Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi
Jurnal Ilmu Administrasi (JIA) is a scientific journal particularly focuses on the main problems in the development of the sciences of public administration and business administration areas as follows Development Administration, Economic Development, Public Policy, Development Planning, Public Sector Finance, Service Management, Public Organization, Human Resource Development, Decentralization and Regional Autonomy, Leadership, Public Sector Innovation, E-Government, Management and Business Policy, E-Commerce, Marketing Management, Budget Management, State Company Management.
Articles
884 Documents
IMPLIKASI KEBIJAKAN KELEMBAGAAN TERHADAP APARATUR & PELAYANAN PUBLIK
Deddy Mulyadi
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 13, No 3 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31113/jia.v13i3.105
Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah Indonesia memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di daerah dengan tujuan untuk mendorong percepatan pembangunan. Penyelenggaraan pemerintah daerah memerlukan perangkat daerah yang mampu melaksanakan tugasnya secara optimal.Oleh karenanya kebijakan kelembagaan yang berkaitan dengan perangkat daerah sangat penting dalam menjalankan fungsi pemerintah daerah guna mengimplementasikan pelayanan publik di daerah.Kajian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif mengenai kebijakan kelembagaan dan dampaknya terhadap pelayanan publik.Kajian ini menggunakan metode socio legal research dengan mengkaji hukum/peraturan penundang-undangan.Data diperoleh melalui studi pustaka terhadapperaturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah di bidang kewenangan pemerintahan daerah, dan kelembagaan perangkat daerah, serta berbagai hasil penelitian yang relevan dan berbagai literatur-literatur lainnya yang terkait dengan kelembagaan dan pelayanan publik.Hasil kajian menunjukkan bahwa perlu dilakukan perubahan kelembagaan organisasi agar lebih tanggap terhadap kebutuhanperubahan lingkungan, baik internal maupn eksternal. Saran hasil kajian mencakup sosialisasi dan teknis implementasi PP tentang perangkat daerah, pembentukan perda tentang Perangkat Daerah, pemberian fasilitasi dan dukungan teknis kepada pemerintah daerah dalam penyusunan Perda Perangkat daerah, fasilitasi kerjasama dengan perguruan tinggi yang berkompeten atau Lembaga Administrasi Negara, Kemendagri, Kemenpan & RB.
PENGARUH BUDAYA ORGANISASI DAN STRATEGI IMPLEMENTASI TERHADAP KEBERHASILAN MANAJEMEN PENGETAHUAN DI PT TELKOM
Sutarman Sutarman
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 4, No 2 (2007): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31113/jia.v4i2.403
Knowledge Management Systems are expanding across all types of organizations worldwide. The competitive benefits of KM efforts have been demonstrated in industries, governments and in the academic worlds. However, recent global analyses of such implementations highlight the fact that not all of them are successful. The main barriers relate to organizational culture and theimportance of the implementation strategy. The purpose of this research is to explore relationships between the successful implementation of knowledge management and specific organizational cultural orientations and implementationstrategy. Organizational culture is assessed through organizational trust and organizational solidarity variables, in addition, through collecting and connecting strategy. Depending on the degree of integration of these two cultural and strategy factors determination, we demonstrated that specific KM are more or less likely to succeed. The research findings were accomplished through a validated questionnaire distributed within PT Telkom and their units. Though limited in terms of variable, this study has the potential to assist other researchers in refining and modifying such approaches to maximize knowledge in this field.
KONSEP DAN MEKANISME PENGAWASAN TERHADAP PERATURAN DAERAH DIHUBUNGKAN DENGAN HAKIKAT OTONOMI DAERAH
Achmad Sodik Sudrajat
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 7, No 3 (2010): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31113/jia.v7i3.304
Surveillance has become an important part of the administration and bureaucracy’s performance which its relation cannot be separated with the public administration management system in the local area. One of the surveillance forms should be doneto the law products that were issued by the local government, particularly Local Regulations (Peraturan Daerah/PERDA). At the moment, the surveillance that could be done to PERDA is through the test performed by the Supreme Court (MA).PERDA that had been appointed should be submitted to the government, through an Academic Text in every PERDA formation. These three concepts are used as the surveillance tools to the local law product (PERDA).
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK PBB P2 DI KOTA TEBING TINGGI PROVINSI SUMATERA UTARA
Tara Bunga Simanungkalit
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 14, No 2 (2017): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31113/jia.v14i2.118
Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu hal penting yang harus diperhatikan dalam upaya pengoptimalan penerimaan pajak. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti kondisi sistem administrasi perpajakan, pelayanan pada wajib pajak, tarif pajak, pemeriksaan pajak, penegakan hukum pajak dan pengetahuan pajak. Penulis melakukan pengujian apakah faktor-faktor tersebut memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P2) di Kecamatan Bajenis. Tujuan Penelitian ini untuk menemukan alternatif solusi atas belum tercapainya target PBB P2 di Kecamatan Bajenis sejak tahun 2013-2015. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi berapa besar keterkaitan faktor-faktor tersebut terhadap kepatuhan wajib Pajak PBB P2 di Kecamatan Bajenis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif analisis faktor. Hasil penelitian menunjukkan enam komponen tersebut memiliki korelasi yang kuat terhadap kepatuhan wajib pajak PBB P2. Ditemui beberapa hambatan dalam kepatuhan wajib pajak seperti: belum adanya Standar operasional prosedur (SOP) dan Standar pelayanan minimal (SPM), minimnya pengetahuan wajib pajak, minimnya pemeriksaan terhadap wajib pajak tidak patuh, dan penegakan hukum pajak yang belum mampu menyentuh wajib pajak tidak patuh secara merata.
