cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Novia Silviani
Contact Email
noviasilviani17@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jurnaladzkiyaiainmetro@gmail.com
Editorial Address
sakirman87@gmail.com azki@uinjkt.ac.id
Location
Kab. jombang,
Jawa timur
INDONESIA
KONSEP DAN TUJUAN PADA TINJUAN BISNIS SYARIAH
Published by Universitas Hasyim Asy'ari
ISSN : 23554215     EISSN : 25280872     DOI : -
Core Subject : Religion, Economy, Education, Social,
Religion Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Adzkiya: Jurnal Hukum dan EKonomi Syariah encompasses original research articles, review articles, and short communications, including: Accounting, Sharia law, Islamic Accounting, Management, Management of sharia, Sharia Bussines Management, Human Resource Management, Economics Education, Sharia Financial Banking.
Arjuna Subject : Bisnis, Menejemen, dan Akutansi (semua kategori) - Bisnis, Menejemen, dan Akutansi (Lain-Lain)
Articles 135 Documents
 1   2   3   4   5 
Hukum Konsumsi Perspektif Ekonomi Islam Nasrulloh Nasrulloh
Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol 1 No 1 (2013): Adzkiya Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Meto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (420.212 KB)

Abstract

Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah SWT kepada manusia sebagai khalifah di bumi agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Salah satu pemanfaatan yang diberikan adalah kegiatan ekonomi (mu’amalah secara umum) dan yang lebih sempit lagi kegiatan konsumsi. Hak konsumsi bukanlah hak pribadi, melainkan hak bersama sebagai makhluk sosial. Oleh karenanya, agar terjadi keseimbangan pemenuhan hak individu/pribadi dan hak bersama supaya tidak terjadi saling merugikan antara satu dengan yang lain, maka Allah swt memberikan rambu-rambu yang harus ditaati oleh manusia yang termuat dalam Al-Quran. Namun tidak semua teknis mu’amalah dijelaskan secara detail dalam Al-Qur’an. Oleh karenanya, dibutuhkan Hadis sebagai bayanut tafsir, memberikan perincian (Tafsil) dan penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur‘an yang masih mujmal dan memberikan taqyid pada ayat-ayat yang masing mutlhaq. Misalnya ayat tetang kewajiban makan dan minum perkara yang halal masih bersifat mujmal. Belum dijelaskan teknis memperolehnya, walaupun dalam ayat lain menjelaskan itupun belum sampai pada teknis. Misalnya dalam surat al-Baqarah ayat 275, Allah swt menghalalkan jual beli. Namun teknis pelaksanaan jual beli tidak dijelaskan di dalamnya, di sisnilah fungsi Hadis untuk menjelaskannya.
INCLUSIVE SOCIETY: MERAJUT TOLERANSI BERBANGSA BERBASIS AGAMA, SOSIAL-EKONOMI, DAN POLITIK LOKAL Muhammad Zaki
Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol 6 No 1 (2018): Adzkiya Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Meto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (254.785 KB) | DOI: 10.32332/adzkiya.v6i1.1168

Abstract

The diversity that develop in the earth of Indonesia is sunnatullah and a necessity that cannot be rejected by anyone, whether they like or dislike. As an entity, the Indonesian people should make the diversity as a force in order to achieve the goal and noble ideals of Indonesian nation, is to bring prosperity for all people, both welfare and spiritual, vertical well-being or horizontal. The phenomenon that occurs in some Indonesian society at this time is the depletion of community inclusivism at various levels of life, thus becoming a problem for the integration and wholeness of the nation-state. This fact can be seen from the events that occur in the homeland these days, which feels very exclusive nuances, such as the growing understanding of radicalism, terrorism, religious politicization and intolerant attitudes in addressing a social issue. This happens because of various factors, such as the occurrence of irregularities in religious understanding for some adherents, the existence of political interests, and the existence of socio-economic problems. Therefore, the inclusive understanding of the community needs to be knit again by promoting the spirit of togetherness, openness and tolerance among fellow elements of the nation. This study aims to re-knit the concept of an inclusive Indonesian society and ready to accept the diversity and differences. The development of inclusive society in this study is based on differences in religious, socio-economic, and political perspectives that embraced by Indonesians.
EVALUASI PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP KINERJA BANK SYARIAH DI INDONESIA Agus Faisal
Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol 5 No 1 (2017): Adzkiya Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Meto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/adzkiya.v5i1.779

Abstract

Persaingan bisnis yang semakin komplek membuat perbankan harus memanfaatkan sumber daya seefisien dan seefektif mungkin, sehingga lebih berguna dalam meningkatkan kinerja perbankan. Penelitian ini menganalisis rasio keuangan diantaranya: permodalan diukur dengan rasio Capital Adequacy Ratio (CAR), likuiditas yang diukur dengan Financing to Deposit Ratio (FDR), aktivitas yang diukur dengan Total Asset Trunover (TAT), efisiensi yang diukur dengan Operating Expense to Operation Income (OEOI), manajemen yang diukur dengan Net Interest Margin (NIM), risiko pembiayaan yang diukur dengan Non Performing Financing (NPF) terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan Return On Asset (ROA) pada bank umum syariah di Indonesia.
BISNIS ONLINE DALAM PERSPEKTIF ISLAM Zuardia, M Hanafi
Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol 4 No 1 (2016): Adzkiya Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Meto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (321.546 KB)

