Articles
432 Documents
<![CDATA[Makna Ngruwat Manten sebagai Tolak Bala’ di Dusun Mendono Kelurahan Temu Bojonegoro dalam Upacara Pernikahan Perspektif Maqashid Syari’ah Jasser Auda ]]>
<![CDATA[Muaffiroh, Faridatul]]>
<![CDATA[ Sakina: Journal of Family Studies Vol 5 No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Ngruwat Manten sebagai ciri khas masyarakat yang diyakini masyarakat sebagai tolak bala’ dalam upacara pernikahan. Penyajian sesajen yang diletakkan ditempat tertentu menambah nilai kesakralan sebuah pernikahan. Dipandang sebagai kebudayaan wujud dari totalitas manusia dalam kehidupan supaya tidak melanggar pantangan, terhindar dari bala’, dan sesuai dengan nilai moral kebaikan. Menjadi bagian dari praktik keagamaan dan bentuk keshalihan masyarakat. Hakikat makna ngruwat manten adalah mencari keselamatan, rasa syukur, penghormatan kepada leluhur, dan kesejahteraan yang bersifat sosial-komunalistik. Peneltitian ini bertujuan memberikan konstribusi dalam pengembangan dan pemikiran keilmuan dalam mengali hukum Islam terhadap pandangan masyarakat dilihat dari aspek sejarah, sitem nilai, kontekstualisasi simbol yang terdapat pada makna ngruwat manten melalui perspektif Maqashid Syari’ah Jasser Auda. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif fenomenologis dan analisis mengunakan perspektif Maqashid Syari’ah Jasser Auda. Dalam penelitian ini mengunakan sumber data primer, sekunder dan tersier. Sedangkan pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian peneliti menunjukkan faktor yang melatarbelakangi kebiasaan tetap eksis dimasyarakat adalah wujud ritual dari doa, tradisi, adat istiadat sebagai warisan nenek moyang, mitos, interaksi diri dan juga dipengaruhi oleh idiologi organisasi agama. Sehingga menjadi praktik keagamaan yang sinkretis sebagai hasil dari teologi-kompromistik yang dipelopori oleh Sunan Kalijaga.]]>
<![CDATA[‘Urf Terhadap Tradisi Barodak Rapancar Sebelum Pernikahan ]]>
<![CDATA[Patau, Qalbi Triudayani L.]]>
<![CDATA[ Sakina: Journal of Family Studies Vol 5 No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tulisan ini berisi tentang tradisi barodak rapancar, dimana dikaji berdasarkan‘Urf. Dalam penelitian ini mengangkat objek tentang budaya pernikahan masyarakat suku samawa dimana masyarakat yang ingin melangsungkan pernikahan diwajibkan untuk melaksanakan barodak rapancar. Barodak rapancar sendiri merupakan hal yang sakral sebelum diberlangsungkan pernikahan karena tujuannya untuk membersihkan kulit calon pengantin dan menghilangkan segala macam bentuk dosa. ‘Urf kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan atau perbuatan yang berlaku bagi semua orang di daerah tertentu bukan hanya untuk individu tetapi bagi kelompok masyarakat. Berbagai macam ‘Urf berdasarkan keabsahaannya yaitu Al-‘Urf al-Sahih dan Al-‘Urf al-Fasid. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik pernikahan dan analisis ‘Urf nya. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam praktik barodak rapancar terdapat dua kali penyelenggaraannya yaitu yang pertama barodak rapancar beserame mesa (individu) dan yang kedua barodak rapancar ramurin (bersama-sama). Upacara adat Barodak Rapancar di desa Poto secara resmi dilaksanakan pada siang hari sebelum akad dilaksanakan dirumah mempelai wanita. Jika di tinjau dari ‘Urfnya sendiri barodak rapancar memiliki dua hukum yaitu dalam teknis pelaksanaanya atau praktikya termasuk kedalam ‘Urf al- Shahih tidak ada yang bertentangan dengan hukum islam namun dalam hal meyakini jika tidak melaksanakannya akan menimbulkan musibah atau bala’ maka hukumnya ‘Urf al-Fasid bertentangan dengan hukum Islam.]]>
<![CDATA[The Judges’ View at Mojokerto Religious Court on Polygamous Marriage’s Averment Perspective of Al-Ghazali’s Maslahat ]]>
<![CDATA[Fibali, Arini Alghina]]>
