cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
indra wijaya
Contact Email
wijaya.indra0293@yahoo.co.id
Phone
+6282128446748
Journal Mail Official
wijaya.indra0293@yahoo.co.id
Editorial Address
Jalan Ahmad Yani No. 2 Makassar
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Jurnal Inovasi dan Pelayanan Publik Makassar
  • inovasi-dan-pelayanan-publik
  • Website
Published by Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar
ISSN : 2612656884     EISSN : 26568853     DOI : -
Core Subject : Science, Social, Engineering,
Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Energy Environmental Science
JIPPM: Jurnal Inovasi dan Pelayanan Publik Makassar adalah jurnal ilmiah regular yang dipublikasi oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar. Jurnal ini disediakan sebagai infrastruktur publikasi artikel yang berfokus kepada hasil inovasi, penelitian dan pengembangan tentang isu-isu seputar pengembangan inovasi, pelayanan publik, dan ilmu pengetahuan, kebijakan daerah untuk peningkatan kualitas pemerintahan yang bersifat adaptif dan efektif. Artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini melalui proses editorial dan peer-review. Isi artikel berisi informasi terbaru dengan prioritas pada nilai-nilai kebaruan, orisinalitas, dan kemanfaatatnya. JIPPm diterbitkan secara online dua kali setahun di pertengahan tahun bulan Juni dan pada akhir tahun bulan Desember. Untuk pembaca dan penulis jurnal yang ingin mengirimkan naskah ke jurnal ini, silakan mendaftar sebagai penulis dan kemudian masuk untuk mengirimkannya. Naskah yang ditulis dan diserahkan dapat diakses dalam panduan penulis
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 49 Documents
 1   2   3   4   5 
KAJIAN RUANG TERBUKA HIJAU: PELUANG PENGEMBANGAN HUTAN KOTA DI KOTA MAKASSAR Achmad Rizal Hak Bisjoe; Retno Prayudyaningsih; Azikin ` Muchtar
Jurnal Inovasi dan Pelayanan Publik Makassar Vol 3 No 2 (2019): Jurnal Inovasi dan Pelayanan Publik Makassar
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (591.103 KB)

Abstract

Makassar sampai saat ini masih harus berupaya memenuhi luasan minimal hutan kota, yaitu 10% dari luas wilayah perkotaan yang disyaratkan. Sampai dengan tahun 2011 hutan kota di Makassar, baru mencapai total luasan 67,9 hektare yang tersebar pada 11 lokasi, baik di lahan publik maupun lahan milik. Dengan luas wilayah perkotaan 17.580 hektare, Makassar seharusnya memiliki hutan kota minimal seluas 1.758 hektare (10%). Dengan total luas 67,9 hektare, Makassar baru memenuhi 3,86% luas hutan kota ynag dipersyaratkan. Oleh karena itu, masih kekurangan 96,14% untuk memenuhi persyaratan minimal persentase hutan kota. Untuk maksud tersebut, diperlukan penelitian peluang pengembangan hutan kota di Makassar. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan mengidentifikasi lokasi yang berpotensi untuk pengembangan hutan kota, berdasarkan prioritas lahan publik yang layak kelola dengan mempertimbangkan beberapa variabel, antara lain: letak, luas, aksesibilitas, kondisi saat ini, potensi vegetasi, aktivitas masyarakat, dan bentuk pemanfaatan lahan. Tujuan penelitian adalah menyajikan bahan rekomendasi kebijakan untuk Pemerintah Kota Makassar tentang peluang pengembangan hutan kota di Makassar dalam upaya memenuhi persyaratan minimal persentase hutan kota yang harus dimiliki. Pendekatan penelitian menggunakan metode survei melalui studi kasus pengembangan hutan kota. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan potensi pengembangan hutan kota di Makassar pada lokasi yang telah diamati berdasarkan indikator-indikator yang telah ditentukan. Kegiatan penelitian juga mencakup kegiatan lapang untuk pengamatan terhadap: kondisi biofisik, kondisi sosial masyarakat, kondisi vegetasi yang ada, potensi ekowisata dan fungsi edukasi. Seleksi lokasi calon hutan kota didasarkan pada peta RTRW kota Makassar 2015 – 2034. Lokasi yang terpilih selanjutnya disurvei untuk memastikan kondisi riil di lapang terkait status lahan, aksesibilitas dan penggunaan lahan dan aktivitas masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan ada 5 wilayah di kota Makassar yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai hutan kota, yaitu: (1) hutan rawa Bung BTP, (2) Waduk Tunggu Pampang, (3) hutan rawa Antang dekat perumahan pemprov Sul-Sel, (4) Eks Terminal Toddopuli, dan (5) sepanjang pantai Tanjung Layar Putih dan Sempadan Sungai Jeneberang. Ditinjau dari aspek biofisik dan sosial, wilayah tersebut layak dikembangkan sebagai hutan kota, dengan tetap mempertimbangkan kepastian status lahan, pemilihan jenis pohon, persiapan lahan, dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait.
Kajian Penanganan Anak Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Makassar (Study on Handling of Children and Beggars in Makassar City) Tuti Bahfiarti; Rahmat Muhammad; Aminuddin Tarawe
Jurnal Inovasi dan Pelayanan Publik Makassar Vol 3 No 2 (2019): Jurnal Inovasi dan Pelayanan Publik Makassar
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (219.392 KB)

