cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Vox Populi
Contact Email
vox.populi@uin-alauddin.ac.id
Phone
+6281354974545
Journal Mail Official
vox.populi@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik, UIN Alauddin Makassar Jl. H. M. Yasin Limpo, No. 36 Samata-Gowa Call. (0411)841879 Fax(0411) 8221400, Email: vox.populi@uin-alauddin.ac.id
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Vox Populi
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : 20873360     EISSN : 27147657     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Vox Populi (VP) merupakan jurnal berkala yang terbit dua kali setahun (Juni dan Desember) oleh Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Alauddin (UIN) Makassar, Indonesia. Jurnal ini bertujuan untuk menerbitkan penelitian akademis asli yang topik utamanya Politik dan Politik Islam. Subjek mencakup semua masalah terkait tentang Politik seperti Politik Islam, Demokratisasi, Gerakan Islam, Pemilu dan Partai Politik, Sosiologi Politik, Politik dan Pemerintahan
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 6 No 2 (2023): VOX POPULI" : 6 Documents clear
Konfigurasi Politik dan Problem Identitas Menjelang Pemilihan Presiden 2024 Firdaus Muhammad
Vox Populi Vol 6 No 2 (2023): VOX POPULI
Publisher : ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/vp.v6i2.41757

Abstract

Politik identitas cukup mewarnai dinamika politik Indonesia 10 tahun terakhir ini. Artikel ini berusaha menjelaskan tentang politik identitas dan konfigurasi politik menjelang Pilpres 2024. Artikel ini dijelaskan secara kualitatif dengan berbasis pada studi kepustakaan. Secara umum dapat disimpulkan bahwa politik identitas tidak hanya di level nasional, akan tetapi di ranah lokal juga mulai merebak dengan menggunakan identitas sebagai instrumen dalam kontestasi politik, baik identitas agama maupun etnisitas. Begitupun pengalaman Pilpres 2014 dan 2019 dan Pilkada DKI Jakarta menjadi bukti bahwa politik identitas yang dibawa masuk ke ranah politik telah memecah belah anak bangsa dan dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam konteks Pilpres 2024, sekalipun Anies Baswedan diusung oleh NasDem dan membawa kekhawatiran baru terkait polarisasi politik, akan tetapi bergabungnya Muhaimin Iskandar dan PKB yang diusung koalisi perubahan, telah memberi secercah harapan bahwa Pilpres 2024 tidak semengkhawatirkan sebagaimana dibayangkan. Mengingat Muhaimin Iskandar dan PKB selama ini dicitrakan mengusung politik kebangsaan dan keindonesiaan.
Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Astambul Akhmad, Beni; Sugiannor; Nur Laila Fitriyah
Vox Populi Vol 6 No 2 (2023): VOX POPULI
Publisher : ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/vp.v6i2.41838

Abstract

Implementasi program rehabilitasi bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) merupakan program meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya bagi masyarakat miskin. Pelaksanaan program RTLH dilaksanakan secara langsung oleh Dinas Sosial Kabupaten Banjar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi program RTLH di Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian tentang implementasi program RTLH dapat dikategorikan terlaksana sebagai berikut: komunikasi yang terjalin melalui sosialisasi peraturan penerima bantuan RTLH sudah dilakukan. Sumberdaya pelaksana melalui pendataan penerimaan bantuan sudah terlaksana cukup baik. Disposisi pengambilan keputusan belum tepat sasaran hal ini dikarenakan penerima bantuan tergolong sangat banyak. Sedangkan struktur pelaksana program RTLH melalui kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Sosial bersama dengan Lurah dan RT/RW terlaksana dengan cukup baik. Namun penulis menyarankan Dinas Sosial Kabupaten Banjar melakukan komunikasi secara langsung terhadap masyarakat melalui sosialisasi bantuan program RTLH, menambah jumlah pegawai yang secara khusus melakukan pendataan dan pengawasan di dalam pelaksanaan program RTLH.
Upaya Penyelesaian Konflik Laut Cina Selatan Melalui Doktrin Natalegawa: Dynamic Equilibrium Adhisty, Ajeng Ayu
Vox Populi Vol 6 No 2 (2023): VOX POPULI
Publisher : ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/vp.v6i2.42190

