cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Yati Nurhayati, SH.,MH
Contact Email
yatinurhayati1904@yahoo.com
Phone
+6281223692567
Journal Mail Official
yatinurhayati1904@yahoo.com
Editorial Address
Jl Adyaksa No.2 Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia.
Location
Kota banjarmasin,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Al-Adl : Jurnal Hukum
Published by Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari
ISSN : 19794940     EISSN : 24770124     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Al - Adl : Jurnal Hukum is a journal that contains scientific writings in the field of law either in the form of research lecturers and the results of studies in the field of law published the first time in 2008 with the period published twice a year. Al - Adl Journal of Law is registered in LIPI with the code E-ISSN 2477-0124 and P-ISSN 1979-4940. Every script that goes into the editorial will be reviewed by reviewers in accordance with the field of knowledge. The review process is not more than 1 month and there is already a decision about whether or not the submission is accepted.This journal provides open access which in principle makes research available for free to the public and will support the largest exchange of global knowledge. Al Adl : Jurnal Hukum publihes twice a year (biannually) on January and July focuses on matters relating to: - Criminal law - Business law - Constitutional law - State Administration Law - Islamic law - The Basic Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 276 Documents
 21   22   23   24   25 
Keabsahan Kontrak yang dibuat oleh Artificial Intelligence Menurut Hukum Positif di Indonesia Jajang Nurzaman; Dwi Fidhayanti
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 16, No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v16i1.12710

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kontrak yang dibuat oleh AI memenuhi syarat keabsahan sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata. Serta memberikan pemahaman yang lebih baik tentang implikasi hukum dan regulasi yang berkaitan dengan penggunaan AI dalam pembuatan kontrak. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (Statute Approach) dan konseptual (Conceptual Approach). Sumber bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum premier yang terdiri dari undang-undang yang mengatur tentang keperdataan dan undang-undang yang mengatur tentang regulasi AI. Adapun bahan hukum sekunder berupa jurnal yang membahas tentang kedudukan hukum AI dan legal tech beserta artikel ilmiah. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara studi pustaka (Library Research) berupa data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur lain berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa AI memiliki potensi besar dalam pembuatan kontrak, tetapi perlu diperhatikan kedudukan hukumnya. Dengan memandang AI sebagai subjek hukum dengan pemilik atau pengguna yang bertanggung jawab, kontrak yang dibuat oleh AI dapat dianggap sah sesuai dengan hukum positif Indonesia.
Kajian Perbandingan Sistem Hukum Adopsi Anak di Indonesia dan Kazakhtan Muhamad Sofan Jupri; Ali Trigiyatno; Sindiy Nurul Latifah; M. Ibnu Nadzim; Naila Umdah Zuhaidah
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 16, No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v16i1.11687

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan legislasi adopsi anak dalam hukum Islam dan untuk menunjukkan perbedaan legislasi yang mengatur adopsi anak di Indonesia dan Kazakhtan. Penelitian ini menggunakan strategi dengan metode yuridis yang teratur yang fokus pada penilaian hipotesis, penggalian gagasan, standar dan pedoman yang sah sehubungan dengan peninjauan ini dari bahan-bahan utama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mengasuh anak sesuai aturan Islam adalah wajar, namun tidak dipandang sebagai anak kandung pada umumnya. Pengangkatan anak menurut hukum Islamdisebut dengan istilahTabanny. Menurut hukum Islam, pengharaman bagi orang tua yang mengangkat anak namun dititahkan sebagai anak kandung. Regulasilegislasi pengangkatan anak di Indonesia dan Kazakhtan memiliki persamaan yaitu memiliki legislasi yang jelas. Legislasi pengangkatan anak di Indonesia dijelaskan dengan rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, sedangkan untuk legislasi yang berlaku di Kazakhtan diatur dalam Pasal 84 sampai Pasal 110 Bab 13 Adopsi Anak Undang-undang Perkawinan dan Keluarga Republik Kazakhtan. Mengenai perbedaan  pengangkatan anak antara Indonesia dan Kazakhstan, hukum Indonesia mengatur mengenai kepercayaan antara orang tua angkat dengan calon orang tua angkat, namun hal tersebut tidak dijelaskan di Kazakhstan.Undang-undang di Kazakhstan menjelaskan perbedaan usia minimum antara calon orang tua yang ingin mengadopsi dan calon anak yang ingin mengadopsi, namun peraturan di Indonesia tidak mengaturnya.
Dampak Penyederhanaan Perizinan Lingkungan yang diatur oleh Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Lingkungan Hidup Masyarakat Serta Pelaku Usaha Ricky Yuniardi; Yoyok Suharyanto; Agus Satory
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 16, No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v16i1.9988