Abstract

Homeless children and beggars are a problem in big cities, including Makassar City. The problem factors that threaten street children include violence carried out by other street children, for example sexual violence; drug use, alcohol and cigarettes; and infectious diseases such as HIV/AIDS. Other potential can lead to crime, such as robbery, theft, robbery, and others in Makassar City. The research problem is the characteristics of operational actions, fostering and empowerment of homeless children and beggars based on expertise that can be developed through community development and empowerment programs of the Makassar City Government Social Service. This study can help sustain the development of homeless children and beggars in Makassar City and the Saribattang Rapid Reaction Team. The aim and target to be achieved is to find and identify the characteristics of operational actions and community development and empowerment program strategies through the Makassar City Government Social Service.The aims and targets used in a qualitative approach attempt to interpret the meaning and facts of the field, including the phenomenon of homeless children and beggars. The results showed that the operational actions of street children in Makassar City in general are family factors. The pattern of empowerment and coaching of street children through families, the policies that can be used to overcome the problem of poverty are anticipatory policies. Furthermore, the rehabilitative pattern, specifically for street children and beggars indicated there is potential for juvenile delinquency or even receiving abuse and inhaling addictive substances. Furthermore, empowerment and coaching are based on age characteristics and problems faced. Social Campaign is a way to make people aware of road users for street children and beggars to carry out educational functions. The purpose of this social campaign is to provide learning and awareness for both street children and beggars and the people of Makassar City
MODEL PELAYANAN PENYERAHAN FASILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL DARI PENGEMBANG PERUMAHAN KE PEMERINTAH KOTA MAKASSAR Alam Tauhid Syukur; Ady Hermawansyah; Nielma Palamba; Hari Hari
Jurnal Inovasi dan Pelayanan Publik Makassar Vol 3 No 1 (2019): Jurnal Inovasi dan Pelayanan Publik Makassar
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (286.423 KB)

