cover
Contact Name
Deasy Sylvia Sari
Contact Email
redaksi.padjir@unpad.ac.id
Phone
+6285222251435
Journal Mail Official
redaksi.padjir@unpad.ac.id
Editorial Address
Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Jln. Ir Soekarno, KM. 21, Jatinangor Sumedang, 45363
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Padjadjaran Journal of International Relations
ISSN : -     EISSN : 26848082     DOI : https://doi.org/10.24198/padjir.v1i1
Core Subject : Humanities, Social,
Politik Global, Ekonomi Politik Global, Organisasi dan Kerjasama Internasional, Tata Kelola Global dan Hukum Internasional, Diplomasi, Kebijakan Luar Negeri, dan Studi Keamanan, Gender dan Feminisme, serta Studi Budaya.
Articles 5 Documents
Search results for , issue "Vol 5, No 1 (2023)" : 5 Documents clear
Analisis Kebijakan Luar Negeri India dalam Act East Policy Meizaro Tifira Akbar; Nuraeni Nuraeni
Padjadjaran Journal of International Relations Vol 5, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/padjir.v5i1.44697

Abstract

Pada tahun 2014, pemerintah India di bawah kekuasaan Narendra Modi memutuskan untuk meluncurkan Act East Policy sebagai salah satu orientasi kebijakan luar negeri utama dari negaranya. Kebijakan ini bertujuan untuk mempererat hubungan bilateral maupun multilateral India dengan negara-negara Asia-Pasifik, baik secara politik, ekonomi, kebudayaan, maupun strategis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis salah satu kebijakan luar negeri India, yakni Act East Policy melalui perspektif Kalevi J. Holsti yang menganalisis kebijakan luar negeri berdasarkan faktor internal maupun eksternal dari suatu negara. Penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif ini menggunakan data yang didapatkan dari sumber-sumber primer maupun sekunder yang relevan. Penelitian ini menemukan bahwa menemukan bahwa alasan pemerintah India meluncurkan Act East Policy adalah bangkitnya kekuatan dominan baru seperti China, strategi “Pivot to Asia” dari Amerika Serikat, serta keinginan pemerintah India untuk mempercepat pembangunan di wilayah timur laut India yang relatif terisolasi.
Rasisme di Kanada terhadap Pelanggaran Keamanan Komunitas Minoritas Terlihat Tionghoa-Kanada dan Kulit Hitam Pada Tahun 2020-2022 Dimas Andhika; Viani Puspita Sari
Padjadjaran Journal of International Relations Vol 5, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/padjir.v5i1.44681

Abstract

Ketika Organisasi Kesehatan Dunia pertama kali mengumumkan COVID-19 berasal dari Wuhan, warga atau keturunan China di seluruh dunia dianggap sebagai penyebar utama penyakit tersebut, padahal siapa pun dapat menyebarkan Covid-19. Stigma negatif terbentuk dan tertuju kepada semua komunitas Tionghoa yang ada di seluruh dunia. Stigma negatif ini kemudian berujung kepada praktik rasisme dan ujaran kebencian kepada mereka, tidak terkecuali komunitas Tionghoa-Kanada. Tidak hanya kepada komunitas Tionghoa-Kanada saja, komunitas kulit hitam Kanada juga menjadi korban praktik rasisme selama pandemi Covid-19 yang tentunya merugikan mereka. Tulisan ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana praktik rasisme yang ditujukan kepada komunitas Tionghoa-Kanada dan kulit hitam selama pandemi Covid-19 mengancam keamanan manusia mereka. Tulisan ini menggunakan konsep keamanan manusia oleh UNDP yang mengukur indikator-indikator keamanan manusia apa saja yang terganggu dengan adanya fenomena rasisme ini. Metode yang digunakan adalah kualitatif, dengan teknik studi pustaka dalam menemukan sumber-sumber yang relevan dengan pembahasan, melalui proses analisis yang mendalam terhadap buku, jurnal, dan tulisan-tulisan resmi yang dikeluarkan oleh sumber terpercaya. Hasilnya bahwa praktik rasisme yang ditujukan kepada komunitas Tionghoa-Kanada dan kulit hitam mengancam keamanan manusia mereka. Setidaknya ada empat elemen keamanan manusia yang terancam, yaitu keamanan ekonomi, keamanan individu, keamanan kesehatan, dan keamanan komunitas.
Implementasi Perjanjian Paris dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia Aldy Nofansya; Deasy Silvya Sari; Dina Yulianti
Padjadjaran Journal of International Relations Vol 5, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/padjir.v5i1.39685

