cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Yati Nurhayati, SH.,MH
Contact Email
yatinurhayati1904@yahoo.com
Phone
+6281223692567
Journal Mail Official
yatinurhayati1904@yahoo.com
Editorial Address
Jl Adyaksa No.2 Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia.
Location
Kota banjarmasin,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Al-Adl : Jurnal Hukum
Published by Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari
ISSN : 19794940     EISSN : 24770124     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Al - Adl : Jurnal Hukum is a journal that contains scientific writings in the field of law either in the form of research lecturers and the results of studies in the field of law published the first time in 2008 with the period published twice a year. Al - Adl Journal of Law is registered in LIPI with the code E-ISSN 2477-0124 and P-ISSN 1979-4940. Every script that goes into the editorial will be reviewed by reviewers in accordance with the field of knowledge. The review process is not more than 1 month and there is already a decision about whether or not the submission is accepted.This journal provides open access which in principle makes research available for free to the public and will support the largest exchange of global knowledge. Al Adl : Jurnal Hukum publihes twice a year (biannually) on January and July focuses on matters relating to: - Criminal law - Business law - Constitutional law - State Administration Law - Islamic law - The Basic Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 276 Documents
 12   13   14   15   16 
PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK MEMPEROLEH KESELAMATAN KERJA BAGI TENAGA KESEHATAN AKIBAT PANDEMI COVID-19 Dwi Armeilia
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 13, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v12i1.4480

Abstract

Medical workers are a noble profession, especially amid the Covid-19. One of the aspects that have received the most impact from this pandemic is in the health sector. The problems in the health sector have become increasingly dangerous in the era of the Covid-19 Pandemic in Indonesia. The current condition is a concern for all people regarding efforts to control and overcome the Covid-19 Pandemic in Indonesia. This includes doctors and other health professionals. The number of deaths of medical personnel, especially doctors and nurses, is increasing. This research focuses on Indonesia's legal policies regulating protection and the fulfillment of safety work rights for health workers who are dealing with the pandemic. The legal method used in this research is normative legal research. The results show that legal protection and fulfillment of the right to safety for medical personnel have been regulated in legislation. However, these provisions do not specifically regulate the potential dangers of the spread of the Covid-19 virus.
PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MEDAN NOMOR 404/PID/2015/PT.MDN TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN Sutarto Sutarto
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 12, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v12i2.4320

Abstract

Kasus pada putusan pengadilan tinggi medan Nomor 404/PID/2015/PT.Mdn menjadi bukti bahwa kasus pencurian sawit kelapa yang berujung pada di vonis bersalahnya terdakwa. Keadaan semacam ini seolah tidak sejalan dengan asas pemeriksaan pengadilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, sehingga disamping diperlukan adanya aturan seperti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP, juga dalam penerapannya diperlukan terobosan tersendiri.. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, interpretasi hukum dan perbandingan hukum. Hasil analisis dan pembahasan pada penelitian ini bahwa Pengaturan tindak pidana ringan di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 yaitu menaikkan nilai “dua ratus lima puluh rupiah" dalam pasal 354, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP menjadi Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Penyelesaian tindak pidana ringan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dapat dimungkinkan untuk dapat dilaksanakan, dengan penggunaan diskresi Polisi sebagai aparat penegak hukum dalam penyelidikan. pada kasus putusan pengadilan tinggi medan Nomor 404/PID/2015/PT.Mdn kerugian yang dialami korban kurang dari Rp 2.500.000,00 akan tetapi hakim berpendapat lain dalam putusannya yang menjatuhkan vonis pidana penjara 3 bulan dan dapat dimungkinkan untuk dapat dilaksanakan berdasarkan penemuan hukumnya.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEGNOLOGI INFORMASI Kalsum Fais (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 13, No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v13i1.3939

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pengguna layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, peran otoritas jasa keuangan dalam pelaksanaan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi dan resiko yang dihadapi oleh pengguna pinjaman meminjam uang berbasis teknologi. Metode penelitian yang di gunakan dalam artikel ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau yang lebih dikenal dengan fintech lending, dimana menawarkan kemudahan dalam meminjam uang atau kredit. Tidak pernah ada perjanjian antara penyelenggara dengan penerima pinjaman hanya ada dokumen untuk memenuhi kelengkapan syarat dari penyelenggara. Perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara online dapat dilakukan secara preventif dan represif. Perlindungan hukum secara preventif dilakukan dengan upaya menerapkan prinsip dasar dari penyelenggara sebelum terjadinya sengketa. Perlindungan hukum bagi pengguna layanan produk pembiayaan  khususnya bagi pemberi pinjaman untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat modern guna memperbaiki kebutuhan permodalan yang sulit untuk memasuki pasar dalam Lembaga Keuangan Perbankan. Peraturan yang telah dikeluarkan tentang Peer to peer lending sampai sekarang yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor77/POJK.01/2016 tentang Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan SEOJK Nomor 18/SEJOK.01/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi belum dapat menjangkau kepentingan perlindungan hukum terhadap pengguna layanan ini. 
PENATAAN KEMBALI DESAIN KELEMBAGAAN KOMISI NASIONAL DISABILITAS SEBAGAI LEMBAGA INDEPENDEN DI INDONESIA Rayhan Naufaldi Hidayat; Andradito Muhammad Wisnu
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 13, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v13i2.4940