Abstract

This study seeks to find a service model for the delivery of public facilities and social facilities from housing developers to the Makassar Municipality Government. Descriptive qualitative research design that aims to find data and information about service delivery of public facilities and social facilities from housing developers to the Municipality Government of Makassar. The results of this study indicate that the process of handing over public facilities and social facilities from the developer to the Makassar Municipality Government has not been optimal. Regulation of the Minister of Home Affairs Number 9 of 2009 concerning Guidelines for the Delivery of Infrastructure, Facilities and Utilities in Regional Housing and Settlements. Then the related OPD works partially and can have a sectoral ego. And there are still a number of public facilities and social facilities that have not been recorded as regional assets because there is no official report or documents that do not meet the basic requirements for recording of social and public health facilities and are yet clear according to the demand for assets.
KAJIAN KONTRIBUSI PD. PARKIR DAN PD. PASAR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MAKASSAR Nurmiati Nurmiati; Fina Diana; Lasmana Lasmana
Jurnal Inovasi dan Pelayanan Publik Makassar Vol 3 No 1 (2019): Jurnal Inovasi dan Pelayanan Publik Makassar
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (290.015 KB)

Abstract

One of the sources of Makassar City's PAD is sourced from the results of the management of separated regional assets whose management is handed over to the regional companies that have been formed. The Makassar City Government has several regional companies, including the Makassar Raya Regional Parking Company and the Makassar Raya Regional Market Company. This study aims to analyze the potential of PD. Parking and PD. Market in increasing contribution to Regional Original Revenue. The population in this study consisted of managers of PD. Market and PD. Parking as well as objects and users of parking services and markets. The sample selection is done by purposive sampling and accidental sampling. The data collection method is done by observation, interview and documentation while the data analysis used is a contribution analysis and calculation of the potential. The results showed that contribution PD Makassar Raya parking against PAD Makassar City from 2014-2018 is very small, only around 0.024% to 0.097% and on average 0.052%. Contributio PD Makassar Raya's market towards PAD Makassar City from 2014-2018 is very small, only around 0.022% to 0.095% and on average 0.046%. The potential for real acceptance of parking services on the side of a public road based on a survey of parking points can be increased to Rp23,607,531,148, - The potential for real acceptance of market services based on market activity can be increased to Rp. 30,788,432,000. While the optimal potential based on the number of service objects owned by each market unit is Rp. 50,670,426,000.- Some policy recommendations that can be taken such as: The government is asked to set dividend targets based on real potential in the field. Optimization of revenue sourced from PD. Parking by applying a prepaid ticket system. And Creating a parking management auction system for third parties at potential parking locations. It is necessary to make strict regulations from the government for micro economic growth, especially in traditional markets and a feasibility study and development of TPE must be made in several roads in Makassar City.
PUSAT KULINER JALAN NUSANTARA KOTA MAKASSAR Batara Surya; Muhammad Idris; Lasmana Lasmana
Jurnal Inovasi dan Pelayanan Publik Makassar Vol 3 No 1 (2019): Jurnal Inovasi dan Pelayanan Publik Makassar
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (519.182 KB)

