cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rina Shahriyani Shahrullah
Contact Email
rina@uib.ac.id
Phone
+6281386628783
Journal Mail Official
jlptuib@gmail.com
Editorial Address
Jl. Gajah Mada, Baloi Sei Ladi, Batam 29442
Location
Kota batam,
Kepulauan riau
INDONESIA
Journal of Law and Policy Transformation
Published by Universitas Internasional Batam
ISSN : -     EISSN : 25413139     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
The published paper is the result of research, reflection, and criticism with respect to the themes of legal and policy issues contains full-length theoretical and empirical articles from national and international authorities which analises legal and policy development, reformation and transformation.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 307 Documents
 8   9   10   11   12 
Efektivitas Penerapan Undang-Undang Mata Uang di Kota Batam Dalam Pembatasan Penggunaan Valas Ampuan Situmeang; Budi Setiawan
Journal of Law and Policy Transformation Vol 1 No 2 (2016)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Law on Currency regulates an obligation to use Rupiah in the Indonesian territory. According to article 21 paragraph (1) of Law No. 7 of 2011 concerning Currency, Rupiah must be used in every transaction that has the purpose of payment, settlement of responsibility with money; and/or other financial transactions. However, since the enactment of the Law, the use of foreign currency as legal medium of exchange is still being done by businessman in Batam City. This study aims to determine the effectiveness of the implementation of the Law in Batam City. This study uses empirical sociological methods to analyse the effectiveness of the Law. The data collection is done by conducting interviews by purposive sampling and research libraries. The results indicate that the application of the Law on Currency in Batam City has not been effective; consequently it has no impact on the investment climate in Batam City. The implementation of the Law and the obligation to use Rupiah in Batam City can be realized if the Bank of Indonesia or the government can set up specific rules for Batam City which has one goal, namely the stability of rupiah. === Undang-Undang No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang mengatur kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah NKRI. Menurut pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, Rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang memiliki tujuan pembayaran; penyelesaian kewajiban lainnya yang wajib dipenuhi dengan uang; dan/atau transaksi keuangan lainnya. Akan tetapi sejak ditetapkanya Undang-Undang Mata Uang tersebut, penggunaan valuta asing sebagai alat pembayaran yang sah tetap dilakukan oleh para pelaku usaha di Kota Batam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan Undang-Undang mata uang di kota Batam. Penelitian ini menggunakan metode sosiologis empiris dengan mengedepankan penelitian terhadap efektivitas hukum. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara yang ditentukan secara purposive sampling dan penelitian pustaka. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan Undang-Undang Mata Uang di Kota Batam tidak berjalan efektif sehingga tidak memiliki dampak bagi iklim investasi di Kota Batam. Penerapan Undang-Undang Mata Uang dan kewajiban penggunaan Rupiah di Kota Batam dapat berjalan apabila, Bank Indonesia atau pemerintah dapat membuat aturan khusus bagi kota Batam dengan tetap pada satu tujuan yaitu kestabilan nilai Rupiah.
Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Metrologi Legal Terhadap Peningkatan Retribusi Daerah di Kota Tanjungpinang Florianus Yudhi Priyo Amboro; Lily Persyadayani
Journal of Law and Policy Transformation Vol 6 No 1 (2021)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37253/jlpt.v6i1.4948

