Articles
276 Documents
<![CDATA[LEGALITAS COVER SONG YANG DIUNGGAH KE AKUN YOUTUBE ]]>
<![CDATA[Hasrina Rahma]]>;
<![CDATA[Yati Nurhayati]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 12, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (597.513 KB)
|
DOI: 10.31602/al-adl.v12i1.2606
<![CDATA[Saat ini masyarakat Indonesia khususnya dikalangan kaum milenial sedang marak-maraknya menggunakan YouTube. Lewat media tersebut mereka membuat berbagai video salah satunya cover lagu. Dalam cover lagu tersebut mereka menyanyikan ulang lagu dengan cara orisinil seperti penyanyi aslinya, ada juga yang mengaransemen musiknya, dan adapula yang menyanyikan dengan warna suaranya masing- masing. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, pertama apakah aransemen ulang lagu milik orang lain termasuk pelanggaran hak cipta kedua, bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik lagu yang dicover dan diunggah ke youtube. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ditemukan bahwa perlu dibedakan cover lagu dan aransemen. Tindakan cover melalui aransemen ulang lagu milik orang lain tidak termasuk pelanggaran hak cipta sedangkan cover lagu tanpa aransemen dapat dilakukan asalkan memiliki izin lisensi dan pembayaran royalti, jika tidak maka cover lagu tersebut merupakan pelanggaran hukum.]]>
<![CDATA[REVIEW HUBUNGAN PASAL 3 PERATURAN MENTERI KEUANGAN (PMK) NOMOR 27/PMK.06/2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG TERHADAP KEGIATAN LELANG LPSE UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2014 ]]>
<![CDATA[Meilany Liem Bono]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 10, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (171.619 KB)
|
DOI: 10.31602/al-adl.v10i1.1153
<![CDATA[Pasal 3 pada PMK Nomor 27/PMK.06/2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang ayat (1) berbunyi “Lelang dilaksanakan walaupun hanya diikuti oleh 1 (satu) orang peserta lelang”, ayat (2) setiap pelaksanaan lelang dibuat risalah lelang dan ayat (3) dalam hal tidak ada peserta lelang, lelang tetap dilaksanakan dan dibuatkan risalah lelang. Penelitian ini akan mengkaji apakah ada hubungan antara pasal 3 PMK nomor 27/PMK.06/2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang dengan kegiatan lelang secara elektronik (e-auction). Kegiatan lelang elektronik biasanya berupa lelang pengadaan barang (procurement). Data yang digunakan adalah kegiatan layanan pengadaan secara slektronik (LPSE) di Universitas Diponegoro tahun 2014. Proses penelitian ini dimulai dari mempelajari aturan peraturan menteri keuangan nomor 27/PMK.06/2016, mencari data terkait jenis lelang e-auction di LPSE Universitas Diponegoro tahun 2014, membuat data terkait kegiatan lelang berdasarkan jumlah peserta lelang, waktu lelang dan harga lelang sebanyak 60 kegiatan lelang dan membuat analisanya.. Hasil penelitian menunjukkan perbandingan jumlah peserta online dengan jumlah peserta kualifikasi sangat signifikan dimana rata-ratanya 25,77 peserta berbanding 2,5 peserta. Hal tersebut disebabkan pada saat akan kualifikasi ada kegiatan lelang yang jumlah peserta hanya 1 (satu) bahkan tidak ada pesertanya. Hal yang lain, waktu lelang yang dilakukan dengan jumlah peserta kualifikasi 1 peserta atau tanpa peserta rata-rata 27,83 hari. Selain itu, harga penawaran yang ditawarkan peserta lelang harus lebih rendah dari harga penawaran sendiri (HPS) yang dibuat oleh instansi yang mengumumkan lelang. Rata-rata harga penawaran yang dibuat dimana jumlah pesertanya hanya 1 (satu) atau tidak ada peserta adalah 8%. Hal ini menunjukkan faktor waktu lelang dan harga HPS mempengaruhi jumlah peserta lelang terutama pada waktu kualifikasi. Lelang e-auction yang hanya diikuti 1 (satu) peserta saja tetap dapat dilakukan asalkan sudah memenuhi asas-asas lelang yang ada karena setiap pelelangan harus didahului dengan pengumuman lelang, baik dalam bentuk iklan, brosur, atau undangan untuk memberi kesempatan sosial kontrol sebagai bentuk perlindungan publik. Peraturan menteri keuangan (PMK) nomor 27/PMK.06/2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang terutama pasal 3 diterbitkan untuk memenuhi asas-asas lelang untuk semua jenis lelang yang dilakukan terutama lelang pengadaan barang.]]>
<![CDATA[PENERAPAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP TINDAK PIDANA DIBIDANG KEHUTANAN ]]>
<![CDATA[Ifrani Ifrani]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 8, No 3 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (399.774 KB)
|
DOI: 10.31602/al-adl.v8i3.676
<![CDATA[In the practice occurduringthe handling corruption cases, it can be seen that the public prosecutor often encountered in the letter of indictment often use the Act 31 of 1999 jo Law No. 20 of 2001 to the other criminal offenses as criminal acts in the forestry,Law No. 20 of 2001 on Amendments to the Law No. 31 of 1999 on Corruption Eradication. In Article 14 explicitly states that the provision that:"Any personwho violates the provisions of the legislation expressly declare that the violation of the provisionsof the law as corruption apply the provisions stipulated in this law".It means that such article of the Law on Corruption Eradication can be used to prosecute other crimes as criminal acts in the forestry, criminal acts in the banking, criminal acts in the taxation, and other crimes, as long as a criminal offense in the enactment laws related qualification as criminal offense corruption.Keywords: Corruption, forestry.]]>
