Articles
19 Documents
Search results for
, issue
"Vol 6, No 2 (2020): Mei"
:
19 Documents
clear
<![CDATA[PENERAPAN HUKUM PERPRES NO. 25 TAHUN 2008 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL (STUDI DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TANJUNGBALAI) ]]>
<![CDATA[Khairani Khairani]]>;
<![CDATA[Indra Perdana]]>;
<![CDATA[Irda Pratiwi]]>
<![CDATA[ JURNAL PIONIR Vol 6, No 2 (2020): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Asahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36294/pionir.v6i2.1246
<![CDATA[Identitas seseorang merupakan hal yang mutlak dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari dan identitas seseorang telah diberikan sejak lahir. Adapun rumusan masalah 1. Bagaimana Pelaksanaan Permohonan Ijin Perubahan Nama Dalam Kutipan Akta Kelahiran? 2. Bagaiaman Hambatan-Hambatan Dalam Perubahan Nama Pada Kutipan Akta Kelahiran? Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukumempiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lokasi penelitianuntuk melihat secara langsung penerapan peraturan sertamelakukan wawancara kepada petugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai. Kesimpulan didalam penelitian ini yaitu Masyarakat Indonesia dalam mendaftarkan diri untuk dicatat dalam sistem kependudukan di Indonesia harus melakukan beberapa persyaratan yang telah di tulis dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipildinyatakan bahwa Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan. KataKunci: persyaratan, pendaftaran, penduduk, pencatatan sipil]]>
<![CDATA[KORELASI PEMAHAMAN TENTANG OKULTISME DENGAN PERILAKU HIDUP SEHARI-HARI JEMAAT DI GPIBI EBEN HAEZER LUBUK PAKAM ]]>
<![CDATA[Bernard Lubis]]>
<![CDATA[ JURNAL PIONIR Vol 6, No 2 (2020): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Asahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36294/pionir.v6i2.1237
<![CDATA[Occultism is an understanding of the powers of darkness that come from demons that are still widely believed by many humans. This understanding can develop due to lack of knowledge and education about the word of God. What is undersood about the occultism, it will also have an impact on every day life, and the life to come. Many tricks were made by the devil in the understanding of the occult to destroy man’s faith in God. If the understanding of God is good, surely we are not followed by an occult understanding, which is the teaching about darkness. Key Word : Correlation, occultism and daily life.]]>
<![CDATA[PEMERIKSAAN ANAK SEBAGAI SAKSI DALAM TINDAK PIDANA DI KEPOLISIAN RESORT ASAHAN ]]>
<![CDATA[Rumanty Valentina Sitorus]]>;
<![CDATA[Suriani Suriani]]>
<![CDATA[ JURNAL PIONIR Vol 6, No 2 (2020): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Asahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36294/pionir.v6i2.1242
<![CDATA[Seseorang yang belum dapat bertindak secara hukum atau belum dapat melakukan perbuatan hukum, seperti seorang anak yang masih dikategorikan dibawah pengampuan, sehingga segala tindakan anak dalam hukum masih harus dapat diartikan tidak cakap hukum. Kendati demikian pada suatu kasus yang menghadirkan anak untuk melakukan pembuktian dengan mendengarkan keterangan anak, keterangan anak yang masih dibawah pengampuan harus didampingi oleh orang tua atau wali anak tersebut, dari Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana anak, namun juga dari Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang akan diteliti adalah Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan pada pemeriksaan anak sebagai saksi dalam tindak pidana? Bagaimana kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap saksi anak? Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis dan spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian empiris. Berdasarkan hasil penelitian mengenai kasus anak sebagai saksi dalam tindak pidana, pidana yang dilakukan anak merupakan perbuatan yang tidak dapat dikenakan hukum, namun bagaimana jika anak dihadirkan untuk melakukan pembuktian, mengutarakan apa yang ia alami mengenai perbuatan dan tidakan yang dilakukan dan dialami. Oleh karena itu anak dapat didampingi menurut cara yang diatur oleh undang-undang perlindungan anak dan undang-undang sistem peradilan anak. Anak dapat dikategorikan pada usianya usia yang masih dibawah sembilan tahun merupakan anak yang tidak dapat mengutarakan secara jelas dan dapat terganggunnya mental anak apabila adanya tekanan dalam pemeriksaan yang dilakukan aparat penegak hukum, karena anak masih dalam masa perkembangan membutuhkan perlindungan. Kata Kunci: Anak Sebagai Saksi Dalam Tindak Pidana]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI METODE SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING (SAW) PADA SISTEM KEPUTUSAN PENENTUAN PENERIMA BANTUAN BEDAH RUMAH DI KECAMATAN PULO BANDRING ]]>
<![CDATA[Zunaida Sitorus]]>
<![CDATA[ JURNAL PIONIR Vol 6, No 2 (2020): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Asahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36294/pionir.v6i2.1247
