Articles
276 Documents
IMPLIKASI NORMATIF DAN SOSIOLOGIS DICABUTNYA KEPPRES NO. 3 TAHUN 1997 TERHADAP PERDA NO. 27 TAHUN 2011 SEBAGAI PAYUNG HUKUM PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI BANJARMASIN
Nurul Listiyani
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 6, No 12 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (452.666 KB)
|
DOI: 10.31602/al-adl.v6i12.203
Legal issues raised in this study is the local government authority in the making of regulation and relationship Decree No.3 of 1997 as the release of Bylaw No. umbrella law. 27 in 2011. With normative research methods, it can be analyzed that the discharge regulation as one local government authority must not conflict with the rules that are in it. If there is a conflict then a decision will be annulled / evaluated its existence by the Supreme Court. The analysis is interesting because it turns out 3 of Presidential Decree 1997 and then withdrawn so that the settings Alcoholic drinks no longer have legal protection. Kata kunci : minuman keras, otonomi daerah, peraturan daerah, payung hukum, dampak
URGENSI PENDAFTARAN PADA TANAH YANG BELUM BERSERTIFIKAT
Ningrum Ambarsari;
Noor Azizah
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 11, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (27.812 KB)
|
DOI: 10.31602/al-adl.v11i1.2021
AbstractThe urgency of land registration for the first time on land that has not been certified is intended to realize the orderly administration and legal certainty for landowners. This is because the implementation of land registration will produce a final product that is a certificate as a proof of ownership of land rights. This research aims to determine how the first land registration on land that has not been certified and how obstacles in the first Land registry. This research is expected to make a meaningful contribution. Theoretically, this research is beneficial for the development of legal sciences, especially regarding agrarian law. Keynote: Agrarian, Land Registration, Certified Land. AbstrakUrgensi Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali pada Tanah yang belum Bersertifikat dimaksudkan untuk mewujudkan tertib administrasi dan kepastian hukum bagi pemilik tanah. Hal ini karena penyelenggaraan pendaftaran tanah akan menghasilkan suatu produk akhir yaitu berupa sertifikat sebagai tanda bukti kepemilikan hak atas tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendaftaran tanah yang pertama kali pada tanah yang belum bersertifikat dan bagaimana kendala – kendala dalam Pendaftaran tanah yang pertama kali. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang sangat berarti. Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk kepentingan pengembangan Ilmu hukum, khususnya mengenai Hukum Agraria. Kata Kunci: Agraria, Pendaftaran Tanah, Sertifikat Tanah
PEMBATASAN JUMLAH PEMBUATAN AKTA NOTARIS OLEH DEWAN KEHORMATAN PUSAT IKATAN NOTARIS INDONESIA
Heni Kartikosari;
Rusdianto Sesung
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 9, No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (427.67 KB)
|
DOI: 10.31602/al-adl.v9i2.947
To protect the Notary Public Offices and the people who use Notary services related to the legal certainty of the deed made by the Notary, the Central Board of Trustees of the Indonesian Notaries Association issued the Regulation of the Central Board of Honor No. 1 of 2017 on the Fairness Limit of Number of Permanent Deeds. The regulation is determined by the Central Board of Trustees that the limit of fairness in the deed per day is 20 (twenty) deeds.
KEBIJAKAN ADJUDIKASI HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA
Eka Juarsa
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 8, No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (559.762 KB)
|
DOI: 10.31602/al-adl.v8i1.349
Perkembangan korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi, sementara pemberantasannya masih sangat lamban. Dalam Corruption Perception Index (CPI) 2014 yang diterbitkan oleh Transparency International, Indonesia menempati posisi 117 dari 175 negara terkorup.Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, tindak pidanakorupsi diancam pidana penjara, pidana tambahan dan pidana denda yang tinggi.Akan tetapi, formulasi pidana denda yang tinggi tidak disertai dengan pedoman penjatuhannya. Oleh karena itu, walaupun ancaman terberat adalah 1 miliar rupiah tetap saja akan disubsiderkan dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Selain itu, tidak ada ketentuan jangka waktu pembayaran pidana denda sesuai dengan pedoman dalam KUHP. Pidana tambahan berupa uang pengganti yang diharapkan seluruhnya masuk ke kas negara dengan tujuan mengembalikan keuangan negara yang dikorupsi belum terlihat keberhasilannya karena hanya sebagian kecil saja yang bisa dieksekusi.
