Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.235
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Anterior Jurnal JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vox Populi SENGKUNI Journal (Social Science and Humanities Studies) Journal of Governance and Social Policy Innovative: Journal Of Social Science Research
Akhmad, Beni
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Astambul Akhmad, Beni; Sugiannor; Nur Laila Fitriyah
Vox Populi Vol 6 No 2 (2023): VOX POPULI
Publisher : ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/vp.v6i2.41838

Abstract

Implementasi program rehabilitasi bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) merupakan program meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya bagi masyarakat miskin. Pelaksanaan program RTLH dilaksanakan secara langsung oleh Dinas Sosial Kabupaten Banjar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi program RTLH di Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian tentang implementasi program RTLH dapat dikategorikan terlaksana sebagai berikut: komunikasi yang terjalin melalui sosialisasi peraturan penerima bantuan RTLH sudah dilakukan. Sumberdaya pelaksana melalui pendataan penerimaan bantuan sudah terlaksana cukup baik. Disposisi pengambilan keputusan belum tepat sasaran hal ini dikarenakan penerima bantuan tergolong sangat banyak. Sedangkan struktur pelaksana program RTLH melalui kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Sosial bersama dengan Lurah dan RT/RW terlaksana dengan cukup baik. Namun penulis menyarankan Dinas Sosial Kabupaten Banjar melakukan komunikasi secara langsung terhadap masyarakat melalui sosialisasi bantuan program RTLH, menambah jumlah pegawai yang secara khusus melakukan pendataan dan pengawasan di dalam pelaksanaan program RTLH.
Analysis of Community Satisfaction in Using Trans Banjarbakula Bus Transportation Akhmad, Beni; Sari, Mita; Norkhadiza, Norkhadiza; Fitriani, Fitriani; Sintaman, Putri Irianti
Anterior Jurnal Vol. 23 No. 1 (2024): Anterior Jurnal
Publisher : ​Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33084/anterior.v23i1.5937

Abstract

Trans Banjarbakula bus, this research aimed to find out how is the representation of community satisfaction in using trans Banjarbakula bus transportation in South Kalimantan Province. Methodology used in this research is descriptive quantitative. Data collection technique used in this research are observation, questionnaire and documentation with 100 passengers of trans Banjarbakula bus as respondents. Analysis of passenger’ satisfactions in Gambut Barakat Terminal bring in customer satisfaction index (CSI), overall dimensions servqual is about 90.28% which mean the passengers are satistified. Result of this research shows the CSI value based on 5 dimensions which are reliability 90,75%, responsiveness 88,50%, guarantee 90,20%, empathy 90,05%, and physical evidence 91,90%. Physical evidence (tangible) is servqual dimension occupied the first rank in terms of its’ influence on passenger satisfactions
PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR FISIK DESA DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DESA (STUDI PADA DESA BANTUIL KECAMATAN CERBON, BARITO KUALA) Akhmad, Beni; Fibriyanita, Fika; Anhar, Deli; Junaidy, Junaidy
JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 9, No 2 (2024): Journal Of Government: Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Publisher : Program Studi Ilmu Pemeritahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/gov.v9i2.7699

Abstract

Pembangunan infrastruktur fisik desa memang sangat penting untuk meningkatkan kualitas desa serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan infrastruktur fisik desa merupakan prioritas utama yang di rencanakan oleh pemerintah Desa Bantuil. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan perencanaan pembangunan infrastruktur fisik desa di Desa Bantuil Kecamatan Cerbon. Metode penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan metode diskriptif. Peneliti akan menganalisis secara kualitatif yang didapatkan berupa data dari lapangan bertujuan untuk memperoleh gambaran seutuhnya menurut pandangan peneliti saat didapatkan dilapangan. Secara umum perencanaan pembangunan infrastruktur masih terkendala dengan keuangan desa karena keuangan Desa Bantuil masih di bagi lagi dengan adanya Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Desa Bantuil merencanakan pembangunan infrastruktur dengan membuat program pembangunan infrastruktur Desa Bantuil agar mencapai target dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa pada umumnya, sehingga masyarakat bisa menikmati fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah desa dengan lebih baik. Pembangunan infrastruktur fisik desa menjadi prioritas utama dalam kegiatan desa dan rencana dalam keuangan desa setiap tahunnya. Sarana dan prasarana merupakan fokus dan tujuan dari pembangunan infrastruktur fisik desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Bantuil. Kata Kunci: Pembangunan, Infrastruktur Fisik, Otonomi
Analisis Kepuasan Masyarakat di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banjar Sya’rani, Ridwan; Akhmad, Beni; Utomo, Haris; Khalisah, Nur; Setiawan, Indra
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 5 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i5.15381

