Articles
13 Documents
Search results for
, issue
"Vol 16, No 2 (2024)"
:
13 Documents
clear
<![CDATA[ASAS PENGAYOMAN DALAM SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL DI KABUPATEN ACEH BARAT ]]>
<![CDATA[Yuana, Adella]]>;
<![CDATA[Sandela, Ilka]]>;
<![CDATA[Trisna, Nila]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 16, No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31602/al-adl.v16i2.13738
<![CDATA[Aceh Qanun No. 8/2016 on Halal Product Guarantee System is based on the principle of protection. The principle of protection is a function of the Government of Aceh to protect the lives of all people, not only Muslims, but all other religious communities. In this case, the Government of Aceh tries to provide a guarantee of legal certainty for products consumed by the community. Based on the data found, there are 94 MSMEs in West Aceh Regency, but only 30 MSMEs have halal certificates. Based on this, there are two problems, namely the implementation of the principle of protection in the halal product guarantee system and how the form of Local Government supervision of the halal product guarantee system in West Aceh Regency. The research method used is empirical juridical which produces descriptive data regarding the Principle of Protection in the Halal Product Guarantee System in West Aceh Regency. The result of the research found that the implementation of the principle of penayoman by the Government of Aceh to provide legal certainty guarantees for products consumed by the public has not been maximized. This can be seen from the number of Micro, Small and Medium Enterprises that do not have halal certificates that are still many. The application of the principle of protection that has not been maximised is also influenced by the supervision system that has not been maximised either. Supervision involves several institutions in the West Aceh District Government such as the Ministry of Religion and the Health Office. The main obstacle that occurs is the lack of funds allocated for this limited supervision so the supervision of halal products for Micro, Small and Medium Enterprises in West Aceh is not optimal]]>
<![CDATA[EKSISTENSI SANKSI PIDANA KEBIRI KIMIA DALAM KEBIJAKAN HUKUM NASIONAL DITINJAU PADA PERSPEKTIF HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Hanafi, Hanafi]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 16, No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31602/al-adl.v16i2.15808
<![CDATA[Dalam penelitian ini ada dua hal yang peneliti kemukakan didalam rumusan masalah yaitu pertama, bagaimana keberadaan sanksi pidana kebiri kimia sebagai pidana tambahan terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak ditinjau dari perspektif tujuan pemidanaan dalam kebijakan hukum nasional. Kedua, bagaimana kedudukan sanksi pidana kebiri kimia dalam kebijakan hukum nasional ditinjau dari perspektif hukum dan Hak Asasi Manusia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian kepustakaan dengan menggunakan 3 (tiga) bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang akan dibahas. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan yang dielaborasi dengan pendekan konseptual. Hasil analisis dari penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan sanksi pidana kebiri kimia sebagai pidana tambahan terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak ditinjau dari perspektif tujuan pemidanaan adalah bertujuan memberikan efek jera dan dianggap sebagai bentuk langkah yang optimal dan komprehensif dengan tidak hanya memberikan pemberatan sanksi pidana tetap juga menerapkan bentuk pencegahan (preventif) terhadap terjadinya kekerasan seksual. Kemudian kedudukan sanksi pidana kebiri kimia dalam kebijakan hukum nasional adalah sebagai pidana tambahan bagi pelaku pelecehan seksual pada anak berdasarkan perspektif hukum pidana merupakan pengembangan langkah pemidanaan dan pola pencegahan terhadap para pelanggar hukum yang diharapkan berkembang secara efektif guna mencegah dan menimbulkan efek jera (deterrent effect). Meskipun demikian dalam perspektif Hak Asasi Manusia hadirnya sanksi kebiri dianggap sebagai bentuk perlakukan penyiksaan, perbuatan kejam dan tidak manusiawi. Kebijakan hukum baru dalam pidana kebiri kimia ini idealnya harus mempertimbangkan faktor-faktor nilai atau pendekatan yang berorientasi pada nilai dan norma di masyarakat.]]>
<![CDATA[FENOMENA PENERAPAN HUKUM PIDANA MODERN TAHUN 2026 ]]>
<![CDATA[Hartanto, Hartanto]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 16, No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31602/al-adl.v16i2.12161
