Articles
432 Documents
<![CDATA[Saksi Keluarga Perkara Perceraian Alasan Mafqūd Perspektif Maslāhah Said Ramadhan al-Buthi, Sah atau Tidak ? (Studi Putusan Perkara Nomor 2151/Pdt.G/2019/PA.TA) ]]>
<![CDATA[Ariningtyas, Ludfi Ayu]]>
<![CDATA[ Sakina: Journal of Family Studies Vol 5 No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Alat bukti saksi telah diatur didalam pasal 145 HIR dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Perbedaan dari keduanya adalah jika pada pasal 145 HIR anggota keluarga sedarah dan semenda tidak boleh dijadikan saksi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 justru memperbolehkan bahkan mengharuskan pihak keluarga dijadikan saksi dalam perkara perceraian dengan syarat perceraian dengan alasan syiqaq. Sementara itu, ditemukan di dalam Putusan Perkara Nomor 2151/Pdt.G/2019/PA.TA, yaitu perceraian dengan alasan mafqūd yang menggunakan saksi keluarga. Maka timbul pertanyaan mengenai keabsahan saksi keluarga dalam putusan tersebut. Fokus penelitian adalah keabsahan saksi keluarga pada Putusan Perkara Nomor 2151/Pdt.G/2019/PA.TA dengan analisis maslahah Said Ramadhan Al-Buthi. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach). Hasil dari penelitian: (1) Saksi keluarga pada Putusan Perkara Nomor 2151/Pdt.G/2019/PA.TA dihukumi sah. Karena lex spesialis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 hanya berlaku pada perceraian dengan alasan syiqaq, maka saksi harus berdasar kembali pada aturan umum (lex generalis) yakni pasal 145 HIR/172 RBg. (2) Pertimbangan hakim membolehkan saksi keluarga pada Putusan Perkara Nomor 2151/Pdt.G/2019/PA.TA ditinjau dari perspektif maslāhah Said Ramadhan Al-Buthi dinilai tidak meyimpang dari batasan-batasan, karena pertimbangan hakim tersebut telah memenuhi syarat maslāhah Said Ramadhan Al-Buthi.]]>
<![CDATA[Relasi Ekonomi Pasangan Dengan Perceraian Perspektif Maslahah Mursalah ]]>
<![CDATA[Zelfa, Salsabila]]>
<![CDATA[ Sakina: Journal of Family Studies Vol 5 No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Ekonomi merupakan sumber kehidupan yang mana juga sebagai dasar yang menunjang kehidupan berkeluarga. Pendapatan suami yang lebih besar sudah menjadi hal wajar dalam rumah tangga, namun berbeda ketika pendapatan istri yang lebih besar, banyak yang kemudian menganggap hal tersebut memicu sebuah perceraian. Akibatnya di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo jumlah perceraiannya meningkat setiap tahunnya dan didominasi oleh gugat cerai akibat faktor ekonomi. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan hakim mengenai pendapatan istri yang lebih besar dan untuk mengetahui pendapatan istri yang lebih besar ditinjau dari maslahah mursalah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris yakni penelitian mengenai fenomena kasus perceraian dalam masyarakat sebab faktor perbedaan pendapatan, dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Sumber data primer berupa wawancara dan dilengkapi sumber data sekunder yakni jurnal, literatur, penelitian terdahulu maupun website yang terkait. Sedangkan metode pengumpulan data disini melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yaitu perbedaan pendapatan yang dapat menjadi sebab perceraian dikarenakan pelaksanaan atas kewajiban peran masing-masing anggota tidak dapat dilakukan dengan maksimal. Pendapatan istri yang lebih besar jika dinilai menurut manfaatnya justru sangat membantu kesejahteraan bersama. Sehingga apabila perbedaan pendapatan dibarengi dengan hal yang positif yakni rasa cinta dan kasih sayang maka akan memberikan penghargaan terus menerus kepada pasangannya]]>
<![CDATA[Pemenuhan Hak Anak Dalam Bermain Game Mobile Legends ]]>
<![CDATA[Maduwu, Boby Marfansyah]]>
<![CDATA[ Sakina: Journal of Family Studies Vol 5 No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tulisan berisi tentang pemenuhan hak anak, dimana anak memiliki hak yang harus di penuhi oleh orang tuanya sebagaimana yang tertera didalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak berhak mengisi waktu luangnya dengan bermain. Namun yang menjadi persoalannya ialah bagaimana ketika anak dilarang bermain dalam hal ini permainan Game Mobile Legends. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pemenuhan hak anak Player Mobile Legends di Dusun Desa Marindal I Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang Sumatera Utara dan menganalisis persoalan tersebut dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah empiris, dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan memakai data deskriptif. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa orang tua didesa tersebut telah memberikan hak bermain kepada anaknya dengan syarat waktu tertentu. Kemudian ada yang memberi hak bermain kepada anak, namun jenis permainannya dibatasi oleh orang tua, seperti Game Mobile Legends sebagian orang tua melarang anaknya untuk bermain game tersebut. Hal ini dikarenakan orang tua mempunyai alasan yang positif demi kebaikan anak, dan alasan tersebut sesuai dengan pasal 1 ayat 6, pasal 3 dan pasal 26 ayat 1 huruf (a).]]>