<![CDATA[ Sakina: Journal of Family Studies Vol 5 No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Islam does not prohibit a husband to have more than 1 wife, according to the word of Allah An-Nisa verse 3. Certainly, doing polygamy must use the procedures and conditions mentioned in law of concerning Marriage. The submission of Averment of polygamous marriage was declared not accepted if you do with unregistered married way. This research aims to know the views of the Mojokerto Religious Court judges on the Averment of polygamous marriage. From their opinions we will see with the Perspective Of Al-Ghazali‟s Maslahat. The type of this research is empirical research with a qualitative approach, then analized with perspective of Al-Ghazali‟s Maslahat. This study's results are the averment of polygamous marriage in this court is declared not accepted accordance with Supreme Court Circular No. 3 of 2018. So in order for unregistered polygamous marriage be recognized by state, it must be remarried to protect material rights of wife. In contrast to child resulting, that is still protected by the Constitutional Court decision No.46 of 2010. If the judges don‟t grant case Averment of polygamous marriage, this is when reviewed using Al-Ghazali‟s maslahat‟s theory. It‟s accordance with fiqh‟s rules because averment of polygamous marriage has more mafsadat than benefit.]]>
<![CDATA[Ihya’ Al-Mawat Perspektif Hanafiyyah dan Syafi’iyyah (Studi Komparatif) ]]>
<![CDATA[Djufri, Muhammad Irfan]]>
<![CDATA[ Sakina: Journal of Family Studies Vol 5 No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Terdapat banyak permasalahan terkait hak-hak tanah. Hak yang berkaitan dengan tanah merupakan hak yang sangat krusial, salah satunya terkait hak tanah atau lahan yang mati/terlantar. Pembahasan konsep Ihyâ' al-mawât dinilai penting agar mengetahui bagaimana kondisi suatu tanah dapat disebut terlantar/mati dan syarat serta tata cara menjadikan tanah atau lahan tersebut menjadi lahan produktif. Ihyâ' al-mawât meliputi hukum agraria dan kepemilikan dalam Islam. Mazhab Hanafi dan Syafi’i memiliki persamaan dan perbedaan terkait konsep Ihyâ' al-mawât. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui konsep Ihyâ' al-mawât dari perspektif madzhab Hanafi dan Syafi’i. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian normatif (library research), menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum dalam penelitian ini ada dua yakni bahan hukum primer dan sekunder. Tahap-tahap analisis data yang digunakan yakni editing, klasifikasi, analyzing, dan kesimpulan. Menggunakan metode muqâranah al-madzâhib, maka ditemukan persamaan dan perbedaan masing-masing konsep ihyâ' al-mawât dari kedua mazhab. Hasil penelitian yang ditemukan dalam penelitian ini yakni (1) tata cara dan prosedur ihya’ al-mawat menurut mazhab Hanafi yakni salah satunya dengan cara mendirikan bangunan di atas lahan mati serta adanya izin dan rekomendasi pemerintah, adapun mazhab Syafi’i berpendapat bahwa ihya’ al-mawat yakni menghidupkan lahan yang tidak dihuni oleh seseorang dan bisa dimiliki tanpa adanya pemerintah, serta (2) persamaan kedua mazhab terkait konsep ihya’ al-mawat yakni kedua mazhab sepakat lahan mati yang dihidupkan tidak termasuk lahan harîm.]]>
<![CDATA[Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Dalam Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga Perspektif Hak Asasi Manusia ]]>
<![CDATA[Nawawi, Ahmad]]>
<![CDATA[ Sakina: Journal of Family Studies Vol 5 No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga adalah RUU yang masuk kedalam program legislasi nasional periode 2020-2024. RUU ini merupakan RUU yang menarik perhatian publik pada tahun 2020 karena dianggap terdapat pasal-pasal kontroversial seperti yang terdapat pasal 25 RUU Ketahanan Keluarga yang dianggap “merumahkan” kembali perempuan dengan peraturan mengenai kewajiban suami dan istri yang berbeda-beda pasal tersebut tentunya bertentangan dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa kedudukan serta hak dan kewajiban suami dan istri dalam keluarga adalah sama. Berdasarkan hal tersebut Poin-poin penting dalam artikel ini yaitu bagaimana perlindungan perempuan dalam RUU ketahanan keluarga dan bagaimana perlindungan anak dalam RUU Ketahanan Keluarga. Jenis penelitian pada artikel ini yaitu yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif-deskriptif dan pengumpulan data melalui dokumen dan kepustakaan. Hasil yang didapat dari penelitian ini antara lain, kewajiban dan hak istri yang bertentangan dengan HAM, hak cuti melahirkan yang menimbulkan diskriminasi, tidak adanya hak cuti bagi suami, hak memilih bagi anak korban perceraian yang dihapuskan, hak anak korban perceraian dan hak anak yatim piatu yang belum lengkap, serta peraturan penjualan ovum dan surogasi yang patut dipertahankan, pasal pendidikan dan pengasuhan anak yang dapat dipertahankan, dan pengasuhan alternatif yang sangat diperlukan.]]>