<![CDATA[Perjalanan Panjang hukum pidana kita telah sampai pada pembaharuan Kitab Undang-undang Hukum Pidnaa (KUHP), hak ini menjadi nilai penting dalam peradaban hukum pidana kita mengingat KUHP adalah backbone pengaturan hukum pidana. Pengesahan sempat tertunda akibat berbagai demo penolakan, namun itu merupakan dinamisasi demokrasi dibidang hukum. UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP merupakan pengaturan hukum pidana yang mendasarkan pada nilai-nilai keIndonesiaan, diharapkan lebih maksimal dalam memberikan perlindungan hukum bagi seluruh bangsa. Beberapa perubahan yang muncul dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP adalah masukannya nilai-nilai Pancasila, hukum yang hidup di masyarakat, nilai kesimbangan, dan hak asasi manusia. Dalam konsep pemidanaan juga telah bergeser dari konsep retributif diwujudkan dengan alternatif pemidanaan yang lebih beragam. Pemahaman terhadap filosofis maupun teknis penerapan KUHP yang baru ini menjadi tantangan tersendiri bagi Polri untuk segera mempersiapkan diri sebagai garda terdepan untuk melaksanakan penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalh yuridis normatif terkait KUHP. Aparat penegak Hukum harus menjaga keseluruhan kepentingan antara kepentingan individu, perlindungan pelaku tindak pidana dan korban, antara perbuatan dan sikap batin, antara hukum tertulis dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (the living law/adat), antara nasional dan universal, serta antara HAM dan kewajiban asasi. Perlunya sosialisasi maupun penyesuaian peraturan perundang-undang dalam lingkup Kepolisian. Mengantisipasi potensi tantangan atau masalah yang mungkin muncul seiring dengan perubahan sistem hukum dalam bidang pidana di Indonesia, yang pada hakekatnya untuk mewujudkan hukum di Indonesia yang memenuhi asas kesimbangan dan berkeadilan.]]>
<![CDATA[PENGHENTIAN PERKARA DENGAN DENDA DAMAI PADA TINDAK PIDANA EKONOMI ]]>
<![CDATA[Faharuddin, Rizal]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 16, No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31602/al-adl.v16i2.14130
<![CDATA[AbstractThis study aims to determine the application of peace fines by the Attorney General's Office in the settlement of economic crimes, as well as to find the concept of case termination with peace fines in economic crimes, using progressive legal thinking and restorative justice. The research method used is normative with statutory and comparative approaches sourced from primary data. The results showed that peace fines by the Attorney General in the settlement of economic crimes can be carried out based on Article 35 Paragraph (1) letter K of the Law of the Prosecutor of the Republic of Indonesia, this is an implementation of the principle of Opportunity and the position of the Attorney General as Dominus Litis which has permanent legal force. This is in line with the application of case settlement with the principle of restorative justice which prioritises victim recovery. The concept of case termination with a peace fine for taxation, customs, and economic crimes, is carried out with the principle of restorative justice, which is carried out by taking into account the interests of state revenue, there are no elements of corruption, and with the approval of the Attorney General by considering the impact caused by the criminal act, the costs and benefits of handling the case, as well as the guilty statement of the perpetrator and his willingness to pay a peace fine. The conditions for case termination are that the perpetrator is the first time involved in a criminal offence and there has been a restoration to the original state carried out by the perpetrator of the criminal offence.Keywords: Termination of case; peaceful fine; economic crime.]]>
<![CDATA[TEORI EFEKTIVITAS PADA PROSEDUR PEMERIKSAAN PERKARA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ]]>
<![CDATA[Mustika, Cindyva Thalia]]>;
<![CDATA[Adlina, Nisa Amalina]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 16, No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31602/al-adl.v16i2.12860
<![CDATA[The purpose of this research is first to discover the development of case examination procedures in the current State Administrative Court. Second, to determine the current case examination procedure in the State Administrative Court associated with the Theory of Effectiveness. The type of research used is normative research which places the law as a system of norms, with descriptive analytical methods, namely by describing existing problems and analyzing them. The results of this study show First, there has been an expansion of the competence of the State Administrative Court in receiving, examining & adjudicating a case. The State Administrative Court Law that has not regulated this has resulted in a procedural law vacuum so that the Supreme Court in the 