cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Yati Nurhayati, SH.,MH
Contact Email
yatinurhayati1904@yahoo.com
Phone
+6281223692567
Journal Mail Official
yatinurhayati1904@yahoo.com
Editorial Address
Jl Adyaksa No.2 Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia.
Location
Kota banjarmasin,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Al-Adl : Jurnal Hukum
Published by Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari
ISSN : 19794940     EISSN : 24770124     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Al - Adl : Jurnal Hukum is a journal that contains scientific writings in the field of law either in the form of research lecturers and the results of studies in the field of law published the first time in 2008 with the period published twice a year. Al - Adl Journal of Law is registered in LIPI with the code E-ISSN 2477-0124 and P-ISSN 1979-4940. Every script that goes into the editorial will be reviewed by reviewers in accordance with the field of knowledge. The review process is not more than 1 month and there is already a decision about whether or not the submission is accepted.This journal provides open access which in principle makes research available for free to the public and will support the largest exchange of global knowledge. Al Adl : Jurnal Hukum publihes twice a year (biannually) on January and July focuses on matters relating to: - Criminal law - Business law - Constitutional law - State Administration Law - Islamic law - The Basic Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 328 Documents
 29   30   31   32   33 
TEORI EFEKTIVITAS PADA PROSEDUR PEMERIKSAAN PERKARA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA Cindyva Thalia Mustika; Nisa Amalina Adlina
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 16, No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v16i2.12860

Abstract

The purpose of this research is first to discover the development of case examination procedures in the current State Administrative Court. Second, to determine the current case examination procedure in the State Administrative Court associated with the Theory of Effectiveness. The type of research used is normative research which places the law as a system of norms, with descriptive analytical methods, namely by describing existing problems and analyzing them. The results of this study show First, there has been an expansion of the competence of the State Administrative Court in receiving, examining & adjudicating a case. The State Administrative Court Law that has not regulated this has resulted in a procedural law vacuum so that the Supreme Court in the 2011-2017 timeframe issued its legal products in the form of Supreme Court Regulations, namely the State Administrative Court Law which previously only regulated 3 types of case examination procedures, namely ordinary examination, simple examination, and rapid examination, currently there are several new case examination procedures regulated in 5 Supreme Court Regulations. Second, in terms of one of the factors in the Theory of Effectiveness, namely the legal factor itself (the law), this factor states that to determine whether a written law functions or not depends on the rule of law itself, one measure of the success of this factor is that the existing rules regarding certain areas of life are quite synchronous / there is no horizontal conflict & hierarchy, but the current main regulation, namely the State Administrative Court Law, in fact has not been synchronised with other regulations issued by the Supreme Court in the form of Supreme Court regulations which aim to fill the void of procedural law, especially the law of examination. 
Kajian Perbandingan Sistem Hukum Adopsi Anak di Indonesia dan Kazakhtan Muhamad Sofan Jupri; Ali Trigiyatno; Sindiy Nurul Latifah; M. Ibnu Nadzim; Naila Umdah Zuhaidah
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 16, No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v16i1.11687

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan legislasi adopsi anak dalam hukum Islam dan untuk menunjukkan perbedaan legislasi yang mengatur adopsi anak di Indonesia dan Kazakhtan. Penelitian ini menggunakan strategi dengan metode yuridis yang teratur yang fokus pada penilaian hipotesis, penggalian gagasan, standar dan pedoman yang sah sehubungan dengan peninjauan ini dari bahan-bahan utama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mengasuh anak sesuai aturan Islam adalah wajar, namun tidak dipandang sebagai anak kandung pada umumnya. Pengangkatan anak menurut hukum Islamdisebut dengan istilahTabanny. Menurut hukum Islam, pengharaman bagi orang tua yang mengangkat anak namun dititahkan sebagai anak kandung. Regulasilegislasi pengangkatan anak di Indonesia dan Kazakhtan memiliki persamaan yaitu memiliki legislasi yang jelas. Legislasi pengangkatan anak di Indonesia dijelaskan dengan rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, sedangkan untuk legislasi yang berlaku di Kazakhtan diatur dalam Pasal 84 sampai Pasal 110 Bab 13 Adopsi Anak Undang-undang Perkawinan dan Keluarga Republik Kazakhtan. Mengenai perbedaan  pengangkatan anak antara Indonesia dan Kazakhstan, hukum Indonesia mengatur mengenai kepercayaan antara orang tua angkat dengan calon orang tua angkat, namun hal tersebut tidak dijelaskan di Kazakhstan.Undang-undang di Kazakhstan menjelaskan perbedaan usia minimum antara calon orang tua yang ingin mengadopsi dan calon anak yang ingin mengadopsi, namun peraturan di Indonesia tidak mengaturnya.
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMILU DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU Akhmad Munawar; Muhammad Aini; muhammad fadhan adhani
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 17, No 2 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v17i2.16833

