Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi
Jurnal Ilmu Administrasi (JIA) is a scientific journal particularly focuses on the main problems in the development of the sciences of public administration and business administration areas as follows Development Administration, Economic Development, Public Policy, Development Planning, Public Sector Finance, Service Management, Public Organization, Human Resource Development, Decentralization and Regional Autonomy, Leadership, Public Sector Innovation, E-Government, Management and Business Policy, E-Commerce, Marketing Management, Budget Management, State Company Management.
Articles
884 Documents
ANALISIS BEBAN KERJA DAN ARAH PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (STUDI PADA TIGA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS)
Zulpikar Zulpikar
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 6, No 2 (2009): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31113/jia.v6i2.354
The work load by definition is a scope of work to do and to be a responsibility of the assigned position and or a unit of organization. If the scope of organization is determined as in the work responsibility, the effective, efficient, rational, and proportional organization will be realized. The object of the study is the work load including the subject of structural officer of echelon IV in Public Assistant of Local Secretariat, the Civil Registry Office, Board of Regional Development Planningof Musi Rawas Regency. Referring to the finding, the job/work description should be clearly and specifically stated based on their own authority and responsibility (Public Assistant of Local Secretariat, the Civil Registry Office, Board of Regional Development Planning), the system of work relation and work procedure through making Standard Operating Procedure (SOP) and the fulfillment of Employee’s needaccording to the work load referred to requirement of work competence.
PERENCANAAN STRATEGI DALAM PELAKSANAAN PENGALIHAN KEWENANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) MENJADI PAJAK DAERAH DI KABUPATEN BANGKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG1
Ramzi Ramzi
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 10, No 1 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31113/jia.v10i1.247
on the text with the aim of achieving Syar'iah goodnes together and preserve the environment, the Qur'an gave spiritual information to people to be friendly to the earth, because the earth is a survival of humans and other living things, so in thiscase the law enforcement administration officials should be able to understand and apply these guidelines as a basis for environmental jurisprudence in law enforcement with the use of the instruments of administrative law, article writing isdone by using a normative-descriptive-analytical, and aimed to determine the guidelines for environmental jurisprudence in the perspective of law enforcement models using instruments
HUBUNGAN KUALITAS PELAYANAN PEMBUATAN KARTU KUNING DENGAN KEPUASAN PENCARI KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA KOTA BANDUNG
Rini Anggraeni Anggraeni
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 11, No 3 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31113/jia.v11i3.67
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kualitas pelayanan pembuatan kartu kuning dengan kepuasan pencari kerja di Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian eksplanasi. Dari hasil perhitungan dengan menggunakan Statistik Product Moment menunjukan ada hubungan yang kuat antara kualitas pelayanan pembuatan kartu kuning dengan kepuasan pencari kerja di Kota Bandung. Selanjutnya dari hasil uji koefisien determinasi menunjukan kualitas pelayanan pembuatan kartu kuning memberikan kontribusi terhadap kepuasan pencari kerja di Kota Bandung. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut: Ditinjau dari bukti langsung menunjukkan persepsi responden bahwa ruang pelayanan cukup bersih dan tertata rapih, namun demikian dilihat dari luas ruangan pelayanan masih belum memadai i. Ditinjau dari daya tanggap menunjukkan bahwa petugas kurang siap membantu pencari kerja, apabila mendapat masalah dalam proses pelayanan pembuatan kartu kuning. Ditinjau dari jaminan menunjukkan bahwa petugas kurang memberikan kesan yang baik kepada pencari kerja dalam proses pelayanan pembuatan kartu kuning. Petugas masih kurang memenuhi kebutuhan pencari kerja dalam proses pelayanan pembuatan kartu kuning. Hal ini dilihat dari petugas dalam menyelesaikan pelayanan tidak tepat waktu sesuai yang dijanjikan. Petugas belum mampu memenuhi keinginan pencari kerja dalam proses pelayanan pembuatan kartu kuning. Hal ini diindikasikan petugas kurang memberikan perhatian secara individual kepada pencari kerja. Petugas belum mampu memenuhi harapan pencari kerja dalam proses pelayanan pembuatan kartu kuning. Hal ini diindikasi bahwa sistem pelayanan kurang wajar dan menyulitkan pencari kerja dalam pelayanan pembuatan kartu kuning.Berdasarkan hasil penelitian penulis memberikan saran sebagai berikut: Perlu penataan sarana dan prasarana proses pelayanan agar dapat memberikan rasa nyaman kepada pencari kerja untuk pembuatan kartu kuning dengan menambahkan fasilitas ruang tunggu yang nyaman, untuk mengatasi rasa jenuh dalam menunggu antrian. Pimpinan perlu mengadakan pendidikan dan pelatihan ataupun bentuk kursus lainnya yang berkaitan dengan pelayanan, secara terprogram dan berkelanjutan. Perlu melakukan perbaikan atas kekurangan pelayanan pencari kerja, antara lain menyediakan kotak saran dan kritik atas pelayanan yang diberikan kepada pencari kerja. Pimpinan peru melakukan evaluasi atas pelaksanaan pelayanan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam perbaikan pelayanan di masa mendatang. Perlu pembinaan dan bimbingan kepada para pegawai secara intesif untuk menciptakan perubahan sikap dan meningkatkan rasa tanggung jawab mereka terhadap tugas yang diembannya.