Abstract

Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government has given authority to City Regional Governments to carry out government affairs in the trade sector, namely implementation of calibration, re-analysis, and supervision of legal metrology in sub-affairs in the field of consumer protection.As an autonomous region, the Regional Government of Tanjungpinang City in order to be able to run its government must be supported by sources of regional income, one of which is Regional Retribution which is the original regional income. BDKT calibration, re-analysis and observation services are one of the regional levies collected by the Tanjungpinang City Government. As for the focus of the problems raised in this study are, how is the implementation of legal metrology supervision in Tanjungpinang City, what are the obstacles faced by the Tanjungpinang City Government in implementing legal metrology supervision and collecting curated and recalculated service fees, and what are the solutions to implementation legal metrology supervision in an effort to increase user fees in Tanjungpinang City. From the results of the research conducted, it was found that in order to encourage the implementation of optimal legal metrology supervision, the Regional Government of Tanjungpinang City must meet the factors in the form of the availability of appropriate regulations, as well as the availability of competent human resources in the field of legal metrology so that with the implementation of proper legal metrology supervision, then it will directly provide support to the local government in terms of increasing the amount of local fees that will be used to improve the welfare of the people of Tanjungpinang City
Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaain Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Batam Sugito Sugito
Journal of Law and Policy Transformation Vol 4 No 2 (2019)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37253/jlpt.v4i2.612

Abstract

Abstract To meet the needs of conducting Mediation that is more powerful and able to increase the success of Mediation in the Court so as to reduce the accumulation of cases in the court.Generally, the type of research used in this study is sociological (empirical) research methods. Based on the theory of legal effectiveness, there are 5 factors that influence the legal factor which are the law itself, law enforcement, facilities or facilities, community factors, and cultural factors. The conclusions of the research results that have been done through interviews and direct observations in the Batam District Court is the implementation of the mediation process in the Batam District Court has not been effective. Keywords: Effectiveness, Implementing Mediation and Civil Disputes.
Pengaruh Penerapan Permendagri tentang Paten Terhadap Pengurusan Izin Usaha di Kabupaten Karimun Irwan Dinovri
Journal of Law and Policy Transformation Vol 3 No 1 (2018)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Penerapan Permendagri Nomor 04 tahun 2010 Tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Terhadap Kesadaran Pengurusan Izin Usaha di Kabupaten Karimun. Penelitian ini juga bertujuan untuk menjabarkan hambatan/kendala dan upaya-upaya dalam Penerapan Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Karimun. Pelayanan di bidang administrasi merupakan salah satu tugas yang sangat penting bagi negara untuk memberikan pelayanan umum pada warga masyarakat yang sebagaimana telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI) Tahun 1945, khususnya pada pasal 18A ayat (2) dan pasal 34 ayat (3). Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data mengunakan wawancara, studi dokumentasi dan observasi lapangan.
Tinjauan Yuridis Penerapan Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIb Batam Ria Agustini
Journal of Law and Policy Transformation Vol 5 No 2 (2020)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37253/jlpt.v5i2.1380

Abstract

Hukuman pidana penjara diterapkan dalam sistem peradilan Indonesia sebagai salah satu sanksi terhadap orang yang melakukan tindak pidana. Salah satu tujuan dari berlakunya sistem pemasyarakatan yaitu ketika mendekati akhir masa pidananya para narapidana dalam keadaan siap untuk kembali ke lapangan masyarakat. Dalam hal ini terdapat salah satu hak narapidana yang sejalan dengan tujuan tersebut yaitu hak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Pembebasan bersyarat ditetapkan sebagai salah satu hak narapidana setelah memenuhi 2/3 masa pidana dan sekurang-kurang telah berjalan 9 bulan. hak tersebut diberikan dengan adanya syarat substantif maupun syarat administratif. Metode penelitian hukum empiris diterapkan melalui wawancara dan observasi secara langsung di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam. Penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data hingga memperoleh data primer dan sekunder. Terhadap hasil perolehan data dilakukan penyusunan secara sistemik yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Pada akhirnya, dilakukan perbandingan antara hukum yang berlaku dengan kejadian nyata sehingga dapat membentuk kesimpulan sebagai hasil penelitian. Hasil penelitian mengenai penerapan pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam memperlihatkan jumlah realisasi pembebasan bersyarat yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Terhadap narapidana tindak pidana umum, penerapan hukum telah dilakukan dengan baik dan benar. Sementara itu, penerapan hukum terhadap narapidana tindak pidana khusus tidak berjalan sesuai aturan karena mempermudahkan syarat asimilasi dan Justice Collaborator. Pengawasan tehadap pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam tidak berjalan dengan efisien, hal tersebut dikarenakan dari segi yuridis pemerintahan tidak menyediakan suatu peraturan hukum yang menjelaskan tata cara pelaksanaan.
Analisis Yuridis terhadap E – Purchasing dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Iwan Kurniawan
Journal of Law and Policy Transformation Vol 4 No 1 (2019)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37253/jlpt.v4i1.419