2011-2017 timeframe issued its legal products in the form of Supreme Court Regulations, namely the State Administrative Court Law which previously only regulated 3 types of case examination procedures, namely ordinary examination, simple examination, and rapid examination, currently there are several new case examination procedures regulated in 5 Supreme Court Regulations. Second, in terms of one of the factors in the Theory of Effectiveness, namely the legal factor itself (the law), this factor states that to determine whether a written law functions or not depends on the rule of law itself, one measure of the success of this factor is that the existing rules regarding certain areas of life are quite synchronous / there is no horizontal conflict & hierarchy, but the current main regulation, namely the State Administrative Court Law, in fact has not been synchronised with other regulations issued by the Supreme Court in the form of Supreme Court regulations which aim to fill the void of procedural law, especially the law of examination. ]]>
<![CDATA[TANTANGAN HUKUM TERKAIT REGULASI KAMPANYE DI MEDIA SOSIAL DALAM PEMILU 2024 ]]>
<![CDATA[Ngazis, Muhammad]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 16, No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31602/al-adl.v16i2.14777
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji tantangan hukum yang terkait dengan regulasi kampanye di media sosial dalam konteks pemilu 2024. Dengan semakin masifnya penggunaan media sosial dalam politik, terdapat permasalahan hukum yang timbul terkait dengan kampanye politik di platform tersebut. Penelitian ini mempertimbangkan tantangan-tantangan seperti penyebaran informasi palsu (hoaks), upaya menjatuhkan lawan politik melalui konten yang merugikan, dan ketidakjelasan regulasi terkait kampanye di media sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis normatif fokus terhadap perundang-undangan yang ada serta pendekatan deskriptif untuk memahami perkembangan dan dampak praktik kampanye di media sosial. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai permasalahan hukum yang muncul dalam kampanye politik di media sosial, serta memberikan dasar untuk penyusunan regulasi yang lebih efektif dalam mengatasi tantangan tersebut pada pemilu 2024.Undang-undang yang dapat digunakan dalam menghadapi tantangan hukum terkait regulasi kampanye di media sosial dalam Pemilu 2024 antara lain, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomoe 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ketentuan-ketentuan dalam undang-undang tersebut menjadi dasar hukum untuk mengatur pelaksanaan kampanye di media sosial dan menanggapi tantangan hukum yang mungkin timbul dalam konteks Pemilu 2024.]]>
<![CDATA[KEWENANGAN KANTOR PERTANAHAN DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA OVERLAPPING PADA BIDANG TANAH: STUDI DI KABUPATEN KUNINGAN ]]>
<![CDATA[Budiman, Haris]]>;
<![CDATA[Firdansyah, Muhammad Faldi]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 16, No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31602/al-adl.v16i2.14219
<![CDATA[Overlapping or multiple certificates occur because there are two certificates on the same land and are officially issued by the National Land Office. As a result this overlap raises a dispute between the parties, and then the certificate is no longer valid evidence. The formulation of the problem is the regulation of overlapping dispute resolution according to legislation in Indonesia and how the authority of the Land Office in resolving disputes overlapping land parcels. The research method used is empirical juridical using primary and secondary data. The results showed that there is no specific regulation regarding disputes over double or overlapping certificates, currently the regulations used by the District Land Office still refer to the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning number 11 of 2016 concerning Settlement of Land Cases. To reinforce the authority of the Land Office in resolving cases of multiple certificates, a special regulation on the settlement of overlapping land cases is needed. The conclusion shows that the Land Office has carried out its role by its duties, principal, and functions, but because the regulations used are general, many obstacles are found in solving the problem of multiple certificates, therefore there is a need for legal reform and education from the government to the public about the importance of officially registering land.]]>
<![CDATA[COMPARISON OF FAMILY LAW SYSTEMS IN THE UNITED STATES, INDONESIA, AND FRANCE: A CASE STUDY OF MARRIAGE AND DIVORCE RULES ]]>
<![CDATA[Utama, Sofyan Mei]]>;
<![CDATA[Farid, Diana]]>;
<![CDATA[Trisulo, Trisulo]]>;
<![CDATA[Siddiq, Achmad]]>;
