acts of competition (consequences) from other entrepreneurs with the intention of aggravating brand image and reputation. Branding as a means of marketing and advertising provide a certain level of information to consumers about the goods and/or services produced by the company.  The purpose of this study is to outline the legal protection for Indonesian entrepreneurs, especially in the City of Batam, who often import raw materials products, and the implementation of Law No. 15 of 2001 on Trademarks. The data is gathered through conducting interviews and field observations focusing on the case study of ?Taman Teh Wangi?, who registered their products with the trademark 'Cha Shen?. Based on this research, it is concluded that the protection of the Law for imported goods is similar or equivalent to Indonesian company (locally-produced goods). This is in accordance to the theory put forward by Philpus M.Hadjon. Law No. 15 of 2001 on Trademark remains ambiguous on the brands that are allowed to register under the Intellectual Property Rights. === Merek (Trademark) sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual pada dasarnya ialah tanda untuk mengidentifikasi asal barang dan jasa dari suatu perusahaan dengan barang dan/atau jasa perusahaan lain.  Merek merupakan ujung tombak perdagangan barang dan jasa. Melalui Merek, pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan mencegah tindakan persaingan (konsekuensi) yang tidak jujur dari pengusaha lain yang beritikad buruk yang bermaksud membonceng reputasinya. Merek sebagai sarana pemasaran dan periklana) memberikan suatu tingkat informasi tertentu kepada konsumen mengenai barang dan/atau jasa-jasa yang dihasilkan pengusaha.Tujuan penelitian ini adalah untuk menguraikan perlindungan hukum bagi pengusaha Indonesia terutama di kota Batam yang mengimpor bahan baku produknya dari Luar negeri.,serta penerapan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Pengumpulan data dilakukan secara wawancara dan observasi lapangan dengan studi kasus Toko Taman Teh Wangi yang mendaftar produknya dengan merek cap ?Cha Shen?. Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan Hukum yang didapatkan oleh pegusaha indonesia setara atau sama (Produk berbahan baku lokal dan non-lokal) dan sesuai dengan Teori Pelindungan yang dikemukakan oleh Philpus M. Hadjon. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek belum mengatur terlalu dalam mengenai Merek yang diperbolehkan untuk pendadtaran Hak Merek.

Pembatalan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 di Kabupaten Natuna Patros, Asmin; Dewi, Ratna Sari Duta
Journal of Law and Policy Transformation Vol 1 No 2 (2016)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (261.344 KB)

Regional Regulation (PERDA) is a political product that is formed by the Regional Government and the Parliament. Regional Government is divided into provincial government that has the authority to establish a Provincial Regulation is the Governor together with the Provincial Parliament. The District Governement that has the authority to establish a District Regulation is the Regency Head or Mayor together with the District Parliament. The regional regulations as Legal Product are a form of written law that contains the rules of behavior that are binding in general. The substance of Regional Regulation must be further elaborated  from the higher law by taking into account the specificity of each region. The Regulation must not contradict with higher laws and regulations and as well as public interest. The purpose of this study is to explain the establishment of the villages which is located in Natuna regency. It examines whether it has fulfilled the requirements that are regulated by the Law and to explain its legal implications. The data collection is obtained from study of documents and literature. The method used in this study is a normative legal research method. The results showed that the Establishment of Natuna Regency Regulation No. 15 of 2014 concerning the Establishment of the Village did not follow the procedures / mechanisms that are regulated in the Government Regulation, therefore the Riau Islands Governor has not issued a register code for Village Preparation Establishment, and Registration Number to regulate the village establishment.  Consequently, the Minister of the Interior has not issued Village codes.  Accordingly,  the Regional Regulation may be declared  as not aligning with the legal procedures. === Peraturan Daerah atau disingkat Perda merupakan produk politik hukum daerah yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dan DPRD. Dimana Pemerintah Daerah terbagi menjadi pemerintahan Provinsi yang memiliki kewenangan untuk membentuk Perda Provinsi adalah Gubernur bersama-sama dengan DPRD Provinsi. Sedangkan untuk pemerintahan Kabupaten/Kota yang memiliki kewenangan untuk membentuk Perda Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota bersama-sama dengan DPRD Kabupaten/Kota. Peraturan Daerah sebagai produk hukum daerah merupakan bentuk hukum yang tertulis yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat mengikat secara umum. Pengaturan Perda secara substansi haruslah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, dengan memperhatikan kekhususan masing-masing daerah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta kepentingan umum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pembentukan desa-desa yang berada di Kabupaten Natuna apakah telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan dan untuk menjelaskan implikasi hukum. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan kepustakaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum Normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 15 Tahun 2014  tentang Pembentukan Desa yang tanpa melalui prosedur/mekanisme sebagaimana diatur di dalam Peraturan Perundang-Undangan sehingga Gubernur Kepulauan Riau tidak mengeluarkan Kode Register untuk Desa Persiapan, Nomor Registrasi untuk Peraturan Daerah dan Kode Desa oleh Menteri Dalam Negeri sehingga Peraturan Daerah tersebut dapat dinyatakan ?tidak mengikuti prosedur hukum yang berlaku?.

