Articles
432 Documents
<![CDATA[IMPLEMENTASI PENGOLAHAN WAKAF PRODUKTIF DI GLOBAL WAKAF DALAM MENYEJAHTERAKAN UMAT ]]>
<![CDATA[Rama Sutra]]>
<![CDATA[ Sakina: Journal of Family Studies Vol 4 No 3 (2020): Family Issue ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Peneliti memilih Act Global Wakaf untuk dijadikan objek penelitian karena berbagai alasan yang mendasari peneiti tertarik untuk menelitinya, diantaranya adalah karena di Global Wakaf sendiri memiliki banyak program wakaf yang bisa untuk memberikan kesejahteraan bagi umat seperti haknya adanya Program Lumbung beras, Sumur Wakaf, warung wakaf Lumbung ternak Wakaf, dan dari Program Wakaf itu kemudian dikelola agar mampu memberikan kemanfaatan kepada umat, seperti halnya hasil dari pengolahan Lumbung beras yang dikelola dengan baik sehingga menghasilkan produk berupa Beras wakaf yang nantinya beras wakaf itu akan diberikan kepada keluarga pra sejahtera. dari hal inilah membuat peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pengimplementasian pengeolahan wakaf produktif yang ada diglobal wakaf yang ada dimalang ini.Tujuan penelitian ini adalah: 1). Mendeskripsikan Implementasi wakaf produktif di global wakaf dalam menyejahterakan umat, 2). Implementasi wakaf produktif di global wakaf dalam mensejahterakan umat ditinjau dari undang undang no 41 tahun 2004 tentang wakaf.Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris yang menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini di bagi menjadi 2 sumber data yaitu primer dan sekunder. Sumber data Primer diperoleh dari Metode pengumpulan data yang terdiri dari wawancara dan dokumentasi. Metode pengolahan data peneliti menggunakan editing, classifiyying, analizying, dan concluding. Sedangkan Sumber Data sekunder diperoleh dari artikel, jurnal dan skripsi-skripsi terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Global Wakaf dalam mengembangkan aset wakafnya memiliki beberapa langkah yaitu asesmen,membuat drive program,mensosialisasikan,report dan melakukan monitoring dan evaluasi setiap enam bulan sekali hingga dapat menghasilkan dan memberikan manfaat untuk umat, 2) Dalam mengembangkan dan mengelola wakaf produktif Lembaga wakaf global wakaf telah sesuai dengan apa yang diperuntukkan oleh undang-undang no 41 tahun 2004.]]>
<![CDATA[Implementasi Kafaah PenganutTarekat Naqsabandiyah Dalam Kajian Living Hadis ]]>
<![CDATA[Mita Khoiria]]>
<![CDATA[ Sakina: Journal of Family Studies Vol 4 No 3 (2020): Family Issue ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah memahami hadis kafaah dan mendeskripsikan implementasi kafaah di kalangan pasangan suami istri penganut tarekat naqsabandiyah. Pemahaman hadis diperlukan untuk menafsirkan hadis sehingga diketahui dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Kafaah merupakan syarat lazim perkawinan yang bersifat tahsiniyyat, sehingga menimbulkan parameter yang berbeda-beda. Penganut tarekat naqsabandiyah juga memiliki parameter tersendiri dalam hal kafaah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini juga menggunakan kajian living hadis untuk mengetahui pemahaman hadis. Pemahaman hadis di kalangan penganut tarekat naqsabandiyah yakni : Pertama, selektif dalam memilih pasangan. Kedua, penjelas dan penguat hadis lain. ketiga, sebagai rujukan dalam pelaksanaan perkawinan. Keempat, pentingnya ridho kedua orang tua dalam pelaksanaan perkawinan. Sedangkan mengenai implementasi kafaah penganut tarekat naqsabandiyah memiliki parameter tersendiri yakni: Pertama, kesepahaman dalam hal spiritualitas yakni sesama penganut tarekat naqsabandiyah. Kedua, alumni dari pesantren yang sama.]]>
<![CDATA[Konsep Pemenuhan Hak Anak Jamaah Tabligh Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan Maqashid Syariah ]]>