<![CDATA[Efektivitas Pelayanan Administrasi Pos Bantuan Hukum Dalam Perkara Hadhonah Di Pengadilan Agama Jember ]]>
<![CDATA[Maymun, Muhammad]]>
<![CDATA[ Sakina: Journal of Family Studies Vol 5 No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Efektivitas pelayanan administrasi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Jember meliputi pada proses administrasi perkara sebagaimana yang sudah di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan. Dalam pelayanan posbakum Pengadilan Agama Jember, setidaknya terlebih dahulu memberikan arahan kepada pihak terkait jika pihak perkara belum memahami proses perkaranya, sehingga pihak perkara tidak hanya datang lalu pulang untuk melengkapi berkas perkaranya saja. Akan tetapi mereka di bimbing bagaimana hadhonah ini mereka mendapatkan pelayanan yang optimal. Tujuan penelitian untuk menganalisa efektivitas pelayanan administrasi Posbakum dalam perkara hadhonah yang efektif. Jenis penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris melalui pendekatan yuridis sosiologis dengan cara perolehan data melalui wawancara terhadap pihak terkait dan observasi. Adapun hasil penelitian proses pelayanan administrasi yang dilakukan oleh petugas Posbakum beberapa petugas masih belum sepenuhnya memberikan pelayanan, hanya sekedar meminta dokumen, jika tidak lengkap maka disuruh kembali dihari selanjutnya, didalam Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2014 Pasal 22 seharusnya Petugas Posbakum memberikan salah satu baik informasi, konsultasi, atau advis hukum terlebih dahulu kepada pihak perkara dalam membantu mendapatkan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan baik orang tersebut mampu atau tidak dalam segi ekonomi supaya mereka lebih perkaranya.]]>
<![CDATA[Pertimbangan Hakim Tentang Hak Harta Bagi Anak Angkat dan Bapak Angkat Perspektif Fiqh Sunnah dan Kompilasi Hukum Islam ]]>
<![CDATA[hidayat, Alfani]]>
<![CDATA[ Sakina: Journal of Family Studies Vol 5 No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Status anak angkat dan orang tua angkat tidaklah termasuk ahli waris, akan tetapi yang terjadi di Pengadilan Agama Trenggalek ini bahwa anak angkat diberikan bagian warisan berdasarkan eksistensi atau perannya terhadap bapak angkatnya. Diantara orang yang berhak menerima harta warisan adalah anak angkat dan bapak angkat. Pengaturan mengenai hak harta bagi anak angkat dan bapak angkat terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu; Bagaimana perbandingan ketentuan bagian harta anak angkat dan bapak angkat menurut Fiqh Sunnah dan Kompilasi Hukum Islam? Dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan bagian harta anak angkat atau bapak angkat?. Penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian empiris atau lapangan dan pendekatan kualitatif. Kemudian cara memperoleh data di lapangan melalui wawancara dan studi dokumen. Sedangkan dalam proses pengolahan data menggunakan teknik edit, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan. Dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwa antara anak angkat dan orang tua angkat terbina hubungan saling berwasiat. KHI menentukan bagian wasiat wajibah bagi anak angkat sebanyak banyaknya 1/3 bagian dari harta warisan bapak angkatnya yg meninggal dunia meski tidak ada wasiat, demikian juga sebaliknya bagian bapak angkat sebanyak banyaknya 1/3 bagian dari anak angkatnya yang meninggal dunia meski tidak ada wasiat.]]>
<![CDATA[Pengaruh Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Kawasan Industri Perspektif Maslahah Mursalah ]]>
<![CDATA[Abdul Hadi]]>