Penyelesaian Sengketa Administrasi dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah di Kota Batam Ningrum, Intan Sari Widya
Journal of Law and Policy Transformation Vol 1 No 2 (2016)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (174.295 KB)

Batam City has 70 government institutions, that consists of the regional and central government. The government goods/ service need to be done in order to improve public service. Indonesia implements the Presidential Decree Number 70 of 2012 on the Second Amendment of Presidential Decree Number 54 of 2010 on the Government Goods/ Service Procurement. Article 81 & 82 of Presidential Decree Number 70 of 2012 state that participants who feel aggrieved may submit their complaints and the complaints may be appealed. The word ?may? in Article 81 and 82 of Presidential Decree Number 70 of 2012 obscures the obligation to use administrative efforts (complaints) in Article 48 of Law Number 5 of 1986 on Administrative Court. Reviewing the administrative dispute resolution arrangements in the procurement of government goods/ services, examining the implementation of administrative dispute resolution through administrative effort and through the court, and finding the ideal socialization concept and the rule of law in the administrative dispute resolution procurement of governmant goods / services in Batam city were the purposes of this research. Normative legal research used as the research method. The results showed that the word ?can? in article 81 and 82 this presidential decree obscures the interpretation of those who seek for justice and it is right for the procurement of government goods/ services to be based upon as the product of law. The application of procurement service is not yet perfect. Therefore, a seriousness from those who seek for justice in filing a lawsuit in court is needed, and stages of litigation in administrative courts should be able to minimize the desicion of which is not acceptable (niet onvankelijkverklaard). A certification for the government goods/ service procurement?s judge. To the violation of this law should later be subject to administrative sanction threat, not criminal sanctions. === Kota Batam memiliki 70 institusi pemerintahan yang terdiri atas pemerintahan pusat dan daerah. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka pemerintah perlu melaksanakan pengadaan barang/ jasa pemerintah. Indonesia menerapkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pada Pasal 81 dan 82 peraturan presiden ini menyatakan bahwa penyedia barang/ jasa yang merasa dirugikan dapat mengajukan sanggahan dan dapat mengajukan sanggahan banding. Kata dapat di Pasal 81 dan 82 ini mengaburkan kewajiban upaya administratif pada Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Menelaah pengaturan penyelesaian sengketa administrasi dalam pengadaan barang/ jasa pemerintah, menelaah pelaksanaan penyelesaian sengketa administrasi melalui upaya administratif dan melalui pengadilan, dan menemukan konsep ideal sosialisasi dan aturan hukum penyelesaian sengketa administrasi dalam pengadaan barang/ jasa pemerintah di Kota Batam merupakan tujuan dari penelitian ini. Metode yang dipakai adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kata ?dapat? pada pasal 81  dan Pasal 82 peraturan presiden ini mengaburkan penafsiran terhadap masyarakat pencari keadilan. Aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik belum sepenuhnya sempurna, dituntut keseriusan dari masyarakat pencari keadilan dalam mengajukan gugatan di peradilan, dan tahapan berperkara di peradilan tata usaha negara seharusnya dapat meminimalisir putusan yang tidak diterima (niet onvankelijkverklaard). Perlu sertifikasi bagi hakim pengadaan barang jasa pemerintah, pembentukan produk hukum yang setingkat undang-undang bagi pengadaan barang/ jasa pemerintah, dan terhadap pelanggaran undang-undang ini nantinya dikenakan ancaman sanksi administratif dan bukanlah sanksi pidana.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Simatupang, Hasudungan
Journal of Law and Policy Transformation Vol 1 No 2 (2016)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (215.863 KB)