<![CDATA[Pulo Bandring Subdistrict is a sub-district in Asahan Regency, in the prosperity of the community the Pulo Bandring sub-district has a house renovation program that is no longer habitable with this program, which is expected to improve the welfare of its citizens. But the problems that occur in the field when making a decision to determine whether or not a proper house renovation from the government is appropriate and appropriate. Because usually the determination of eligibility is determined by a team appointed by the government, this team determines whether or not they are entitled to get house renovation assistance by the local government. Assessment of whether or not feasible to get the house surgery assistance, still uses the manual method that only looks at aspects that are developing in the community but does not see from the other side and may be a decision making there are weaknesses in it, so from that the compiler thinks and makes a a system that can determine the feasibility of a home surgical recipient to be more efficient and no longer uses a manual system so that the home surgical recipient is right on target. Decision Support System is a tool that serves to determine whether or not the public gets a house renovation from the right and proper government. Because the system can determine the feasibility of a home surgery recipient to be more efficient and no longer use a manual system so that the recipient of home surgery is right on target and in accordance with the qualifications that are indeed in need of assistance with house surgery. Keywords: Home Surgery, SAW, Decision Support System, Web]]>
<![CDATA[PRINSIP PENDIDIKAN KRISTEN DALAM KELUARGA MENURUT ULANGAN 6: 4-9 ]]>
<![CDATA[Maria Widiastuti]]>
<![CDATA[ JURNAL PIONIR Vol 6, No 2 (2020): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Asahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36294/pionir.v6i2.1238
<![CDATA[This article is a literature investigation, which focuses on the discussion of the principles of Christian education in the family. There are 3 Principles of Christian Religious Education in Deuteronomy 6: 4-9: First, being a role model. As parent, what we do in life become teaching material for the children. We love God in daily life without realizing it has planted the seeds of faith in their children. Second, Teach Repeatedly. The instructions are the subject of conversations both inside and outside the house, from morning to night. The commandments penetrate every area of human life. Third, Teaching Covers All Aspects of Life. God wants parents to teach the truth of God's word in all aspects of life. So that children's faith is not swayed by the influence of the environment around them and remains fully dependent on the one God. Keywords: principles of Christian education in the family]]>
<![CDATA[HUBUNGAN HUKUM PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA (STUDI KASUS DESA PULO BANDRING KECAMATAN PULO BANDRING KABUPATEN ASAHAN) ]]>
<![CDATA[Mukhlisyin Habibi]]>;
<![CDATA[Emmi Rahmiwita Nasution]]>;
<![CDATA[Zaid Afif]]>
<![CDATA[ JURNAL PIONIR Vol 6, No 2 (2020): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Asahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36294/pionir.v6i2.1243
<![CDATA[Pemerintah Desa sebagai unit dari lembaga pemerintah yang paling berdekatan dengan masyarakat, posisi dan kedudukan hukumnya hingga saat ini selalu menjadi perdebatan terutama ditingkat elit politik. Penerapan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Pemerintahan Daerah, kemudian diterbitkan lagi tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, selain menimbulkan implikasi pada perubahan tata hubungan desa dengan pemerintah supra desa, juga membawa perubahan dalam relasi kekuasaan antar kekuatan politik di level desa. Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja disemua tingkatan pemerintah, khususnya pemerintahan desa harus diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan desa dibentuk guna menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa setempat. Kata kunci : Hukum Pemerintahan Desa]]>
<![CDATA[INSTRUMEN KEMAMPUAN MEMBACA PERMULAAN (STUDI PENGEMBANGAN PADA ANAK KELOMPOK B TAMAN KANAK-KANAK DI WILAYAH KOTAMADYA JAKARTA TIMUR TAHUN 2019) ]]>
<![CDATA[Emmi Silvia Herlina]]>
<![CDATA[ JURNAL PIONIR Vol 6, No 2 (2020): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Asahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36294/pionir.v6i2.1234
<![CDATA[The purpose of this study was to develop an instrument measuring in early reading for kindergarden students. Henceforth was used by teacher in measuring early reading. In a standardized instrument as a measurement that had been tested to 400 respondents. This research was conducted into ten kindergargen in the disthct of Matraman, Pulogadung, Makasar, Ciracas, Jatinegara, Pasar Rebo, Duren Sawit, Cakung, Kramat Jati, dan Cipayung. The first step was theory validation by experts and panelists. The validation of expert then analysted qualitatively and the validation of panelist tasted qualitatively using Aiken to obtain a valid point. The reliability of tested using Hoyt. The emperical validation and subsequent of measurement model approved using Confirmatory Factor Analisys (CFA) with Lisrel 8.80 software. The reliability of the instrumen wastested using Contruct Reliability (CR) and Variance Extracted (VE). Keywords: Early reading, early childhood, developing instrument.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN DISKRESI OLEH POLISI DALAM PROSES PENYIDIKAN DITINJAU DARI UNDANG–UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA ]]>
