cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Risal
Contact Email
muhammadrisal2012@gmail.com
Phone
+6282158754039
Journal Mail Official
jurnal.adm.reform@unmul.ac.id
Editorial Address
Jl. Muara Muntai, Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
Jurnal Administrative Reform
Published by Universitas Mulawarman
ISSN : 23376709     EISSN : 26156709     DOI : http://dx.doi.org/10.30872/jar
Core Subject : Science, Education, Social,
Decision Sciences, Operations Research & Management Education Social Sciences
Lingkup dan fokus naskah Jurnal Administrative Reform mencakup bidang Administrasi Negara. Tujuan dari penerbitan Jurnal Administrative Reform adalah sebagai media publikasi ilmiah dalam rangka pengembangan khasanah ilmu pengetahuan di bidang Administrasi Negara. Jurnal Administrative Reform memuat tulisan ilmiah yang berasal dari hasil penelitian yang terkait dengan administrasi negara, serta tulisan ilmiah di bidang pemerintahan, birokrasi, pelayanan publik, manajemen, organisasi, dan politik dari kalangan akademisi, praktisi serta para profesional di bidang Administrasi Negara.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 11, No 1 (2023): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM" : 6 Documents clear
Kapasitas Kelembagaan dalam Penanganan Bencana di Provinsi Banten Sururi, Ahmad; Zainuri, Ahmad; Sarwah, Putri Hana; Romdoniyah, Siti
Jurnal Administrative Reform Vol 11, No 1 (2023): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/jar.v11i1.10540

Abstract

Dalam upaya untuk meningkatkan tata kelola dan penanganan bencana, peran penting kapasitas kelembagaan seperti BPBD Provinsi Banten merupakan suatu keniscayaan, akan tetapi beberapa permasalahan dan isu isu strategis penanganan bencana masih dihadapi BPBD Provinsi Banten seperti masih terbatasnya sumber daya manusia, belum terintegrasi dan terstandarisasinya mekanisme/sistem pelaporan data dan informasi kebencanaan, belum lengkapnya pedoman dan dokumen penyelenggaraan penanggulangan bencana, masih terbatasnya ketersediaan logistic guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi dan wawancara. Teknik dan prosedur pengambilan informan menggunakan purposive sampling sebagai salah satu elemen inti dari penelitian kualitatif yang tertuju pada informan yang memiliki informasi untuk dipelajari secara mendalam. Jumlah informan dalam penelitian ini berjumlah 7 orang yang berasal dari aparatur sipil negara Kantor BPBD, relawan Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Banten dan komunitas masyarakat.  Uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber data wawancara dan observasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor strategis kepemimpinan, komunikasi efektif, kepemimpinan berbasis komunitas atau masyarakat dalam tata kelola bencana dapat menjadi opsi dan pilihan penguatan kapasitas kelembagaan.Kata Kunci: Kapasitas Kelembagaan, Penanganan Bencana, BPBD, Provinsi Banten 
Collaborative Governance dalam pengembangan wisata Telaga Sewu di Desa Duren Sewu Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan abror, daim
Jurnal Administrative Reform Vol 11, No 1 (2023): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/jar.v11i1.13116

Abstract

This research describes, analyzes and interprets collaborative governance in the form of a partnership pattern between the Village Government, the Private Sector and the Community in the development of Telaga Sewu Tourism in Duren Sewu Village, Pandaan District, Pasuruan Regency. The research method used is a qualitative method with a case study approach. The results of the research show that the basis or reason for the partnership between the Village Government, the Private sector and the Community in developing Telaga Sewu Tourism in Duren Sewu Village is political reasons, all parties entered into a partnership based on the interest of gaining profits. The village government can improve the realization of a democratic government, while the private sector can increase income and the community can increase family income or economy. Then there are economic reasons, where partnerships are implemented to improve the welfare of the Duren Sewu community, reduce inequality and poverty and increase income. Meanwhile, for administrative reasons, the village government entered into a partnership because it was constrained by a lack of budget for developing Telaga Sewu tourism, while the private sector entered into a partnership because they did not have complete equipment and recruited people as employees at Telaga Sewu Tourism due to a lack of natural resources. Meanwhile, the partnership pattern between the village government, the private sector and the community in developing Telaga Sewu tourism in Duren Sewu Village is more inclined towards a mutualistic partnership pattern.
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 130 TAHUN 2018 TENTANG KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN SUNGAI PINANG DALAM KOTA SAMARINDA wiratama, bayu
Jurnal Administrative Reform Vol 11, No 1 (2023): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/jar.v11i1.8101

Abstract

Bayu Wiratama, Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana danPrasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di KelurahanSungai Pinang Dalam Kota Samarinda, di bawah bimbingan Dr. HM.Jamal Amin, M.Si dan Dr. Heryono Susilo Utomo, M.Si.Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasiPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentangKegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan danPemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Pinang Dalam sertamenganalisis faktor pendukung dan faktor penghambatnya.Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatankualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan melakukanpengamatan, wawancara dan studi dokumentasi. Penelitian inimenggunakan analisis data model interaktif yang dikembangkan olehMiles, Huberman dan Saldana (2014)Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 di Kelurahan SungaiPinang Dalam belum maksimal. Masih terdapat beberapa kendaladiantaranya yakni masih belum idealnya jumlah sumber daya manusiapelaksana, adanya sikap keragu-raguan para pelaksana karena kebijakanyang masih baru dan terjadi Pandemi Covid-19 yang berdampak terhadapkondisi ekonomi, politik dan sosial. Adapun yang menjadi faktorpendukung dari implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130Tahun 2018 di Kelurahan Sungai Pinang Dalam adalah tingginya antusiasmasyarakat dan adanya dukungan penuh Pemerintah Kota Samarindayang diwujudkan dalam bentuk pendanaan di APBD. Sementara yangmenjadi faktor penghambat ialah kondisi sumber daya manusiapelaksana, belum baiknya pengelolaanya dan mengalami keterbatasanpengetahuan dalam menggunakan perangkat teknologi.
IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU Gunarso, Willem Hendrik; Kusuma, Aji Ratna; Paselle, Enos
Jurnal Administrative Reform Vol 11, No 1 (2023): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/jar.v11i1.8254