Abstract

Artikel ini menjelaskan implementasi Perjanjian Paris dalam kebijakan luar negeri Indonesia dalam yang berfokus pada dilema antara kepentingan ekonomi dan lingkungan dalam sebuah pengambilan keputusan. Penelitian menggunakan konsep kebijakan luar negeri pada dua aspek (Internal dan eksternal) dalam pengambilan keputusan. Penulis memilih metode riset kualitatif dengan teknik pengumpulan data sekunder yang dilakukan dengan studi pustaka dan internet-based research. Penelitian ini menunjukan bahwa kepentingan ekonomi dan penyelamatan lingkungan melatarbelakangi pengambilan keputusan kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Perjanjian Paris. Dilema kepentingan ekonomi dan lingkungan menghambat Indonesia mengambil sikap untuk mencapai target  Nationally Determined Contribution (NDC). Pembangunan ekonomi hijau menjadi alternatif dalam mengintegrasikan dua kepentingan yang berbeda dalam mencapai tujuan Perjanjian Paris.
DIPLOMASI EKONOMI INDONESIA TERHADAP TIONGKOK PADA MASA KABINET KERJA 2014-2019 Iasya Mardhiyyah; Dadan Suryadipura
Padjadjaran Journal of International Relations Vol 5, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/padjir.v5i1.39634

Abstract

Riset ini bertujuan untuk menjelaskan diplomasi ekonomi Indonesia terhadap Tiongkok pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo tahun 2014-2019. Model yang digunakan adalah fase-fase perkembangan diplomasi ekonomi menurut Kishan Rana. Riset ini menggunakan metode riset kualitatif dengan metode pengumpulan data bersumber dari studi literatur dan wawancara. Hasil riset ini yaitu Indonesia di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo tahun 2014-2019 memiliki politik luar negeri yaitu menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Salah satu yang dilakukan untuk mewujudkannya adalah dengan melakukan diplomasi ekonomi kepada Tiongkok sebagai negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Indonesia melalui empat fase dalam melakukan diplomasi ekonomi terhadap Tiongkok yaitu economic salesmanship, economic networking and advocacy, image building, dan regulatory management and resources mobilization. Berdasarkan analisis periset, Indonesia telah melalui empat fase diplomasi ekonomi dalam periode 5 tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Secara keseluruhan, target pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur Indonesia telah tercapai meskipun dalam prosesnya terdapat beberapa hambatan. Namun, dengan kerja sama antar kementerian, lembaga negara dan non-negara, serta individu, pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat dari tahun 2014.
Pengaruh Konflik Klaim Teritorial Pulau Dokdo/Takeshima Dalam Hubungan Diplomasi Bilateral Republik Korea-Jepang (2017-2021) Devin Alif Putra Pratama; Teuku Rezasyah
Padjadjaran Journal of International Relations Vol 5, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/padjir.v5i1.42029

Abstract

Salah satu bentuk pertikaian yang disebabkan oleh ketidak-sepahaman sejarah era Perang Dunia 2 adalah konflik atas klaim Republik Korea dan Jepang terhadap kedaulatan wilayah atas pulau Dokdo/Takeshima. Penelitian ini kemudian dibuat dengan tujuan untuk menjelaskan bagaimana konflik kedua negara atas kepemilikan pulau Dokdo/Takeshima berpengaruh secara langsung terhadap hubungan diplomatis bilateral kedua negara dari tahun 2017 hingga tahun 2021. Dalam artikel ini, digunakan metode kualitatif dengan studi kasus dan dijelaskan secara deskriptif. Dengan melakukan analisis terhadap 5 indikator diplomasi bilateral dari Pannier (2020) peneliti menemukan bahwa selama tahun 2017-2021 terjadi sebuah peningkatan intensitas dalam hubungan diplomasi bilateral Republik Korea dan Jepang. Meskipun hal ini dapat mengindikasikan bahwa konflik ini tidak memberikan pengaruh apapun ke dalam hubungan diplomasi bilateral Republik Korea, di sini peneliti menemukan adanya pengaruh berskala kecil di tahun 2017 hingga 2020, serta pengaruh berskala besar di tahun 2021 yang berkaitan dengan intensitas pertemuan perwakilan tinggi Republik Korea dan Jepang.

Page 1 of 1 | Total Record : 5