Journal of Law and Policy Transformation
The published paper is the result of research, reflection, and criticism with respect to the themes of legal and policy issues contains full-length theoretical and empirical articles from national and international authorities which analises legal and policy development, reformation and transformation.
Articles
307 Documents
Penerapan Indikator Kota Layak Anak di Kota Tanjungpinang
Rorif Desvyati
Journal of Law and Policy Transformation Vol 2 No 1 (2017)
Publisher : Universitas Internasional Batam
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
This study aims to describe the process of the launching of Tanjungpinang as a child-friendly city. It also examines the constraints faced by the Tanjungpinang Government to meet the indicators for a child-friendly city and provides solutions to solve the problems in the launching of Tanjungpinang as a chidl-friendly city. The research used the approach of socio-legal method. The result of research shows that the Tanjungpinang Government and the other institutes have not been able to fulfill the indicators of child-friendly city. Therefore, the role of Tanjungpinang Government especially the Body on Empowerment of Women and Children as the leading sector as well as the commitment of all elements are needed starting from the scheming, process and evaluation to fulfill the main purpose of the establishment of Tanjungpinang as child-friendly city. === Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan pencanangan Kota Tanjungpinang sebagai Kota Layak Anak (KLA), kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam memenuhi kriteria Kota Layak Anak (KLA) serta solusi dalam menyelesaikan kendala yang timbul dalam pencanangan Kota Tanjungpinang sebagai Kota Layak Anak (KLA) dengan melakukan penelitian menggunakan metode sosiologi hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pemerintah Kota Tanjungpinang beserta instansi-instansi pendukung lainnya belum mampu memenuhi kriteria yang menjadi indikator penetapan Kota Layak Anak. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan peningkatan peran Pemerintah Kota Tanjungpinang khususnya Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak sebagai leading sector serta komitmen seluruh pihak yang terkait mulai dari tahap perencanaan, proses dan evaluasi guna memenuhi tujuan utama penetapan Kota Tanjungpinang sebagai Kota Layak Anak.
Tugas Pokok Fungsi Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tanjungpinang
Tuti Hendrayani
Journal of Law and Policy Transformation Vol 3 No 1 (2018)
Publisher : Universitas Internasional Batam
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Penelitian ini mengkaji tentang Penerapan Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tanjungpinang, faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas dan memberi solusi terhadap permasalahan terhadap penerapan Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2012. Metode penelitian menggunakan metode yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang yang diterapkan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tanjungpinang bagi pegawai tersebut tidak ada yang sesuai dan efektif dengan tugas pokok dan fungsi organisasi pelaksanaan proses pekerjaan pegawai. Hal ini memberi kesan seperti adanya melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Efektivitas penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar di Kota Batam
Andi Rendra Rangkuti
Journal of Law and Policy Transformation Vol 1 No 2 (2016)
Publisher : Universitas Internasional Batam
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Management right on Land (HPL) is a right regulated outside of Law No. 5 of 1960 on Basic Relugation on Agrarian Principles. This right develops in accordance with the demands of the developments. The rights that have existed since the colonial era have been already governed by a special regulation, so that the holders of HPL and the third parties who utilize HPL are protected by laws. The purpose of this research is to analyze and to elaborate what facors that make many lands in Batam are abandoned. It also analyzes the effectivity and utilization of lands and provides the best solution to curb unutilized lands for the creation of a better investment climate in Batam City. The data collection was collected from unstructured interviews and observations of the indicated abandoned lands. This research method used a socio-legal method. The result showed that the lower laws must follow the higher laws based on the legal hirarchy in Indonesia. Law enforcementst should strictly implement to those who abandon their lands. Land reforms must be carried out to align with Agrarian Reform and as well as the harmonization of national law program. === Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL) adalah hak di luar UUPA yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tuntutan pembangunan. Hak yang ada sejak jaman penjajahan perlu dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan, sehingga antara pemegang HPL dengan pihak ketiga yang memanfaatkan HPL berada dalam koridor kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisa dan menguraikan faktor apa saja yang menyebabkan banyak tanah terlantar di Kota Batam, menganalisa efektivitas dan pendayagunaan tanah terlantar serta solusi terbaik untuk melakukan penertiban tanah terlantar untuk terciptanya iklim investasi yang lebih baik di Kota Batam.Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara tidak terstruktur dan observasi terhadap tanah-tanah yang terindikasi terlantar. Metode penelitian ini menggunakan metode Yuridis Sosiologis. Hasil Penelitian menunjukan bahwa peraturan perundangundangan yang lebih rendah seharusnya mengikuti peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga sesuai dengan hirearki hukum yang berlaku di Indonesia. Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas kepada penerima alokasi yang membiarkan tanahnya terlantar. Pendayagunaan Tanah dilakukan apabila Pembaharuan Agraria sudah dilakukan serta program harmonisasi hukum nasional berjalan dengan baik.
Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Dalam Transaksi Penjualan Koran di Kota Batam
Wulan Mei Firina
Journal of Law and Policy Transformation Vol 4 No 2 (2019)
Publisher : Universitas Internasional Batam
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37253/jlpt.v4i2.685
Indonesia’s constitution has been giving absolute protection regarding the employment and decent rights to live for its citizen. Based on that matter, the government and legislature worked together to legalize Law of Republic Indonesia Number 13 Year 2003 regarding Employment where there will be protection regarding the equality of opportunity, as well as the fair treatment for the workers. One of the aspects covered by this law is the welfare of child labor that is stated in article number 68 until 75. Article 68 has established that it is forbidden to employ child labor. Like any other cities in Indonesia, Batam is also partaking in this phenomenon that created a complex and problematic social issue. The objective of this research is to analyze the construction of the law that protects child labor, as well as the role of the media companies and the government in preventing this issue. The data has been collected by doing unstructured interviews and observation. The research is done in “Jurisdiction Sociologies” method. The result of the research shows that the jurisdiction commitment of the state is to protect the child labor through the construction of the law that prohibited underage children to work and even if they must, based on the provision of the norms, it is compulsory for them to receive a proper law protection. Media companies as the manufacturers of the newspaper have partaken in this illegal child labor. The governor officials in Batam should have gave the proper protection for the children, be it preventive or repressive.
Pertanggungjawaban Direksi Terhadap Korporasi Dalam Hal Terjadi Likuidasi
Richard Rando Sidabutar
Journal of Law and Policy Transformation Vol 1 No 1 (2016)
Publisher : Universitas Internasional Batam
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
This study examines the Liability of Directing Board to the Limited Liability Company in the event of Liquidation. The research method used is the normative juridical approach. If a limited liability company is dissolved, the company can not do activities until it takes care of its property in the liquidation process. Liquidation is a means of a dissolved company to carry out its payment obligations to the creditors. If the loss occurs because of the Directing Board’ mistakes, negligence or action against the laws, the Corporate is only the party that has a right to claim the loss by submitting a suit on behalf of the Corporation to the civil court. In carrying out the management and representation of the Corporation, the Directing Board has to act carefully, properly and as good as possible according to its authority given by the Law. The Directing Board can be asked for his/her individual responsibility if the Corporate’s bankcrupcy arises from his/her mistake and negligence in carrying out the management and representation of the Corporation. To protect the Directing Board members who have goodwill, the principle of a business judgment rule can be adopted. Penelitian ini mengkaji tentang Pertanggungjawaban Direksi terhadap Korporasi dalam hal terjadi Likuidasi. Metode Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Jika perseroan terbatas dinyatakan bubar, maka perseroan terbatas tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan kekayaan perseroan terbatas dalam proses likuidasi. Likuidasi merupakan cara perseroan terbatas yang bubar untuk tetap memenuhi pembayaran kewajibannya terhadap para kreditornya. Dalam hal terjadi kerugian yang disebabkan oleh Direksi yang salah, lalai atau perbuatan melawan hukum, maka Perseroan adalah adalah satu-satunya pihak yang berhak untuk menuntut kerugian tersebut dengan mengajukan gugatan, atas nama Perseroan, melalui Pengadilan Negeri. Dalam menjalankan kepengurusan dan perwakilan Perseroan, Direksi harus bertindak secara hati-hati, patut atau sebaik-baiknya sesuai dengan kewenangan yang diberikan dalam anggaran dasar. Perseroan tidak bertanggungjawab atas perbuatan Direksi yang melampaui wewenang yang diberikan anggaran dasar kepadanya. Untuk melindungi para Direksi yang beritikad baik tersebut maka muncullah Prinsip business judgment rule yang merupakan salah satu prinsip yang sangat populer untuk menjamin keadilan bagi para direksi yang mempunyai itikad baik.