Abstract

Sebagai hukum administrasi dengan sifatnya yang instrumental, maka fungsi yang menonjol dalam hukum lingkungan administratif adalah bersifat preventif berupa pencegahan terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) disebutkan bahwa Pasal 13 ayat 1 Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Sejak diterbitkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020, ruang lingkup dalam perizinan lingkungan sangatlah berbeda misalnya saja berdasarkan ketentuan lama, izin lingkungan terpisah dari Perizinan Berusaha, maka apabila ada pelanggaran dan dikenakan sanksi pencabutan izin, yang dicabut hanya izin lingkungan, izin usah tetap jalan.  Namun, di UU Cipta Kerja, izin lingkungan terintegrasi dengan perizinan berusaha, apabila ada pelanggaran dan dikenakan sanksi pencabutan izin, yang dicabut sekaligus Perizinan Berusaha. Hal ini sangatlah berdampak bagi masyarakat juga para pelaku usaha dibidang yang keterkaitan dengan perizinan lingkungan.
ASAS PENGAYOMAN DALAM SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL DI KABUPATEN ACEH BARAT Yuana, Adella; Sandela, Ilka; Trisna, Nila
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 16, No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v16i2.13738

Abstract

Aceh Qanun No. 8/2016 on Halal Product Guarantee System is based on the principle of protection. The principle of protection is a function of the Government of Aceh to protect the lives of all people, not only Muslims, but all other religious communities. In this case, the Government of Aceh tries to provide a guarantee of legal certainty for products consumed by the community. Based on the data found, there are 94 MSMEs in West Aceh Regency, but only 30 MSMEs have halal certificates. Based on this, there are two problems, namely the implementation of the principle of protection in the halal product guarantee system and how the form of Local Government supervision of the halal product guarantee system in West Aceh Regency. The research method used is empirical juridical which produces descriptive data regarding the Principle of Protection in the Halal Product Guarantee System in West Aceh Regency. The result of the research found that the implementation of the principle of penayoman by the Government of Aceh to provide legal certainty guarantees for products consumed by the public has not been maximized. This can be seen from the number of Micro, Small and Medium Enterprises that do not have halal certificates that are still many. The application of the principle of protection that has not been maximised is also influenced by the supervision system that has not been maximised either. Supervision involves several institutions in the West Aceh District Government such as the Ministry of Religion and the Health Office. The main obstacle that occurs is the lack of funds allocated for this limited supervision so the supervision of halal products for Micro, Small and Medium Enterprises in West Aceh is not optimal
EKSISTENSI SANKSI PIDANA KEBIRI KIMIA DALAM KEBIJAKAN HUKUM NASIONAL DITINJAU PADA PERSPEKTIF HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA Hanafi, Hanafi
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 16, No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v16i2.15808

Abstract

Dalam penelitian ini ada dua hal yang peneliti kemukakan didalam rumusan masalah yaitu pertama, bagaimana keberadaan sanksi pidana kebiri kimia sebagai pidana tambahan terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak ditinjau dari perspektif tujuan pemidanaan dalam kebijakan hukum nasional. Kedua, bagaimana kedudukan sanksi pidana kebiri kimia dalam kebijakan hukum nasional ditinjau dari perspektif hukum dan Hak Asasi Manusia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian kepustakaan dengan menggunakan 3 (tiga) bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang akan dibahas. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan yang dielaborasi dengan pendekan konseptual. Hasil analisis dari penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan sanksi pidana kebiri kimia sebagai pidana tambahan terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak ditinjau dari perspektif tujuan pemidanaan adalah bertujuan memberikan efek jera dan dianggap sebagai bentuk langkah yang optimal dan komprehensif dengan tidak hanya memberikan pemberatan sanksi pidana tetap juga menerapkan bentuk pencegahan (preventif) terhadap terjadinya kekerasan seksual. Kemudian kedudukan sanksi pidana kebiri kimia dalam kebijakan hukum nasional adalah sebagai pidana tambahan bagi pelaku pelecehan seksual pada anak berdasarkan perspektif hukum pidana merupakan pengembangan langkah pemidanaan dan pola pencegahan terhadap para pelanggar hukum yang diharapkan berkembang secara efektif guna mencegah dan menimbulkan efek jera (deterrent effect). Meskipun demikian dalam perspektif Hak Asasi Manusia hadirnya sanksi kebiri dianggap sebagai bentuk perlakukan penyiksaan, perbuatan kejam dan tidak manusiawi. Kebijakan hukum baru dalam pidana kebiri kimia ini idealnya harus mempertimbangkan faktor-faktor nilai atau pendekatan yang berorientasi pada nilai dan norma di masyarakat.
FENOMENA PENERAPAN HUKUM PIDANA MODERN TAHUN 2026 Hartanto, Hartanto
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 16, No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v16i2.12161