BENCHMARKING FOR BEST PRACTICES UNTUK MENINGKATKAN KINERJA ORGANISASI SEKTOR PUBLIK: SEBAGAI ALTERNATIF TRADISI ‘KUNJUNGAN’ PEJABAT LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF
Yuyu Komariyah1
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 3, No 4 (2006): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31113/jia.v3i4.419
Visiting developed Kota/Kabupaten in Indonesia by DPR/DPRD members as well as by government officers has been an increasing trend. On one hand, it shows a positive side that the fast and successful development in some regions have attracted other regions to know more. However, this visit will remain only as a visit with nothing else than spending the public money without any real benefit for the sake of good governance. Therefore, in this article benchmarking for best practices which has been popular in particularly private sectors around the world and gaining more popularity in public sector is discussed as an alternative to a mere visit in order to achieve superior performance of public sector institutions.
KONTRIBUSI TRAIT KEPRIBADIAN TERHADAP KETERIKATAN KERJA PEGAWAI (Studi pada Pelaksana di Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur Direktorat Jenderal Pajak)
Ariyani, Emma Dwi
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 10, No 2 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31113/jia.v10i2.154
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan utama untuk menelaah konstribusi dari trait kepribadian, yaituExtraversion, Agreeableness, Conscientiousness, Neuroticism, dan Openness to experience terhadap keterikatan kerjapegawai. Partisipan penelitian ini berjumlah 55 pegawai Pelaksana di Direktorat Kepatuhan Internal dan TransformasiSumber Daya Aparatur Direktorat Jenderal Pajak. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah 10-item BigFive Inventory (BFI-10) yang dikembangkan oleh Rammstedt & John (2007), dan WIFI Model yang dikembangkan olehSarah Cook (2007). Analisis data dilakukan dengan prosedur regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secaraindependen Conscientiousness dan Neuroticism memberikan kontribusi langsung yang signifikan terhadap keterikatankerja pegawai. Sedangkan Extraversion, Agreeableness dan Openness to experience terbukti tidak memberikankontribusi langsung yang signifikan terhadap keterikatan kerja pegawai. Disimpulkan bahwa untuk lingkungan dimanapenelitian ini diadakan, faktor individual khususnya trait kepribadian tidak memegang peranan yang dominan dalammenentukan keterikatan kerja pegawai.
ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH
T, Faisal T
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 10, No 3 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31113/jia.v10i3.14
Otonomi daerah di Indonesia saat ini didasarkan pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah yang menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, dengan kewenanganmasing-masing pemerintahan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian UrusanPemerintahan Antara Pemerintah dengan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Namun demikiandalam implementasi kebijakan otonomi daerah tersebut masih belum mampu mencapai sasaran dan tujuan yangdiharapkan, oleh karena itu dalam artikel ini akan menyoroti faktor-faktor keberhasilan implementasi kebijakan publikditinjau dari sudut pandang teoritis, praktis dan pengalaman penulis sebagai bagian dari implementor kebijakan publikdengan harapan dapat memberikan solusi terbaik dalam implementasi kebijakan otonomi daerah di Indonesia.
REFORMASI BIROKRASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN KTP DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT
Mukti Ali Brutu
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 7, No 3 (2010): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31113/jia.v7i3.316
ID card, within public administration context, has a lot of functions such as for applying for a job, proposing a loan to a bank, getting licenses, participating in a local vote, and so on. It has become a common administrative requirement for the people to obtain their civic rights. Of course, local government has the responsibility to provide ID card service for the people. Furthermore, the service delivery should always be improved to reach a state of demographic administrative order. In fact, a number of cases show that ID card service quality is still low, including that of Pakpak Bharat district. This article tries to provide recommendations for solving the problem.
Alternatif Kebijakan Public Service Reform dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
Dawud, Joni
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 1, No 1 (2004): Jurnal Ilmu Administrasi STIA LAN Bandung
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31113/jia.v1i1.188
The improvement of public service quality has turned out to be the main objectives in the public sector reform. The policy target is to promote the non-government sectors, namely, the private sector and society to increase its participation in providing public service. In addition, the internal policy needs to be reformulated, concerning both the system and the personnel implementing the system.Â
KONTESTASI OTONOMI DAERAH DAN DEMOKRASI DI DAERAH
Aritonang, Dinoroy Marganda
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 11, No 1 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31113/jia.v11i1.25
Demokrasi selalu menjadi isu kajian yang menarik dalam bidang politik. Demokrasi seperti sudah menjadi konsepkunci dan utama jika berbicara mengenai praktik dan budaya politik. Selain itu, demokrasi dianggap sebagai salah satulandasan penting bagi lahirnya banyak konsep-konsep lain dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya termasuk dalamprospek penyelenggaraan pemerintahan. Demokrasi telah menjadi landasan untuk diterapkannya desentralisasi ataupenyerahan sebagian kekuasaan pengelolaan pemerintahan kepada daerah otonom. Daerah didorong untuk menjadi lebihmandiri dan sejahtera. Kewenangan untuk mengurus rumah tangga dan pemerintahan daerah secara luas diberikankepada pemerintah daerah. Artinya pemerintah daerah mempunyai kewenangan penuh dan luas untuk membawakesejahteraan bagi masyarakat di daerah. Selain itu, dikaitkan dengan demokrasi maka desentralisasi menjadi saranapenting dan signifikan bagi masyarakat di daerah untuk terjun dalam pendidikan politik secara langsung atas prakarsadan kehendak masyarakat itu sendiri. Partisipasi yang dapat dibangun dalam demokrasi di tingkat daerah dapat menjadilebih aktif dan intensif, baik dalam pengawasan terhadap pemerintah daerah, penyusunan kebijakan di daerah, danpemilihan tokoh politik untuk memimpin daerah sebagai kepala daerah.