Abstract

Procurement of Government Goods & Services is an activity in order to obtain goods and services by Ministries, Institutions, Regional Work Units, other Institutions. Procurement of government goods / services electronically can be done through e-tendering or e-purchasing. With the procurement of goods and services, the government opens opportunities as well as challenges for Indonesian entrepreneurs, including Micro, Small and Medium Enterprises. The government should take an important role in supporting Micro, Small and Medium Enterprises with efforts to foster a conducive business climate for businesses and support the development of Micro, Small and Medium Enterprises.
Efektivitas Pencegahan Kejahatan Melalui Kamera Pengaman di Objek Vital di Kota Batam Junimart Girsang; Septianus Rauna Purba
Journal of Law and Policy Transformation Vol 2 No 2 (2017)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masyarakat dalam pergaulan hidup, pada dasarnya memiliki pandangan tertentu tentang apa yang baik dan apa yang buruk untuknya. Pandangan tersebut terwujud dalam beberapa bentuk seperti nilai ketertiban, nilai ketentraman, nilai kepentingan umum, nilai kepentingan pribadi, dan lain sebagainya. Pengaturan penggunaan Kamera Pengintai atau yang sering disebut dengan Closed Circuit Television (CCTV) di Kota Batam mengacu pada ketentuan Perda Nomor 2 Tahun 2007. Perda tersebut dianggap mampu membantu pekerjaan manusia dalam bentuk pengamanan. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis penerapan Perda Nomor 2 Tahun 2007 Kota Batam. Penelitian dilakukan dengan metode pendekatan Yuridis Sosiologis yang menggunakan data sekunder dan data primer yang diperoleh dari lapangan. Pemasangan kamera CCTV di objek vital, fasilitas umum dan kawasan tertentu menurut Perda Nomor 2 Tahun 2007 di Kota Batam tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Pemanfaatan Hasil rekaman CCTV dalam hukum acara pidana kurang bisa diterima dikarenakan lemahnya pemahaman aparatur penegak hukum tentang adanya perluasan alat bukti. Perda Nomor 2 Tahun 2007 juga tidak memberikan kontribusi kepada pihak kepolisian dalam mengungkap terjadinya kejahatan yang terekam kamera CCTV di Kota Batam.
Penerapan Undang-Undang Keperawatan terhadap Perlindungan Hukum Profesi Perawat Said Rahadian
Journal of Law and Policy Transformation Vol 1 No 1 (2016)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Health development provides health services conducted by health centers and hospitals. The health service carried out by paramedics and non-paramedical personnel. Based on Article 12 of Law on Hospital, human resources consist of medical personnel and medical support, nursing staff, pharmacy personnel, hospital management personnel, and non-medical personnel, therefore, nursing is a non-paramedical personnel. Nursing personnel as a non-paramedical personnel has an important role, because he/she is directly related to the quality of health services in accordance with his/her competence and education. The nursing staff consists of nurses, dental nurses. Nurses as nursing personnel constitute the largest health provider in Indonesia with a total number of 60% (sixty percent) of all health personnel are there, but its existence has not been supported by adequate legislation. Pembangunan kesehatan berupa penyediaan pelayanan kesehatan dilakukan di puskesmas dan rumah sakit. Pelayanan kesehatan tersebut yang dilakukan oleh tenaga paramedis dan tenaga non-paramedis. Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Rumah Sakit, sumber daya manusia terdiri dari tenaga medis dan penunjang medis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga manajemen Rumah Sakit, dan tenaga non-kesehatan, oleh karena itu tenaga keperawatan merupakan tenaga non-paramedis. Tenaga keperawatan sebagai tenaga non-paramedis memiliki peran penting, karena terkait langsung dengan mutu pelayanan kesehatan sesuai dengan kompetensi dan pendidikan yang dimilikinya. Tenaga keperawatan ini terdiri dari perawat, perawat gigi. Perawat sebagai tenaga keperawatan merupakan tenaga kesehatan terbesar di Indonesia dengan jumlah 60% (enam puluh persen) dari seluruh tenaga kesehatan yang ada, tetapi eksistensinya belum didukung oleh peraturan perundang-undangan yang memadai.
Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta atau Pemegang Hak Cipta Lagu Dalam Pembayaran Royalti Ampuan Situmeang; Rita Kusmayanti
Journal of Law and Policy Transformation Vol 5 No 1 (2020)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37253/jlpt.v5i1.798