Penerapan Pemberian Restitusi oleh Pelaku Bisnis Perdagangan Orang Kepada Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kota Batam
Alfi Ramadania
Journal of Law and Policy Transformation Vol 6 No 1 (2021)
Publisher : Universitas Internasional Batam
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37253/jlpt.v6i1.4954
Material and immaterial restitution for victims of human trafficking as stipulated in Article 48 to Article 50 of Law Number 21 of 2007 concerning Eradication of Crime in Human Trafficking (UUPTPPO) so that efforts to fulfill these restitution are important to implement, which in this paper is specifically in the case of criminal law regarding human trafficking. The purpose of this study was to analyze the application of restitution by perpetrator of human trafficking to the victims of human trafficking (TPPOs), analyze and find juridical problems faced by law enforcement in imposing restitution on human trafficking and analyze solutions for restitution to victims of TPPO can be applied to human trafficking cases in Batam City. Data collection was carried out using primary and secondary data. The research method used in this writing is the Juridical Sociological method. The research results showed that the application of restitution by perpetrator of human trafficking to the victims of TPPO in the criminal justice system in Batam City was not in accordance with the laws and regulations, victims of TPPO had not received adequate legal protection, both material and immaterial protection, this condition was caused because law enforcement officials from the Police level never included the calculation of restitution in the minutes of the investigation (BAP) so that the Prosecutor's Office also did not include in the letter of indictment and the Court also did not decide on restitution in its ruling
Pemberlakuan Aturan Hukum Pajak Terhadap Youtuber dan Penjual Online Shop
Rina Shahriyani Shahrullah;
Elza Syarief;
Aprillia Crystina
Journal of Law and Policy Transformation Vol 4 No 2 (2019)
Publisher : Universitas Internasional Batam
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37253/jlpt.v4i2.616
Under Article 4, Section 1 of Income Tax Law No 36 of 2008 explicitly stated that income is the object of taxation. The income referred to is any additional economic ability that is obtained or received by the taxpayer with the intent to consume or improve the value of the taxpayer itself. Therefore, all income received by Youtuber or Online Shop Merchants needs to be taxed. The research has a purpose to find out which law that rules Youtuber and Online Shop Merchants especially in a field that concerns income tax. The experiment also reviews which sanction can be applied to Youtuber and Online Shop Merchant should they violate the law. This legal research is in normative form using both the legal approach and analysis approach towards legal concepts or theories. The theories used are the theory of justice and the theory of legal certainty. As for the legal substance, a secondary substance in a form of written laws and regulations as well as research results regarding the issue. Based on the result of this research, the law governing Youtubers and Online Shop Merchants are mentioned in Republic of Indonesia Ministry of Finance Regulation No 210/PMK.010/2018 about laws regarding Tax Application and Trade Transactions through e-commerce with a punishment of administrative sanction or criminal sanction should violation or breach of law occurs.
