cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Febi Dwi Widayanti
Contact Email
febidwi07@gmail.com
Phone
+6281334744616
Journal Mail Official
febidwi07@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Wisnuwardhana Malang Jl. Danau Sentani No. 99 Malang
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Likhitaprajna: Jurnal Ilmiah Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Wisnuwardhana Malang
Published by Universitas Wisnuwardhana Malang
ISSN : 14108771     EISSN : 25804812     DOI : 10.37303/likhitaprajna
Core Subject : Education,
Education Languange, Linguistic, Communication & Media Mathematics Other
Jurnal Likhitaprajna merupakan jurnal open access yang dipublikasikan dua kali setahun dan diterbitkan oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Wisnuwardhana Malan. Jurnal ini merupakan hasil penelitian atau kajian teori tentng pendidikan dan pembelajarannya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Pendidikan
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 15 No 1 (2013): April 2013" : 7 Documents clear
MENUMBUHKAN PROFESIONALISME GURU DALAM PEMBELAJARAN BERKELANJUTAN Azmi, Shofiyatul
Jurnal Likhitaprajna Vol 15 No 1 (2013): April 2013
Publisher : FKIP Universitas Wisnuwardhana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37303/likhitaprajna.v15i1.71

Abstract

Pembelajaran berkelanjutan bagi guru adalah usaha pengembangan profesionaldengan meningkatkan empat kompetensi (Kompetensi pedagogik, profesional,kepribadian, dan sosial). Upaya ini diperlukan untuk memantapkan formulasikompetensi, sehingga memiliki nilai-nilai yang lebih fungsional, sosial, maupunkepribadiannya sehingga akan menjadi guru yang bermartabat, disenangi siswanya,dan melakukan pembelajaran secara efektif. Pembelajaran berkelanjutan, merupakanlangkah pengembangan profesionalitas yang terus menerus harus dilakukan dinamis,dan meningkat, hal tersebut dilakukan oleh tiap guru. Kebijaksanaan Pemerintahuntuk mewadai pelaksanaan pembelajaran berkelanjutan terutama untuk guru-guruyang memiliki kompetensi di bawah standar adalah pengembangan keprofesianberkelanjutan (PKB) yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan guru untukmencapai standar kompetensi profesi dan/atau meningkatkan kompetensinya di atasstandar kompetensi profesinya yang sekaligus berimplikasi kepada perolehan angkakredit untuk kenaikan pangkat/jabatan fungsional guru. U n s u r PKB mencakup tigahal; yakni pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif.Kata Kunci : Profesionalisme, Guru, Pembelajaran, Berkelanjutan.
WEWENANG PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN POM DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEREDARAN OBAT DAN MAKANAN DI INDONESIA Bariyah, Khoirul
Jurnal Likhitaprajna Vol 15 No 1 (2013): April 2013
Publisher : FKIP Universitas Wisnuwardhana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37303/likhitaprajna.v15i1.72

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui wewenang Pegawai Negeri Sipil Badan POM dalam tindak pidana peredaran obat dan makanan guna memberantas tindak pidana peredaran obat dan makanan yang tidak sesuai dengan peraturan UU Kesehatan. Dengan berbagai teori Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan hukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.  Kata Kunci: Wewenang PNS Badan POM, Penyidikan
PROSPEK PEMBENTUKAN BADAN HUKUM PENDIDIKAN (BHP) DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENCAPAIAN TUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL Wahjuono, Tulus
Jurnal Likhitaprajna Vol 15 No 1 (2013): April 2013
Publisher : FKIP Universitas Wisnuwardhana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37303/likhitaprajna.v15i1.73