Abstract

Kepuasan masyarakat yang menerima pelayanan terpadu di Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai pengelola pelayanan publik di Kabupaten seyogyanya diukur berdasarkan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai bahan evaluasi bagi institusi tersebut. Proses evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan terpadu selama ini hanya terbatas pada pelayanan perizinan yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Banjar, belum dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap layanan di MPP. Selain itu evaluasi juga dilakukan terbatas secara kuantitatif, oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi secara lebih komprehensif, salah satunya dengan penelitian secara kualitatif sebagai penyeimbang data hasil evaluasi. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis Kepuasan Masyarakat di MPP Kabupaten Banjar. Desain penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dan dengan menggunakan analisis kepuasan konsumen. Teknik penelitian adalah melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi. Responden penelitian adalah pihak DPMPTSP, petugas MPP dan masyarakat sebagai pengguna layanan. Analisis data menggunakan model ServQual (service quality) dari Parasuraman dkk (1988). Hasil penelitian menunjukan bahwa semua indikator dari ServQual menunjukkan hasil positif terhadap kepuasan masyarakat. Indikator ServQual juga sejalan dengan item pertanyaan pada Survei Kepuasan Masyarakat sebagaimana dalam Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017.
Effectiveness of Public Communication Management: Implementation of Presidential Instruction Number 9 of 2015 in the Banjarmasin City Information Communication and Statistics Service Junaidy, Junaidy; Subhan, Rizky; Akhmad, Beni; Sauqi, Ahmad; Oktaviani DA, Elisa
Journal of Governance and Social Policy Vol 5, No 2 (2024): DECEMBER 2024
Publisher : Department of Government Studies, Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/gaspol.v5i2.41264

Abstract

This research is intended to determine the management of public communications based on Presidential Instruction Number 9 of 2015 in the Banjarmasin City Communication, Information and Statistics Service. The method used is descriptive qualitative, data obtained through interviews and observation. The research results show that public communication management is carried out through three channels: above the line (print and online media publications, as well as electronic media), below the line (coordination between institutions, socialization of government activities, and exhibitions), and through the line (media publications social). Policy implementation is based on the four factors of George Edward III's implementation theory, namely communication (by policy makers, the public, and media/journalists), resources (constraints on human resources, finance, and equipment), disposition (employee understanding, implementer commitment, and incentives), as well as bureaucratic structure (SOP and clear division of work, as well as good coordination).
Analisis Kelembagaan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banjar Syarani, Ridwan; Malawat, Sitna Hajar; Akhmad, Beni; Utomo, Haris
SENGKUNI Journal (Social Science and Humanities Studies) Vol. 6 No. 2 (2025)
Publisher : Perkumpulan Dosen Muda (PDM) Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37638/sengkuni.6.2.199-208

Abstract

Public Service Mall (MPP) is a public service management unit at the Regency/City level whose operations involve several stakeholders. This multi-stakeholder institution certainly requires a solid and agile institution so that the service process runs well according to what is planned and determined. The results of the institutional evaluation are one of the benchmarks for the success of the MPP. The MPP institution, which is coordinated by the Investment and One-Stop Integrated Services Office, has not been comprehensively evaluated. The results of the MPP institutional analysis are expected to provide input for improving the operations of public service institutions in the future. The design of data collection techniques was carried out through interviews and literature, the design of data analysis used analytical qualitative analysis techniques, especially through the perspective of the institutional development framework. The Public Service Mall institution as a whole is the embodiment of the relationships between institutional variables and forms the final part of the institutional process itself. In the institutional process, all elements of linkage or interrelationships between institutional variables are well depicted in the Banjar Regency MPP. Institutionalization as an evaluative variable is the objective of the standard for assessing the success of institutional development efforts at the MPP of Banjar Regency, as reflected in the operational running of services from the beginning of its formation until now.
Implementasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Kegiatan Penambangan Intan di Kecamatan Cempaka, Banjarbaru Kuncoro, Decky; Islami, Ahmad Jamaluddin; Akhmad, Beni
JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 11, No 1 (2025): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Publisher : Program Studi Ilmu Pemeritahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/gov.v11i1.9083

Abstract

Diamond mining in Cempaka District, Banjarbaru, significantly contributes to the local economy but also causes adverse environmental impacts. This study aims to assess the implementation of environmental management policies in diamond mining activities in the area and identify the factors hindering their implementation. The research uses a qualitative approach with in-depth interviews of key stakeholders, including local government, community members, and miners. The findings reveal that although environmental management policies have been implemented, key challenges such as weak law enforcement, lack of community participation, and limited resources for supervision hinder their effectiveness. Environmental impacts include land degradation, reduced water quality, and threats to biodiversity. The study recommends improving supervision, enforcing stricter laws, and raising community awareness and involvement in environmental management processes.
Co-Authors Ahmad Sauqi Anhar, Deli Fibriyanita, Fika Fitriani Fitriani Indra Setiawan islami, ahmad jamaluddin Junaidy, Junaidy Khalisah, Nur Kuncoro, Decky Malawat, Sitna Hajar Norkhadiza, Norkhadiza Nur Laila Fitriyah Oktaviani DA, Elisa Putri Irianti Sintaman SARI, MITA Subhan, Rizky Sugiannor Sugiannor Syarani, Ridwan Sya’rani, Ridwan Utomo, Haris