Abstract

Intellectual property is the result of a work for an author that has exclusive rights that only exist and are attached to the owner or bearer of rights of a work. Other parties craving to use or use the copyright need to create or produce the work required in obtain the author's permission. The problems in this research were how is the legal protection for the creator or copyright holder of the song to the payment of royalties and how to complete the objection to approve the use of the song without paying royalties. This research used normative research methods. Normative research is research on literature or document studies that support secondary research. Data collection from the results of the study was then analyzed by the author by qualitative-descriptive. Which is the type of research that aims to obtain about how the use of exclusive rights to economic rights that are still not properly implemented which requires an increase in the Author or the Copyright Holder. Based on the research results and discussion, it can be concluded the use of exclusive rights to economic rights that are still not properly implemented which requires an increase in the Author or the Copyright Holder. The formation of LMKN is a form of protection given by the Government to the copyright of songs given also provides tariffs on royalties that must be agreed by the User. Dispute resolution can be done through litigation and non-litigation. Dispute resolution involving different countries can be done through the WIPO Arbitration and Meditation Center.
Efektivitas Bantuan Hukum dalam memberikan Perlindungan Hukum bagi Pegawai Negeri Sipil yang berhadapan dengan Hukum dalam Pelaksanaan Tugas Penyelenggaraan Pemerintahan (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun) Dessi suslawati
Journal of Law and Policy Transformation Vol 3 No 2 (2018)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Legal assistance for civil servants is the government's obligation to provide legal protection for civil servants who are dealing with the law in carrying out the tasks of administering the government as mandated in Law Number 5 of 2015 concerning State Civil Apparatus. The purpose of this study is to analyze and describe whether the legal assistance provided by the Government has been effective in providing legal protection for civil servants of the Karimun Regency Regional Government. This research is a Sociological Law (Empirical) research. The method used in this study is data collection by conducting interviews with civil servants of the Karimun District Government who have dealt with legal issues and document studies. This study uses the theory of legal protection and legal effectiveness as the basis for analysis in this study. Based on the results of the research, in general, the legal assistance provided by the government has been effective in providing legal protection for civil servants in handling civil and administrative matters in the country, while legal assistance in the scope of corruption has not been effective in providing protection because there are still obstacles to legal factor itself .

Page 10 of 31 | Total Record : 307

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10 No 1 (2025) Vol 9 No 2 (2024) Vol 9 No 1 (2024) Vol 8 No 2 (2023) Vol 8 No 1 (2023) Vol 7 No 2 (2022) Vol 7 No 1 (2022) Vol 6 No 2 (2021) Vol 6 No 1 (2021) Vol 5 No 2 (2020) Vol 5 No 1 (2020) Vol 4 No 2 (2019) Vol 4 No 1 (2019) Vol 3 No 2 (2018) Vol 3 No 1 (2018) Vol 2 No 2 (2017) Vol 2 No 1 (2017) Vol 1 No 2 (2016) Vol 1 No 1 (2016) More Issue