cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Yati Nurhayati, SH.,MH
Contact Email
yatinurhayati1904@yahoo.com
Phone
+6281223692567
Journal Mail Official
yatinurhayati1904@yahoo.com
Editorial Address
Jl Adyaksa No.2 Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia.
Location
Kota banjarmasin,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Al-Adl : Jurnal Hukum
Published by Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari
ISSN : 19794940     EISSN : 24770124     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Al - Adl : Jurnal Hukum is a journal that contains scientific writings in the field of law either in the form of research lecturers and the results of studies in the field of law published the first time in 2008 with the period published twice a year. Al - Adl Journal of Law is registered in LIPI with the code E-ISSN 2477-0124 and P-ISSN 1979-4940. Every script that goes into the editorial will be reviewed by reviewers in accordance with the field of knowledge. The review process is not more than 1 month and there is already a decision about whether or not the submission is accepted.This journal provides open access which in principle makes research available for free to the public and will support the largest exchange of global knowledge. Al Adl : Jurnal Hukum publihes twice a year (biannually) on January and July focuses on matters relating to: - Criminal law - Business law - Constitutional law - State Administration Law - Islamic law - The Basic Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 314 Documents
 28   29   30   31   32 
The Application Of The Principle Of Judges Freedom On SEMA Number 2 Of 2023 Tri Hidayati; Ajeng Hijriatul Aulia; Risna Wendy Wiraganti
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 16, No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v16i1.12790

Abstract

This study aims to determine the position of the Supreme Court Circular Letter in the judicial system in Indonesia and the binding force of Supreme Court Circular Letter Number 2 of 2023 concerning Guidelines for Judges in Handling Applications for Registration of Marriages of Different Religions (Supreme Court Circular Letter number 2 of 2023) on the freedom of District Court judges in handling applications for registration of marriages of different religions in Indonesia. This research is normative legal research, using statutory and conceptual approaches and analyzed using content analysis techniques. The findings are that the Supreme Court Circular Letter does not have the status of a binding legal norm but has a moral force that binds judges in the judicial environment. Decisions in Supreme Court Circulars often reflect in-depth legal interpretation and the experience of judicial practitioners. Supreme Court Circular Letter No. 2 of 2023 aims to strengthen and direct the principle of judges' independence towards the achievement of better justice. The implementation of Supreme Court Circular Number 2 of 2023 will depend on the awareness and commitment of judges, as well as the full support of the judiciary and other relevant stakeholders.
IMPLEMENTASI AJARAN DUALISTIS HUKUM PIDANA DALAM MENYELESAIKAN PERKARA PIDANA DI BIDANG KENOTARIATAN Ali Abdullah; Panca Subagyo
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 16, No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v16i2.15357

Abstract

Banyaknya permasalahan hukum yang melibatkan Notaris terhadap akta autentik yang dibuatnya menyebabkan Notaris berurusan dengan hukum pidana. Hukum pidana yang seharusnya digunakan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium), namun pada praktiknya dijadikan sebagai pilihan utama (primum remedium), sehingga tidak ada perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum yang menjalankan sebagian kekuasaan negara di bidang hukum privat yang mempunyai peran penting dalam pembuatan akta autentik. Tujuan penelitian ini adalah menjawab implementasi ajaran dualistis hukum pidana dalam menyelesaikan perkara pidana di bidang kenotariatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan bersumber pada studi pustaka/data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa implementasi ajaran dualistis dalam menyelesaikan perkara pidana terhadap Notaris dalam menjalankan jabatannya masih minim diterapkan oleh hakim (pengadilan). Hakim masih memandang bahwa Notaris yang melakukan perbuatan sesuai rumusan tindak pidana (actus reus) layak dipidana, tanpa mempertimbangkan keadaan batin (mens rea) sebagai unsur kesalahan Notaris. Sehingga dalam hal ini tidak ada pemisahan antara perbuatan dengan pertanggungjawaban pidananya.
IMPLIKASI YURIDIS PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA ATAS PENYALAHGUNAAN DANA DESA Salamiah Salamiah; Fathan Anshori
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 17, No 2 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v17i2.16206

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum tentang tanggung jawab aparat desa terhadap pengelolaan keuangan desa. Serta untuk  mengetahui Implikasi hukum apa yang dapat timbul dari pengembalian kerugian keuangan negara atas penyalahgunaan dana desa oleh aparat desa. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang sangat berarti untuk ilmu hukum baik secara teoritis maupun praktis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dalam pengkajiannya mengacu dan mendasarkan pada 3 (tiga) bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier seperti norma-norma dan kaidah-kaidah hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori dan doktrin hukum, yurisprudensi, dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan topik penelitian yang dibahas.
The Role Of The Constitutional Court In Testing The Presidential Threshold Law For The 2024 Presidential Election Maksum Maksum; Abdul Hamid
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 16, No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v16i1.12947

