cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Jurnal Hukum
Contact Email
legalitas.unbari@gmail.com
Phone
+6285266065048
Journal Mail Official
legalitas.unbari@gmail.com
Editorial Address
Jl. Slamet Ryadi, Kec. Telanaipura, Broni, Kodepos: 36122, Phone: 0741-667084
Location
Kota jambi,
Jambi
INDONESIA
Legalitas: Jurnal Hukum
Published by Universitas Batanghari Jambi
ISSN : 20850212     EISSN : 25978861     DOI : https://www.doi.org/10.33087/legalitas
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Legalitas: Jurnal Hukum is a peer-reviewed open access journal that aims to share and discuss current issues and research results. This journal is published by Center for Law Research and Development, Master of Law Program, Batanghari University, Legalitas: Jurnal Hukum contains research results, review articles, scientific studies from legal practitioners academics covering various fields of legal science, criminal law, civil law, administrative law, constitutional law, law Islamic business and law and other fields of study relating to law in the broadest sense. This journal is published twice a year, in June and December.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 5, No 2 (2013): Desember" : 6 Documents clear
URGENSINYA PEREKAMAN PERSIDANGAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN TIPIKOR Ferdricka Nggeboe
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 5, No 2 (2013): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (82.774 KB) | DOI: 10.33087/legalitas.v5i2.99

Abstract

Tindak pidana korupsi mempunyai dampak yang paling serius dan luas dalam merusak segi-segi serta tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Surat Mahkamah Agung No 4/2012 mengatur tentang dokumen-dokuumen persidangan harus direkam dengan audiovisual, dan perekaman ini harus dikelola dengan baik untuk menjamin hasil perekaman yang baik dan hasil rekaman audiovisual telah pula ditetapkan sebagai bagian dari berkas bundle A, dan hal ini disertakan apabila perkara itu melakukan upaya hukum sehingga hakim-haim dalam upaya hukum dapat mempelajari/menganalisa berkas yang didukung dengan rekaman audiovisual. rekaman audiovisual diharapkan akan memegang peranan penting sebagai alat yang berperan untuk memperivikasi pengaduan yang masuk tentang perilaku hakim oleh karenanya hal ini akan menjadi bagian pengawasan yang internal sehingga dapat membantu Badan Pengawasan Mahkamah Agung menjadi lebih efektif.Kata Kunci:     Urgensi Perekaman Persidangan, Tindak Pidana Korupsi
KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP ILLEGAL TAPPING Suzananalisa Suzananalisa; Devy Andriany
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 5, No 2 (2013): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (127.973 KB) | DOI: 10.33087/legalitas.v5i2.95

Abstract

Minyak Mentah merupakan sumber daya alam strategis dan tak terbaharukan yang terkandung didalam wilayah hukum pertambangan Indonesia yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Namun pada beberapa tahun terakhir ini produksi minyak mentah menurun salah satu penyebabnya permasalahan keamanan, yakni pencurian minyak mentah dan asset. Akibat dari pencurian ini mengakibatkan kerugian keuangan Negara dan dampak lingkungan dari proses pencurian minyak tersebut yang dikenal dengan illegal tapping. Illegal tapping adalah suatu bentuk tindak pidana pencurian minyak dengan modus membuat sambungan (tapping) pipa secara illegal pada jalur pipa yang aktif mengalirkan minyak hasil produksi dari suatu perusahaan migas kepada suatu tempat penampungan tertentu yang telah disiapkan oleh pelaku. Untuk itu perlu mengkaji dan menganalisa kejadian ini terus berlangsung sampai bertahun-tahun, sehingga diketahui faktor penghambat penegakan hukumnya dan kebijakan kriminal yang sebaiknya dilakukan untuk mengatasi tindak pidana illegal tapping ini.Kata Kunci:     Keamanan, Pencurian, Kebijakan Kriminal,
BEBERAPA CATATAN TERHADAP KEBIJAKAN FORMULASI DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG UNDANG HUKUM ACARA PIDANA Said Abdullah
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 5, No 2 (2013): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (81.617 KB) | DOI: 10.33087/legalitas.v5i2.100

Abstract

Pembangunan dibidang hukum membawa tantangan tersendiri mengingat setelah indonesia merdeka masih banyak undang-undang produk kolonial diberlakukan, hal ini akan ber implikasi terhadap rasa keadilan masyarakat karena tidak menverminkan nilai-nilai dan kepentingan bangsa Indonesia, kondisi demikian mendorong untuk segera dilakukan pembaharuan dibidang hukum yang menyangkut langsung terhadap harkat dan martabat manusia khususnya dalam sistem peradilan pidana, maka tujuan karya ilmiah ini adalah menjelaskan konsep kebijakan /politik hukum pidana yang ideal dalam meformulasi hukum Pidana dan  konsep/formulasi KUHAP yang baruKata Kunci: Kebijakan Formulasi Hukum Pidana, KUHAP 
PERANAN KETERANGAN AHLI DALAM PROSES PERKARA PIDANA PENGADILAN NEGERI Ruslan Abdul Gani
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 5, No 2 (2013): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (83.853 KB) | DOI: 10.33087/legalitas.v5i2.96