Abstract

Indonesia is working hard to create a country that is friendly for people with disabilities. One of the concrete efforts that have been made is to form an independent agency that specifically handles the disability sector. The agency is in the form of a commission on behalf of the National Commission for Disabilities. Its formation is based on Presidential Regulation Number 68 of 2020 concerning the National Commission for Disabilities. In this regard, this study will examine further the institutional design of the commission from the point of view of state institutional law. The type of research used in this research is normative legal research with a statutory approach. The results of this study indicate that there are still serious legal problems related to the institutional design of the National Commission for Disabilities as an independent agency. This can be seen in Article 9 of Presidential Regulation Number 68 of 2020 concerning the National Commission for Disabilities which embeds the secretariat of the commission within the Ministry of Social Affairs, so that directly or indirectly the implementation and supervision functions of the National Commission for Disabilities are not optimal. The implication that arises from this condition is the rise of cases of violations of the rights of persons with disabilities. Therefore, it is necessary to restructure the institutional design of the National Commission for Disabilities as an independent agency so that it can carry out its duties, principals and functions optimally, so that Indonesia's efforts to create a disability-friendly country can actually be realized.
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA DI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Panca Subagyo
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 13, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v13i2.4365

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana di bidang perumahan dan kawasan permukiman, khususnya penegakan hukum yudikatif, masih jarang terjadi kasus tindak pidana di bidang perumahan dan kawasan permukiman yang sampai tahap persidangan. Hal ini disebabkan karena tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman tersebut pada dasarnya bukan merupakan kejahatan murni, melainkan hanya hukum administratif yang diperkuat dengan sarana penal, atau aturan administratif yang diberikan sanksi pidana. Adanya penalisasi tersebut agar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman tersebut mempunyai marwah dan mempunyai efek jera terhadap pelaku tindak pidananya.
PERBANDINGAN SISTEM HUKUM MENGENAI DISIPLIN HUKUM Yulianis SR (Universitas Islam Kalimantan)
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 13, No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v13i1.3855

Abstract

Dalam kehidupan bernegara terdapat berbagai peraturan yang memaksa masyarakat untuk tunduk dan patuh pada aturan yang berlaku. Sifat ketundukan maupun kepatuhan terhadap peraturan karena adanya kesadaran hukum, yaitu memahami makna dan tujuan hukum bagi kemashlatan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, atau karena rasa takut terhadap sanksi hukum yang akan menimpanya apabila melanggar peraturan yang berlaku sehingga mau tidak mau hukum harus dipatuhi. Disamping itu, ketaatan pada hukum maupun peraturan memaksa masyarakat untuk menjalani hidup dan kehidupan individual maupun sosialnya selalu berada dalam kedisiplinan dan keamanan diri, pelanggaran dan penyimpangan terhadap hukum pada hakikatnya merupakan kerugian bagi manusia sebagai individual maupun sebagai komunitas sosial. Pemikiran sistematis tentang disiplin hukum adalah berhubungan pada pihak yang satu dengan filsafat dan pada lain pihak dengan ajaran politik. Kadang titik tolaknya adalah filsafat, dan ideologi politik mengambil tempat atau peranan yang sekunder, seperti dalam teori-teori para ahli metafisika klasik dari Jerman atau kaum Neo Kantian. Kadang titik tolaknya adalah ideologi politik seperti disiplin hukum Sosialisme dan Facisme. Kadang teori pengetahuan dan ideologi politik dijalin dalam satu sistem yang bulat, yang sulit dipisahkan satu sama lainnya, seperti sistem Skolastik ataupun dalam sistem filsafat Hegel. Akan tetapi semua disiplin hukum harus mengandung unsur-unsur filsafat dan memperoleh warna dan isi yang khas dari jajaran politik. Disipilin hukum adalah sistem ajaran mengenai kenyataan atau gejala-gejala hukum yang ada dan “hidup” ditengah pergaulan. Apabila lebih seksama ditelaah pengertian mengenai disiplin ini, maka dapat dibedakan antara disiplin analitis dan disiplin perspektif. Disiplin analitis merupakan sistem ajaran yang menganalisa, memahami dan menjelaskan gejala-gejala yang dihadapi, contohnya sosiologi, psikologi, ekonomi dan lain-lain. Disiplin perspektif merupakan sistem-sistem ajaran yang menentukan apakah yang seyogyanya atau yang seharusnya dilakukan didalam menghadapi kenyataan-kenyataan tertentu, contohnya adalah hukum, filsafat dan lain-lain
ANALISIS PENGUASAAN PASAR PADA PELAYANAN JASA BONGKAR MUAT PETIKEMAS OLEH PT. PELINDO III DI PELABUHAN L. SAY MAUMERE Triana Rahmatika Putri; Siti Anisah
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 13, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v13i2.4795