PERKEMBANGAN SISTEM LELANG DI INDONESIA
Adwin Tista
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 5, No 10 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (667.431 KB)
|
DOI: 10.31602/al-adl.v5i10.194
Tujuan lelang adalah untuk menjual barang secepat mungkin tanpa memperhatikan barang yang dijual. penjual pada dasarnya memerlukan jasa promosi, menawarkan, dan mengirimkan barang, namun hal ini tidak dapat dilakukan oleh Kantor Lelang Negara karena adanya keterbatasan-keterbatasan tertentu. Berdirinya Balai Lelang adalah untuk memenuhi berbagai unsur lelang yang tidak dapat dilakukan oleh Kantor Lelang Negara. Balai Lelang membuka jasa pra-lelang dan pasca-lelang yang meliputi pengiriman barang serta pendanaan. Lelang wajib didahului dengan pengumuman lelang yang dilakukan oleh penjual, bukan oleh Kantor Lelang. Apabila tidak dilakukan pengumuman lelang, maka lelang yang sudah dilaksanakan akan cacat hukum dan rawan gugatan, dan apabila benar tidak dilakukan pengumuman, maka besar kemungkinan lelang akan dibatalkan.Kata Kunci : Lelang, Sistem Lelang.
KONSEKUENSI YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK PASCA DIKELUARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2012 MENGENAI PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP
Noor Azizah
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 9, No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (508.989 KB)
|
DOI: 10.31602/al-adl.v9i1.805
AbstractCase of the theft crime by the child is a law crime that should be examined wisely, in other side that action is a criminal crime that should be punished, but in another side, Child Juvenile Justice Law no. 3 Year 1997 about Juvenile Justice said that when the crime was done by the kid so Child Juvenile Justice Law no. 3 Year 1997 on Juvenile Justice become Lex Specialist against the procedural law applicable at all of justice levels, however this provision face symmetrically with the Supreme Court Regulation no. 2 of 2012 Concerning Adjustment of Limit Crime and Number of Penalties in the criminal code which become the guidance for the judges in deciding cases of light criminal hearing so that such matter will bring legal problem in court for judges to decide criminal case of theft as criminal acts (Tipiring) where the perpetrators are children.Keywords: Theft Crime, Adjustment of the Criminal Act and Theft Crime Limit by the Child.
PENYELESAIAN SENGKETA AKIBAT KESALAHAN KURATOR DARI BERKURANGNYA HARTA DEBITUR PAILIT YANG MERUGIKAN PIHAK KREDITUR DALAM KEPAILITAN
M. Taufik Hidayat
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 7, No 14 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (565.889 KB)
|
DOI: 10.31602/al-adl.v7i14.226
Curator in carrying out their duties based on the principle of fiduciary duty, which means task assigned based on the trust that appoint the curator, the court. Therefore, it's reasonable if the article 72 Bankruptcy Act of 2004 provides that: “curator is responsible for it mistakes or omissions in carrying out managing and/or settlement duties which led to losses against the bankruptcy assets. This trigger so that the curators do their job as well as possible and carefully. In addition, the curators can be sued and must pay restitution if due to their negligence, even more due to fault (deliberate) has caused the parties interested in the bankruptcy assets, affected mainly to the unsecured creditors. Those Losses mainly if the value of bankruptcy assets were decreased and thus the creditors obtain repayment less than necessary bills received from the sale of bankruptcy assets. This research applied a method of normative juridical approach as it resarch type, so called babecause the research looks at law from a normative aspect. From the results of research conducted, it can be concluded that the legal protection of the curator in the management and settlement bankruptcy assets in the law No. 37 of 2004 (on bankruptcy and postponement of debt payment obligations) has provided a good legal protection to the curator in carrying out handling tasks and settlement bankruptcy assets. Keywords: curator, mistakes managing of banckruptcy assets and bankruptcy
TANGGUNGGUGAT NOTARIS SELAKU PEJABAT UMUM DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN
Adwin Tista
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 5, No 9 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (451.856 KB)
|
DOI: 10.31602/al-adl.v5i9.185
Kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan kredit dalam arti atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian yang seksama, penilaian suatu bank untuk memberikan persetujuan terhadap suatu permohonan kredit dilakukan dengan berpedoman kepada formula 4 P yaitu Personality, Purpose, Prospect dan Payment kemudian formula 5 C yaitu Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of economy.Kata Kunci : Tanggunggugat,Notaris, Perjanjian Kredit.