<![CDATA[ Sakina: Journal of Family Studies Vol 4 No 3 (2020): Family Issue ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pernikahan dini dan kesejahteraan keluarga menjadi salah satu permasalahan yang perlu diketahui oleh masyarakat umum. Khususnya bagaimana jika ditinjau dari segi maslahah mursalah. Berkaitan dengan penelitian mengenai pernikahan dini dan kesejahteraan keluarga, Fenomena pernikahan dini yang terjadi di Desa Janti yang merupakan kawasan industri tersebut menarik penulis untuk melakukan peneltian. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian empiris yang juga dikenal dengan penelitian lapangan (field research). Dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum yuridis sosiologis. Fokus tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana keadaan realita pelaku pernikahan dini dan bagaimana kesejahteraan keluarga di kawasan industri Desa Janti Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang. Serta bagaimana tinjauan dari segi maslahah mursalah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kawasan industri berpengaruh kepada kesejahteraan keluarga pernikahan dini di Kawasan industri ini. Kemampuan ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di desa Janti. Fenomena pernikahan dini dan kesejahteraan keluarga di kawasan industri desa Janti kecamatan Jogoroto kabupaten Jombang setelah melalui kajian teori secara maslahah dharuriyah yakni hifdz ad-din, hifdz an-nafs, hifdz al-aql, hifdz an-nasl dan hifdz al-mal menjadi alternatif terbaik untuk berlangsungnya kehidupan beragama dan bermasyarakat]]>
<![CDATA[Dissenting Opinion Hakim Dalam Perkara Harta Bersama (Studi Putusan No 0262/Pdt.G/2018/PA.Jbg) ]]>
<![CDATA[Adlan Maghfur]]>
<![CDATA[ Sakina: Journal of Family Studies Vol 4 No 3 (2020): Family Issue ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Dalam menyelesaikan perkara berupa gugatan atau permohonan Pengadilan Agama akan mengeluarkan putusan atau penetapan. Untuk merumuskan sebuah putusan atau penetapan para hakim yang terlibat dalam sebuah sidang akan berdiskusi dan menyampaikan pertimbangan hukum masing-masing yang disebut dengan musyawarah majelis. Didalam musyawarah majelis tidak menutup kemungkinan akan terjadinya perbedaan pendapat dari setiap hakim. Perbedaan pendapat tersebut lebih dikenal dengan istilah dissenting opinion. Perbedaan pendapat juga terjadi dalam perkara harta bersama pada putusan Nomor 0262/Pdt.G/2018/P A.Jbg. tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui latar belakang munculnya dissenting opinion pada putusan Nomor 0262/Pdt.G/2018/P A.Jbg. 2) Untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara harta bersama Nomor 0262/Pdt.G/2018/P A.Jbg. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan kasus (case approach).Penelitian ini menyimpulkan, bahwasanya Latar belakang terjadinya dissenting opinion dalam putusan disebabkan oleh perbedaan pandangan hakim dalam menilai objek sengketa yang dibeli sebelum para pihak menikah sah yang dicatatkan di Kantor urusan Agama dan dijadikan sebagai jaminan di Bank. Kemudian secara yuridis hakim ketua dan hakim anggota II menggunakan Yurisprudensi Nomor 400K/AG/2014 sebagai dasar hukum, Sedangkan hakim anggota I menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam.]]>
<![CDATA[Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Sigli Dan Pengadilan Agama Banjarbaru Tentang Kewarisan Anak Perempuan Bersama Saudara ]]>
<![CDATA[Arif Rahman Hakim]]>
<![CDATA[ Sakina: Journal of Family Studies Vol 4 No 3 (2020): Family Issue ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Waris merupakan ilmu yang penting karena didalamnya mencakup berbagai aspek kehiupan ummat beragama dan bersosial. Tidak sedikit kewarisan yang berujung pada perselisihan sehingga diselesaikan pada tingkat Peradilan. Putusan Mahkamah Syar’iyah Sigli Nomor 46/Pdt.P/2013/MS.Sgi tentang kewarisan anak perempuan bersama dengan saudara menetapkan bahwa anak perempuan dapat menghijab saudara menerima harta warisan. Sedangkan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 90/Pdt.P/2017/PA.Bjb. menetapkan bahwa adanya anak perempuan tidak menghijab saudara mendapat harta warisan. Adanya pebedaan dari kedua putusan tersebut, maka focus penelitian ini adalah untuk mengetahui paradigma yang digunakan oleh hakim dalam memberikan putusan atas tersebut. Serta untuk membandingkan dari kedua putusan tersebut sehingga dapat diperoleh kesimpulan. Jenis penelitian ini adalah penelitan normatif, dengan menggunakan pendekatan komparatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah putusan nomor 46/Pdt.P/2013/MS.Sgi memutuskan selagi terdapat anak baik laki-laki maupun perempuan, maka saudara menjadi terhalang mendapat waris. Sedangkan putusan nomor 90/Pdt.P/2017/PA.Bjb. tidak menjadikan anak perempuan sebagai penghalang kewarisan bagi saudara. Putusan nomor 46/Pdt.P/2013/MS.Sgi mengikuti pendapat Ulama Syiah, Hazairin, Zahiri dan Ibnu Abbas, sedangkan putusan nomor 90/Pdt.P/2017/PA.Bjb mengikuti pendapat Jumhur Ulama. Putusan nomor 46/Pdt.P/2013/MS.Sgi terkesan terburu-buru mengikuti yurisprudensi tanpa melihat nilai keadilan dalam masyarakat. Sedangkan putusan nomor 90/Pdt.P/2017/PA.Bjb melihat nilai keadilan yang hidup dalam masayakat, karena hukum adalah nilai dan norma yang hidup pada masyarakat.]]>