Abstract

Pendidikan adalah segala usaha yang ditujukan agar manusia dapat mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Proses tersebut merupakan kegiatan yang mulia dan selalu mengandung kebajikan, dan selalu berwatak netral Pembangunan di bidang pendidikan merupakan salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional. Pembangunan pendidikan sangat penting karena perannya yang signifikan dalam mencapai kemajuan di berbagai bidang kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya.  Pendidikan dapat digunakan sarana untuk membina jati diri bangsa dan identitas bansa Indonesia, memupuk karakter bangsa, dan memperkuat wawasan kebangsaan. Semua langkah tersebut ditujukan pada upaya penciptaan pendidikan dasar dan menengah yang bermutu yang dapat menuju pada aktualisiasi hakikat pendidikan. Pendidikan  bermutu akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila didukung komitmen yang tinggi dan perencanaan yang baik, dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.Kata Kunci:  pembentukan Badan Hukum Pendidikan, pengaruh, tujuan Pendidikan Nasional
EMPAT PILAR KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA SEBAGAI PANDUAN DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT ADIL MAKMUR BERDASARKAN PANCASILA Wiyono, Suko
Jurnal Likhitaprajna Vol 15 No 1 (2013): April 2013
Publisher : FKIP Universitas Wisnuwardhana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37303/likhitaprajna.v15i1.74

Abstract

Abstrak Kemajemukan  sosial  budaya  yang  dikristalisasikan  dalam  bentuk   nilai filsafat hidup bangsa (filsafat Pancasila) adalah merupakan jati diri nasional, jiwa bangsa, asas kerokhanian negara dan sumber cita nasional sekaligus identitas dan integritas nasional, serta diikat dalam satu ikatan Bhinneka Tunggal Ika dan rasa cinta tanah air bangsa dan negara.setelah reformasi, kian luas kita rasakan adanya semacam kegelisahan kolektif dalam kehidupan nasional kita. Kegelisahan itu berpangkal dari meluasnya keengganan kita sendiri untuk berbicara tentang Pancasila. Bahkan ada kesan, bahwa masyarakat terutama elit politiknya sungkan meskipun hanya sekedar menyebut Pancasila, karena kawatir kalau dianggap akan menghidupkan Orde Baru. Hal ini disebabkan adanya kekacauan epistemologis pada konteks politik, yang menyamakan nilai-nilai Pancasila dengan sesuatu kekuasaan, rezim atau suatu orde. Melalui empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang menjadi pisau analisis pada artikel ini diharapkan mampu menjawab tantangan di masa depan seperti globalisasi dan konsep masyarakat kontemporer yang kompleks demi mweujudkan masyarakat adil, makmur dan bermartabat sesuai dengan dasar negera Indonesia, Pancasila. Kata Kunci: Empat Pilar, Masyarakat Adil dan Makmur, Pancasila. 
PENGEMBANGAN KEMAMPUAN BERPIKIR MAHASISWA MELALUI PEMBELAJARAN MEMBACA TEKS ABSURD Werdiningsih, Endang
Jurnal Likhitaprajna Vol 15 No 1 (2013): April 2013
Publisher : FKIP Universitas Wisnuwardhana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37303/likhitaprajna.v15i1.75

Abstract

Kemampuan berpikir seseorang dapat dikembangkan dengan berbagai cara, salah satunya dengan membaca. Membaca sebagai suatu proses pengolahan bacaan secara kritis dan kreatif yang bertujuan untuk memberoleh pemahaman yang bersifat menyeluruh tentang isi bacaan. dengan demikian, pembaca akan menilai isi, fungsi, dampak, dan nilai yang terdapat dalam bacaan.sebagai landasan untuk berpikir dan bernalar. Membaca melibatkan proses psikologis, proses sensoris, proses perseptual, dan proses perkembangan. Pembelajaran membaca dengan beragam teks absurd dapat menambah pengetahuan dan wawasan mahasiswa sebagai sarana berpikir kritis dan kreatif untuk melakukan perenungan terhadap dirinya dan perbuatan yang telah dilakukan dalam rangka memperkuat nilai pribadi dan keyakinannya, mengganti pengalaman estetika yang sudah usang, menghindarkan diri dari kesulitan, ketakutan, kegalauan, dan lain-lain. hal itu sesuai dengan makna absurd dalam beragam teks., yakni teks yang berisi tentang kesia-siaan dan ketidakbermaknaan hidup.  Kata kunci: pembelajaran, membaca, teks absurd.
EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP MARAKNYA PELANGGARAN HUKUM PIDANA PADA MEDIA SOSIAL Pradjonggo, Tjandra Sridjaja
Jurnal Likhitaprajna Vol 15 No 1 (2013): April 2013
Publisher : FKIP Universitas Wisnuwardhana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37303/likhitaprajna.v15i1.76