<![CDATA[Rudi Hadi Subagja]]>
<![CDATA[ Sakina: Journal of Family Studies Vol 4 No 3 (2020): Family Issue ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Anak merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa wajib dilindungi dan dijaga, anak harus dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrah dan kodratnya. Setiap anak memliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh orang tua, sebagaimana yang dilakukan keluarga Jamaah Tabligh memiliki cara dalam memenuhi hak-hak anak, permasalahan ini adalah bagaimana konsep pemenuhan hak menurut Jamaah Tabligh perspektif Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Maqashid Syariah. Metode penelitian merupakan hukum empiris, pendekatan penelitian yuridis empiris yakni pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di masyarakat. Jenis data menggunakan purposive sample memilih sample berdasarkan penilaian tertentu, dan pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi pada tokoh-tokoh jamaah tabligh, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Jamaah Tabligh memiliki konsep pemenuhan hak anak seperti ketika orangtua melakukan khuruj maka terdapat istilah Tafaqud yaitu pimpinan haloqoh mendata para jamaah yang akan melakukan khuruj, yang tidak khuruj ditugaskan Nusroh yaitu berkunjung dan memberi bantuan untuk pemenuhan hak-hak anak yang ditinggalkan khuruj oleh orangtuanya Jamaah Tabligh sesuai dengan undang- undang perlindungan anak seperti pemenuhan hak pendidikan, hak perlindungan, kemudian lima pemenuhan hak dalam maqashid syariah (hifz din) (hifz al-aql) (hifz al-nasb) (hifz al-nafs) (hifz al-mal) hak-hak anak secara umum terpenuhi baik jasmani maupun rohaninya.]]>
<![CDATA[Studi Kasus Perkawinan Beda Agama Perspektif Saddu Al-Dzari’ah ]]>
<![CDATA[Gustini Listiani Sari]]>
<![CDATA[ Sakina: Journal of Family Studies Vol 4 No 3 (2020): Family Issue ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk mengetahui ratio decidendi terhadap kabulnya permohonan perkawinan beda agama antara laki-laki non muslim dengan wanita muslimah dan akan ditinjau berdasarkan saddu al-dzari’ah. artikel ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Data yang diperoleh dalam artikel ini adalah salinan putusan pada website Mahkamah Agung yakni penetapan nomor 622/Pdt.P/2018/PN.Mks di Pengadilan Negeri Makassar. Adapun analisis data yang digunakan peneliti adalah deskriptif guna memaparkan ratio decidendi dan menganalisis dengan saddu al-dzari’ah terkait penetapan nomor 622/Pdt.P/2018/PN.Mks. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa ratio recidendi yang ditetapkan oleh Hakim dalam penetapan tersebut adalah Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1400/K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989; Pasal 27 dan 29 Undang-undang Dasar Republik Indonesia; dan Penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Sedangkan berdasarkan saddu al-dzari’ah, perkawinan beda agama ini hanya sah secara administratif negara namun tidak sah menurut agama meskipun terdapat dugaan mafsadat dan terdapat mashlahah dalam penetapan tesebut.]]>
<![CDATA[TA’ARUF ONLINE DALAM PERSPEKTIF LEMBAGA BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA DAN MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH ]]>
<![CDATA[Rissa Canggista Ngapriba]]>