Abstract

Akselerasi pembangunan Kota Makassar, dalam dinamikanya menyebabkan kegiatan ekonomi formal dan kegiatan ekonomi non formal. Perkembangan kegiatan ekonomi tersebut memiliki keterkaitan secara langsung terhadap sistem aktifitas kawasan perkotaan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang cenderung berlokasi pada kawasan strategis perkotaan berasosiasi positif terhadap masalah transportasi perkotaan, penurunan kualitas lingkungan dan sistem ekonomi dualistik. Dengan demikian konsep penanganan pembangunan kawasan perkotaan Kota Makassar, diorientasikan pada penanganan sistem transportasi, pengendalian pencemaran lingkungan, penanganan konflik sosial, dan peningkatan produktifitas ekonomi secara berkelanjutan. Tujuan penelitian ini adalah: (i) Mengakaji dan menganalisis keberadaan lokasi wisata kuliner pada koridor jalan bekerja sebagai determinan perbedaan kepentingan ekonomi antarkelompok-kelompok masyarakat, (ii) Menganalisis pengaruh secara langsung dan tidak langsung keberadaan lokasi wisata kuliner yang akan dikembangkan pada koridor jalan Nusantara terhadap pertumbuhan ekonomi kota, (iii) Mengakaji dan menganalisis kelayakan lokasi pusat wisata kuliner jalan Nusantara terhadap kesesuaian lokasi dengan rencana tata ruang Kota Makassar, (iv) Menganalisis pengaruh signifikan keberadaan lokasi wisata kuliner terhadap pola aktifitas ruang dan kondisi lingkungan di sekitarnya, dan (v) Mengkaji dan menganalisis konsekuensi-konsekuensi keberadaan lokasi wisata kuliner pada koridor jalan Nusantara terhadap aspek ekonomi dan aspek sosiokultural. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu gabungan pendekatan kualitatif-kuantitatif. Alasan secara filosofis penggabungan pendekatan tersebut, yaitu; (i) sifat realitas sangat kompleks dan jamak, (ii) keberadaan pusat kuliner yang berlokasi memiliki pengaruh secara langsung terhadap sistem transportasi perkotaan, dan (iii) pusat kuliner yang berlokasi pada jalan Nusantara memiliki dampak terhadap kondisi lingkungan, sistem sosial, sistem ekonomi, dan pola aktivitas kawasan disekitannya. Luaran penelitian yang ditargetkan, yaitu; (a) acuan bagi pemerintah Kota Makassar dalam perumusan kebijakan terkait kelayakan lokasi pusat kuliner pada jalan Nusantara, (b) memberikan gambaran empirik dan konseptual terkait kelayakan lokasi pusat kuliner pada jalan Nusantara, (c) pendekatan secara praktis dan teoritis terkait kelayakan lokasi pusat kuliner pada jalan Nusantara, dan (e) memantapkan peran pemerintah kota Makassar, dalam perumusan kebijakan pembangunan kawasan pusat wisata kuliner.
KAJIAN PEMBERDAYAAN UMKM KOTA MAKASSAR SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PELAKU USAHA Arsad Bahri; Usman Mulbar; Andi Suliana
Jurnal Inovasi dan Pelayanan Publik Makassar Vol 3 No 1 (2019): Jurnal Inovasi dan Pelayanan Publik Makassar
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (263.656 KB)

Abstract

Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) are one of the main pillars of the national economy with an independent perspective having great potential to improve welfare. This study aims to determine the form of empowerment that is carried out to MSMEs as an effort to improve the welfare of business owner in Makassar City, as well as to determine the response of business owners related to the empowerment program that has been carried out by the local government, especially through the Cooperatives and MSMEs Service in Makassar. The population in this study are all business owners in Makassar, both those who have participated in empowerment programs from the government and those who have never participated in these programs. The sample in this study was 60 business people selected by purposive sampling by considering several criteria both from the type of business and the background of the business owner so that respondents in this study could be heterogeneous. In addition, interviews were conducted with academics. Research instruments in the form of questionnaires and interview guidelines. Data were analyzed descriptively qualitatively. The results showed that: 1) Empowerment programs desired by business owners tended to lead to improvements in the quality of business products and empowerment programs focused on product marketing training. 2) Recommendations related to the results of research, namely: a) Every empowerment program to be carried out by the government should be prepared based on an analysis of the needs of the beneficiaries in this case business owners. b) Empowerment programs carried out by the government should be directed at improving the quality of business products and training in marketing products or providing containers to business people to market their business products. c) The program held should be able to socialize well and evenly to all business owners. This can be achieved when every information from the government is easily accessed by all business owners.
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PADA DINAS SOSIAL KOTA MAKASSAR indra wijaya; Ismail Said; sudirman sudirman
Jurnal Inovasi dan Pelayanan Publik Makassar Vol 1 No 2 (2017): Jurnal Inovasi dan Pelayanan Publik Makassar
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (226.224 KB)