Abstract

This study aims to determine the fulfillment of the elements of Article 19 letters a and b of Law No. 5 Year 1999 related to market control carried out by PT Pelindo III. Control of the market in the world of trading is not prohibited, it becomes prohibited if the business actor's behavior is in the sale of goods or services with the aim of killing competitors. In the Decision No. 15/KPPU-L/2018, the Commission Council only stipulated Article 17 paragraph (1) and (2) letter b of Law No. 5 Year 1999 regarding the monopoly carried out by PT Pelindo III. The Commission Council considers that the 100% mandatory stack policy stipulated by PT Pelindo III is not yet feasible to be established at a port that is multipurpose like a container port, especially with the additional logistics costs that are passed on to consumers, this results in losses for various parties. This research is a normative study using a conceptual, a statutory, and a case approach. The research show that it can be concluded that the consideration of the Commission Council in the decision on the actions committed by PT Pelindo III in the case is not in accordance with the rule of reason approach, the action refers to Article 19 letters a and b of Law No. 5 of 1999 which has been proven by considering an economic point of view, seeing the existence of witness evidence, expert testimony, and the Regulation of the Minister of Transportation which was violated by PT Pelindo III.
ANALISIS KEAMANAN SIBER DAN HUKUM DARI PERSPEKTIF GENDER DAN FILSAFAT POLITIK ALISON M. JAGGAR Alfonso Munte
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 13, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v13i2.4396

Abstract

The policy for increasing sensitivity, awareness, and problem solving for women, youth, and children has been in the works for a long time. This virtue in affirming the rights of women, youth, and children has made it a global issue.  This grand idea has earned a stage in the community and institutions in the world. Unfortunately, in the negotiation process, they are weak and weakened. Often they do not get involves in the process of policies making and legislation especially in cybersecurity, the law of security, accessibility to cybersecurity, and the law. Therefore, based on the imbalance mentioned, the issue formulated, do the policymaker of cybersecurity law question the experience and identity of women in legal texts? How can this be possible? This article tries to analyze cybersecurity and legal struggles from Alison M. Jaggar's political philosophy and then analyzes dialectically with Feminist Legal Analysis to save women, adolescents, and children from exploitation in cyberspace. The method used in this research is a literature study. Based on the descriptive results of the data, I find that it is difficult until today for women to achieve justice in legal processes related to cyber violence. 
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE Anwar Rabbani
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 12, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v12i2.4322

Abstract

Banyak penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga yang tidak memenuhi rasa keadilan, terutama bagi korban dan subordinat dalam rumah tangga. Dalam jurnal ini disampaikan hasil yaitu pertama, penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga pada kenyataannya diselesaikan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagai lex specialis. Penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan aturan tersebut, secara empiris lebih menekankan pada pemidanaannya, sehingga terlihat tujuan preventif, protektif, dan konsolidatif tidak terpenuhi. Kedua, penelitian ini menyimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan perkara dengan multi dimensi penyelesaian karena terdapat sisi lingkup perdata dan di sisi lain lingkup pidana. Oleh karena itu dibutuhkan suatu media di dalam sistem yang dapat mengakomodasi penyelesaian perkara tersebut, yang salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan restorative justice.
TUGAS DAN FUNGSI KEPOLISIAN DALAM PERANNYA SEBAGAI PENEGAK HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN Muhammad Arif (Universitas Islam Kalimantan)
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 13, No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v13i1.4165

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah tugas dan fungsi Kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri. Serta mengetahui faktor-faktor apakah yang menghambat peran dan fungsi kepolisian dalam melaksanakan tugasnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa dalam kehidupan bernegara terdapat berbagai peraturan yang memaksa masyarakat untuk tunduk dan patuh pada aturan yang berlaku. Sifat ketundukan maupun kepatuhan terhadap peraturan karena adanya kesadaran hukum, yaitu memahami makna dan tujuan hukum bagi kemashlatan. POLRI sebagai agen penegak hukum dan pembina keamanan dan ketertiban masyarakat. Konsepsi tugas, fungsi dan peran Polri yang bersumber dari landasan yang masih relevan namun masih perlu diorintasikan dengan perkembangan masyarakat. Tugas Kepolisian untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan keinginan keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh masyarakat.

Page 14 of 28 | Total Record : 276

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 18, No 1 (2026) Vol 17, No 1 (2025) Vol 16, No 2 (2024) Vol 16, No 1 (2024) Vol 15, No 2 (2023) Vol 15, No 1 (2023) Vol 14, No 2 (2022) Vol 14, No 1 (2022) Vol 13, No 2 (2021) Vol 13, No 1 (2021) Vol 12, No 2 (2020) Vol 12, No 1 (2020) Vol 11, No 2 (2019) Vol 11, No 1 (2019) Vol 10, No 2 (2018) Vol 10, No 1 (2018) Vol 9, No 3 (2017) Vol 9, No 2 (2017) Vol 9, No 1 (2017) Vol 8, No 3 (2016) Vol 8, No 2 (2016) Vol 8, No 1 (2016) Vol 7, No 14 (2015) Vol 7, No 13 (2015) Vol 6, No 12 (2014) Vol 6, No 11 (2014) Vol 5, No 10 (2013) Vol 5, No 9 (2013) More Issue