cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Nizar Hidayat
Contact Email
jurnal.paradigma@unmul.ac.id
Phone
+6282154908552
Journal Mail Official
jurnal.paradigma@unmul.ac.id
Editorial Address
Jl. Muara Muntai, Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
Jurnal Paradigma
Published by Universitas Mulawarman
ISSN : 22524266     EISSN : 26153394     DOI : 10.30872/JParadigma
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Social Sciences Other
Lingkup dan fokus naskah Jurnal Paradigma mencakup bidang Administrasi Publik. Tujuan dari penerbitan Jurnal Paradigma adalah sebagai media publikasi ilmiah dalam rangka pengembangan khasanah ilmu pengetahuan di bidang Administrasi Publik. Jurnal Paradigma memuat tulisan ilmiah yang berasal dari hasil penelitian yang terkait dengan administrasi publik, serta tulisan ilmiah di bidang pemerintahan, birokrasi, pelayanan publik, manajemen, organisasi, dan politik dari kalangan akademisi, praktisi serta para profesional di bidang Administrasi Publik.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 12, No 1 (2023)" : 6 Documents clear
KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PROSES PENGAWASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) DI DESA MOTENG KECAMATAN BRANG REA KABUPATEN SUMBAWA BARAT Pratama, Fery Rizki; Amil, Amil; Zitri, Ilham; Sutarna, Iwan Tanjung
Jurnal Paradigma Vol 12, No 1 (2023)
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/jp.v12i1.9742

Abstract

Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan memberikan kontribusi bagi ekonomi. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang melaksanakan pemerintahan desa yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah.Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) adalah instrument penting yang sangat menentukan terwujudnya tata pemerintahan yang baik (Good Govermance) di Desa. Tata Pemerintahan yang baik antara lain dapat diukur melalui proses penyusunan dan pertanggung jawaban APBDes. Penelitian ini untuk mengetahui kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam proses pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Moteng Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik Kualitatif Deskriptif.Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, Observasi dan Dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa Efektivitas dan Efisiensi Badan Permusyawaratan Desa BPD) dalam Proses Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sangat baik, di karenakan Badan Permusyawaratan Desa selalu mengawasi laporan tahunan APBDes, Otoritas dan Tanggung Jawab Badan Permusyawaratan Desa BPD) dalam Proses Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di buktikan dengan ketua beserta anggotanya sudah  mengetahui apa saja kewajibannya untuk mencapai tujuan organisasi dan Inisiatif sangat baik di buktikan dengan ketua beserta anggotanya akan memberikan sanksi kepada perangkat desa yang menyalahgunakan dana desa berupa teguran kekeluargaan dan apabila yang bersangkutan tidak mendengarkan maka akan di laporkan ke camat atau bupati. Hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi Badan Permusyawatan Desa tersebut.
Penerapan Sistem Informasi Manajemen Gaji (Simgaji) Di Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Pemerintah Kota Bontang Indarsari, Sriwahyu Dyah
Jurnal Paradigma Vol 12, No 1 (2023)
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/jp.v12i1.11631

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk  mendeskripsikan dan menganalisis penerapan Sistem Informasi Manajemen Gaji (SIMGAJI) di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Bontang dan untuk mengidentifikasi apa saja yang menjadi faktor penghambat penerapan Sistem Informasi Manajemen Gaji (SIMGAJI) di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Bontang. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer dan skunder, serta analisis yang dipergunakan adalah analisis model interaktif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan Sistem Informasi Manajemen Gaji (SIMGAJI) pada tahap awal dari SIMGAJI (input) dalam penyediaan kebutuhan dasar secara keseluruhan sudah cukup baik karena sumberdaya yang dimiliki sebagian besar telah memadai baik manusia,  keuangan, sarana, mesin dan metode. Kemudian untuk tahap proses yang terdiri dari tahap perencanaan yang dilakukan adalah penetapan operator, mempersiapkan SOP, mengintegrasikan data dapat dilaksanakan dengan baik. Namun pada tahap pengorganisasian masih terdapat kendala dalam pemberkasan atau masih juga ada admin yang tidak maksimal dalam melakukan tupoksinya. Pada fungsi pelaksanaan sudah dilakukan dengan baik dan berjalan sebagaimana mestinya kemudian pada tahap pengawasan juga tidak ditemukan kendala dan berjalan dengan baik dan pada tahap luaran (output) dari SIMGAJI yaitu rekap dan daftar gaji, Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP), SPT Pajak Tahunan, hal ini telah mencapai tujuan utama dari penerapan SIMGAJI oleh Pemerintah Kota Bontang yaitu  dapat  mempermudah tatakelola gaji bagi pegawai ASN  dan meminimalisir terjadinya kesalahan. Sementara itu untuk faktor penghambatnya adalah fitur-fitur yang tersedia belum bisa mengakomodir sistem input yang otomatis sehingga proses pemberkasan lebih cepat dan efisien serta dan fitur SIMGAJI dan belum ada notif yang dapat memberikan informasi kepada admin jika ada pegawai yang telah melaksanakan cuti besar, hukuman disiplin dan tugas belajar.
Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran Oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Helong, Katharina
Jurnal Paradigma Vol 12, No 1 (2023)
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/jp.v12i1.8140