Abstract

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang cenderung belum menggambarkan kinerja yang tinggi dikarenakan oleh faktor kemampuan dan motivasi yang dimilikinya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja ASN pada Dinas Sosial Kota Makassar. Metode penelitian yang digunakan yaitu, metode deskriptif-kualitatif. Unit analisis dalam penelitian ini meliputi sumber data primer adalah sejumlah data yang dijaring dari 24 informan yang terdiri dari 22 orang pejabat struktural dan 2 orang staf serta 1 anak jalanan yang dianggap representatif yang dipilih secara sengaja (purposive). Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari telaah dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja ASN pada Dinas Sosial Kota Makassar dapat dilihat dari aspek kemampuan dan motivasi ASN. Faktor kemampuan terdiri dari kemampuan intelektual dan fisik. Kemampuan intelektual menunjukkan bahwa terdapat 3 sub indikator kemampuan intelektual yang paling menentukan kinerja ASN yaitu, kecerdasan angka, komprehensi verbal dan visualisasi spasial.
ANALISIS PERENCANAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR SIPIL NEGARA DI KABUPATEN MAMUJU UTARA Burhanuddin Burhanuddin; Dedy Herianto
Jurnal Inovasi dan Pelayanan Publik Makassar Vol 3 No 2 (2019): Jurnal Inovasi dan Pelayanan Publik Makassar
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah adanya kesalahan dalam penyusunan pengusulan kebutuhan Aparatur Sipil negara sehingga hasil Analisis jabatan tersevut tidak digunakan. Hal tersebut dikarenakan penyusunan yang hanya berdasar kepada format Badan Kepegawaian negara sementara ada juga aplikasi yang digunakan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis serta menginterprestasikan Perencanaan sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara pada tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Key informan dalam penelitian ini adalah 5 orang. Penarikan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Konsep perencanaan sumber daya manusia Mondy menyebutkan ada dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu meramalkan tuntutan sumber daya manusia dan meramalkan ketersediaan sumber daya manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan sumber daya manusia ditinjau dari aspek meramalkan tuntutan atau kebutuhan sumber daya manusia belum efektif. Perencanaan sumber daya manusia ditinjau dari aspek meramalkan ketersediaan sumber daya manusia belum efektif. Dapat disarankan Untuk mengatasi kebutuhan/tuntutan sumber daya manusia Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara seharusnya lebih mengacu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang penyusunan Formasi berdasarkan analisis kebutuhan dan penyediaan pegawai sesuai jabatan yang tersedia dengan memperhatikan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, Sehubungan dengan ketersediaan sumber daya manusia Di Kabupaten Mamuju Utara belum bisa memenuhi kebutuhan, Pemerintah Kabupaten mamuju Utara saat ini belum bisa memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dari dalam organisasi (internal) Kata Kunci: Perencanaan, Sumber Daya Manusia, Pemerintah Daerah.
ANALISIS PERENCANAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR SIPIL NEGARA DI KABUPATEN MAMUJU UTARA Burhanuddin Burhanuddin; Dedy Herianto
Jurnal Inovasi dan Pelayanan Publik Makassar Vol 3 No 2 (2019): Jurnal Inovasi dan Pelayanan Publik Makassar
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah adanya kesalahan dalam penyusunan pengusulan kebutuhan Aparatur Sipil negara sehingga hasil Analisis jabatan tersevut tidak digunakan. Hal tersebut dikarenakan penyusunan yang hanya berdasar kepada format Badan Kepegawaian negara sementara ada juga aplikasi yang digunakan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis serta menginterprestasikan Perencanaan sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara pada tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Key informan dalam penelitian ini adalah 5 orang. Penarikan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Konsep perencanaan sumber daya manusia Mondy menyebutkan ada dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu meramalkan tuntutan sumber daya manusia dan meramalkan ketersediaan sumber daya manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan sumber daya manusia ditinjau dari aspek meramalkan tuntutan atau kebutuhan sumber daya manusia belum efektif. Perencanaan sumber daya manusia ditinjau dari aspek meramalkan ketersediaan sumber daya manusia belum efektif. Dapat disarankan Untuk mengatasi kebutuhan/tuntutan sumber daya manusia Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara seharusnya lebih mengacu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang penyusunan Formasi berdasarkan analisis kebutuhan dan penyediaan pegawai sesuai jabatan yang tersedia dengan memperhatikan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, Sehubungan dengan ketersediaan sumber daya manusia Di Kabupaten Mamuju Utara belum bisa memenuhi kebutuhan, Pemerintah Kabupaten mamuju Utara saat ini belum bisa memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dari dalam organisasi (internal)
Penyiapan Aplikasi Layanan Kartu Pencari Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Toraja Utara Eunice Abigael; Dedy Herianto
Jurnal Inovasi dan Pelayanan Publik Makassar Vol 5 No 1 (2021): Jurnal Inovasi dan Pelayanan Publik Makassar
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sistem pelayanan manual masih banyak kekurangannya, diantaranya penginputan dan rekapitulasi data data calon pencari kerja secara manual. Sistem layanan manual tersebut menjadikan pekerjaan tidak efektif dalam hal memberikan informasi terkait dengan adanya lowongan kerja sehingga masyaraakat kekurangan informasi tersebut dan mengharuskan untuk mencari sendiri perusahaan apa saja yang membuka lowongan kerja. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penyiapan aplikasi layanankartu pencari kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Toraja Utara.Metode penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik waawancara, observasi lapangan, dan telaah dokumentasi. Teknik analisis data dilakuan dimulai pada tahap pengumpulan data, reduksi data, display data, verifikasi, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek analisis kebutuhan perangkat lunak pada dasarnya sudah cukup siap untuk dilakukan sistem pelayanan online, namun kondisi jaringan internet yang belum memadai. Pada aspek desain, informan menyarankan agar desain yang ditampilkan lebih sederhana agar lebih mudah dipahami oleh penggunanya. Pada aspek pengkodean, seluruh informan menginginkan agar dilakukan dengan baik agar data lebih mudah dikelola sehingga manajemen data lebih mudah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara perlu mengalokasikan anggaran khusus untuk pengadaan aplikasi sistem pelayanan online di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Toraja Utara. Perlunya komitmen dan konsistensi dari pegawai dalam menerapkan sistem pelayanan dengan maksimal. Perlunya komitmen dan konsistensi pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Toraja Utara dalam melakukan evaluasi dan pengembangan terhadap desain yang telah dibuat peneliti untuk dijadikan sebagai bahan atau referensi dalam pembuatan aplikasi sistem pelayanan online tersebut.