<![CDATA[PERIZINAN TERHADAP USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) YANG MELAKUKAN PENCEMARAN LINGKUNGAN ]]>
<![CDATA[Ifrani Ifrani]]>;
<![CDATA[Nurmaya Safitri]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 12, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31602/al-adl.v12i2.2753
<![CDATA[Izin Lingkungan merupakan syarat untuk mendapatkan izin usaha dan/atau kegiatan. Untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan, orang atau badan hukum, terlebih dahulu mengurus dan mendapatkan izin lingkungan. Sementara izin lingkungan itu sendiri diperoleh setelah memenuhi syarat-syarat dan menempuh prosedur administrasi. Berdasarkan hal di atas, izin usaha atau kegiatan tidak dapat diterbitkan jika tidak dilengkapi dengan izin lingkungan. Selain itu, untuk mendapatkan izin lingkungan harus menempuh prosedur dan memenuhi persyaratan tertentu. Upaya Penegakan Hukum dalam pengaturan izin dibedakan dalam 2 (dua) upaya yakni penegakan hukum administrasi dan penegakan hukum pidana. Adapun permasalahan dalam artikel ini yaitu; Pertama, bagaimana Upaya Pemerintah dalam Menangani Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah yang Tidak Memiliki Izin Usaha? Kedua,Bagaimana Penegakan Hukum Lingkungan terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang Melakukan Pencemaran Lingkungan? Dalam penegakan hukum administrasi mempunyai tujuan untuk memulihkan keadaan. Mengenai wewenang penegakan hukum dimiliki oleh pemberi izin dalam hal ini tergantung instansi pada masing-masing bidang, serta instrument yang digunakan berupa pengawasan dan sanksi. Sebelum upaya penegakan hukum dilakukan, pemerintah memberikan kebebasan untuk para pelaku usaha sebelum usaha mereka didirikan maka mereka wajib melakukan Analisis Dampak Lingkungan.]]>
<![CDATA[TINDAKAN MENIRU NAMA RESTORAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS ]]>
<![CDATA[Nadia Nadia]]>;
<![CDATA[Yati Nurhayati]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 12, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31602/al-adl.v12i1.2640
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, bagaimana prosedur pendaftaran merek dan Persyaratan itikad baik mendaftarkan merek dan bagaimana upaya hukum yang biasa dilakukan terhadap pelaku peniruan suatu nama atau merek restoran. Metode penelitian yang di gunakan dalam artikel ini adalah secara yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa persyaratan itikad baik berarti merek didaftarkan bertujuan untuk digunakan dalam perdagangan barang dan atau jasa. Selanjutnya ada 2 jenis upaya hukum yang bisa dilakukan oleh pemilik merek yang sah atau pemilik restoran yang merasa nama restoranya memiliki kesamaan dengan retoran lain yang baru berdiri, yaitu upuya hukum gugatan berupa ganti rugi atau upaya pidana yang sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.]]>
<![CDATA[REKAM MEDIS KONVENSIONAL DAN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA ]]>
<![CDATA[Septi Labora Nababan]]>;
<![CDATA[Sonya Airini Batubara]]>;
<![CDATA[Jhon Prima Ginting]]>;
<![CDATA[Josua Partogi Sitanggang]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 12, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31602/al-adl.v12i2.3072
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum rekam medis secara konvensional dan elektronik berdasarkan aturan hukum kesehatan. Rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen antara lain identitas pasien, hasil pemeriksaan, pengobatan yang telah diberikan serta tindakan medis dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Rekam medis itu sendiri juga sudah diatur dalam beberapa Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit serta Permenkes Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan rekam medis tertuang di dalam Permenkes Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis dan Pembuktian menurut undang-undang secara negatif (negatief wettelijk bewijstheorie) adalah pembuktian yang menggunakan alat-alat bukti yang dicantumkan di dalam undang-undang dan keyakinan hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana.]]>
<![CDATA[PERSPEKTIF ISLAM TERHADAP JUAL BELI DENGAN SISTEM LELANG ]]>
<![CDATA[Khofiyan Nida]]>;
<![CDATA[Ashif Az Zafi]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 12, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31602/al-adl.v12i2.2827