Abstract

Objective study This is for know The Role of the Constitutional Court in Reviewing the Presidential Threshold Law for the 2024 Presidential Election As for the method study This is a qualitative study, and research qualitative is a research method used to understand social phenomena in depth. As for the type of research used by the researcher, i.e., studies, usage studies, because the researcher can understand in a way the deep context, process, and complexity of the phenomenon researched. The research results show that the Constitutional Court has the responsibility to ensure that the presidential threshold requirements are in accordance with the constitution and the basic principles of democracy. Controversial cases in various countries and the challenges associated with presidential threshold testing demonstrate the complexity and controversy involved in these arrangements.
Analisis Kemandirian Keluarga Muda Terhadap Pemenuhan Ekonomi Keluarga Perspektif Hukum Perkawinan Lalu Kesa Rahmatullah; Fauzan Zenrif; Supriyadi Supriyadi
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 16, No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v16i1.11022

Abstract

Bentuk keluarga yang ideal adalah dapat berjalan sendiri tanpa adanya ketergantungan dari orang lain, dalam artian menjadi keluarga yang mandiri. Salah satu bentuk kemandirian yang harus dipenuhi oleh keluarga yaitu terhadap pemenuhan ekonomi keluarga yang menjadi tugas dari seorang suami. Berdasarkan hukum perkawinan yang berlaku Indonesia, maka kelurga muda sejak terjadinya akad yang sah, dituntut untuk dapat mandiri secara ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses terjadinya kemandirian ekonomi keluarga muda di Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah dalam rangka melaksanakan hukum perkawinan Indonesia dan untuk mendeskripsikan serta mengkaji kemandirian keluarga muda di Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah terhadap pemenuhan ekonomi keluarga perspektif hukum perkawinan Indonesia. Pendekatan penelitian ini bersifat kualitatif dengan jenis penelitian empiris. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan 3 metode yaitu observasi, wawancara terstruktur dan dokumentasi. Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan 3 tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Untuk mendapatkan keabsahan data dilakukan dengan meningkatkan ketekunan dan menggunakan tehnik triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) seluruh suami dari keluarga muda di Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah telah menjalankan semua aspek kewajiban pemenuhan ekonomi berdasarkan kemampuannya dan dilakukan dengan beragam upaya di antaranya yaitu: pertama, pada pemenuhan kediaman tetap dengan menabung, mengambil hutang di bank dan membangun secara bertahap. Kedua, pemenuhan nafkah istri diberikan dengan rentang waktu yang berbeda-beda dengan didominasi nafkah menjadi satu dengan biaya rumah tangga. Ketiga, pemenuhan biaya rumah tangga dengan memberikan uang ataupun barang sesuai dengan kebutuhan rumah. Keempat, pemenuhan kiswah atau pakaian dominan telah tergabung dengan nafkah serta biaya rumah tangga atau diberikan pada saat istri meminta. Kelima, pemenuhan kesehatan dengan upaya membuat BPJS ataupun membelikan obat. Keenam, pemenuhan biaya pendidikan anak upaya yang dilakukan dengan membelikan kebutuhan penunjang pendidikan anak serta menyiapkan anggaran khusus. (2) Berdasarkan hukum perkawinan Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, didapatkan bahwa terjadi ketidaksesuaian antara aturan yang berlaku dengan praktik yang dilakukan oleh 12 pasangan keluarga muda di Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah. Dari semua pasangan keluarga muda tersebut dalam rangka memenuhi aspek kewajiban pemenuhan ekonomi dilakukan berdasarkan kadar kemampuan masing-masing, akan tetapi masih banyak ketergantungan kepada orang tua, terutama dalam hal pemenuhan kediaman tetap atau rumah dominan mengalami kesulitan untuk dipenuhi. Sehingga jika dihitung berdasarkan usia perkawinan, kemandirian ekonomi keluarga muda dapat tercapai pada usia perkawinan 6 tahun serta penghasilan dari suami sangat mempengaruhi pemenuhan ekonomi keluarga.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS JUAL BELI PERUMAHAN SUBSIDI SECARA KREDIT Khairunnisa Khairunnisa
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 16, No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v16i2.14770