Tanggung Jawab Komisaris Dalam Mengelola Perusahaan Sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas
Naga Suyanto
Journal of Law and Policy Transformation Vol 2 No 2 (2017)
Publisher : Universitas Internasional Batam
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Dalam prakteknya, di Indonesia sering terjadi anggota dewan komisaris sama sekali tidak menjalankan peran pengawasannya yang sangat mendasar terhadap dewan direksi. Dewan komisaris seringkali dianggap tidak memiliki manfaat, hal ini dapat dilihat dalam fakta, bahwa banyak anggota dewan komisaris tidak memiliki kemampuan dan tidak dapat menunjukkan independensinya sebagai Dewan Komisaris yang baik. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif yang menganalisis Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Undang-undang tersebut memberikan batasan kewenangan dan pertanggungjawaban anggota Dewan Komisaris. Secara implisit, tanggung jawab komisaris juga terbatas sebagaimana tercantum dalam Pasal 114 ayat 6 Undang-Undang Perseroan Terbatas, bahwa atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri terhadap komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan. Oleh karena itu, anggota Dewan Komisaris dapat saja dimintakanpertanggungjawaban hingga harta pribadi bila dapat dibuktikan bahwa dia adalah penyebab kerugian perusahaan.
Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Memorandum Of Understanding Yang Timbul Karena Hubungan Perdata Internasional Antara Negara Indonesia Dan Negara Australia
Devie Devie
Journal of Law and Policy Transformation Vol 5 No 2 (2020)
Publisher : Universitas Internasional Batam
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37253/jlpt.v5i2.1377
Cooperation relationships governed by international civil law in the business world between 2 (two) countries or more generally use written agreements to obtain legal certainty for both parties and as a manifestation of good faith / good faith in establishing work relations. The form of cooperation in business between countries is often not made in a permanent form, on the grounds that it is only in the form of an agreement or an initial agreement, there are negotiations until only for consideration. This then becomes the background for the birth of a Memorandum of Understanding in business agreements between countries. The Memorandum of Understanding was initially only considered as a preliminary agreement that has no legal force in binding and forcing the parties concerned to fulfill their obligations and cannot be used as a means of proof in a court of law, this is the view of the general public and the court in a country adhering to the common legal system law, one of which is the state of Australia, whereas according to the Indonesian state which has no law in regulating the Memorandum of Understanding has the legal force in binding and forcing it like any other formal agreement, if it is linked to the Civil Code. The method used in researching this thesis is a type of normative legal research as a guideline for writing, where the author collects data through library research or the results of library studies by reviewing the laws of Indonesia and Australia as the main data in writing this thesis report with the help of journals -journals obtained from electronic means that discuss problems in this thesis report so that the author can conclude from the problem under study. Based on the results of research conducted by researchers, it can be concluded that a Memorandum of Understanding can be formed by two countries with different legal systems with the aim of creating a binding cooperative relationship and has the power to force both parties to fulfill obligations if there is an agreement between parties to state in the form of a Memorandum of Understanding there is an "intention to create legal relations" or intention to form a legal relationship.
Penyelesiaan Sengketa Kontrak Konstruksi pada Proyek Pemerintah yang mencantumkan Klausula Arbitrase
beri yandie
Journal of Law and Policy Transformation Vol 4 No 1 (2019)
Publisher : Universitas Internasional Batam
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37253/jlpt.v4i1.375
Arbitration is an alternative mechanism to settle a construction dispute outside the court based on a Construction Work Contract by using an Arbitration clause made in writing by the parties to the dispute. Arbitration is much in demand in handling disputes over construction work contracts because it is believed to be more effective and efficient. The purpose of this research is to discuss the legal consequences of inserting the Arbitration Clause in a construction work contract under Law No. 2 of 2017 concerning Construction Services in the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 11 and Additional State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6018 in lieu of Law No. 18 of 1999 concerning Construction Services in theState Gazette Number 54 and Additional State Gazette Number 3833. In addition, it aims to analyze the dispute resolution process in a construction contract based on Law No. 30 of 1999 concerning Arbitration and ADR. It uses a normative legal research with a qualitative approach to analize the collected data. It finds that the legal consequences of the inclusion of arbitration clauses in construction work contracts is that the dispute issue through arbitration. Article 70 of Law No.30 of 1999 may be used by the parties to a request for cancellation of the arbitration award at the State Court. Construction work contracts are the domain of private law.