Abstract

This study aims to describe and analyze the implementation of the Regent's Regulation of Mahakam Ulu Regency Number 30 of 2017 concerning Guidelines for the Implementation of Restaurant Tax Collection by the Regional Revenue Agency of Mahakam Ulu Regency and the factors that hinder the implementation of the policy. This research is a descriptive study with a qualitative approach and analyzed using an interactive model. The results of the study indicate that in general, the implementation of restaurant tax collection based on Regent Regulation Number 30 of 2017 concerning Instructions for Implementing Restaurant Tax Collection in increasing Regional Original Income in Mahakam Ulu Regency has not gone well or as it should. It can be seen through the registration and tax reporting indicators that almost all taxpayers do not come to report their restaurant/food stall business taxes. This is due to several obstacles such as the lack of taxpayer compliance as a result of the lack of intensity of socialization of the benefits of paying taxes to the public and the absence of the use of information technology in restaurant tax services. Keywords: Implementation, Tax, Restaurant
SURVEI KINERJA 23 PROGRAM DEDIKASI IDAMAN DI KUTAI KARTANEGARA Novianto, Efri
Jurnal Paradigma Vol 12, No 1 (2023)
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/jp.v12i1.10871

Abstract

This research is to describe the public's perception of the performance of the Kutai Kartanegara government using a survey method in eleven sub-districts and 280 respondents. Based on the survey results, the performance of the health sector received the highest score of 77.95 while the lowest was in the field of providing employees with a score of 56.07. Overall, the performance of the general government in Kutai Kartanegara Regency received a score of 70.90, which is included in category C or medium. Another finding is that the majority of respondents (57.09%) are not aware of the 23 dedication programs that are strategic projects for the government of Kutai Kartanegara Regency. The program that is most widely known by the public is the 50 Million per RT (Kukar Bebaya) program of 71.10%, while the program that is least known to the public is the area-based agricultural development program which is only known by 22.50%. The performance of Kukar Care for Health Program has the highest score, namely 77.22, while the lowest performance is in the Area-Based Agriculture development Program with a score of 69.44. Overall, the average performance of the 23 dedication programs in Kutai Kartanegara Regency was a score of 73.68, which is in category C or medium.
IMPLEMENTASI PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG KENAIKAN PANGKAT PNS DI KABUPATEN MAHAKAM ULU Dirgantara, Yogi; Masjaya, Masjaya; Idris, Adam
Jurnal Paradigma Vol 12, No 1 (2023)
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/jp.v12i1.8280

Abstract

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi Perka BKN  Nomor 25 Tahun 2013 tentang kenaikan pangkat PNS di Kabupaten Mahakam Ulu. Penelitian termasuk penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, data yang digunakan yaitu data primer dan data skunder serta diolah dengan analisis model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pada aspek komunikasi, sumberdaya, disposisi,dan struktur birokrasi dalam pelaksanaannya belum berjalan secara optimal. Faktor pendukung kebijakan kebijakan ini adalah adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dalam proses kenaikan pangkat khususnya anggaran khusus pegawai, adanya sarana dan prasarana yang menunjang pekerjaan yang dibutuhkan pegawai sehingga dapat membantu mengatasi permasalahan-permasalahan. Faktor Penghambat  yaitu ketidaktersediaan Tim PAK dalam proses kenaikan pangkat khususnya jabatan fungsional tertentu di Mahakam Ulu dan penempatan pegawai tidak sesuai dengan jabatan fungsional tertentu. Keyword : Implementasi, Penyetaraan, Perka  
PEMBANGUNAN BERBASIS MASYARAKAT DESA KURANJI DALANG MELALUI PROGRAM BANK SAMPAH Jailani, Muhammad Aprian
Jurnal Paradigma Vol 12, No 1 (2023)
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/jp.v12i1.13087

