cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Yati Nurhayati, SH.,MH
Contact Email
yatinurhayati1904@yahoo.com
Phone
+6281223692567
Journal Mail Official
yatinurhayati1904@yahoo.com
Editorial Address
Jl Adyaksa No.2 Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia.
Location
Kota banjarmasin,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Al-Adl : Jurnal Hukum
Published by Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari
ISSN : 19794940     EISSN : 24770124     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Al - Adl : Jurnal Hukum is a journal that contains scientific writings in the field of law either in the form of research lecturers and the results of studies in the field of law published the first time in 2008 with the period published twice a year. Al - Adl Journal of Law is registered in LIPI with the code E-ISSN 2477-0124 and P-ISSN 1979-4940. Every script that goes into the editorial will be reviewed by reviewers in accordance with the field of knowledge. The review process is not more than 1 month and there is already a decision about whether or not the submission is accepted.This journal provides open access which in principle makes research available for free to the public and will support the largest exchange of global knowledge. Al Adl : Jurnal Hukum publihes twice a year (biannually) on January and July focuses on matters relating to: - Criminal law - Business law - Constitutional law - State Administration Law - Islamic law - The Basic Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 7, No 14 (2015)" : 8 Documents clear
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK DITINJAU DARI HUKUM KESEHATAN Muthia Septarina; Salamiah Salamiah
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 7, No 14 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (555.605 KB) | DOI: 10.31602/al-adl.v7i14.227

Abstract

Tindakan medis merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh dokter sesuai dengan profesinya dalam rangka memberikan pelayanan dan pengabdiannya kepada masyarakat. Sebelum pelayanan kesehatan khususnya pembedahan dalam keadaan yang wajar memerlukan persetujuan dari pihak pasien. Persetujuan ini dapat berupa persetujuan lisan atau persetujuan tertulis. Hal ini tergantung dari besar dan kecilnya risiko dari pembedahan yang dilakukan. Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah mencari bentuk perlindungan hukum bagi pasien sebagai salah satu pihak dalam perjanjian terapetik antara pasien dan dokter di lain pihak. Kegunaan hasil penelitian ini adalah terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pasien dalam perjanjian terapetik antara pasien dan dokter. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pasien, Perjanjian Terapeutik
ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK (E-COMMERCE) MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015 Mohammad Ikbal
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 7, No 14 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (7.941 KB) | DOI: 10.31602/al-adl.v7i14.223

Abstract

Integrasi ekonomi global telah menumbuhkan kekuatan-kekuatan ekonomi baru, demikian pula dengan Negara-negara ASEAN. Integrasi ekonomi regional ASEAN telah menyepakati Masyarakat Ekonomi ASEAN atau ASEAN Economic Community (AEC). Dalam kesepakatan tersebut mengembangkan AEC Blueprint yang merupakan pedoman bagi negara-negara anggota ASEAN untuk mencapai AEC 2015. Berdasarkan pertimbangan terhadap perkembangan integrasi ekonomi global, dan terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN perlu dilakukan pembentukan pembangunan payung hukum yang bisa mengantisipasi kecepatan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi khususnya bidang e-commerce dan  aspek hukum perlindungan terhadap konsumenKata kunci : E-commerce, Aspek Hukum, Konsumen dan Masyarakat Ekonomi ASEAN
DISHARMONI PENGATURAN TATA KELOLA KAWASAN HUTAN DI INDONESIA Ifrani Ifrani
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 7, No 14 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (456.938 KB) | DOI: 10.31602/al-adl.v7i14.228

Abstract

Sektor kehutanan sangat potensial menimbulkan berbagai kasus korupsi. Berbagai kegiatan di sektor itu menjadi titik kritis terjadinya kasus korupsi. Dari belum memadainya peta kawasan hutan, batas kawasan yang belum jelas, pelanggaran kriteria pemberian ijin hingga tebangan di luar blok  menjadi sumber terjadinya kasus korupsi di sektor ini. Terhadap penyelesaian berbagai kasus korupsi di sektor kehutanan, pada upaya pencegahan. Di samping tersedianya peta kawasan hutan yang mudah diakses dengan tata batas kawasan yang jelas, diharapkan pula ada penguatan kelembagaan dan kapasitas SDM dalam proses perijinan kawasan untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi di bidang kehutanan. Kata Kunci : Disharmoni, Pengaturan, Kawasan Hutan
UPAYA DIVERSI DALAM PROSES PERADILAN PIDANA ANAK INDONESIA Munajah Munajah
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 7, No 14 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (467.5 KB) | DOI: 10.31602/al-adl.v7i14.224