Abstract

Perjalanan Panjang hukum pidana kita telah sampai pada pembaharuan Kitab Undang-undang Hukum Pidnaa (KUHP), hak ini menjadi nilai penting dalam peradaban hukum pidana kita mengingat KUHP adalah backbone pengaturan hukum pidana. Pengesahan sempat tertunda akibat berbagai demo penolakan, namun itu merupakan dinamisasi demokrasi dibidang hukum. UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP merupakan pengaturan hukum pidana yang mendasarkan pada nilai-nilai keIndonesiaan, diharapkan lebih maksimal dalam memberikan perlindungan hukum bagi seluruh bangsa. Beberapa perubahan yang muncul dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP adalah masukannya nilai-nilai Pancasila, hukum yang hidup di masyarakat, nilai kesimbangan, dan hak asasi manusia. Dalam konsep pemidanaan juga telah bergeser dari konsep retributif diwujudkan dengan alternatif pemidanaan yang lebih beragam. Pemahaman terhadap filosofis maupun teknis penerapan KUHP yang baru ini menjadi tantangan tersendiri bagi Polri untuk segera mempersiapkan diri sebagai garda terdepan untuk melaksanakan penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalh yuridis normatif terkait KUHP.  Aparat penegak Hukum harus menjaga keseluruhan kepentingan antara kepentingan individu, perlindungan pelaku tindak pidana dan korban, antara perbuatan dan sikap batin, antara hukum tertulis dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (the living law/adat), antara nasional dan universal, serta antara HAM dan kewajiban asasi. Perlunya sosialisasi maupun penyesuaian peraturan perundang-undang dalam lingkup Kepolisian. Mengantisipasi potensi tantangan atau masalah yang mungkin muncul seiring dengan perubahan sistem hukum dalam bidang pidana di Indonesia, yang pada hakekatnya untuk mewujudkan hukum di Indonesia yang memenuhi asas kesimbangan dan berkeadilan.
PENGHENTIAN PERKARA DENGAN DENDA DAMAI PADA TINDAK PIDANA EKONOMI Faharuddin, Rizal
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 16, No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v16i2.14130

Abstract

AbstractThis study aims to determine the application of peace fines by the Attorney General's Office in the settlement of economic crimes, as well as to find the concept of case termination with peace fines in economic crimes, using progressive legal thinking and restorative justice. The research method used is normative with statutory and comparative approaches sourced from primary data. The results showed that peace fines by the Attorney General in the settlement of economic crimes can be carried out based on Article 35 Paragraph (1) letter K of the Law of the Prosecutor of the Republic of Indonesia, this is an implementation of the principle of Opportunity and the position of the Attorney General as Dominus Litis which has permanent legal force. This is in line with the application of case settlement with the principle of restorative justice which prioritises victim recovery. The concept of case termination with a peace fine for taxation, customs, and economic crimes, is carried out with the principle of restorative justice, which is carried out by taking into account the interests of state revenue, there are no elements of corruption, and with the approval of the Attorney General by considering the impact caused by the criminal act, the costs and benefits of handling the case, as well as the guilty statement of the perpetrator and his willingness to pay a peace fine. The conditions for case termination are that the perpetrator is the first time involved in a criminal offence and there has been a restoration to the original state carried out by the perpetrator of the criminal offence.Keywords: Termination of case; peaceful fine; economic crime.
TEORI EFEKTIVITAS PADA PROSEDUR PEMERIKSAAN PERKARA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA Mustika, Cindyva Thalia; Adlina, Nisa Amalina
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 16, No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v16i2.12860