Abstract

Sebelum terjadinya akad kredit perumahan bersubsidi para pihak akan dihadapkan dengan Perjanjian Pengikat Jual Beli (PPJB) yang isinya memuat terkait hak dan kewajibany yang telah disepakati oleh kedua pihak. Namun dalam hal ini, salah satu pihak yakni Developer Perumahan telah melakukan tindakan Wanprestasi yang juga berdampak memberikan kerugian terhadap pihak Konsumen Perumahan. Dalam situasi spesifikasi dan mutu bangunan yang tidak sesuai dengan standar, Developer perumahan dapat dikatakan telah melanggar hak-hak dan merugikan konsumennya yang dikemudian hari baru akan menimbulkan kerugian. Kedua, Developer perumahan terbukti tidak menjunjung nilai keamanan, kenyamanan dan keselamatan para konsumen ketika menghuni rumah subsidi tersebut, dengan membangun perumahan yang tidak memenuhi standar mutu bangunan yang dikemudian hari tidak menimbulkan kerugian kepada konsumen. Dalam hal ini perlu adanya pengawasan dari Pemerintah yang memiliki wewenang di bidang ini,peran pemerintah sangatlah penting untuk turut serta mengawasi bangunan perumahan bersubsidi agar Developer perumahan lebih berhati-hati dalam menentukan material bangunan atau mutu bangunanKata Kunci : Perlindungan Konsumen, Developer Perumahan Subsidi, Wanprestasi
KAJIAN MATERI MUATAN KEWENANGAN DAERAH DALAM PERDA PAJAK DAERAH DAN RETIBUSI DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Nurul Listiyani
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 17, No 2 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v17i2.16964

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah selain untuk mengkaji landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak danNRetribusi Daerah, juga untuk memmahami konsekuensi dari adanya penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah yang diselenggarakan berdasarkan asas otonomi. Pemberian kewenangan menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah  harus seimbang dengan beban atau Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Pengukuhan Indonesia sebagai negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberi pesan adanya keinginan kuat bahwa negara menjamin terselenggaranya persamaan kedudukan dalam hukum, yang antara lain ditandai dengan terciptanya suatu keadaan dimana hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum serta jaminan kepada setiap orang yang berhak mendapatkan akses keadilan (justice for all). Untuk mewujudkan terselenggaranya gagasan negara hukum tersebut, maka negara perlu campur tangan karena hal itu menjadi kewajiban negara untuk menjamin hak setiap orang mendapatkan keadilan. Melalui metode penelitian normatif, maka dilakukan pendekatan terhadapnundang-undang dan konsep yang memiliki keterkaitan erat dengan pajak dan retribusi daerah, sehingga dapat menemukan konsep bahwa perwujudan hak setiap orang dalam mendapatkan keadilan yaitu negara harus mengatur  terselenggaranya pungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang menjamin keadilan dan kesejahteraans terhadap setiap warga negara sehingga tidak ada yang luput dari akses keadilan yang merupakan amanat konstitusi.
ASAS PENGAYOMAN DALAM SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL DI KABUPATEN ACEH BARAT Adella Yuana; Ilka Sandela; Nila Trisna
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 16, No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v16i2.13738

Abstract

Aceh Qanun No. 8/2016 on Halal Product Guarantee System is based on the principle of protection. The principle of protection is a function of the Government of Aceh to protect the lives of all people, not only Muslims, but all other religious communities. In this case, the Government of Aceh tries to provide a guarantee of legal certainty for products consumed by the community. Based on the data found, there are 94 MSMEs in West Aceh Regency, but only 30 MSMEs have halal certificates. Based on this, there are two problems, namely the implementation of the principle of protection in the halal product guarantee system and how the form of Local Government supervision of the halal product guarantee system in West Aceh Regency. The research method used is empirical juridical which produces descriptive data regarding the Principle of Protection in the Halal Product Guarantee System in West Aceh Regency. The result of the research found that the implementation of the principle of penayoman by the Government of Aceh to provide legal certainty guarantees for products consumed by the public has not been maximized. This can be seen from the number of Micro, Small and Medium Enterprises that do not have halal certificates that are still many. The application of the principle of protection that has not been maximised is also influenced by the supervision system that has not been maximised either. Supervision involves several institutions in the West Aceh District Government such as the Ministry of Religion and the Health Office. The main obstacle that occurs is the lack of funds allocated for this limited supervision so the supervision of halal products for Micro, Small and Medium Enterprises in West Aceh is not optimal
PERSETUJUAN NASABAH PENERIMA FASILITAS PEMBIAYAAN DAN KAITANNYA DENGAN KEABSAHAN HAWALATUL HAQ (CESSIE) Fathin Aqidatus Zahro; Destri Budi Nugraheni
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 17, No 2 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v17i2.14563

