Articles
314 Documents
<![CDATA[COMPARISON OF FAMILY LAW SYSTEMS IN THE UNITED STATES, INDONESIA, AND FRANCE: A CASE STUDY OF MARRIAGE AND DIVORCE RULES ]]>
<![CDATA[Sofyan Mei Utama]]>;
<![CDATA[Diana Farid]]>;
<![CDATA[Trisulo Trisulo]]>;
<![CDATA[Achmad Siddiq]]>;
<![CDATA[Nahdia Nazmi]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 16, No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31602/al-adl.v16i2.11261
<![CDATA[Family law systems in different countries significantly differ between marriage and divorce regulations. This research aims to compare the family law systems in several selected countries and analyze the marriage and divorce regulations in these countries. The research method used is qualitative with a case study approach. At the same time, primary and secondary data are obtained from literature studies where the retrieval process is from various trusted sources such as journals, books, and legal regulations. Data analysis uses descriptive analysis of research methods by collecting data after the actual data is compiled, processed, and analyzed to provide an overview of the existing problems. The results show that the selected countries, namely the United States, France, and Indonesia, have different marriage requirements, divorce proceedings, property division, and child custody regulations. An in-depth discussion of these differences provides a better understanding of the family law system in each country and its implications for individuals involved in the marriage and divorce process. This research concludes that comparing family law systems in different countries opens up room for developing better regulations to protect the interests of individuals and families in the context of marriage and divorce.]]>
<![CDATA[Review Negatif Garansi Hangus dalam E-Commerce Perspektif Hukum Pelindungan Konsumen ]]>
<![CDATA[Agus Suwandono]]>;
<![CDATA[Susilowati Suparto]]>;
<![CDATA[Deviana Yuanitasari]]>;
<![CDATA[Hazar Kusmayanti]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 16, No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31602/al-adl.v16i1.12837
<![CDATA[Tujuan penelitian ini mengkaji bagaimanakah klasula baku kewajiban memberikan ulasan baik dalam transaksi e-commerce oleh konsumen sebagai persyaratan pemberian garansi dalam perspektif hukum pelindungan konsumen serta bagaimanakah pelindungan konsumen atas adanya klausula baku yang mewajibkan konsumen e-commerce memberikan ulasan baik sebagai persyaratan pemberian garansi dalam perspektif pelindungan konsumen. Penelitian dilaksanakan melalui pendekatan yuridis normatif yang bersifat diskirptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan klausula baku dalam transaksi e-commerce yang menyatakan garansi hangus apabila konsumen memberikan review tidak baik dapat dikategorikan sebagai klausula baku yang dilarang Pasal 18 ayat (1) huruf a UU 8/1999. Konsekuensi atas pencantuman klausula baku tersebut berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UU 8/1999 dinyatakan batal demi hukum. Merchant dan konsumen seharusnya secara bersama-sama memperhatikan kewajiban itikad baik. Pelindungan konsumen e-commerce atas pencatuman klausula baku yang mewajibkan konsumen memberikan review baik sebagai persyaratan garansi melalui perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif dapat dilakukan melalui pengawasan yang efektif atas pencantuman klausula baku yang bertentangan Pasal 18 ayat 1 huruf (a) UU 8/1999 oleh BPSK, serta pihak penyelenggara marketplace dapat memastikan ketaatan merchant akan ketentuan yang telah ditetapkan oleh marketplace maupun UU 8/1999. Adapun perlindungan hukum secara represif dapat dilakukan melalui penyelesaian secara damai, penyelesaian melalui BPSK dan melalui pengadilan.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM MELINDUNGI PELAPOR TINDAK PIDANA KORUPSI ]]>
<![CDATA[Haris Budiman]]>;
<![CDATA[Vina Maharani]]>;
<![CDATA[Iman Jalaludin Rifa'i]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 17, No 2 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31602/al-adl.v17i2.19255