Abstract

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMILU DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILUOleh :Dr. Akhmad Munawar, S.H., M.H.munawaruniska@gmail.comDr. Muhammad Aini, S.HI., M.H.Muhammad Fadhan Adhani ABSTRAKDalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (1) mengatur mengenai asas-asas pemilihan umum yaitu, ”Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”  dan ayat (2) mengatur tujuan Pemilihan Umum yaitu untuk memilih wakil rakyat baik di pusat maupun di daerah, dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu merupakan salah satu aturan yang mengatur tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tersebut diantaranya mengatur mengenai tindak pidana Pemilihan Umum yang diatur pada Pasal 488 sampai Pasal 554. Dari 66 pasal mengatur tentang tindak pidana Pemilihan Umum tersebut, tindak pidana pidana politik uang (money polotic) yang paling krusial dampaknya. Pelanggaran yang banyak terjadi pada saat kampanye adalam politik uang (money politic). Bahkan untuk di daerah-daerah pedesaan sebagian masyarakt pemilih justeru mengharapkan pemberian uang dari pesrta pemilihan umum tersebut, peserta Pemilihan umum yang memberikan sejumlah uang itulah yang akan mereka pilih pada hari pemilihan. Bertolak dari latar belakang tersebut Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemilu dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 2027 tentang Pemilu” namun demikian meskipun telah dibentuk undang-undang tersebut masih terdapat kelemahan dan kekosongan hukum.Adapun rumusan masalah pertama dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengaturan tindak pidana  pemilu  dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2027 tentang Pemilu? dan rumusan masalah yang kedua adalah Bagaimana kelemahan tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2027 tentang Pemilu?Untuk menganalisis permasalahan tersebut peneliti menggunakan Jenis penelitian Normatif permasalahan dengan cara mengkaji dan menganilisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana politik uang (money politic) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.Pengaturan Tindak pidana pemilu diatur pada Pasal 488 sampai dengan Pasal 553 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Potensi pelanggaran tindak pidana pemilu terjadi mulai tahapan pendataan pemilih dan penyusunan data pemilih sampai pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara, dan penetapan hasil pemilu. Kelemahan tindak pidana pemilu terdapat pada subyek hukum yang dapat dijerat sebagai pelaku tindak pidana, dan ancaman pidana tindak pidana pemilu relatif rendah.  
TANTANGAN HUKUM TERKAIT REGULASI KAMPANYE DI MEDIA SOSIAL DALAM PEMILU 2024 Muhammad Ngazis
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 16, No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v16i2.14777

Abstract

Penelitian ini mengkaji tantangan hukum yang terkait dengan regulasi kampanye di media sosial dalam konteks pemilu 2024. Dengan semakin masifnya penggunaan media sosial dalam politik, terdapat permasalahan hukum yang timbul terkait dengan kampanye politik di platform tersebut. Penelitian ini mempertimbangkan tantangan-tantangan seperti penyebaran informasi palsu (hoaks), upaya menjatuhkan lawan politik melalui konten yang merugikan, dan ketidakjelasan regulasi terkait kampanye di media sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis normatif fokus terhadap perundang-undangan yang ada serta pendekatan deskriptif untuk memahami perkembangan dan dampak praktik kampanye di media sosial. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai permasalahan hukum yang muncul dalam kampanye politik di media sosial, serta memberikan dasar untuk penyusunan regulasi yang lebih efektif dalam mengatasi tantangan tersebut pada pemilu 2024.Undang-undang yang dapat digunakan dalam menghadapi tantangan hukum terkait regulasi kampanye di media sosial dalam Pemilu 2024 antara lain, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomoe 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ketentuan-ketentuan dalam undang-undang tersebut menjadi dasar hukum untuk mengatur pelaksanaan kampanye di media sosial dan menanggapi tantangan hukum yang mungkin timbul dalam konteks Pemilu 2024.
PROBLEMATIKA PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA Erham Amin
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 12 No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v12i2.3065

Abstract

Kebakaran hutan dan lahan gambut selama musim kering dapat disebabkan atau dipicu oleh kejadian alamiah dan kegiatan perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam perkebunan atau kecerobohan manusia. Pembakaran hutan dan lahan merupakan perbuatan yang dilarang karena selain melanggar Pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, juga melanggar Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan, serta Pasal 187 dan Pasal 188 KUHP. Dalam hal ini konsep strict liability pertama kali diperkenalkan dalam hukum Indonesia antara lain melalui UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yang selanjutnya diubah dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Permasalahan hukum yang terjadi adalah tentang teknik penyidikan tindak pidana kebakaran hutan lahan basah dan penggunaan sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana kebakaran hutan lahan basah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif terhadap kekaburan norma. Penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).
TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP PERSELINGKUHAN SEBAGAI ALASAN POLIGAMI PADA PUTUSAN NOMOR 2982/PDT.G/2023/PA.BL Muhammad Rafi Azzizuddin; Abd. Rouf
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 18 No 1 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v18i1.17665