<![CDATA[ Sakina: Journal of Family Studies Vol 4 No 3 (2020): Family Issue ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Saat ini ta’aruf dipermudah dengan munculnya aplikasi ta’aruf online. Ta’aruf tersebut merupakan hal yang baru dan pasti menimbulkan dampak tertentu, seperti hukum penggunaannya, masuk pada wajib, sunnah, mubah, makruh ataupun sampai dengan haram. Oleh karena itu, diperlukan sebuah pandangan, terutama lembaga yang berkecimpung pada masalah keagamaan seperti Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Tujuan dalam penelitian ini yaitu mendeskripsikan pandangan Lembaga Bahtsul Masail dan Majelis Tarjih tentang aplikasi ta’aruf online serta mendeskripsikan persamaan dan perbedaan pandangan Lembaga Bahtsul Masail dan Majelis Tarjih tentang aplikasi ta’aruf online. Penelitian ini dijelaskan secara deskripsi mengenai informasi yang telah didapat. Aplikasi ta’aruf online ini dihukumi boleh atau mubah. Persamaan pandangan Lembaga Bahtsul Masail dan Majelis Tarjih yaitu aplikasi ta’aruf online merupakan aplikasi yang tidak ada pada zaman Nabi Muhammad SAW dan dihukumi mubah, aplikasi ini untuk membantu laki-laki dan perempuan yang ingin berta’aruf dan ingin segera menikah, dan aplikasi ini adalah cara untuk berta’aruf untuk mengetahui informasi calon pasangan. Sedangkan perbedaannya yaitu Lembaga Bahtsul Masail menjelaskan ta’aruf online merupakan cara yang baru dan baik digunakan dan Majelis Tarjih menjelaskan lebih baik ta’aruf seperti biasa yang diperkenalkan oleh Ustadz, kerabat maupun saudara daripada ta’aruf melalui online.]]>
<![CDATA[Efektivitas Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu dalam Meningkatkan Pelayanan bagi Pihak Berperkara Di Pengadilan Agama Blitar ]]>
<![CDATA[Fendi Arianto]]>
<![CDATA[ Sakina: Journal of Family Studies Vol 4 No 3 (2020): Family Issue ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) lahir sebagai bentuk komitmen Dirjen Badilag dalam meningkatkan kualitas pengadilan agama. Pengadilan Agama Blitar merupakan pengadilan yang memiliki banyak perkara yang diputus setiap tahun, tentunya perlu diimbangi dengan peningkatan pelayanan yang ada. Dengan hadirnya SAPM, akan diketahui apakah program tersebut bersifat dokumentasi atau menimbulkan manfaat bagi para pihak yang berperkara di pengadilan tersebut. Adapun tujuan penelitian ini yaitu: menjelaskan pelaksanaan tugas panitera setelah adanya program SAPM di Pengadilan Agama Blitar dan menjelaskan efektivitas SAPM dalam meningkatkan pelayanan kepada pihak berperkara di Pengadilan Agama Blitar. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Sumber data terdiri dari data primer yang dikumpulkan dari wawancara dan obeservasi. Literatur dan dokumentasi tentang persoalan terkait digunakan sebagai sumber data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa progam SAPM memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pelaksanaan tugas panitera, yaitu dengan adanya pembakuan pelaksanaan tugas panitera, pengelolaan berkas sesuai dengan SOP dan peningkatan kedisiplinan. Selain itu dengan adanya penilaian secara periodik akan meningkatkan kompetensi panitera. Program SAPM efektif dalam meningkatkan pelayanan bagi para pihak berperkara di Pengadilan Agama Blitar dengan ditunjukan adanya mutu pelayanan yang baik, pelaksanaannya yang efektif, dan terdapat inovasi seperti pembagian kartu identitas bagi pihak berperkara dan penilaian kepuasan pelayanan dengan emoticon]]>
<![CDATA[Status Anak Hasil Poligami Dalam Perspektif Hakim Pengadilan Agama Pasuruan ]]>
<![CDATA[Durrotun Nasihah]]>
<![CDATA[ Sakina: Journal of Family Studies Vol 4 No 3 (2020): Family Issue ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perkawinan poligami yang dilaksanakan secara sirri dan tanpa izin istri pertama merupakan suatu hal yang menyalahi aturan sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, dan apabila mengajukan permohonan isbat nikah maka harus ditolak berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 3 tahun 2018, dan untuk anaknya dapat dimintakan permohonan asal-usul anak agar tetap mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hakim memandang status anak akibat tidak diterimanya isbat