<![CDATA[Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang merusak sistem hukum, sosial dan ekonomi suatu negara. Dalam upaya pemberantasannya, pelapor atau whistleblower memegang peranan penting. Namun, keberanian pelapor sering terkendala oleh minimnya perlindungan hukum yang efektif. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan mengenai Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana efektivitas LPSK dalam melindungi pelapor tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan mengenai LPSK menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan efektivitas LPSK dalam melindungi pelapor tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan mengkaji peraturan yang berlaku serta menganalisis data empiris di lapangan melalui wawancara serta dokumentasi dengan LPSK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun LPSK telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, implementasi perlindungan terhadap pelapor belum berjalan optimal. Hal ini disebabkan oleh belum tersebarnya LPSK di berbagai daerah. Simpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa perlindungan terhadap pelapor oleh LPSK belum sepenuhnya optimal, faktor yang menghambat efektivitas LPSK dalam memberikan perlindungan terhadap pelapor adalah tidak adanya LPSK di setiap daerah dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tugas dan kewenangan LPSK. Saran dalam penelitian ini yakni pemerintah perlu memperbaharui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dengan menambahkan ketentuan khusus bagi whistleblower dan memperjelas prosedur perlindungan. Selain itu, diperlukan pembentukan perwakilan LPSK di daerah dan sosialisasi intensif dan berkelanjutan kepada kepada masyarakat terkait hak-hak pelapor (whistleblower) dalam tindak pidana korupsi.]]>
<![CDATA[PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL ]]>
<![CDATA[Salamiah Salamiah]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 16, No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31602/al-adl.v16i2.15762
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial melalui pendekatan Restorative Justice. Pencemaran nama baik di media sosial sudah menjadi fenomena yang marak di era digital saat ini. Dampak negatif pada tindakan tersebut bukan hanya merugikan korban, tapi juga dapat menimbulkan keresahan pada masyarakat. Dalam perkara ini pendekatan Restorative Justice (RJ) dapat menjadi sebuah solusi karena didalamnya memberikan suatu penawaran alternatif dalam menyelesaikan suatu perkara yang lebih fokus pada rehabilitasi dibandingkan retaliasi. Restorative Justice dapat memberikan solusi terbaik dalam menyelesaikan perkara pidana perdata antar perseorangan (natuurlijkepersonen) atau badan hukum (recht personen), yaitu dengan mengutamakan pokok permasalahan kejahatan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik melalui pendekatan restorative justice dapat menyeimbangkan perlindungan hak dan martabat seseorang sebagai konsep pemidanaan yang bertujuan untuk mencari cara untuk menegakkan sistem pemidanaan yang lebih adil dan seimbang. ]]>
<![CDATA[PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN JUAL PUTUS HAK CIPTA BUKU ]]>
<![CDATA[Lidya Shery Muis]]>;
<![CDATA[Agung Sujatmiko]]>;
<![CDATA[Sigit Nugroho]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 17, No 2 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31602/al-adl.v17i2.15813
<![CDATA[Abstrak Jual putus merupakan bentuk pengalihan hak ekonomi dari pencipta kepada pemegang hak cipta. Jual putus terbagi atas dua macam yaitu berjangka waktu dan tidak berjangka waktu. Notaris merupakan pejabat yang diberi wewenang oleh pemerintah untuk membuat akta otentik yang berisikan kehendak para pihak yang tidak bertentangan dengan Undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Akta otentik menjamin kepastian hukum para pihak dan pihak ketiga, sehingga diharapkan tidak ada pihak yang dirugikan. Kerugian yang timbul karena kesalahan notaris, maka notaris dapat bertanggung gugat atas kesalahan yang dilakukannya dengan cara ganti rugi. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang dikaji menggunakan aturan hukum terkait kewenangan notaris dalam pembuatan akta perjanjian jual putus hak cipta buku. Pengkajian dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual kemudian dianalisis hubungan antara aturan hukum secara sistematis. Perjanjian jual putus berjangka waktu yang diatur dalam Pasal 18 UUHC kembali kepada pencipta setelah 25 (dua puluh lima) tahun hak cipta dikuasai oleh pemegang hak cipta. Notaris dapat dimintai pertanggunggugatan apabila ada kesalahan yang tidak sesuai dengan UUJN dan UUHC terhadap akta jual putus yang dibuatnya dan beresiko menimbulkan kerugian bagi para pihak. Dapat digugat dengan Pasal 1365 BW yaitu perbuatan melanggar hukum. ]]>
<![CDATA[Analisa Yuridis Tingginya Dispensasi Perkawinan di Kota Banjarmasin ]]>
<![CDATA[Muthia Septarina]]>;
<![CDATA[Munajah Munajah]]>;
<![CDATA[Nahdhah Nahdhah]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 16, No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31602/al-adl.v16i1.12948