<![CDATA[Nazmi, Nahdia]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 16, No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31602/al-adl.v16i2.11261
<![CDATA[Family law systems in different countries significantly differ between marriage and divorce regulations. This research aims to compare the family law systems in several selected countries and analyze the marriage and divorce regulations in these countries. The research method used is qualitative with a case study approach. At the same time, primary and secondary data are obtained from literature studies where the retrieval process is from various trusted sources such as journals, books, and legal regulations. Data analysis uses descriptive analysis of research methods by collecting data after the actual data is compiled, processed, and analyzed to provide an overview of the existing problems. The results show that the selected countries, namely the United States, France, and Indonesia, have different marriage requirements, divorce proceedings, property division, and child custody regulations. An in-depth discussion of these differences provides a better understanding of the family law system in each country and its implications for individuals involved in the marriage and divorce process. This research concludes that comparing family law systems in different countries opens up room for developing better regulations to protect the interests of individuals and families in the context of marriage and divorce.]]>
<![CDATA[PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL ]]>
<![CDATA[Salamiah, Salamiah]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 16, No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31602/al-adl.v16i2.15762
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial melalui pendekatan Restorative Justice. Pencemaran nama baik di media sosial sudah menjadi fenomena yang marak di era digital saat ini. Dampak negatif pada tindakan tersebut bukan hanya merugikan korban, tapi juga dapat menimbulkan keresahan pada masyarakat. Dalam perkara ini pendekatan Restorative Justice (RJ) dapat menjadi sebuah solusi karena didalamnya memberikan suatu penawaran alternatif dalam menyelesaikan suatu perkara yang lebih fokus pada rehabilitasi dibandingkan retaliasi. Restorative Justice dapat memberikan solusi terbaik dalam menyelesaikan perkara pidana perdata antar perseorangan (natuurlijkepersonen) atau badan hukum (recht personen), yaitu dengan mengutamakan pokok permasalahan kejahatan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik melalui pendekatan restorative justice dapat menyeimbangkan perlindungan hak dan martabat seseorang sebagai konsep pemidanaan yang bertujuan untuk mencari cara untuk menegakkan sistem pemidanaan yang lebih adil dan seimbang. ]]>
<![CDATA[THE OFFENSE OF SHARING ELECTRONIC DOCUMENT DISSEMINATING ELECTRONIC DOCUMENTS CONTAINING DEFAMATORY INFORMATION ]]>
<![CDATA[Harahap, Faisal Sadat Soaduon]]>;
<![CDATA[Siregar, Dahris]]>;
<![CDATA[Na’im, Khairun]]>;
<![CDATA[Sitepu, Karolina]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 16, No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31602/al-adl.v16i2.13325
<![CDATA[The rapid development of information technology has raised concerns about cybercrime and mayantara crime, which has an impact on various aspects of life. Therefore, people who communicate on social networks must have good ethics and interact well with others because their mistakes can result in criminal sanctions. This research aims to understand criminal offenses, sanctions, and legal considerations in the dissemination of defamatory electronic documents and information. Normative juridical is used by the author in this research which means using court decisions as the basis for solving problems. Secondary data is obtained from primary data used in this research. Data for this research was collected through literature research. Qualitative data was used for analysis. Dissemination of electronic information containing defamation or Article 27 paragraph (3) of the Electronic Information and Transaction Law regulates defamation. Defamation of private electronic information is a violation of the law. In Decision No. 978/Pid.Sus/2018/PT. MDN of the Medan High Court, the judge decided that the perpetrator of the criminal offence of disseminating electronic documents and information containing insults and defamation fulfilled the requirements of Articles 45 and 27 of the Electronic Information and Transaction Law, both including paragraph (3). This research concludes that the judge has applied the provisions of the Electronic Information and Transaction Law. Future research should conduct field research related to this field.]]>