Abstract

Perkembangan dunia maya pada saat ini memberikan warna tersendiri dalam dunia kehidupan sosial masyarakat, peranan yang dulu diambil oleh media cetak maupun media elektronik yang tidak berbasis internet sekarang sudah mulai berubah seiring perkembangan waktu, dimana masyarakat sudah mulai beralih mengunakan media sosial yang dianggap lebih efektif dalam pengunaannya, Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik di buat untuk melindungi masyarakat dalam dunia maya termasuk pada media sosial, efektifitas dari peraturan perundang-undangan tersebut seharusnya dapat dilihat nyata sehingga bisa menjadi jalan keluar jika terjadi tindakan yang diancam dengan pidana, penyelesaian kasus dengan peraturan perundang-undangan tersebut diharapkan seharusnya menjadi cara yang tepat untuk mengatasi permasalah di dunia maya. Kata Kunci: Efektifitas, Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Pelanggaran, Media Sosial
PERANAN DISKRESI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Yuhdi, Mohammad
Jurnal Likhitaprajna Vol 15 No 1 (2013): April 2013
Publisher : FKIP Universitas Wisnuwardhana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37303/likhitaprajna.v15i1.81

Abstract

Peraturan kebijaksanaan yang merupakan asas diskresi adalah peraturan umum yang dikeluarkan oleh instansi pemerintahan berkenaan dengan pelaksanaan wewenang pemerintahan terhadap warga negara atau terhadap instansi pemerintahan lainnya dan pembuatan peraturan tersebut tidak memiliki dasar yang tegas dalam UUD dan Undang-undang formal baik langsung maupun tidak langsung. Peraturan ini tidak didasarkan pada kewenangan pembuatan undang-undang, akan tetapi didasarkan pada wewenang pemerintahan suatu organ administrasi negara berkenaan dengan pelaksanaan kewenangannya. Artikel ini difokuskan pada 2 (dua) hal, yaitu: (1) Bagaimana pengertian dari asas diskresi dalam Hukum Tata Usaha Negara? (2) Bagaimana penggunaan asas diskresi dalam pembuatan keputusan tata usaha negara ? Asas diskresi bertolak dari kewajiban pemerintah dalam Welfare State di mana tugas pemerintah yang utama adalah memberikan pelayanan umum atau mengusahakan kesejahteraan bagi warga negara, di samping memberikan perlindungan bagi warga negara. Oleh karena tugas utama pemerintah dalam konsep Welfare State adalah memberikan pelayanan bagi warga negara, maka muncul prinsip “Pemerintah tidak boleh menolak untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan alasan tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya”. Namun dalam pelaksanaan asas diskresi tersebut harus dalam batas-batas yang diinginkan oleh hukum yang berlaku, yaitu: tidak boleh bertentangan dengan sistem hukum yang berlaku, dan hanya ditujukan untuk kepentingan umum.Kata kunci: Diskresi, Tindak Pemerintahan

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2013 2013


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 27 No 2 (2025): September 2025 Vol 27 No 1 (2025): April 2025 Vol 26 No 2 (2024): September 2024 Vol 26 No 1 (2024): April 2024 Vol 25 No 2 (2023): September 2023 Vol 25 No 1 (2023): April 2023 Vol 24 No 2 (2022): September 2022 Vol 24 No 1 (2022): April 2022 Vol 23 No 2 (2021): September 2021 Vol 23 No 1 (2021): April 2021 Vol 22 No 2 (2020): September 2020 Vol 22 No 1 (2020): April 2020 Vol 21 No 2 (2019): September 2019 Vol 21 No 1 (2019): April 2019 Vol 20 No 2 (2018): September 2018 Vol 20 No 1 (2018): April 2018 Vol 19 No 2 (2017): September 2017 Vol 19 No 1 (2017): April 2017 Vol 18 No 2 (2016): September 2016 Vol 18 No 1 (2016): April 2016 Vol 17 No 2 (2015): September 2015 Vol 17 No 1 (2015): April 2015 Vol 16 No 2 (2014): September 2014 Vol 15 No 1 (2013): April 2013 Vol 13 No 2 (2009): September 2009 More Issue