<![CDATA[Di Indonesia pernikahan merupakan hak setiap warga Negara. Di dalam Pasal 28B ayat(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD-NRI) menjamin akan hal ini. Pasal tersebut berbunyi :”Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Aturan dasar tersebut diwujudkan dengan keberadaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP). Pada dasarnya, setiap orang berhak untuk melangsungkan pernikahan, termasuk orang yang masih terkategori anak. Akan tetapi dengan pertimbangan perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak, Pemerintah kemudian merevisi mengenai batasan usia kawin melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pria maupun wanita ditentukan usia minimal untuk menikah adalah 19 (sembilan belas) tahun. Apabila akan melangsungkan pernikahan di bawah usia tersebut, maka orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan. Pengadilan Agama memberikan izin kawin karena alasan mendesak. Pada kenyataannya permohonan dispensasi kawin ini angkanya cukup tinggi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yaitu penelitian yang akan mengkaji dari sisi perundang-undangan sekaligus dengan memperhatikan kenyataan yang terjadi di masyarakat dari tingginya angka dispensasi kawin. Hasil dari penelitian ini yaitu Faktor Penyebab Pengajuan Dispensasi Perkawinan di Kota Banjarmasin, yaitu : pertama, dampak dari ketentuan usia 19 tahun maka meningkatkan permohonan dispensasi nikan serta kekhawatiran orangtua terhadap pergaulan bebas. Kedua, Penerapan Ketentuan Dispensasi Perkawinan di Kota Banjarmasin untuk menolak atau mengabulkan dengan memperhatikan apakah calon suami sudah bekerja atau belum atau apakah calon istri masih sekolah ataukah tidak memperhatikan pula kepada alasan mendesak sebagaimana ketentuan di dalam PERMA.]]>
<![CDATA[Dialektika Hukum Kebebasan Mengeluarkan Pendapat: Kritik vs Hinaan ]]>
<![CDATA[Ramadhan Siddik Pane]]>;
<![CDATA[Khoiruddin Manahan Siregar]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 16, No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31602/al-adl.v16i1.10238
<![CDATA[Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menjawab pokok permasalahan tentang substansi dari hak kebebasan berpendapat yaitu kritik dan penghinaan. Pokok permasalahan dikecilkan menjadi dua rumusan masalah, yaitu tentang perbedaan mendasar yang membedakan unsur-unsur suatu kebebasan berpendapat menjadi suatu kritikan atau menjadi suatu penghinaan. Kemudian, bagaimana dialektika hukum progresif dan hukum positif tentang ketentuan norma hukum hak kebebasan berpendapat. Sehingga untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah tersebut, penelitian ini memanfaatkan metode penelitian hukum normatif dan dibingkai dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum didapatkan dari berbagai Undang-Undang yang relevan dan dari berbagai jurnal hukum dengan teknik studi dokumentasi dan interpretasi hukum. Sebagai kesimpulan dalam artikel ini dan merupakan jawaban atas rumusan masalah adalah pertama, unsur yang dominan membedakan antara kritik dan penghinaan adalah unsur fakta dan data serta unsur kesengajaan dengan secara langsung tertuju pada personal seseorang. Kedua, hukum progresif meninjau dari perspektif sosiologis menunjukkan bahwa hak kebebasan berpendapat adalah wadah untuk menyampaikan aspirasi dan keinginan rakyat yang tidak dapat ditampung oleh wakil rakyat secara komprehensif.]]>
<![CDATA[THE OFFENSE OF SHARING ELECTRONIC DOCUMENT DISSEMINATING ELECTRONIC DOCUMENTS CONTAINING DEFAMATORY INFORMATION ]]>
<![CDATA[Faisal Sadat Soaduon Harahap]]>;
<![CDATA[Dahris Siregar]]>;
<![CDATA[Khairun Na’im]]>;
<![CDATA[Karolina Sitepu]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 16, No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31602/al-adl.v16i2.13325
<![CDATA[The rapid development of information technology has raised concerns about cybercrime and mayantara crime, which has an impact on various aspects of life. Therefore, people who communicate on social networks must have good ethics and interact well with others because their mistakes can result in criminal sanctions. This research aims to understand criminal offenses, sanctions, and legal considerations in the dissemination of defamatory electronic documents and information. Normative juridical is used by the author in this research which means using court decisions as the basis for solving problems. Secondary data is obtained from primary data used in this research. Data for this research was collected through literature research. Qualitative data was used for analysis. Dissemination of electronic information containing defamation or Article 27 paragraph (3) of the Electronic Information and Transaction Law regulates defamation. Defamation of private electronic information is a violation of the law. In Decision No. 978/Pid.Sus/2018/PT. MDN of the Medan High Court, the judge decided that the perpetrator of the criminal offence of disseminating electronic documents and information containing insults and defamation fulfilled the requirements of Articles 45 and 27 of the Electronic Information and Transaction Law, both including paragraph (3). This research concludes that the judge has applied the provisions of the Electronic Information and Transaction Law. Future research should conduct field research related to this field.]]>