<![CDATA[Penalties for Unregistered Marriage and Polygamy in Indonesia, Pakistan and Tunisia ]]>
<![CDATA[Fidiani, Faida]]>
<![CDATA[ Sakina: Journal of Family Studies Vol 5 No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Indonesia, Pakistan and Tunisia are countries with a majority Muslim population. These three countries have different regulations regarding unregistered marriages and sanctions for violating these regulations. In order to know the regulations and sanctions between the three countries, a comparison was made between Indonesia, Pakistan and Tunisia. So, aims of this research is analyze about comparison and implementation of penalties in Indonesia, Pakistan and Tunisia. This research is a type of normative research or library research and use comparative approach. The results of this research are penalty in Indonesia is a fine if does not inform the will of marriage to the PPN and for polygamy is allowed for certain reasons and certain conditions. In Pakistan fines or imprisonment or both if the marriage is not done in front of a registrar and do polygamy without wife’s approval and ask the Arbitration Council for permission. In Tunisia the penalty of imprisonment applied if marriage without 2 witnesses or 2 witnesses and a registrar, and if do polygamy will be subject to penalties in the form of fine and imprisonment.]]>
<![CDATA[The Role of Sakinah Family Service Center (Pusaka Sakinah) to a Harmony Inside of Family During Pandemic Period on The Perspective of Maslahah Mursalah ]]>
<![CDATA[Nabila, Farhanah Az Zahrowani]]>
<![CDATA[ Sakina: Journal of Family Studies Vol 5 No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pusaka Sakinah is a new program created by the Ministry of Religion to answer the problems of society related to marriage. The increasing problems caused by Covid-19 Pandemic indirectly affects the internal condition of harmony inside of family. The importance of assistance and counseling during pandemic is important to prevent conflicts in family. The Religious Affairs Office has a function to provide guidance services for sakinah families, so it can contribute greatly to solve the problems through Pusaka Sakinah. The objective of research was the description of Pusaka Sakinah’s implementation during pandemic in the Religious Affairs Office of Kedungkandang and the analysis of its role to harmony inside of family with the perspective of maslahah mursalah. This research is an empirical research with qualitative approach. The results of this study are: (1) The implementation of Pusaka Sakinah during pandemic is focused on solving cases of family disputes through one of the Pusaka Sakinah programs, namely the KOMPAK program; (2) The role of Pusaka Sakinah in the Religious Affairs Office of Kedungkandang is very important. Reviewed from the perspective of maslahah mursalah this program will provide great benefits for society in solving family problems that arise, especially during pandemic period.]]>
<![CDATA[Pemberian Dispensasi Nikah Faktor Hubungan Erat Antar Kedua Belah Pihak Perspektif Saddu Al Ddzari’ah Dan Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor 0054/pdt.P/2017/PA.MLG) ]]>
<![CDATA[Jannah, Miftahul]]>
<![CDATA[ Sakina: Journal of Family Studies Vol 5 No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Dispensasi nikah merupakan suatu kelonggaran yang diberikan Pengadilan Agama kepada orang yang akan menikah, namun pada umumnya umurnya belum mencapai batas usia menikah. Hal ini telah dicantumkan dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat (2). Dispensasi ini diajukan dengan dalil anak pemohon dan calon suaminya sudah memiliki hubungan yang begitu erat, jika pernikahan tidak dilaksanakan, maka dikhawatirkan terjadi hal-hal yang dilarang dalam syariat agama.Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengenai dikabulkannya dispensasi nikah karena faktor hubungan erat pada perkara Nomor 0054/Pdt.P/2017.MLG, apa saja pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan tersebut. Kemudian bagaimana permasalahan tersebut jika ditinjau dari sadd al dzari’ah dan UU Perlindungan Anak.Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif dengan tiga pendekatan. Pendekatan konsep peneliti mempelajari teori atau aturan hukum yang berkaitan dengan pernikahan.Penelitian kasus dilakukan dengan menelaah beberapa kasus yang berkaitan dengan judul penelitian. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Undang-Undang sebagai bahan argument dalam memecahkan putusan.Hasil dari penelitian ini adalah menurut saddu al dzari’ah putusan hakim tidak dipermasalahkan karena sesuai dengan salah satu rukunnya, yaitu pernikahan sebagai washilah untuk terhindar mafsadah yang mungkin akan terjadi. Sedangkan menurut UU Perlindungan Anak hal ini tidak sesuai karena menyimpang dari pasal 26 ayat 1c yang melarang pernikahan dini, akan tetapi hal ini juga disebabkan adanya UU Perkawinan pasal 7 ayat 2 yang memperbolehkan pengajuan dispensasi nikah. Maka hal itupun menjadi pertimbangan hakim.]]>
<![CDATA[Marriage Guidance in Maintaining Household Integrity in The Perspective of The Ministry Religion’s Officials in Pasuruan City ]]>
<![CDATA[Ni’mah, Mufidatul]]>
<![CDATA[ Sakina: Journal of Family Studies Vol 5 No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Many prospective brides do not know the science of marriage, and how to have a good household causes the high divorce rate in Pasuruan City. To minimize the number of divorces, the Ministry of Religion of the City of Pasuruan requires each married couple to follow the Marriage Guidance program held by the Ministry of Religion. The purpose of the study was to determine to find out the marriage guidance implemented for prospective married couples in Pasuruan City and to find out the role of marriage guidance in maintaining household integrity in the perspective of Officials of the Ministry of Religion Pasuruan City. In this study, the author used empirical juridical research (field research) with the qualitative approach. As for the results of this study, the officials of the Pasuruan City Ministry of Religion agree that the marriage guidance program was very urgent because there are so many married couples who don't know the basis of marriage and weren't fluent in pronouncing the syahadah.]]>
<![CDATA[Tradisi Tepung Besan Pada Walimah Nikah Prespektif ‘Urf ]]>
<![CDATA[Amalia, Ikhlasotul]]>
<![CDATA[ Sakina: Journal of Family Studies Vol 5 No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Walimah al-’urs merupakan salah satu rangkaian dari proses pernikahan.Setiap daerah memiliki tradisi yang menarik mengenai proses pelaksanaan walimah nikah seperti halnya di Desa Gedangandengan adanya tradisi tepung besan. Ada beberapa hal yang menarik mengenai pelaksanaan tradisi tersebut seperti berkunjung atau silaturrahim ke rumah besan (mertua) dan memebawa sejumlah makanan berupa nasi, lauk pauk, dan makanan khas pengantin lainnya di dalam wakuldan dilakukan tujuh hari setelah pelaksanaan walimah al-‘urs secara bergantian antara keluarga mempelai laki-laki dan keluarga mempelai perempuan. Penelitian ini tergolong dalam penelitian empiris, pemaparan datanya berbentuk deskriptif kualitatif.Sedangkan data yang dikumpulkan berupa data primer dan data skunder.Data primer diperoleh melalui wawancara kepada beberapa masyarakat Desa Gedangan.Sedangkan data skunder berasal dari literature-literatur buku dan skripsi.Kemudian data tersebut diedit, diklasifikasi, diverifikasi, kemudian dianalisis. Menurut pandangan masyarakat Desa Gedangan tradisi tepung besan ini merupakan suatu kebiasaan yang sudah dilakukan sejak lama dan baikuntuk dilakukan, sehingga tradisi ini masih dilestarikan hingga sekarang. Sedangkan jika ditinjau dalam prespektik ‘urf tradisi ini tergolong pada ‘urf shahih yakni suatu kebiasaan yang dianggap sah. Adat yang dilakukan berulang-ulangdan diterima oleh banyak orang.Karena di dalamnya tidak mengandung unsur syirik atau bertentangan dengan dalil syara’ dan bisa diterima dengan akal sehat.]]>