Abstract

Permasalahan sampah kini telah menjadi isu yang penting dalam masalah lingkungan perkotaan. Timbulan sampah pun tidak akan berkurang atau habis, bahkan bisa saja terus bertambah seiring dengan pertumbuhan populasi manusia yang semakin tinggi dan kompleksnya aktivitas manusia.Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Pembangunan Berbasis Masyarakat Melalui Program Bank Sampah di Desa Kuranji Dalang, Kecamatan Labu Api Kabupaten Lombok barat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pembangunan masyarakat melalui program bank sampah sejauh ini sudah berjalan dengan baik, tetap belum menunjukkan perubahan yang signifikan di lingkungan masyarakat. Dilihat dari kemandiriannya, nasabah bank sampah sudah cukup mandiri dalam memilah sampah. Tetapi untuk masyarakat yang bukan nasabah bank sampah masih belum mampu mengelola sampahnya dengan baik, masih ada yang buang sampah di kali, dan membakarnya di lingkungan rumah. Belum ada bantuan sarana prasarana dari pemerintah untuk menunjang kegiatan bank sampah. Dilihat dari segi ekonominya, masyarakat sudah cukup terbantu tetapi belum memberikan perubahan yang signifikan hal ini dikarenakan kurangnya partisipasi masyarakat untuk mengelola sampah di bank sampah dan melihat keuntungan dari segi ekonomi di bank sampah sangat sedikit  sehingga membuat mereka acuh tak acuh terhadap sampah.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14, No 1 (2025): JURNAL PARADIGMA Vol 13, No 2 (2024): JURNAL PARADIGMA Vol 13, No 1 (2024): JURNAL PARADIGMA Vol 12, No 2 (2023) Vol 12, No 1 (2023) Vol 11, No 2 (2022) Vol 11, No 1 (2022) Vol 10, No 2 (2021): JURNAL PARADIGMA Vol 10, No 1 (2021): JURNAL PARADIGMA Vol 9, No 2 (2020): JURNAL PARADIGMA Vol 9, No 1 (2020): JURNAL PARADIGMA Vol 8, No 2 (2019): JURNAL PARADIGMA Vol 8, No 1 (2019): JURNAL PARADIGMA Vol 7, No 3 (2018): JURNAL PARADIGMA Vol 7, No 2 (2018): JURNAL PARADIGMA Vol 7, No 1 (2018): JURNAL PARADIGMA Vol 6, No 3 (2017): JURNAL PARADIGMA Vol 6, No 2 (2017): JURNAL PARADIGMA Vol 6, No 1 (2017): JURNAL PARADIGMA Vol 5, No 3 (2016): JURNAL PARADIGMA Vol 5, No 2 (2016): JURNAL PARADIGMA Vol 5, No 1 (2016): JURNAL PARADIGMA Vol 4, No 3 (2015): JURNAL PARADIGMA Vol 4, No 2 (2015): JURNAL PARADIGMA Vol 4, No 1 (2015): JURNAL PARADIGMA Vol 3, No 3 (2014): JURNAL PARADIGMA Vol 3, No 2 (2014): JURNAL PARADIGMA Vol 3, No 1 (2014): JURNAL PARADIGMA Vol 2, No 3 (2013): JURNAL PARADIGMA Vol 2, No 2 (2013): JURNAL PARADIGMA Vol 2, No 1 (2013): JURNAL PARADIGMA Vol 1, No 3 (2012): JURNAL PARADIGMA Vol 1, No 2 (2012): JURNAL PARADIGMA Vol 1, No 1 (2012): JURNAL PARADIGMA More Issue