The ourpose of this research is to examine whether companies in Tanjungpinang City have conducted worker protection in safety and health sector. It is also to examine whether the roles of Tanjungpinang City Government  are effective in implementing Law No.1 of 1970 concerning the Tanjungpinang City Government in relation to the protections of workers.  The result of this research found that the implementation of the Law is not effective. This is because workers protection in safety and health have not been fully conducted by companies in Tanjungpinang City in production process. Hence, the government should implement its roles by applying  legal punishment for law violation and conducting control to check workers health periodically both physic and psychology. It also needs to disseminate the importance of worker sprotection and health to community and companies. === Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah perusahaan di Kota Tanjungpinang telah melaksanakan perlindungan tenaga kerja di bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Penelitian ini juga menganalisis apakah  Pemeritahan Kota Tanjungpinang telah menerapkan secara efektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam hubungannya dengan perlindungan tenaga kerja. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 belum efektif. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan perlindungan tenaga kerja di bidang keselamatan dan kesehatan kerja oleh perusahaan di Kota Tanjungpinang belum sepenuhnya diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Tanjungpinang disarankan agar menerapkan peranannya lebih efektif  melalui penerapan sanksi hukum atas pelanggaran Undang-Undang keselamatan kerja yang dilalaikan oleh perusahaan, melakukan pengawasan terhadap kesehatan karyawan selama bekerja dengan melakukan kegiatan berkala baik fisik maupun mental, serta meningkatkan upaya sosialisasi kepada masyarakat terutama dalam dunia perusahaan akan pentingnya melindungi keselamatan dan kesehatan kerja karyawan.

Penerapan Prinsip Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 Syarief, Elza; Rusdiana, Shelvi
Journal of Law and Policy Transformation Vol 1 No 2 (2016)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (210.544 KB)

This research aims to determine how the arbitration principles applied in the consumer disputes settlement based on Law No. 8 of 1999. This research used a normative legal research. After analyzing the data research, it can be seen that the implementation of the Arbitration principles in consumer dispute settlement in terms of Law No. 8 of 1999 was  deviating from the Arbitration principles of arbitration pursuant to Law of Arbitration namely Law No. 30 of 1999. Among them was a court intervention in the Arbitration?s settlement in Consumer Dispute Settlement Board, whereas with the presence of the arbitration agreement, it should remove the authority of the district court to check the dispute. This kind of Consumer dispute settlement process, also adheres to the principle of final and binding decision, as referred to article 54 paragraph ( 3 ) of Law No. 8 of 1999, but it still opens for legal remedy of appeal so that it raises legal uncertainty. Hence, the arbitration principles cannot be applied in consumer dispute resolution pursuant to Law No. 8 of 1999 and may raise new legal issues. === Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah prinsip-prinsip arbitrase yang diterapkan dalam penyelesaian sengketa konsumen berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Setelah dilakukan analisis terhadap data-data penelitian, dapat diketahui bahwa penerapan prinsip-prinsip arbitrase pada penyelesaian sengketa konsumen ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah menyimpang dari prinsip-prinsip arbitrase menurut Undang-undang Arbitrase nasional yaitu Undang-undang Nomor 30 tahun 1999. Diantaranya adanya campur tangan pengadilan dalam penyelesaian secara Arbitrase di BPSK, padahal dengan adanya perjanjian arbitrase menghapus wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa sengketa tersebut. Proses penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK, juga menganut prinsip putusan final dan mengikat, sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, namun masih dapat dilakukan upaya hukum keberatan yang dapat dilakukan oleh para pihak sehingga menimbulkan adanya ketidakpastian hukum. Atas dasar itulah prinsip-prinsip arbitrase tidak dapat diterapkan dalam penyelesaian sengketa konsumen menurut Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen dan menimbulkan permasalahan hukum baru.  

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Rina Shahriyani Shahrullah

Contact Email
rina@uib.ac.id

Phone
+6281386628783

Journal Mail Official
jlptuib@gmail.com

Editorial Address
Jl. Gajah Mada, Baloi Sei Ladi, Batam 29442

Location
Kota batam,

Kepulauan riau

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Rina Shahriyani Shahrullah

Contact Email rina@uib.ac.id

Phone +6281386628783

Journal Mail Official jlptuib@gmail.com

Editorial Address Jl. Gajah Mada, Baloi Sei Ladi, Batam 29442

Location Kota batam, Kepulauan riau INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Rina Shahriyani Shahrullah

Contact Email
rina@uib.ac.id

Phone
+6281386628783

Journal Mail Official
jlptuib@gmail.com

Editorial Address
Jl. Gajah Mada, Baloi Sei Ladi, Batam 29442

Location
Kota batam,

Kepulauan riau

INDONESIA