Abstract

Bisnis online adalah aktivitas bisnis yang dilakukan oleh para pelaku bisnis baik itu organisasi bisnis maupun individu dengan memanfaatkan media elektronik. Bisnis online dikenal dengan istilah e-commerse dimana e- commerse terbagi dua yaitu B2B dan B2C. B2C atau business to consumer menjadi primadona bagi para pebisnis dalam mempromosikan produknya melalui media elektronik terutama media sosial dan blog. Permasalahan timbul dari adanya aktivitas bisnis ini adalah pertanggungjawaban terhadap konsumen atau pelanggan. Pelanggaran yang sering sekali dilakukan oleh pebisnis B2C ini adalah sikap tidak jujur terhadap konsumen tentang produk yang ditawarkan seperti menyembunyikan informasi produk tersebut dimana kelemahan utamanya adalah calon konsumen hanya mengetahui produk melalui gambar dan informasi produk yang diminati dari keterangan yang diberikan oleh pebisnis online. Maka prinsip ? prinsip etika bisnis harus diterapkan secara tegas dalam bisnis online demi melindungi konsumen. Dalam penelitian ini, penulis tertarik membahas tentang bisnis online ditinjau dari kacamata Islam dan kaitannya dengan etika bisnis dalam bisnis online  ini.  
Pengaruh Globalisasi Ekonomi terhadap Hukum Ekonomi Islam di Indonesia Siti Zulaikha
Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol 1 No 1 (2013): Adzkiya Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Meto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (226.499 KB)

Abstract

Dunia saat ini sedang mengalami krisis global yang dampaknya juga dirasakan oleh Indonesia. Sementara Indonesia sedang berupaya memulihkan sistem perekonomian setelah dilanda krisis ekonomi yang cukup berkepanjangan sejak pertengan juli 1997. Salah satu jalan keluar dari masalah tersebut adalah dengan jalan pengembangan sistem perekonomian syariah yang telah teruji cukup tangguh dalam menghadapi krisis ekonomi. Hal ini disebabkan sistem perekonomian yang digunakan tidak terpengaruh dengan tingkat bunga perbankan yang mendorong timbulnya inflasi. Dalam memahami aspek hukum penerapan ekonomi Islam haruslah secara komprehensif, mulai dari tataran teoritik-konseptual sampai pada problematika dan implementasinya. Sejumlah eksperimen penerapan sistim perekonomian yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariat Islam telah menunjukkan banyak indikasi keberhasilan, seperti yang ditunjukkan pada perkembangan Islamic Development Bank (IDB) yang pesat. Berbagai lembaga ekonomi dan program aksi yang dilaksanakan di negara-negara Islam dan negara-negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam seperti Aljazair, Pakistan, Bangladesh, dan Turki. Bahkan sejumah lembaga keuangan bank dan non-bank berbasis nilai syariat telah berkembang dengan cukup pesat di kota-kota bisnis terkemuka seperti London, New York, dan Geneva.
Aspek Hukum Penyelesaian Pembiayaan Al-Murabahah (Jual Beli) Bermasalah (Studi pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Lampung) Amnawaty Amnawaty; Siska Liana
Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol 2 No 1 (2014): Adzkiya Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Meto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (281.581 KB)

Abstract

Pemberian pembiayaan al-Murabahah kepada nasabah debitur merupakan salah satu layanan dari bank syariah.Pemberian pembiayaan tersebut mengacu pada pedoman internal berdasarkan prinsip kehati-hatian (prudential).permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah faktor pembiayaan bermasalah dan bagaimana upaya penyelesaian pembiayaan al-Murabahah yang bermasalah. Dengan pokok-pokok yang dibahas faktor– faktor penyebab pembiayaan al-Murabahah menjadi bermasalah, upaya penyelesaian pembiayaan al-Murabahah bagi para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap, rinci dan sistematis tentang masalah yang telah disebutkan di atas. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif terapan dengan menggunakan metode deskriptif. Adapun pendekatan masalah dilakukan dengan pendekatan applied process study dan menggunakan data sekunder. Data yang diperoleh lalu dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa yang menjadi faktor penyebab pembiayaan al-Murabahah bermasalah terdiri dari faktor internal bank, faktor internal nasabah debitur, dan faktor eksternal. Upaya pencegahan yang dilakukan bertujuan untuk mengurangi pembiayaan al-Murabahah bermasalah. Upaya yang ditempuh untuk menangani pembiayaan al-Murabahah bermasalah terbagi menjadi 2 kategori yaitu upaya penyelamatan (rescue) dan upaya penyelesaian. Baik upaya penyelamatan (rescue) maupun upaya penyelesaian tersebut, berakibat hukum terealisasinya pelunasan pembiayaan al-Murabahah yang dimaksud.
MERETAS URGENSI AUDIT KINERJA DALAM MENCIPTAKAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA/KABUPATEN sugimin sugimin
Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol 6 No 1 (2018): Adzkiya Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Meto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (378.718 KB) | DOI: 10.32332/adzkiya.v6i1.1174