Abstract

Keterangan saksi Ahli dalam proses perkara pidana  di pengadilan negeri sangat diperlukan sekali  untuk menambah keyakinan hakim mengenai suatu persoalan di bidang tertentu, yang memang hanya bisa dijelaskan oleh ahli di bidang yang bersangkutan, karena  tidak semua persoalan-persoalan yang menyangkut  teknis  dikuasai oleh hakim maupun jaksa penuntut umum seperti keterangan  ahli di bidang perbankan, ahli di bidang Administrasi Negara, keterangan ahli  dibidang audit keuangan, kebijakan publik, ahli balistik dan lain-lain. Karena  sebagai  hakim, maupun  jaksa penuntut umum,  mereka  tentunya  memiliki  pengetahuan  yang  terbatas.Kata Kunci:     Peranan Keterangan Ahli, Proses Perkara Pidana
MEWUJUDKAN SISTEM PRESIDENSIAL MURNI DI INDONESIA *Sebuah Gagasan Penyempurnaan Sistem Ketatanegaraan Indonesia Abdul Bari Azed
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 5, No 2 (2013): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (141.923 KB) | DOI: 10.33087/legalitas.v5i2.97

Abstract

ABSTRAKUndang-Undang Dasar 1945 yang disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945 dan perubahan pada awal era reformasi menganut sistem pemerintahan presidensial. Bahkan penguatan sistem presidensial merupakan salah satu isi Kesepakatan Dasar Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat  ketika menyusun rancangan perubahan UUD 1945 (1999-2002). Namun demikian, UUD 1945 hasil perubahan dan berbagai UU organik masih menunjukkan cukup kuatnya “rasa Parlementer”. Atas dasar itu, berkembang pemikiran di berbagai kalangan di tanah air untuk melakukan penguatan sistem presidensial dalam bentuk pemurnian sistem presidensial, terutama melalui amandemen UUD 1945 dalam rangka menyempurnakan sistem ketatanegaraan Indonesia pada masa datang. Tujuannya agar Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat  berada dalam posisi yang tepat dengan kewenangan yang tidak tumpang tindih dan dalam garis demarkasi yang tegas sebagaimana sistem presidensial pada umumnya yang berlaku di negara-negara maju dalam sebuah sistem saling mengontrol dan mengimbangi (checks and balances) yang efektif. Selain itu dalam rangka mewujudkan lembaga kepresidenan yang kuat dan efektif serta efisien dalam bekerja menjalankan fungsi pemerintahan (eksekutif) sesuai mandat mayoritas pemilih dalam pemilihan umum secara langsung.Kata kunci:  Sistem Presidensial, Presiden, DPR, Checks And Balances
HAKEKAT KEBERADAAN SANKSI PIDANA DAN PEMIDANAAN DALAM SISTEM HUKUM PIDANA Ruben Achmad
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 5, No 2 (2013): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v5i2.98

Abstract

Hakekat pidana dan pemidanaan dalam sistem hukum pidana, ditelusuri melalui aliran klasik, aliran modern, dan aliran teori integratif serta dapat pula ditelusuri melalui teori tujuan pemidanaan. Aliran klasik hakekat pidana dan pemidanaan untuk memberikan penderitaan dan pembalasan sebagai tujuan pemidanaan, aliran modern pidana bukan untuk membalas tetapi untuk memperbaiki terpidana untuk dapat dikembalikan pada masyarakat dengan tujuan untuk pencegahan, teori integratif, hakekat pidana dan pemidanaan selain untuk melakukan pencegaahan sekaligus juga untuk rehabilitasi terpidana. Dalam perspektif Pancasila, pidana dan pemidanaan memperhatikan keseimbangan / harmonisasi kepentingan masyarakat, pelaku, dan korban.Kata Kunci:     Pidana Dan Pemidanaan, Sistem Hukum Pidana, Aliran Hukum Pidana, Tujuan Pemidanaan

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 17, No 1 (2025): Juni Vol 16, No 2 (2024): Desember Vol 16, No 1 (2024): Juni Vol 15, No 2 (2023): Desember Vol 15, No 1 (2023): Juni Vol 14, No 2 (2022): Desember Vol 14, No 1 (2022): Juni Vol 13, No 2 (2021): Desember Vol 13, No 1 (2021): Juni Vol 12, No 2 (2020): Desember Vol 12, No 1 (2020): Juni Vol 11, No 2 (2019): Desember Vol 11, No 1 (2019): Juni Vol 10, No 2 (2018): Desember Vol 10, No 1 (2018): Juni Vol 9, No 2 (2017): Desember Vol 9, No 1 (2017): Juni Vol 8, No 1 (2016): JUNI Vol 7, No 2 (2015): DESEMBER Vol 7, No 1 (2015): JUNI Vol 6, No 2 (2014): Desember Vol 6, No 1 (2014): Juni Vol 5, No 2 (2013): Desember Vol 4, No 1 (2013): Juni Vol 3, No 2 (2012): Desember Vol 2, No 1 (2012): Juni Vol 1, No 5 (2011): Desember Vol 1, No 4 (2011): Juni Vol 1, No 3 (2010): Desember Vol 1, No 2 (2010): Juni Vol 1, No 1 (2009): Desember Vol 8, No 2 (2016): Desember More Issue