Abstract

The purpose of this research is first to discover the development of case examination procedures in the current State Administrative Court. Second, to determine the current case examination procedure in the State Administrative Court associated with the Theory of Effectiveness. The type of research used is normative research which places the law as a system of norms, with descriptive analytical methods, namely by describing existing problems and analyzing them. The results of this study show First, there has been an expansion of the competence of the State Administrative Court in receiving, examining & adjudicating a case. The State Administrative Court Law that has not regulated this has resulted in a procedural law vacuum so that the Supreme Court in the 2011-2017 timeframe issued its legal products in the form of Supreme Court Regulations, namely the State Administrative Court Law which previously only regulated 3 types of case examination procedures, namely ordinary examination, simple examination, and rapid examination, currently there are several new case examination procedures regulated in 5 Supreme Court Regulations. Second, in terms of one of the factors in the Theory of Effectiveness, namely the legal factor itself (the law), this factor states that to determine whether a written law functions or not depends on the rule of law itself, one measure of the success of this factor is that the existing rules regarding certain areas of life are quite synchronous / there is no horizontal conflict & hierarchy, but the current main regulation, namely the State Administrative Court Law, in fact has not been synchronised with other regulations issued by the Supreme Court in the form of Supreme Court regulations which aim to fill the void of procedural law, especially the law of examination. 
TANTANGAN HUKUM TERKAIT REGULASI KAMPANYE DI MEDIA SOSIAL DALAM PEMILU 2024 Ngazis, Muhammad
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 16, No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v16i2.14777

Abstract

Penelitian ini mengkaji tantangan hukum yang terkait dengan regulasi kampanye di media sosial dalam konteks pemilu 2024. Dengan semakin masifnya penggunaan media sosial dalam politik, terdapat permasalahan hukum yang timbul terkait dengan kampanye politik di platform tersebut. Penelitian ini mempertimbangkan tantangan-tantangan seperti penyebaran informasi palsu (hoaks), upaya menjatuhkan lawan politik melalui konten yang merugikan, dan ketidakjelasan regulasi terkait kampanye di media sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis normatif fokus terhadap perundang-undangan yang ada serta pendekatan deskriptif untuk memahami perkembangan dan dampak praktik kampanye di media sosial. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai permasalahan hukum yang muncul dalam kampanye politik di media sosial, serta memberikan dasar untuk penyusunan regulasi yang lebih efektif dalam mengatasi tantangan tersebut pada pemilu 2024.Undang-undang yang dapat digunakan dalam menghadapi tantangan hukum terkait regulasi kampanye di media sosial dalam Pemilu 2024 antara lain, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomoe 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ketentuan-ketentuan dalam undang-undang tersebut menjadi dasar hukum untuk mengatur pelaksanaan kampanye di media sosial dan menanggapi tantangan hukum yang mungkin timbul dalam konteks Pemilu 2024.
KEWENANGAN KANTOR PERTANAHAN DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA OVERLAPPING PADA BIDANG TANAH: STUDI DI KABUPATEN KUNINGAN Budiman, Haris; Firdansyah, Muhammad Faldi
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 16, No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v16i2.14219

Abstract

Overlapping or multiple certificates occur because there are two certificates on the same land and are officially issued by the National Land Office. As a result this overlap raises a dispute between the parties, and then the certificate is no longer valid evidence. The formulation of the problem is the regulation of overlapping dispute resolution according to legislation in Indonesia and how the authority of the Land Office in resolving disputes overlapping land parcels. The research method used is empirical juridical using primary and secondary data. The results showed that there is no specific regulation regarding disputes over double or overlapping certificates, currently the regulations used by the District Land Office still refer to the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning number 11 of 2016 concerning Settlement of Land Cases. To reinforce the authority of the Land Office in resolving cases of multiple certificates, a special regulation on the settlement of overlapping land cases is needed. The conclusion shows that the Land Office has carried out its role by its duties, principal, and functions, but because the regulations used are general, many obstacles are found in solving the problem of multiple certificates, therefore there is a need for legal reform and education from the government to the public about the importance of officially registering land.

Page 23 of 28 | Total Record : 276

 21   22   23   24   25 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 18, No 1 (2026) Vol 17, No 1 (2025) Vol 16, No 2 (2024) Vol 16, No 1 (2024) Vol 15, No 2 (2023) Vol 15, No 1 (2023) Vol 14, No 2 (2022) Vol 14, No 1 (2022) Vol 13, No 2 (2021) Vol 13, No 1 (2021) Vol 12, No 2 (2020) Vol 12, No 1 (2020) Vol 11, No 2 (2019) Vol 11, No 1 (2019) Vol 10, No 2 (2018) Vol 10, No 1 (2018) Vol 9, No 3 (2017) Vol 9, No 2 (2017) Vol 9, No 1 (2017) Vol 8, No 3 (2016) Vol 8, No 2 (2016) Vol 8, No 1 (2016) Vol 7, No 14 (2015) Vol 7, No 13 (2015) Vol 6, No 12 (2014) Vol 6, No 11 (2014) Vol 5, No 10 (2013) Vol 5, No 9 (2013) More Issue