<![CDATA[Terhadap praktik jual beli dengan sistem lelang, agama islam mempunyai perspektif, syariatnya menghalalkan transaksi jual beli sesuatu baik berupa benda, barang atau jasa yang diperbolehkan dengan melalui sistem lelang tentunya dengan aturan-aturan tertentu, baik syarat-syarat maupun rukun-rukun yang harus dipenuhi. Perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan pandangan agama islam terhadap jual beli dengan sistem lelang, apakah termasuk bentuk dari riba atau termasuk jual beli yang terlarang karena jual beli barang yang menjadi tawaran orang lain. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kajian kepustakaan dengan mengumpulkan berbagai sumber buku maupun jurnal yang mendukung, dengan teknik deskriptif dalam penulisannya. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa praktik jual beli dengan sistem lelang dibolehkan oleh syariat selama tidak mengarah kepada hal-hal yang kotor. Jual beli dengan sistem lelang bukan merupakan bentuk riba ataupun jual beli yang terlarang karena jual beli barang yang menjadi tawaran orang lain.]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Erham Amin]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 12, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31602/al-adl.v12i2.3065
<![CDATA[Kebakaran hutan dan lahan gambut selama musim kering dapat disebabkan atau dipicu oleh kejadian alamiah dan kegiatan perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam perkebunan atau kecerobohan manusia. Pembakaran hutan dan lahan merupakan perbuatan yang dilarang karena selain melanggar Pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, juga melanggar Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan, serta Pasal 187 dan Pasal 188 KUHP. Dalam hal ini konsep strict liability pertama kali diperkenalkan dalam hukum Indonesia antara lain melalui UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yang selanjutnya diubah dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Permasalahan hukum yang terjadi adalah tentang teknik penyidikan tindak pidana kebakaran hutan lahan basah dan penggunaan sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana kebakaran hutan lahan basah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif terhadap kekaburan norma. Penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN JUAL BELI SECARA ONLINE PADA TOKO ONLINE MYRUBYLICIOUS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK ]]>
<![CDATA[Ekawati (UNTAG Samarinda)]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 13, No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31602/al-adl.v13i1.4133
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan keabsahan transaksi jual beli secara online pada toko online myrubylicious, dan mendeskripsikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli secara online pada toko online myrubylicious menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode normatif, yang akan meneliti tentang keabsahan transaksi jual beli online serta perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli secara online pada toko online myrubylicious. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Studi Kepustakaan yaitu dengan membaca dan mempelajari beberapa literatur, buku, maupun dokumen-dokumen lainnya guna mengkaji permasalahan dalam penelitian ini dan Penelitian Lapangan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan wawancara kepada para pihak yang terlibat dalamtoko online myrubylicious. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli secara online pada toko online myrubylicious telah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya jual beli sehingga dalam hal ini, jual beli secara online pada toko online myrubylicious dianggap tetap dapat berlangsung secara sah menurut hukum. Selain itu, jika konsumen menerima barang yang tidak sesuai dengan informasi yang diberikan kepadanya, maka selaku pemilik toko online myrubylicious bersedia memberikan ganti rugi berupa pengembalian uang yang sudah dibayarkan atau konsumen berhak memilih barang lain sesuai dengan harga barang yang dipesan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 51 Ayat (1) PP No. 82 Tahun 2012. Namun, dalam penerapan UU ITE masih terdapat banyak kendala, sehingga UU ITE belum bisa secara maksimal memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang merasa dirugikan khususnya dalam hal transaksi jual beli secara online.]]>
<![CDATA[PERAN KOPERASI PADA PROGRAM KEMITRAAN INTI PLASMA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT UNTUK MENINGKATKANTARAF HIDUP MASYARAKAT ]]>
<![CDATA[Muhammad Topan]]>;
<![CDATA[Ifrani Ifrani]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 12, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31602/al-adl.v12i2.4145
<![CDATA[Program kemitraan inti plasma tersebut dalam pelaksanaannya menyimpan banyak kekurangan. Manajemen kebun plasma yang bermitra dengan inti sangat beragam status pengelolaannya. Ada yang bersifat individu dan ada pula di bawah pengelolaan berkelompok seperti Koperasi atau GAKOPTAN. Seringkali dengan banyaknya kekurangan dalam pelaksanaannya tersebut maka kecenderungan kondisi tidak menguntungkan ada pada pihak petani. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan program kemitraan inti plasma perkebunan sawit dan peran Koperasi dalam program kemitraan inti plasma perkebunan kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Selatan khususnya wilayah perkebunan sawit di Kabupaten Barito Kuala, sebagaimana diatur dalam perundang-undang No.39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dan UU sektoral terkait. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang menggunakan bahan hukum.]]>