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk melihat peran Indonesia dalam menyelesaikan ketegangan di Laut Cina Selatan. Peran Indonesia ditunjukkan melalui implementasi Doktrin Natalegawa atau Dynamic Equilibrium. Doktrin tersebut menitikberatkan pada posisi Indonesia sebagai negara mediator dengan mengedepankan proses perundingan dalam menyelesaikan konflik Laut Cina Selatan. Metode yang digunakan merupakan deskriptif kualitatif dimulai dengan melihat pemetaan konflik Laut Cina Selatan. Setelah itu, dilanjutkan dengan melihat nilai-nilai Doktrin Natalegawa dengan sebagai usaha dalam menyelesaikan konflik Laut Cina Selatan. Kerangka konseptual yang digunakan antara lain konsep Doktrin dan konsep Netralitas. Penulis menyimpulkan bahwa Doktrin Natalegawa atau Dynamic Equilibrium berusaha mendorong tiga faktor Code of Conduct yakni mengurangi kecurigaan antar Negara, mencegah insiden, dan mengelola insiden jika terjadi. Selain itu, doktrin ini mencoba untuk menunjukkan posisi Indonesia sebagai negara mediator dalam menye-lesaikan konflik yang terjadi di wilayah kawasan Asia Tenggara. Adapun hambatan yang dihadapi dalam implementasi Dynamic Equilibrium antara lain perbedaan pandangan terkait bentuk perundingan yang disepakati bersama, Cina menginginkan penyelesaian melalui hubungan bilateral dengan negara yang bersangkutan, dan tingkat kepercayaan antara negara yang berkonflik masih rendah.
Implikasi Politik Penguatan Lembaga Bawaslu Terhadap Legitimasi Demokrasi Lokal di Sulawesi Selatan: Studi Kasus Pilkada Kabupaten Gowa Tahun 2020 Samsuar Saleh
Vox Populi Vol 6 No 2 (2023): VOX POPULI
Publisher : ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/vp.v6i2.42642

Abstract

Lembaga Bawaslu terhadap kualitas demokrasi lokal di Sulawesi Selatan terkhusus legitimasi pilkada kabupaten gowa tahun 2020. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas demokrasi lokal di Sulawesi Selatan dengan adanya penguatan lembaga Bawaslu kabupaten gowa. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yang memberikan penguatan kelembagaan pada tubuh Bawaslu, Bawaslu Kabupaten Gowa yang sebelumnya hanya dipandang sebagai pelengkap penyelenggara pada tahapan kontestasi Pilkada, saat ini sudah dapat mengambil peran yang sangat penting dalam konteks pengawasan tahapan serta penegakan hukum. Dua kewenangan ini menjadikan kehadiran Bawaslu Kabupaten Gowa sangat diperhitungkan dari segi marwah kelembagaannya. Semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada seolah sungkan dan sangat berhati-hati dalam bertindak, melakukan atau menjalankan sistem politik di masyarakat sebab mereka sangat menghindari untuk berususan dengan Bawaslu dalam hal pelanggaran Pilkada serta sengketa proses Pilkada. Legitimasi yang diperoleh oleh lembaga Bawaslu ini menjadi salah satu harapan dalam tolak ukur perwujudan pemilu yang demokratis. Hal ini diuktikan pada Pilkada Tahun 2020 yang dinilai berhasil dibanding tiga kontestasi Pilkada sebelumnya di Kabupaten Gowa.
Aktivisme dan Politik Diaspora La Maddukelleng dalam Merebut Kembali Kekuasaan di Wajo Tajuddin, Muhammad Saleh; Awal Muqsith; Andi Tenri Yeyeng; Ireena Nasiha Ibnu
Vox Populi Vol 6 No 2 (2023): VOX POPULI
Publisher : ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/vp.v6i2.44204