poligami sirri pada putusan nomor 1926/Pdt.G/2018/PA.Pas. Penelitian ini termasuk dalam penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, penelitian ini juga didukung dengan adanya data primer yang berupa wawancara langsung kepada Hakim di Pengadilan Agama Pasuruan dan juga data sekunder yang mendukung keberadaan penelitian ini, kemudian data-data tersebut dikelompokkan sesuai dengan rumasan masalah dan dianalisis Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anak yang lahir dari poligami terselubung ini dapat diakui oleh kedua orangtuanya selama terdapat bukti-bukti yang menunjukkan bahwa anak tersebut memang anak dari pasangan yang isbat poligaminya ditolak. Adapun mengenai akibat hukumnya meliputi kewarisan dan perwalian, sekalipun dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 telah dijelaskan bahwa anak tersebut tetap mendapatkan hak-haknya namun hakim Pengadilan Agama Pasuruan tetap memberikan persyaratan yang harus dipenuhi yakni dengan adanya pembuktian saksi.]]>
<![CDATA[Pernikahan Beda Agama (Studi Komparatif Tentang Hukum Pernikahan Beda Agama Perspektif Abdullah Ahmad An- Na’im Dan Ahmad Zahro) ]]>
<![CDATA[Bawazier, Dio Alif]]>
<![CDATA[ Sakina: Journal of Family Studies Vol 4 No 3 (2020): Family Issue ]]>
Publisher : <![CDATA[Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pernikahan beda agama di Indonesia adalah salah satu fenomena sosial yang menarik untuk dikaji, karena didalamnya termasuk pernikahan antara laki-laki non-Muslim dengan perempuan Muslimah menjadi isu yang selalu hidup dikalangan para ahli hukum dan pemerhati HAM serta menjadi titik konflik kepentingan antara agama dan HAM yang seringkali ditarik kedalam pembahasan hukum positif. Namun Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tidak mengatur pernikahan beda agama. Ahli hukum Islam juga tidak sepakat dalam menyatakan keharaman pernikahan ini. Oleh karena itu terdapat beberapa pemikiran yang menarik untuk dikaji dalam persoalan ini. Pemikiran tersebut berupa dasar-dasar interpretasi hukum dari Abdullah Ahmad An-Na’im dan Ahmad Zahro. Alasan keduanya dipilih dalam penelitian ini karena masing-masing tokoh tersebut merupakan ahli hukum kontemporer yang memiliki paradigma hukum progresif dan mencoba untuk menguraikan problematika umat dengan metode barunya berupa nasakh terbalik bagi An-Na’im dan Istinbath manhaji oleh Zahro. Fokus penelitian ini adalah dasar-dasar interpretasi hukum pernikahan laki-laki non-Muslim dengan perempuan Muslimah menurut Abdullah Ahmad An-Na’im dan Ahmad Zahro. Tujuan utamanya adalah untuk menjelaskan persamaan dan perbedaannya sehingga dapat diketahui landasan hukum yang melatari perbedaan pendapat dalam satu persoalan yang sama. Penelitian ini merupakan normatif, karena berhubungan dengan pencarian landasan hukum melalui pendekatan komparatif menggunakan data sekunder yang dikompilasikan melalui metode studi dokumen kemudian diolah dan dianalisis menggunakan teknik editing, classifying, verifying, analyzing, dan concluding. Kesimpulannya adalah pernikahan tersebut boleh dan sah dilakukan menurut Abdullah Ahmad An-Na’im, sedangkan Ahmad Zahro memandang pernikahan ini haram dan tidak sah serta tidak ditemukan titik persamaan antara Abdullah Ahmad An-Na’im dengan Ahmad Zahro dalam proses penetapan hukum pernikahan tersebut.]]>
<![CDATA[Good Governance terhadap Layanan Administratif di Pengadilan Agama Blitar Perspektif Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan ]]>
<![CDATA[Hanadi Zahrotun Nisak]]>
