cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Marthsian Y. Anakotta
Contact Email
marthsiananakotta@ukdc.ac.id
Phone
+6231-5946482
Journal Mail Official
jurnalsev@ukdc.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika Lantai 4 Gedung Vidya Loka, Ruang VL 4K Jl. Dr. Ir. H. Soekarno 201, Surabaya 60117
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Sapientia Et Virtus
Published by Universitas Katolik Darma Cendika
ISSN : 2355343X     EISSN : 27162273     DOI : 10.37477
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Tujuan jurnal ini adalah menyediakan tempat bagi akademisi, peneliti dan praktisi untuk menerbitkan artikel penelitian asli atau artikel ulasan. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini membahas berbagai topik, termasuk berbagai pendekatan untuk studi hukum seperti perbandingan hukum, hukum dan ekonomi, sosiologi hukum, dan antropologi hukum. Artikel juga dapat membahas bidang hukum yang spesifik, misalnya: hukum pidana, hukum perdata, hukum komersial dan bisnis, hukum internasional, hukum konstitusional, hukum administrasi, hukum adat, dan hukum sumber daya alam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 8 No 2 (2023): September" : 5 Documents clear
Antinomi antara Putusan Perdamaian sebagai Putusan Penghabisan dengan Prinsip Pengadilan Dilarang Menolak Perkara Teguh Hartono; Triyono Adi Saputro; Shabrina Rifdah Larasati
SAPIENTIA ET VIRTUS Vol 8 No 2 (2023): September
Publisher : Darma Cendika Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37477/sev.v8i2.413

Abstract

Perkembangan penanganan perkara hukum bisnis dalam era digital saat ini lebih menekankan pada penyelesaian sengketa secara damai melalui prosedur mediasi. Putusan Perdamaian mempunyai kekuatan sebagai putusan hakim pada tingkat penghabisan, sebagaimana ketentuan Pasal 1858 KUH Perdata, Pasal 127,129,130, 195 HIR, namun dalam praktek terjadi antinomi hukum dalam penerapannya. Penelitian hukum ini menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa putusan perdamaian tidak dapat diajukan perlawanan (verzet), namun karena berbenturan dengan prinsip pengadilan dilarang menolak perkara, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman maka perkara tersebut tetap diperiksa walaupun pada akhirnya diberikan putusan perlawanan tidak dapat diterima, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, oleh karenanya perlu diatur melalui suatu regulasi yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung.
Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Mengenai Diskon Palsu dalam Bertransaksi Elektronik Kharisma Rafi'ani
SAPIENTIA ET VIRTUS Vol 8 No 2 (2023): September
Publisher : Darma Cendika Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37477/sev.v8i2.436

Abstract

Perkembangan teknologi yang berpengaruh pada sektor perdagangan memberikan dampak berupa pelaku usaha yang dapat melakukan transaksi jual beli selama 24 jam tanpa henti dan melakukan promosi hingga ke dunia internasional. Transkasi jual beli ini sering dilakukan melalui e-commerce, dalam melakukan transaksi ini juga terdapat beberapa kelemahan yang diantaranya adalah diskon palsu yang dapat merugikan konsumen. Penulisan ini juga didasarkan pada penelitian terdahulu terkait dengan penerapan diskon palsu yang dilakukan oleh pelaku usaha di hari belanja online nasional yang ditemukan hasil bahwa terciptanya website yang dapat mengetahui riwayat harga produk tersebut agar konsumen merasa tidak ditipu oleh pelaku usaha, serta peneliti lain yang menyatakan bahwa perlindungan konsumen terhdap diskon palsu adalah kewajiban pelaku usaha dan apabila konsumen merasa dirugikan, ia dapat melakukan pengaduan kepada BPSK. Dengan ini penulis dalam penulisannya ingin mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang didapatkan oleh konsumen terhadap diskon palsu yang dilakukan oleh pelaku usaha melalui transaksi dalam e-commerce dan juga untuk mengetahui bagaimana kekuatan hukum perjanjian baku yang ada dalam bertransaksi elektronik melalui e-commerce jika terjadi diskon palsu yang dapat merugikan konsumen. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yang menggunakan artikel-artikel, buku-buku, serta bahan hukum lainnya sebagai sumber pendukung penulisan. Berfokus pada diskon palsu yang diterima oleh konsumen dan dalam transaksi elektronik yang pasti menggunakan perjanjian baku dalam transaksinya maka dapat dikatakan bahwa konsumen berada pada posisi yang lemah. Sehingga, UUPK diharapkan dapat melindungi hak-hak konsumen secara utuh dengan melakukan perubahan kepada UUPK. Hal ini juga dilandaskan karena telah terjadinya perubahan pada bentuk transasaksi di era digital.
Perlindungan Terhadap Hak Petugas Medis Pada Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau dari Undang-Undang tentang Tenaga Kesehatan Muhammad Tahir; Erni Djun Astuti; Giofanni Dian Novika; Sugeng Susila; Alhadiansyah Alhadiansyah
SAPIENTIA ET VIRTUS Vol 8 No 2 (2023): September
Publisher : Darma Cendika Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37477/sev.v8i2.453