Abstract

Artikel ini membahas tentang aktivisme dan diaspora La Maddukelleng yang berhasil merebut kembali Kerajaan Wajo dari cengkraman Belanda. Keberhasilan usaha La Maddukelleng dianalisis dengan menggunakan falsafah tellu cappae masyarakat Bugis, yang sekaligus menjadi kerangka kerja untuk menelaah aktivisme dalam diaspora La Maddukelleng di Nusantara. Artikel ini dijelaskan dengan menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Sumber data diperoleh dari wawancara, arsip dan dokumen. Hasilnya menemukan bahwa keberhasilan La Maddukelleng dalam merebut kembali kerajaan Wajo, merupakan pengejawantahan dari falsafah tellu cappa, yaitu pernikahan; perang; dan diplomasi. Pernikahan putrinya dengan Raja Kutai, kemenangannya dalam menaklukkan kerajaan Paser dan kelihaian diplomasinya dalam membaca situasi, menjadi kapital politik La Maddukelleng.
Analisis Terhadap Sistem Pemilu Indonesia: dari Proporsional Tertutup ke Proporsional Terbuka Jurdi, Syarifuddin; Basti Teteng; Fauzi Hadi Lukita
Vox Populi Vol 6 No 2 (2023): VOX POPULI
Publisher : ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/vp.v6i2.44274

Abstract

Indonesia telah menyelenggarakan pemilihan umum (Pemilu) sebanyak dua belas kali sejak pemilu pertama 1955 sampai pemilu serentak 2019. Dalam penyelenggaraan pemilu menerapkan sistem perwakilan berimbang (proporsioanl), pemilu 1955, pemilu Orde Baru dan pemilu awal reformasi menerapkan sistem proporsional tertutup, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22-24/PUU-VI/2008, sistem penentuan calon legislatif terpilih dengan suara terbanyak, pemilu 2009 sampai 2019 menerapkan sistem proporsional terbuka. Perubahan sistem pemilu dari tertutup ke terbuka pada pemilu 2009 merupakan upaya untuk mendekatkan kandidat dengan pemilih, meningkatkan derajat keterwakilan politik dan legitimasi elite terpilih. Sistem proporsional terbuka sebagai pemenuhan nilai-nilai dasar demokrasi agar calon dapat dikenal secara langsung pemilih. Dalam tiga kali pemilu menerapkan sistem proporsional terbuka menghasilkan dua masalah utama yakni politik uang yang massif serta mendelegitimasi fungsi dan peran partai politik, calon terpilih seakan-akan terpisah dari partai yang mencalonkannya. Terhadap dua masalah ini, sekelompok masyarakat mengajukan Judicial Review terhadap sistem proporsional terbuka dan memohon agar dikembalikan ke sistem proporsional tertutup, Mahkamah Konstitusi memutuskan judicial review tersebut melalui Putusan No. 114/PUU-XX/2022 menolak sistem proporsional tertutup dan menguatkan Putusan MK No. 22-24 Tahun 2008 mengenai sistem proporsional terbuka. Pemilu serentak 2024, pemilih tetap memilih calon bukan partai, itu artinya pemilih tetap mengenal calon yang mereka pilih, legitimasi calon terpilih tinggi, tetapi potensi penggunaan uang/barang dalam perebutan suara pemilih akan meningkat.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8 No 2 (2025): VOX POPULI Vol 8 No 1 (2025): VOX POPULI Vol 7 No 2 (2024): VOX POPULI Vol 7 No 1 (2024): VOX POPULI Vol 6 No 2 (2023): VOX POPULI Vol 6 No 1 (2023): VOX POPULI Vol 5 No 2 (2022): VOX POPULI Vol 5 No 1 (2022): VOX POPULI Vol 4 No 2 (2021): POLITIK DAN HUKUM Vol 4 No 1 (2021): DEMOKRASI DAN KONFLIK Vol 3 No 2 (2020): GERAKAN SOSIAL, IDENTITAS DAN KEKUASAAN Vol 3 No 1 (2020): PANDEMI COVID-19: PERSPEKTIF SOSIAL POLITIK Vol 2 No 2 (2019): VOX POPULI Vol 2 No 1 (2019): POTRET PILKADA SERENTAK DI SULAWESI SELATAN Vol 1 No 1 (2010): VOX POPULI More Issue