<![CDATA[ Sakina: Journal of Family Studies Vol 4 No 3 (2020): Family Issue ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pelayanan yang efisien sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara yang semakin meningkat di Pengadilan Agama Blitar. Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas merupakan salah satu ciri good governance. Untuk itu, aparatur negara harus melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien,karena diharapkan dengan penerapan good governance dapat mengembalikan dan membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Penerapan prinsip good governance sangat penting dalam pelaksanaan pelayanan Pengadilan Agama yang baik dan bermutu tentunya akan menciptakan rasa kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan dalam memutus setiap perkara mereka. Dengan hadirnya kriteria Pemerintahan yang Baik yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Asas, Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan, akan diketahui apakah program tersebut benar-benar diterapkan dan dirasakan manfaatnya oleh para pihak maupun staf Pengadilan atau hanya bersifat dokumentasi tanpa adanya pengaruh yang berarti. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan good governance di Pengadilan Agama Blitar ditinjau dari aspek Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan. Jenis Peneitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan penerapan good governance di Pengadilan Agama Blitar, telah memenuhi Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Ditinjau dari aspek Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan yakni layanan administratif di Pengadilan Agama Blitar telah sesuai dengan UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dari hal ini terdapat korelasi dengan diterapkannya good governance di Pengadilan Agama Blitar dapat dipahami secara luas maka asas peradilan akan tercapai, dilihat dari korelasi keduanya”yang sama-sama ingin memberikan pelayanan”yang optimal.]]>
<![CDATA[Pernikahan Pertama Pada Pasangan Lanjut Usia dan Upaya Membangun Keluarga Sakinah ]]>
<![CDATA[Fatimah, Fifi]]>
<![CDATA[ Sakina: Journal of Family Studies Vol 5 No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pernikahan yang dilangsungkan oleh pasangan lansia. Adapun maksud pasangan lansia disini adalah pasangan yang melangsungkan pernikahan diatas umur 45 tahun. Setiap orang berhak menentukan usia yang ideal untuk menikah, namun usia yang ideal menikah menurut BKKBN umur 21-25 tahun. Artikel ini membahas faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan pada pasangan lansia, karna pernikahan lansia ini menjadi hal yang tabu di kalangan masyarakat Kecamatan Maron yang dimana populer melangsungkan pernikahan dini atau pernikahan pada usia ideal. Dan juga melihat bagaimana upaya pasangan lansia tersebut dalam membangun keluarga sakinah pada saat umur sudah memasuki lansia dimana cenderung mengalami krisis paruh baya. Tujuan penelitian ini: 1) Untuk mendeskripsikan penyebab terjadinya praktik pernikahan pada pasangan lanjut usia. 2) Untuk menganalisis upaya pasangan lanjut usia dalam membangun keluarga sakinah. Jenis penelitian ini adalah empiris menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi 2 yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari wawancara dan dokumentasi. Proses analisis meneliti pernikahan pertama pada pasangan lanjut usia dipastikan bahwa pasangan lanjut usia yang yang dijadikan responden sudah menikah secara agama dan negara, untuk klasifikasi data dari wawancara dikelompokkan menjadi satu, lalu verifikasi data dengan membandingkan data pengamatan penelitian ini dilakukan membenarkan pernyataan pasangan lanjut usia. Sedangkan Sumber Data sekunder diperoleh dari buku, artikel, jurnal dan skripsi terdahulu. Hasil penelitian ini menggunakan teori keluarga sakinah dalam upaya membangun keluarga yang harmonis antara lain peran agama dalam keluarga, membangun hubungan yang harmonis, dan pemenuhan ekonomi dalam keluarga.]]>