Abstract

The purpose of this study is to describe and analyze the implementation of the Mahakam Ulu Regent's Regulation Number 16 of 2018 concerning the Implementation of the Government's Internal Control System in the Mahakam Ulu Regency Government and Identification of the factors that support and hinder it. This study uses a qualitative descriptive approach, using primary data and secondary data and processed through interactive model analysis. The implementation of the Mahakam Ulu Regent Regulation Number 16 of 2018 concerning the Implementation of SPIP in the Mahakam Ulu District Government has not been carried out optimally, and this can be seen in the communication aspect that has not been carried out properly, the resource aspect, especially the financial resources side, has only been carried out by the leading implementer (Inspectorate) but has not been implemented by the target group/group, meanwhile on the human resource side, improving the quality of its resources only focuses on improving the quality of the inspectorate's resources. However, in terms of quantity, it is still insufficient, as well as for the target group, it is not sufficient in terms of quality. Then terms supporting facilities and infrastructure are sufficient. Meanwhile, in the disposition aspect, namely the commitment and support of all relevant stakeholders, and the last is the organizational structure aspect which is carried out through the formation of a Task Force (Satgas) but has not been supported by an adequate Standard Operational Procedure (SOP).
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR KELURAHAN KARANG ASAM ILIR KOTA SAMARINDA Chairi, Minal; Irawan, Bambang; Rande, Santi
Jurnal Administrative Reform Vol 11, No 1 (2023): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/jar.v11i1.9877

Abstract

This article wants to describe the quality of public services in the Karang Asam Ilir Village Office, Sungai Kunjang District. A qualitative approach with a descriptive research model as a research method. Interviews, observations, and field studies were used to obtain research data which were then analyzed using an interactive data analysis model. Testing the validity of the data is done by testing the reliability and validity of the data. In general, the quality of public services in Karang Asam Ilir Village is good. Three of the five dimensions of service quality have fulfilled the requirements of good public service. The dimensions that have been achieved include the dimensions of assurance, responsiveness, and empathy. The other two dimensions have not been achieved, namely the dimension of reliability and the dimension of physical or tangible evidence. Supporting factors consist of SOP, Collaboration with Related Services, Budget Availability, and Employee Rolling System. Inhibiting factors aspects of human resources, facilities and infrastructure.Keyword : service quality, physical evidence, reliability, assurance, responsiveness, empathy
KUALITAS LAYANAN PUBLIK DIGITALISASI (Studi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang) Aryanisila, Aryanisila
Jurnal Administrative Reform Vol 11, No 1 (2023): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/jar.v11i1.9821

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kualitas layanan publik yang dilakukan secara digital di Kota Palembang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data dianalisis dengan menggunakan analisis data model interaktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas dari pelayanan publik yang dilakukan secara digital di Kota Palembang secara umum sudah baik. Hal tersebut dapat dilihat dimensi-dimensi yang ada, yaitu: tangible (bukti nyata), sudah ada website Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Online. Reliability, kemampuan pegawai dalam memberikan layanan digital sudah baik, dan pegawai memberikan layanan yang cepat dan tepat. Responsiveness, idealnya ada layanan melalui hotline service atau menggunakan nomor whatsapp yang bisa ditampilkan di websiete, namun itu belum terpenuhi. Assurance, layanan yang diberikan kepada Masyarakat sudah tepat waktu, adanya jaminan biaya dan adanya fitur pengaduan dan cek status. empathy, belum terpenuhi. Ini diakibatkan bahwa dengan pelayanan digital (online), maka pihak pemerintah tidak bisa bertatap muka dengan Masyarakat. Indikator empathy susah diukur karena indikator senyum, sapa salam belum bisa tercapai.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 1 (2025): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 12, No 2 (2024): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 12, No 1 (2024): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 11, No 2 (2023): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 11, No 1 (2023): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 10, No 2 (2022): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 10, No 1 (2022): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 9, No 2 (2021): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 9, No 1 (2021): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 8, No 2 (2020): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 8, No 1 (2020): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 7, No 2 (2019): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 7, No 1 (2019): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 6, No 2 (2018): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 6, No 1 (2018): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 6, No 4 (2018): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 6, No 3 (2018): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 5, No 4 (2017): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 5, No 3 (2017): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 5, No 2 (2017): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 5, No 1 (2017): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 4, No 3 (2016): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 4, No 2 (2016): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 4, No 1 (2016): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 3, No 2 (2015): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 2, No 4 (2014): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 2, No 3 (2014): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 2, No 1 (2014): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 1, No 4 (2013): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 4, No 4 (2016): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 3, No 4 (2015): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 3, No 3 (2015): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 3, No 1 (2015): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 2, No 2 (2014): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 1, No 3 (2013): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 1, No 2 (2013): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 1, No 1 (2013): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM More Issue