Abstract

Pengalihan piutang (hawalatul haq/cessie) merupakan suatu perbuatan hukum yang digunakan oleh perbankan syariah sebagai salah satu jalan keluar apabila nasabah wanprestasi. Hawalatul haq dapat dialihkan kepada subjek hukum perorangan maupun badan hukum. Hukum ekonomi syariah termasuk fatwa DSN MUI belum ada yang mengatur secara spesifik terkait keabsahan cessie. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu gugatan hawalatul haq pada Putusan Nomor 2616/Pdt.G/2019/PA. JT jo. Putusan Nomor 88/Pdt.G/2020/PTA. JK jo. Putusan Nomor 881 K/Ag/2020 dan dasar hukum yang seharusnya digunakan hakim dalam menetapkan keabsahan hawalatul haq. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder khususnya bahan hukum primer adalah putusan pengadilan serta fatwa dan kitab-kitab fikih. Analisis dan penyajian data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Terdapat perbedaan dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam menetapkan keabsahan hawalatul haq pada Putusan Nomor 2616/Pdt.G/2019/PA. JT jo. Putusan Nomor 88/Pdt.G/PTA. JK jo. Putusan Nomor 881 K/Ag/2020. Pengadilan Agama dengan dasar hukum dan pertimbangan Majelis hakim memutuskan bahwa perbuatan hukum hawalatul haq tersebut termasuk dalam perbuatan melawan hukum dan menyatakan batal terhadap akta perjanjiannya, sedangkan Majelis hakim tingkat banding dan Mahkamah Agung dengan dasar hukum dan pertimbangan hukum yang berbeda, menyatakan bahwa hawalatul haq tersebut sah secara hukum. 2) Bahwa belum ada pengaturan khusus terkait hawalatul haq sehingga Majelis hakim dalam memutuskan perkara dapat menggunakan dasar hukum dan asas hukum dalam bidang ekonomi syariah, akan tetapi, untuk memberikan kepastian hukum perlu disusun suatu peraturan khusus terkait keabsahan hawalatul haq.
Keseimbangan Perlindungan Hukum Kreditor dan Debitor Dalam Pinjaman Online Iwan Riswandie
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 16, No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v16i1.13718

Abstract

Pinjaman online merupakan mekanisme perbuatan hukum yang berkembang seiring dengan perkembangan teknologi di masyarakat dengan menawarkan kemudahan dari berbagai aspek terhadap hubungan yang terjadi. Hanya saja di samping dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan kepada para pihak (kreditor sebagai peminjam dan debitur sebagai pihak yang melakukan pinjaman) dimana hubungan yang terjadi didasari atas kesepakatan (kebebasan berkontrak) tidak jarang hubungan ini menimbulkan dampak signifikan yang cukup meresahkan masyarakat, sehingga hubungan hukum yang saling menguntungkan tersebut harus diintervensi oleh negara dalam kerangka memberikan perlindungan kepada para pihak yang ada didalamnya. Keseimbangan Perlindungan Hukum Kreditor dan Debitur Dalam Pinjaman Online”. Metode yang dipakai ialah melalui analisis hukum dan konsep, dengan menggunakan norma-norma yang ada dan landasan perundang-undangan. Pada akhirnya, kesimpulan dari tulisan ini yaitu adalah pinjaman Online yang mengakomodir perkembangan teknologi dimana Kreditor (pemberi pinjaman) dan debitur (penerima pinjaman) terjadi hak dan kewajiban dari para pihak yang dilandasi hukum perjanjian diwilayah privat, dimana kesepakatan para pihak adalah merupakan Undang-Undang bagi yang membuatnya. Kondisi yang dilandasi dengan koridor kesepakatan tentunya akan membawa dampak yang signifikan terhadap kewajiban pemenuhan hak dan kewajiban Kreditor dan debitur sama-sama dalam kondisi yang tidak menguntungkan apabila hak dan kewajiban tersebut tidak dilakukan, sehingga dalam hal ini perlu regulasi dari instrumen hukum (perundang-undangan) untuk bisa membawa hak dan kewajiban masing-masing pihak ke ranah publik dengan tetap memberikan kebebasan dalam wilayah teknis untuk diatur atas dasar kesepakatan yang sudah di perjanjian dalam pinjaman berbasis Online ini.

Page 30 of 32 | Total Record : 314

 28   29   30   31   32 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 18, No 1 (2026) Vol 17, No 2 (2025) Vol 17, No 1 (2025) Vol 16, No 2 (2024) Vol 16, No 1 (2024) Vol 15, No 2 (2023) Vol 15, No 1 (2023) Vol 14, No 2 (2022) Vol 14, No 1 (2022) Vol 13, No 2 (2021) Vol 13, No 1 (2021) Vol 12, No 2 (2020) Vol 12, No 1 (2020) Vol 11, No 2 (2019) Vol 11, No 1 (2019) Vol 10, No 2 (2018) Vol 10, No 1 (2018) Vol 9, No 3 (2017) Vol 9, No 2 (2017) Vol 9, No 1 (2017) Vol 8, No 3 (2016) Vol 8, No 2 (2016) Vol 8, No 1 (2016) Vol 7, No 14 (2015) Vol 7, No 13 (2015) Vol 6, No 12 (2014) Vol 6, No 11 (2014) Vol 5, No 10 (2013) Vol 5, No 9 (2013) More Issue