Abstract

Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia ditandai dengan lahirnya Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, memberikan kewajiban untuk mengutamakan pendekatan Keadilan  Restoratif dengan melakukan upaya Diversi dalam keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi diharapkan dapat menjadi bentuk perlindungan hukum bagi Anak yang berhadapan hukum. Kenyataan anak melakukan tindak kriminal menjadi keprihatinan yang patut ditangani dan diberi perlakuan yang tepat. Tulisan ini dilakukan dengan pendekatan hukum normatif yang bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan proses penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum dalam Peradilan Pidana Anak Indonesia.Kata kunci: diversi, peradilan pidana anak
PERANAN AUDIT LINGKUNGAN DALAM PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Zulfikar Jayakusuma
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 7, No 14 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (568.634 KB) | DOI: 10.31602/al-adl.v7i14.229

Abstract

Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagai instrumen administrasi lingkungan lebih diutamakan daripada harus menerapkan sanksi ketika telah terjadi pencemaran dan/atau kerusakan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan, karena tidak semua lingkungan hidup dapat diperbaiki dan dipulihkan kembali seperti semula ketika telah tercemar atau rusak yang berakibat pada penurunan kualitas lingkungan itu sendiri. Pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu perwujudan dari wawasan lingkungan yang dimaksud dalam UUD 1945. Prinsip pembangunan berkelanjutan juga harus diterapkan dalam kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Tidak ada pembangunan berkelanjutan tanpa lingkungan hidup sebagai unsur utamanya, dan tidak ada wawasan lingkungan tanpa pembangunan berkelanjutan. “ Esensi dari pembangunan berkelanjutan (the postulate of sustainability) pada dasarnya meliputi tiga aspek, yaitu, ecology, economy dan social security yang disebut dengan segitiga keberlanjutan/triangel of sustainabilityPeranan audit lingkungan dalam pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yaitu ; Sebagai instrumen untuk mengevaluasi kepatuhan suatu usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang operasional suatu usaha dan/atau kegiatan Mencegah dan mengantisipasi terjadinya konflik antara perusahaan dengan masyarakat yang tinggal disekitar wilayah operasional suatu usaha dan/atau kegiatan, dan dalam rangka penerapan prinsip pencegahan dan prinsip kehati-hatian untuk mencapai pengelolaan lingkungan hidup yang berbasis pada pembangunan berkelanjutan.
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN SUBUR DALAM KERANGKA KETAHANAN PANGAN DI KABUPATEN BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Abdul Halim Barakatullah; Syahrida Syahrida; Ifrani Ifrani
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 7, No 14 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (555.563 KB) | DOI: 10.31602/al-adl.v7i14.225

Abstract

Penelitian ini  meneliti tentang Perlindungan Lahan Pertanian Subur dalam Kerangka Ketahanan Pangan di Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan. Solusi tersebut diharapkan akan dapat memberikan arah pada kebijakan untuk mempertahankan ketahanan pangan dan jaminan kepastian hukum yang berkeadilan dalam pengelolaan pertanian di Kabupaten Barito Kuala, dan  pada umumnya di Provinsi Kalimantan Selatan. Tujuan penelitian ini adalah: Pertama, untuk mengetahui  kebijakan pemerintah dalam mempertahankan dan memelihara lahan pertanian subur di Kabupaten Barito Kuala. Kedua, untuk mengetahui  pengaruh pengurangan lahan pertanian  subur terhadap ketahanan pangan di Kabupaten Barito Kuala.  Kata Kunci : Lahan Pertanian, Ketahanan Pangan,
KEKERASAN RUMAH TANGGA TERHADAP WANITA: KAJIAN PERBANDINGAN SOSIO-PERUNDANGAN DI MALAYSIA DAN INDONESIA Hanafi Arief; Rohani Abdul Rahim
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 7, No 14 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (555.981 KB) | DOI: 10.31602/al-adl.v7i14.240