<![CDATA[Syahrial Effendi]]>
<![CDATA[ JURNAL PIONIR Vol 6, No 2 (2020): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Asahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36294/pionir.v6i2.1248
<![CDATA[The application of the discretion process by the police during an investigation is useful for creating efficiency and effectiveness in decision making. Investigations are carried out if the case is included in a crime in accordance with KUHAP article 109, but sometimes the investigation is not carried out because the party concerned has decided to take the peaceful path. In this condition the investigator makes a decision or discretion. Discretion is carried out if it is considered more effective as the best way out in making a decision. Factors that encourage the implementation of discretion in investigations include, internal factors include the substance of adequate laws, investigators, infrastructure factors. Next external factors include: the influence of other people and the factors of values that exist in the community. While the factors that inhibit the process of discretion in the investigation include internal factors include: limited budget, lack of sense of responsibility and human resources, there is still discrimination treatment by law enforcement , and the individualist attitudes of legal officers, as well as external factors include: Lack of cooperation in the community because the community thinks that discretion violates the law. Keywords: Discretion, Investigation Process, The Police.]]>
<![CDATA[PERNIKAHAN KRISTEN DALAM PERSPEKTIF FIRMAN TUHAN ]]>
<![CDATA[Seri Antonius]]>
<![CDATA[ JURNAL PIONIR Vol 6, No 2 (2020): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Asahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36294/pionir.v6i2.1239
<![CDATA[This article is a literature study that describes the concept of Christian marriage in the view and teaching of God's word. To explain this, the author gives various information from library sources related to the research topic which was then described descriptively. From the research carried out, the concept of Christian marriage taught by the word of God is different from the concept of happiness based on human views in general. Understanding of the meaning of marriage in Christianity today has experienced a shift and seems to have been narrowed down with various understandings that are not in accordance with the nature and understanding of marriage in the Bible. Some understand getting married and forming a household because of several factors and one of them is because of age or peers they are all married and have children. God's Word clearly states and reveals God's plan and design for a new household. Keywords: the concept of Christian marriage, submission, love]]>
<![CDATA[PENGATURAN HUKUM PERTANGGUNG JAWABAN BANK ATAS DANA NASABAH ]]>
<![CDATA[Toni Rudy Prasetio]]>;
<![CDATA[Abdul Gani]]>;
<![CDATA[Emiel Salim Siregar]]>
<![CDATA[ JURNAL PIONIR Vol 6, No 2 (2020): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Asahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36294/pionir.v6i2.1244
<![CDATA[Suatu bank merupakan lembaga penyimpanan yang menjadi penyimpanan yang bersifat mengumpulkan dana, mengembangakannya dengan cara-cara yang telah diatur dalam undang-undang sistem keuangan. Dalam hal ini peranan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai otoritas perbankan nasional di tanah air menjadi sangat strategis. Oleh karena itu, menurut Shelagh Heffernan, bahwa bank adalah salah satu pemangku regulasi tertinggi karena kegagalan bank akan menimbulkan biaya sosial yang tinggi berupa hilangnya peran bank sebagai lembaga intermediasi dan transmisi dalam sistem pembayaran. Dengan memperhatikan latar belakang diatas, maka skripsi ini akan meneliti perihal lingkungan hidup, dengan rumusan permasalahan Bagaimana Pengaturan Hukum Pertanggung Jawaban Bank Dana Nasabah Hilang? Bagaimana Penyelesaiaan Hukum Serta Bentuk Pertanggung Jawaban Hilangnya Dana Nasabah? Penelitian yang di gunakan yaitu melakukan analisis terhadap aspek masalah yang timbul melalui pendekatan yang ojektif, kemudian akan di rumuskan menggunakan metode yuridis normatif danmelihat dari norma dan juga asas-asas hukum yang telah ada. Penyelesaiaan Hukum Serta Bentuk Pertanggung Jawaban Hilangnya Dana Nasabah. Pertangung jawaban yang tersebut adalah kewajiban bank terhadap pelayanan yang seharusnya dapatdi antisifasi oleh bank, prosedur dan mekanisme penyelenggaraan memiliki jaminan yang depadan dengan kewajiban yang seharusnyad di dapat oleh nasbah sehingga tidak memicu kerugian terhadap nasbah . aspek dari perlindungan untuk menjamin dana nasbah memilik potensi besar untuk mencapai jaminan agar tidak terjadinya kerugian, pemyembab dari kelalaian dapat dipidana kaena timbul dari kesengajaan yang juga di atur dalam pasal 1365 KUHPerdata, seseorang yang sudah lalai mengakibatkan kerugian terhadap orang lain wajib mengganti atas kesalahan yang di berbuat sesuia dengan ketentuan yang telah diatur. Kata Kunci : Pertanggung Jawaban Bank, Dana Nasabah]]>