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk pertama, mengidentifikasi pelaksanaan pemenuhan hak petugas medis yang menangani pasien Covid-19 ditinjau dari Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Kedua, upaya pemerintah didalam memenuhi hak petugas medis yang menangani pasien Covid-19 pada masa pandemi. Metode penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian normatif empiris, dengan metode deskriptif, menerapkan pendekatan studi literatur dan kepustakaan disertai wawancara dan pengamatan dilapangan. Pelaksanaan dan upaya pemenuhan hak petugas medis yang dilakukan pemerintah dimasa pandemi Covid-19, belum secara optimal dilaksanakan terutama dalam hal penerimaan insentif dan santunan kematian serta pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan guna menunjang keselamatan dan kesehatan kerja dari petugas medis, hak memperoleh perlindungan hukum dan informasi yang lengkap, jelas dan benar selama menangani pasien Covid-19. Kata Kunci: Perlindungan; Hak Petugas Medis; Covid-19 Abstract This study aims to first, identify the implementation of the fulfillment of the rights of medical personnel who handle Covid-19 patients in terms of Law Number 36 of 2014 concerning Health Workers. Second, the government's efforts in fulfilling the rights of medical workers who handle Covid-19 patients during the pandemic. The research method used is a type of empirical normative research, with a descriptive method, applying an approach to literature and literature studies accompanied by interviews and observations in the field. The implementation and efforts to fulfill the rights of medical officers carried out by the government during the Covid-19 pandemic, have not been optimally implemented, especially in terms of receiving incentives and death compensation as well as fulfilling health facilities and infrastructure to support occupational safety and health of medical workers, the right to obtain legal protection and complete, clear and correct information while handling Covid-19 patients. Keywords: Protection; Rights of Medical Officers; Covid-19
Aspek Yuridis Transaksi Menggunakan Valuta Asing Gracia Maydelin Arganto; Martika Dini Syaputri
SAPIENTIA ET VIRTUS Vol 8 No 2 (2023): September
Publisher : Darma Cendika Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37477/sev.v8i2.461

Abstract

Kegiatan bisnis akan selalu melekat pada diri manusia, demi memenuhi kebutuhannya agar dapat bertahan hidup. Bisnis tetap memiliki aturan yang khusus terlebih dalam proses transaksi. Para pelaku bisnis dalam membuat perjanjian tentu selalu mempertimbangkan hal yang menguntungkan, oleh karena itu tidak sedikit para pelaku bisnis menggunakan perjanjian menggunakan satuan valuta asing guna memperoleh keuntungan yang lebih tinggi. Valuta asing merupakan mata uang yang bisa digunakan pada proses perdagangan internasional atau hal lainnya yang tidak melanggar Undang-Undang. Artikel ini mengkaji mengenai keabsahan transaksi menggunakan valuta asing pada wilayah Indonesia serta penyelesaian sengketa wanprestasi apabila menggunakan satuan valuta asing pada sebuah perjanjian. Metodologi penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian hukum normative dan menggunakan pendekatan konseptual. Salah satu faktor yang mempengaruhi sengketa pada sebuah perjanjian yang menggunakan valuta asing adalah adanya fluktuasi mengenai valuta asing serta perbedaan kurs yang cukup signifikan serta kepastian hukum penggunaan valuta asing apabila digunakan pada Wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Hal yang dikecualikan oleh UU No. 7 Tahun 2011 tentang mata uang serta Peraturan Bank Indonesia No. 17/3/PBI/2015 tentang kewajiban penggunaan rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menyatakan mengenai keabsahan penggunaan valuta asing serta penyelesaian suatu kewajiban apabila kedua belah pihak memiliki perjanjian secara tertulis. Sesuai dengan Yurisprudensi No.1/Yur/Pdt/2018 menyatakan bahwa pada penyelesaian ganti rugi terhadap adanya wanprestasi yang menggunakan valuta asing diharuskan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Hal tersebut harus tetap menyesuaikan dengan Pasal 21 Ayat (1) UU No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
Public Perception and Reaction Toward Early-Age Marriage (Case: Village of Arajang, Region of Wajo) Bunyamin Bunyamin; Riska Novita; Mujahidin Mujahidin
SAPIENTIA ET VIRTUS Vol 8 No 2 (2023): September
Publisher : Darma Cendika Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37477/sev.v8i2.488

Abstract

The practice of early-age marriage has been observed to have a multitude of adverse effects on various domains, including mental health, physical health, education, productivity, and most significantly, the quality of human resources in the future. The practice of early-age marriage has been observed in various locations, including the village of Arajang in the Wajo region. The legality of early-age marriage is addressed in National Law No.16 of 2019, which stipulates that marriage is only permissible when both people involved have attained the age of 19. However, it is important to note that the actual findings diverge significantly. This study employed a qualitative approach, utilizing open interviews as the primary technique of data collection. Additionally, deductive reasoning was employed in the analysis of the gathered data. This research has identified several factors that influence early-age marriage, including cultural and traditional practices, levels of knowledge and education, instances of adultery, and economic and poverty-related concerns. Another outcome of this study indicates that the residents of Arajang do not exhibit concerns regarding early-age marriage. Consequently, there is a pressing necessity to undertake comprehensive educational initiatives to raise awareness about the consequences of child marriage.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 10 No. 1 (2025): March Vol 9 No 1 (2024): March Vol 8 No 2 (2023): September Vol 8 No 1 (2023): March Vol 7 No 2 (2022): September Vol 7 No 1 (2022): March Vol 6 No 2 (2021): September Vol 6 No 1 (2021): March Vol 5 No 2 (2020): September Vol 5 No 1 (2020): March Vol 4 No 2 (2019) Vol 4 No 2 (2019): September Vol 4 No 1 (2019) Vol 4 No 1 (2019): March Vol 3 No 2 (2018): September Vol 3 No 2 (2018) Vol 3 No 1 (2018) Vol 3 No 1 (2018): March Vol 2 No 2 (2015) Vol 2 No 2 (2015): September Vol 2 No 1 (2015) Vol 2 No 1 (2015): March Vol 1 No 2 (2014): September Vol 1 No 2 (2014) Vol 1 No 1 (2014): March Vol 1 No 1 (2014) More Issue