Abstract

In Court Decision Number 2982/Pdt.G/2023/PA.BL, the judge stipulated that infidelity may serve as a legal basis for polygamy. Statutorily, however, such a ground is not recognized within the formal requirements for polygamy under the prevailing Marriage Law. This study examines the use of infidelity as a justification for granting polygamy permits, specifically analyzing the judge's ratio decidendi in Decision Number 2982/Pdt.G/2023/PA.BL and evaluating it through the lens of Imam al-Shatibi’s maqashid al-shari’ah. This research adopts a normative legal method with a case approach. Legal materials are derived from secondary data collected through library research. Data processing involves editing, classifying, analyzing, and concluding, while the analysis of legal materials is conducted qualitatively with a prescriptive approach. The findings demonstrate that Decision Number 2982/Pdt.G/2023/PA.BL is consistent with maqashid al-shari’ah. Regarding the core issue—polygamy on the grounds of infidelity—the petition technically fails to meet the criteria stipulated in the Marriage Law. Nevertheless, the panel of judges exercised judicial discretion, considering various dimensions and emphasizing the substantial harm (mudharat) that would ensue should the petition be rejected. Within the framework of Imam al-Shatibi’s maqashid al-shari’ah, this case intersects with four of the al-kulliyat al-khams (the five essentials): the preservation of religion (hifz al-din), life (hifz al-nafs), lineage (hifz al-nasl), and property (hifz al-mal), as an endeavor to mitigate harm and realize the welfare (maslahah) of humanity.
MENEROPONG KEPASTIAN PENETAPAN STATUS TERSANGKA DALAM KUHAP BARU Erwin Susilo
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 18 No 1 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v18i1.18487

Abstract

The primary focus of this study is to examine the certainty of suspect status and case resolution at the pre-adjudication stage under the New Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP). The research addresses two principal issues: first, the regulation of case resolution at the stages of investigation and prosecution under both the Old KUHAP and the New KUHAP; and second, the critique and reconstruction of pre-adjudication case resolution models necessary to prevent the recurrence of injustices that characterized the Old KUHAP regime. This study employs normative legal research using four approaches, namely statutory, conceptual, comparative, and case-based approaches. The findings reveal that although the New KUHAP has introduced a more structured coordination mechanism between Investigators and Public Prosecutors within the framework of an Integrated Criminal Justice System, it continues to exhibit legal lacunae. These shortcomings are evident in the absence of regulation concerning the legal consequences of exceeding the prescribed time limit for the initial examination of case files (Article 61), as well as the lack of clarity regarding the commencement point (dies a quo) for calculating the time period for case transfer to the court (Articles 70 and 75). Such conditions may result in the prolonged and uncertain status of suspects, thereby contravening the presumption of innocence, the principle of legal certainty (litis finiri oportet), and the principle of a speedy, simple, and cost-effective trial. This study recommends normative reconstruction through the harmonization of time-limit regulations, the clarification of legal consequences, and the strengthening of judicial oversight through pretrial mechanisms to ensure adequate legal protection for suspects.
KEDUDUKAN DAN KEKUATAN PEMBUKTIAN DEEPFAKE DALAM PROSES PERSIDANGAN Soffyan Angga Fahlani; Eko Taufikur Rahman; Muhammad Azianor Ilmy; Arisandy Mursalin
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 18 No 1 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v18i1.18914

Abstract

Technological advancement has extended to the rapid development of artificial intelligence (AI), which has the capacity to facilitate human work and activities. One notable technological innovation is AI-based deepfake technology, which is capable of altering or generating images, videos, and audio with a high degree of resemblance to their original counterparts. While deepfakes offer benefits in creative and industrial domains, they also pose significant legal challenges, particularly with respect to misuse for cybercrime, the dissemination of disinformation, defamation, and violations of privacy. This study addresses the legal status of deepfakes within the classification of legal objects or subjects under the prevailing legal framework in Indonesia, as well as their evidentiary value under criminal procedural law and the Electronic Information and Transactions Law. This research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. Data collection is based on primary legal materials, particularly Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions (UU ITE), as well as secondary legal materials derived from relevant legal scholarship. The findings indicate that deepfakes may be classified as electronic information and/or electronic documents that possess legal standing as objects of law within the UU ITE framework. Furthermore, deepfakes may serve as admissible evidence in criminal proceedings, provided that the requirements of authentication, integrity, and relevance are satisfied. Through an expansive interpretative approach, deepfakes may also be construed as circumstantial evidence. Nevertheless, the assessment of their evidentiary validity necessitates the support of digital forensic analysis to verify the authenticity and integrity of electronic content. Accordingly, regulatory reinforcement and more comprehensive oversight mechanisms governing the use of deepfake technology are essential to prevent misuse that may cause harm to individuals and society at large.
ANALISIS NILAI KEADILAN PADA SYARAT PENAHANAN TERSANGKA DALAM PENYIDIKAN (PERBANDINGAN KUHAP 1981 DAN KUHAP 2025) Nisa Amalina Adlina
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 18 No 1 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v18i1.19049