EMPOWERING COMMUNITY THROUGH DIRECT ELECTION
Awang Anwaruddin1
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 2, No 4 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31113/jia.v2i4.483
Era baru pemilihan kepala daerah (pilkada) di Indonesia telah dimulai awal Juni 2005 lalu di Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Melalui pilkada ini masyarakat setempat secara langsung dapat memilih calon pemimpin mereka. Sampai akhir tahun 2005, pemerintah merencanakan untuk menyelenggarakan 225 pilkada serupa untuk memilih 10 gubernur, dan 215 bupati dan walikota, atau 450 pilkada selama dua tahun di seluruh negeri.Masih terlalu awal untuk mengatakan bahwa keberhasilan pilkada langsung di Kutai Kertanagara akan diikuti oleh daerah-daerah lain. Kita tahu, bervariasinya karakteristik antar daerah di Indonesia dapat berdampak pada perbedaan etnik dan budaya masyarakatnya. Konflik terbuka di antara pendukung para kontestan di suatu daerah penyelenggara pilkada karena alas an tertentu mungkin tidak akan terjadi di daerah lain. Namun demikian, ketimpangan electoral semacam itu diharapkan tidak akan mengurangi nilai-nilai demokratis di balik pilkada langsung. Di antara yang sangat berharga adalah kebebasan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat untuk memilih sendiri pemimpin daerah secara langsung. Kebebasan semacam ini merupakan pintu gerbang menuju keharmonisan kehidupan berbangsa dan bernegara, yang menjadi dambaan kita semua.
REVITALISASI KURIKULUM ADMINISTRASI PUBLIK DI ABAD 21
Hendrikus Triwibawanto Gedeona
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 6, No 3 (2009): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31113/jia.v6i3.370
Activity of curriculum renewal of Public Administration has ought to became matter that is inseparable in our life dynamics as a institution of education. It was caused by dynamic its environment change: local, regional, national and also global related to locus and focus of Public Administration. Departement of Public Administration not show interest them the same by effort will in realize to decrease quality from Departement of Public Administration, also disband its institution by itself. In consequence, face dynamics of environment change, society change, andparadigma shift of Public Administration that walk so quick, has became policy options that sine qua non for us for continuously conduct renewal to which we all majors curriculum pride upon. Until from time to time aspect of scientific and pracktical was from our Public Administration always up to date and can answer demand of environment change, even more than that can determine environment change itself.
ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT GOVERNMENT) DI PROVINSI JAWA BARAT
Yuli Hapiah
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 8, No 1 (2011): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31113/jia.v8i1.272
One of the current important topic to be dissect in the regional governing is the management of government's goods and services. This topic considered to be strategic and important in the effort of creating a good governance in the regionalgovernment. The strategic value lie in the creation of an efficient and effective goods and services, while the importance related to the effort on reducing corruption, collusion and nepotism and the creation of a good public accountability. Considering the importance of this topic for the regional government, the author compelled to analyse this subject, especially the ones related to the implementation of e-procurement policy by West Java Province's Communication and Informatics Agency
PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN TERHADAP KINERJA MANAJERIAL MELALUI KEPUASAN KERJA, KOMITMEN TUJUAN ANGGARAN, JOB RELEVANT INFORMATION
Carmila Manica Manica;
Rahmawati Hanny
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 13, No 1 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31113/jia.v13i1.73
Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh partisipasi dalam penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial baik secara langsung maupun melalui kepuasan kerja, komitmen tujuan anggaran dan job relevant information sebagai variabel intervening. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari pendapat atau persepsi manajer/kabag setingkat manajer yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran yang mengisi dan mengembalikan daftar kuesioner kepada peneliti. Data dikumpulkan dengan contact person. Dari 300 kuesioner yang didistribusikan kepada manajer/kepala bagian setingkat manajer pada perusahaan farmasi yang terdaftar di Indonesia, sebanyak 154 (51,33%) kuesioner yang kembali kemudian dianalisis dengan teknik multivariate SEM yang dibantu program SPSS 20 dengan AMOS 20. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja manajerial, kepuasan kerja, komitmen tujuan anggaran dan job relevant information. Kepuasan kerja berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja manajerial. Komitmen tujuan anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja manajerial. Job relevant information berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja manajerial. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kepuasan kerja, komitmen tujuan anggaran dan job relevant information berpengaruh terhadap hubungan antara partisipasi anggaran dan kinerja manajerial
PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT MELALUI LAYANAN ASPIRASI MASYARAKAT DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MAGELANG
Yeni Denisa Lestari;
Joko Tri Nugraha;
Nike Mutiara Fauziah
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 16, No 2 (2019): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31113/jia.v16i2.230
Indonesia merupakan salah satu negara yang telah menerapkan e- Government melalui adanya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e- Government. Dalam rangka penerapan e-Government, Pemerintah Kabupaten Magelang menyediakan sebuah layanan sebagai sarana untuk menampung aspirasi masyarakat Kabupaten Magelang seperti pertanyaan, pengaduan dan tuntutan masyarakat, yaitu Layanan Aspirasi Masyarakat. Layanan Aspirasi Masyarakat ini belum tersosialisasikan secara merata dan berkelanjutan, sehingga aspirasi yang masuk masih rendah. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengembangan e-Government melalui Layanan Aspirasi Masyarakat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian dilakukan dengan mewawancarai 3 (tiga) pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang sebagai pengelola Layanan Aspirasi Masyarakat dan 5 (lima) Masyarakat Kabupaten Magelang sebagai pengguna Layanan Aspirasi Masyarakat. Teknik analisis yang digunakan adalah menggunakan teknik analisis studi kasus dari Robert K Yin. Hasil penelitian menunjukan bahwa keterbatasan anggaran, keterbatasan infrastruktur teknologi dan keterbataan sumber daya manusia sebagai pengelola menyebabkan tidak terlaksananya sosialisasi secara merata dan berkelanjutan.
HUBUNGAN PENGEMBANGAN PEGAWAI DENGAN EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI DI KANTOR KECAMATAN BARUMUN KABUPATEN TAPANULI SELATAN
Mhd. Faisal Amrin Siregar
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 4, No 4 (2007): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31113/jia.v4i4.387
Sub-district represents the front-line government agent in delivering public services to citizens. Considering this strategic function, personnel work effectiveness is definitely required. Evidence shows that personnel work effectiveness has yet to improve. Based upon existing phenomena, personnel development through trainings and job promotion significantly correlates with personnel work performance.
PENGARUH BUDAYA BIROKRASI “ewuh-pakewuh” TERHADAP EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
Harry Indradjit Soeharjono
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 8, No 3 (2011): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31113/jia.v8i3.288
Within bureaucratic environment in Indonesia, “ewuh-pakewuh”- a manner steming from Javanese culture with themeaning 'to respect superiors or seniors more than necessary', still sticks to the bureaucrats in a certain situation, especially internal auditors when facing their superiors or top managers.The bureaucratic culture “ewuh-pakewuh” basically could make superiors or top managers out of control of their subordinates or internal auditors because they are reluctant to provide information or inputs needed by their superiors or top managers. Early warning system in this context obviously comes to a failure. On the contrary, the absence or weak control from subordinates or internal auditors results in the way the superiors or top management feel absolutely confident that their instructions should be complied whether it is going right or not, which refers to “the king can do no wrong”. In such situation, internal control system as a part of bureaucratic system to safeguard good governance within goverment institutions tends to be ineffective In fact, internal control system could not prevent fraud being done by some bureaucrats which ultimately come to corruption crime.