Page 2 of 5 | Total Record : 49

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 2 (2025): Jurnal Inovasi dan Pelayanan Publik Makassar Vol. 9 No. 1 (2025): Jurnal Inovasi dan Pelayanan Publik Makassar Vol. 8 No. 2 (2024): Jurnal Inovasi dan Pelayanan Publik Makassar Vol. 8 No. 1 (2024): Jurnal Inovasi dan Pelayanan Publik Makassar Vol. 7 No. 2 (2023): Jurnal Inovasi dan Pelayanan Publik Makassar Vol 7 No 1 (2023): Jurnal Inovasi dan Pelayanan Publik Makassar Vol 6 No 2 (2022): Jurnal Inovasi dan Pelayanan Publik Makassar Vol 6 No 1 (2022): Jurnal Inovasi dan Pelayanan Publik Makassar Vol 5 No 2 (2021): Jurnal Inovasi dan Pelayanan Publik Makassar Vol 5 No 1 (2021): Jurnal Inovasi dan Pelayanan Publik Makassar Vol 1 No 1 (2020): Jurnal Inovasi dan Pelayanan Publik Makassar Vol 3 No 2 (2019): Jurnal Inovasi dan Pelayanan Publik Makassar Vol 3 No 1 (2019): Jurnal Inovasi dan Pelayanan Publik Makassar Vol 1 No 2 (2017): Jurnal Inovasi dan Pelayanan Publik Makassar Vol 1 No 1 (2017): Jurnal Inovasi dan Pelayanan Publik Makassar More Issue