Abstract

This study was conducted with two primary objectives. First, it examines the concept of justice in relation to the benchmark of investigators’ concerns used to assess and determine the detention of suspects under the subjective detention requirement stipulated in Article 21 paragraph (1) of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP) of 1981. Second, it analyzes a comparative assessment of the value of justice embodied in the detention requirements for suspects under Article 21 paragraph (1) of the 1981 KUHAP and Article 93 paragraph (5) of the 2025 KUHAP. This research employs normative legal research, positioning law within a system of norms by referring to statutory regulations relevant to the subject matter. Data were collected through library research and analyzed using a descriptive-analytical approach by systematically presenting the issues and examining them in depth. The findings indicate that the value of justice inherent in the subjective detention requirement under Article 21 paragraph (1) of the 1981 KUHAP—specifically regarding circumstances that give rise to “concerns” that a suspect may abscond, destroy or remove evidence, and/or reoffend—is not aligned with the principle of equality before the law. In practice, this provision relies solely on the subjective assessment of the authorized investigator, thereby creating room for discriminatory treatment in determining whether suspects should be detained. The reform of the KUHAP through Law No. 20 of 2025 reflects an effort to enhance the value of justice by formulating more objective detention requirements under Article 93 paragraph (5) compared to Article 21 paragraph (1) of the 1981 KUHAP. Nevertheless, the reformed detention provisions still lack clear evaluative benchmarks and implementing regulations, which continues to allow investigative discretion in determining whether a suspect may be detained. Consequently, the value of justice has not yet been fully guaranteed.
MENGHADAPI TANTANGAN KEAMANAN SIBER PADA INFRASTRUKTUR KRITIS: SOLUSI HUKUM DAN ETIKA Ismail Darmawan; Muharman Lubis
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 18 No 1 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v18i1.19925

Abstract

In an increasingly advanced digital era, critical infrastructure underpins numerous aspects of human life, including energy, transportation, communications, and healthcare services. This paper delineates the principal challenges confronting cybersecurity in critical infrastructure, encompassing technological vulnerabilities, insufficient human resources, and inadequate regulatory frameworks. The research methodology involves an examination of applicable legislative regimes, with particular attention to Indonesia’s Electronic Information and Transactions Law (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik/UU ITE) and the European Union’s General Data Protection Regulation (GDPR). The findings indicate that, although existing legal frameworks provide a robust foundation for combating cybercrime, regulatory modifications and enhancements remain necessary to address evolving threats. The study underscores the importance of collaboration between the public and private sectors in formulating effective cybersecurity strategies. It concludes that safeguarding critical infrastructure must be accorded priority and that an ethical approach to cybersecurity is essential for sustaining public trust.

Page 32 of 33 | Total Record : 328

 29   30   31   32   33 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 18 No 1 (2026) Vol 18, No 1 (2026) Vol 17, No 2 (2025) Vol 17, No 1 (2025) Vol 16, No 2 (2024) Vol 16, No 1 (2024) Vol 15, No 2 (2023) Vol 15, No 1 (2023) Vol 14, No 2 (2022) Vol 14, No 1 (2022) Vol 13, No 2 (2021) Vol 13, No 1 (2021) Vol 12 No 2 (2020) Vol 12, No 2 (2020) Vol 12, No 1 (2020) Vol 11, No 2 (2019) Vol 11, No 1 (2019) Vol 10, No 2 (2018) Vol 10, No 1 (2018) Vol 9, No 3 (2017) Vol 9, No 2 (2017) Vol 9, No 1 (2017) Vol 8, No 3 (2016) Vol 8, No 2 (2016) Vol 8, No 1 (2016) Vol 7, No 14 (2015) Vol 7, No 13 (2015) Vol 6, No 12 (2014) Vol 6, No 11 (2014) Vol 5, No 10 (2013) Vol 5, No 9 (2013) More Issue