Abstract

In the present era of pursuing a developed country, family life becomes very challenging and this raised pressure on livelihood needs that are not easily predictable. This causes married couples to face many problems including in having mutual understanding, respect and protection. As a result almost every year, there has been an increase of domestic violence (DV) cases, which was conducted by husbands onto wives. Theoretically, DV victims are controlled, suppressed and abused physically, psychologically and economically because of their weaker position, whom are considered inferior compared to the perpetrator that are more superior. The meaning of "domestic violence" depends significantly on whose perspective it is interpreted either they are of the perpetrators, the victims or the law enforcers. Therefore, this writing conducts an in-depth study to understand the meaning of DV, that causes, forms, and effects legal implications and its enforcement in Malaysia and Indonesia.Internally, the roots of violence are associated with victims’ attitude that challenge the offenders, less appreciative towards husband, dependence, adhere to the perpetrator (do not want to report) and strictly adhere to traditions and customs. Externally, DV can be initiated from the perpetrator’s personality, life pressure, gender biases  and social perceptions, financial management weaknesses, paternalistic culture and the misunderstood culture. Effects of DV can be physical hurt, psychological, and econmical effects on family members. Violence Against Women (VAW) resulted in the establishment of The Declaration of the Elimination of Violence Against Women United Nations, 1993, that intends to protect women from discrimination and domination due to powers practiced arbitrarily by male perpetrator.  In Malaysia, the Domestic Violence Act 1994 (Act 521) and in Indonesia, the Republic of Indonesia Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence (EDV) provide specific legislation to protect victims. Key Words: Domestic Violence Againts Women, Comparative Socio-legal Research
PENYELESAIAN SENGKETA AKIBAT KESALAHAN KURATOR DARI BERKURANGNYA HARTA DEBITUR PAILIT YANG MERUGIKAN PIHAK KREDITUR DALAM KEPAILITAN M. Taufik Hidayat
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 7, No 14 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (565.889 KB) | DOI: 10.31602/al-adl.v7i14.226

Abstract

Curator in carrying out their duties based on the principle of fiduciary duty, which means task assigned based on the trust that appoint the curator, the court. Therefore, it's reasonable if the article 72 Bankruptcy Act of 2004 provides that: “curator is responsible for it mistakes or omissions in carrying out managing and/or settlement duties which led to losses against the bankruptcy assets. This trigger so that the curators do their job as well as possible and carefully. In addition, the curators can be sued and must pay restitution if due to their negligence, even more due to fault (deliberate) has caused the parties interested in the bankruptcy assets, affected mainly to the unsecured creditors. Those Losses mainly if  the value of bankruptcy assets were decreased and thus the creditors obtain repayment less than necessary bills received from the sale of bankruptcy assets. This research applied a method of normative juridical approach as it resarch type, so called babecause the research looks at law from a normative aspect. From the results of research conducted, it can be concluded that the legal protection of the curator in the management and settlement bankruptcy assets in the law No. 37 of 2004 (on bankruptcy and postponement of debt payment obligations)   has provided a good legal protection to the curator in carrying out handling tasks and settlement bankruptcy assets. Keywords: curator, mistakes managing of banckruptcy assets and bankruptcy

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2015 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 17, No 1 (2025) Vol 16, No 2 (2024) Vol 16, No 1 (2024) Vol 15, No 2 (2023) Vol 15, No 1 (2023) Vol 14, No 2 (2022) Vol 14, No 1 (2022) Vol 13, No 2 (2021) Vol 13, No 1 (2021) Vol 12, No 2 (2020) Vol 12, No 1 (2020) Vol 11, No 2 (2019) Vol 11, No 1 (2019) Vol 10, No 2 (2018) Vol 10, No 1 (2018) Vol 9, No 3 (2017) Vol 9, No 2 (2017) Vol 9, No 1 (2017) Vol 8, No 3 (2016) Vol 8, No 2 (2016) Vol 8, No 1 (2016) Vol 7, No 14 (2015) Vol 7, No 13 (2015) Vol 6, No 12 (2014) Vol 6, No 11 (2014) Vol 5, No 10 (2013) Vol 5, No 9 (2013) More Issue