ZAKAT PROFESI DALAM PERSPEKTIF ULAMA DI KOTA BANJARMASIN
Nahdhah Nahdhah;
Indah Dewi Megasari
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 10, No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (27.812 KB)
|
DOI: 10.31602/al-adl.v10i2.1364
Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan apa dalil yang digunakan para ulama terhadap zakat profesi. Secara teoritis diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan Islam khususnya memperkaya tema-tema fikih sosial yang selama ini hanya pada tataran normatif saja. Dengan penilitian ini, aspek normatife mampu melahirkan sejumlah temuan empris. Kajian tentang zakat profesi bisa memberikan beberapa pemikiran bagi pelaku pengelola zakat (amil) untuk mendayagunakan zakat profesi sebagai salah satu pemasokan besar bagi lembaganya. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian terhadap perspektif ulama di Kota Banjarmasin terkhusus tentang zakat profesi. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif untuk memperoleh data dan memperoleh pemahaman lebih mendalam tentang pengamalan zakat profesi oleh ulama selama ini. Dalil yang digunakan para ulama di Kota Banjarmasin tentang zakat profesi sangat beragam, tiga orang diantaranya tidak setuju dengan adanya zakat profesi, diantara yang setuju 2 orang menganalogikan dengan zakat petani, 1 orang dengan keumuman zakat, 1 orang dengan zakat perdagangan, 1 orang dengan zakat emas. Zakat profesi dalam perspektif ulama kota Banjarmasin juga beragam ini berdasarkan dalil yang mereka kemukanan, 3 orang diantara kurang setuju dan lebih tepat jika penghasilan yang dikeluarkan tidak disebut zakat karena tidak memenuhi syarat zakat dan akan menimbulkan polemic di masyarakat sehingga lebih tepat dikatakan jika penyebutannya dengan “sadaqah/infaq” penghasilan, akan tetapi lima orang lainnya setuju dengan zakat profesi walapun terdapat perbedaan dalam menganalogikan zakat profesi itu sendiri
SAHNYA PERKAWINAN MENURUT HUKUM POSITIF YANG BERLAKU DI INDONESIA
Akhmad Munawar
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 7, No 13 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (530.462 KB)
|
DOI: 10.31602/al-adl.v7i13.208
Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan ialahikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pengertian perkawinan tersebut menunjukan bahwa perkawinan bukan hanya ikatan lahir, namun juga ikatan bathin, dan pada dasarnya perkawinan menganut asas monogami.Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut tentunya perkawinan harus melalaui prosedur dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.Dan perkawinan sah apabila perkawinan tersebut dilaksanakan dengan memenuhi seluruh ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia. Perkawinan yang sah akan memberikan kepastian hukum dan kepentingan hukum orang yang melangsungkan perkawinan akan terlindungi.Kata Kunci : Sahnya Perkawinan di Indonesia.