<![CDATA[LEGAL REVIEW OF LAND TENURE BY COMMUNITIES ON COASTAL AND COASTAL BOUNDARIES IN PALU CITY AND PARIGI MOUTONG REGENCY ]]>
<![CDATA[Manga Patila]]>;
<![CDATA[Dewi Kemala Sari]]>;
<![CDATA[Abraham Kekka]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 17, No 2 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31602/al-adl.v17i2.18934
<![CDATA[Land acquisition, especially in coastal border areas and coastal areas, has been largely dominated by traditional/customary communities who have lived and inhabited the area for a long time, so that the occupation of land by law for many years has become an assumption for the community as an effort to transfer property rights from the state to them. The formulation of the problem from this study is what is the status of land ownership controlled by the community on the coastal border and coastal areas.? and How to implement the granting of land rights on coastal borders and coastal areas in accordance with applicable laws and regulations. The purpose of this study is to find out the status of land ownership controlled by the community on the coastal and coastal borders. And the implementation of the granting of land rights on coastal borders and coastal areas. This research is empirical research, namely research obtained from experience, observations based on data in the field and information obtained from direct interviews with various sources. Ownership status for communities in coastal areas and coastal borders is a property right obtained from state land and has long been given to local, traditional and customary communities who have lived in the area for less than 20 years and have been making a living or carrying out activities around the coast for generations. The granting of rights to coastal areas is given with Land Rights in the form of Right to Use, namely land rights with a time limit to the community, the implementation of granting land rights in coastal areas and also coastal borders paying attention to the public interest, limited carrying capacity, sustainable development, ecosystem linkage, biodiversity and sustainability of environmental functions.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PENYIDIKAN TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI WILAYAH KABUPATEN TOJO UNA UNA ]]>
<![CDATA[Nurhayati Mardin]]>;
<![CDATA[Tuti Haryanti]]>;
<![CDATA[VIvi Nur Qalbi]]>;
<![CDATA[Adiguna Kharismawan]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 16, No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31602/al-adl.v16i2.14018
<![CDATA[Deforestation is a phenomenon that needs to be addressed seriously to preserve the environment. One of the causes of deforestation is illegal logging activities in forest areas. The purpose of this research is to examine the impact of illegal logging, analyze the law enforcement process against illegal logging perpetrators and analyse obstacles in the implementation of law enforcement against illegal logging in Tojo Una-Una Regency. The research method uses empirical juridical research by using a conceptual approach and a case approach. This research concludes that the investigation of the crime of illegal logging in the Tojo Una-Una Regency area is carried out by Investigators at the Tojo Una-Una Police Station and Civil Servant Investigators of the Sulawesi Regional Environmental and Forestry Law Enforcement and Security Centre and obstacles in the implementation of law enforcement come from technical obstacles such as the difficulty of the terrain that must be traversed to reach the forest area, lack of facilities and infrastructure and lack of personnel at Tojo Una-Una Police Station and investigators of the Sulawesi Regional Environmental and Forestry Law Enforcement and Security Centre to carry out law enforcement duties against illegal logging crimes, as well as obstacles originating from the rule of law or legal substance, especially after the enactment of the Job Creation law. ]]>