<![CDATA[Upaya Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Pasca Terkena Sanksi Adat Petekan ]]>
<![CDATA[Azfa Fikri Muzakki]]>
<![CDATA[ Sakina: Journal of Family Studies Vol 4 No 3 (2020): Family Issue ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Terdapat tradisi turun temurun yang dilaksanakan oleh masyarakat Tengger dan menarik untuk dijadikan sebagai bahan kajian Hukum Keluarga Islam (HKI). Tradisi tersebut adalah Petekan. Wujud tradisi Petekana dalah upacara yang diselenggarakan secara rutin dan berkala, tiga bulan sekali. Upacara ini diselenggarakan dengan tujuan memeriksa kondisi rahim para perempuan Tengger. Dalam upacara tersebut, perempuan yang berstatus perawan (belum menikah) dan janda diperiksa rahimnya untuk mengecek adanya kehamilan. Keberadaan tradisi Petekan dalam konteks preventif sejatinya selaras dengan ajaran islam yang melarang zina. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya membangun keluarga sakinah bagi pasangan pasca terkena sanksi adat petekan. Untuk mencapai penelitian tersebut peneliti menggunakan jenis penelitian penelitian empiris (empirical legal research) atau sosiolegal (sosiolegal research). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif fokus pada analisis konteks dengan tujuan menemukan realitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dampak positif dan negatif pelaksanaan adat petekan di desa ngadas kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Dampak negatif yang sudah di alami oleh pelaku yang terkena sanksi adat petekan, selain mendapatkan sanksi berupa materil juga mendapatkan sanksi sosial dari keluarga maupun masyarakat sekitar. Adapun dampak positifnya yakni adat petekan bisa menjadi kontrol sosial bagi masayratkat agar tidak meyebar luasnya pergaulan bebas di dalam maysrakat desa Ngadas. Upaya-upaya dalam membentuk keluarga sakinah yang telah terkena sanksi adat petekan sangat bermacam. Setiap konflik mereka selalu mendapat bimbingan dari orang tua maupun saudara. Pentingnya peran orang-orang disekitar untuk memberi motivasi agar terselesaikannya konflik setelah terkena sanksi adat petekan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah.]]>
<![CDATA[Pemenuhan Nafkah Driver Grabbike Terhadap Keluarga Perspektif Imam Syafi’i ]]>
<![CDATA[Azwin Ridwan Azzaul]]>
<![CDATA[ Sakina: Journal of Family Studies Vol 4 No 3 (2020): Family Issue ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini membahas mengenai nafkah driver grabbike di kecamatan Lowokwaru Kota Malang dengan topik permasalahannya yaitu Pemenuhan Nafkah driver grabbike terhadap keluarga. Tulisan ini akan mengkaji lebih jauh mengenai nafkah yang diberikan driver grabbike terhadap keluarga dengan nafkah perspektif imam syafi'i dalam kitab Al-Umm. Hal tersebut ditujukan untuk mengetahui status nafkah yang diberikan driver grabbike terhadap keluarga yang sangat sering suami meninggalkan keluarga untuk menghabiskan waktu dijalanan dan tidak jarang penghasilannya yang sangat pas-pasan terkadang membuat hubungan keharmonisan keluarga retak . selain itu Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum yuridis empiris, di karenakan penelitian ini dilakukan dengan cara langsung mencari data driver grabbike di ruang lingkup Kecamatan Lowokwaru Kota Malang dengan cara wawancara. Lokasi penelitian terletak di kecamatan lowokwaru karena di kecamatan inilah banyak terdapat driver grabbike yang mencari nafkah untuk keluarga. Penelitian ini ditulis dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara kepada 5 responden yaitu driver grabbike yang setiap harinya mangkal di rumah makan Kecamatan Lowokwaru dan dilengkapi dengan catatan lapangan sertas foto dokumentasi. Dari paparan analisis menunjukan bahwa Driver Grab memenuhi kriteria nafkah menurut imam syafi’i dalam kitab Al-Umm yaitu dalam keseharianya para driver grabbike telah memenuhi nafkahnya 1 mud atau sama nilainya dengan 0,75kg beras. Akan tetapi untuk kebutuhan sekunder lainnya penghasilan driver grabbike yang tidak menentu setiap harinya kurang dapat diandalkan seperti pembayaran listrik, cicilan,dll. Sehingga para driver kebanyakan harus membuka usaha sampingan untuk menutupi biaya kebutuhan hidup sekundernya]]>