Abstract

This article explains the urgency of an audits performance (value for money audits) in creating of performance accountability at cityor district government instance. This study was conducted by literature study with reference to a number of previous study and related regulations. The results of the study indicate that performance is a formal evaluation instrument for the government program. It helps to increase the public accountability by providing information concerning the government performance that may not be accessible to the public. The understanding of this concept and its implementation will enable to achieve optimal accountability for the public sector. It is concerned about performance audits centered on economic achievement, efficiency, and effectiveness depend on the existence of regulation, planning, assessment, authorization and control over the use of its resources. It is the responsibility of the public policy makers to establish the arrangements and to ensure that they are functioning appropriately. The responsibility of the internal auditor is to independently verify that execution of activities by policymakers have complied with the basic standards.
Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagai Benda Wakaf Juju Jumena; Mia Siti Sumiati Dewi
Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol 5 No 2 (2017): Adzkiya Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Meto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (489.514 KB) | DOI: 10.32332/adzkiya.v5i2.1038

Abstract

The wakaf is a wortshop based on social-religious values. The wakaf legislation rules in Indonesia regulted by Act no. 41 of 2004 on wakaf whichexpanding of wakaf objects in the form of moving objects which one of them is Intellectual Property Rights (IPRs). The term of IPRs is not known in Islamic Law. Seeing the problem, the writer feels the need to study more deeplyabout IPRs wakaf in the Islamic law, especially in Hanafiyah School. This research is library research with qualitative method and normative juridical approach. The preparation data of this research has descriptive-analytis-comparative. From this research, the muta’akhirin priests of Hanafiyah School, IPRs wakaf is allowed, because the IPRs included to the objects and have economic value on the basis of the 'urf. According to the positive law, IPRs can be categorized as wakaf in accordance with wakaf Legislation. The similarity of IPRs wakaf in Hanafiyah School and wakaf Legislation is the temporal nature in wakaf, the permanent ownership of wakaf and nazi}r items which may benefit from the wakaf they manage in a good way. The difference of IPRS waqf in Hanafiyah School and wakaf Legislation are in the essential terms, dependent on the status of wakaf objects, wakaf that may be with drawn, sold and inherited and the administrative system of wakaf.
Menumbuhkan Jiwa Kewirausahaan di Perguruan Tinggi Selvia Nuriasari
Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol 1 No 2 (2013): Adzkiya Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Meto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (183.213 KB)

Abstract

Ada empat permasalahan Indonesia : pengangguran, kemiskinan, tingkat kejahatan yang tinggi dan kerusakan lingkungan. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan menghasilkan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, dan religius sebagai kunci utama bagi permasalahan tersebut. Sumber daya manusia tersebut disebut dengan wirausahawan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka harus digerakkan dari bawah yaitu melalui pendidikan, salah satunya adalah melalui Perguruan Tinggi.
Analisis Hukum Islam terhadap Sanksi Pembatalan Khithbah Nikah Sudirman Sudirman
Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol 5 No 1 (2017): Adzkiya Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Meto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (343.005 KB) | DOI: 10.32332/adzkiya.v5i1.1008

Abstract

Khithbah is an important process in marriage because it becomes the gateway. In order to maintain the continuity of the process towards the marriage level and keep the parties from the losses due to the unilateral cancellation of khithbah that is rampant, the leaders of Gaya Baru 3 and Gaya Baru 5 make a khitbah agreement with certain sanctions. This paper examines how the covenants of khitbah, peningset, and other material fines and their implications for the maqashid of sharia. The finding is that the practice of the khitbah covenant can be justified in the spirit of the Compilation of Islamic Law and the opinion of the madhhab scholars. It's just that the nominal fines are too large to make the parties objected so do legal hillah that actually hit the maqashid sharia of marriage.

Page 3 of 14 | Total Record : 135

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13 No 1 (2025): Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol. 13 No. 1 (2025): Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol. 12 No. 2 (2024): Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol 11 No 1 (2023): Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol 10 No 02 (2022): Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol 10 No 01 (2022): Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol 9 No 02 (2021): Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol 9 No 01 (2021): Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol 8 No 02 (2020): Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol 8 No 1 (2020): Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol 7 No 2 (2019): Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol 7 No 1 (2019): Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol 6 No 2 (2018): Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol 6 No 1 (2018): Adzkiya Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol 5 No 2 (2017): Adzkiya Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol 5 No 1 (2017): Adzkiya Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol 4 No 2 (2016): Adzkiya Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol 4 No 1 (2016): Adzkiya Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Vol 2 No 1 (2014): Adzkiya Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Vol 1 No 2 (2013): Adzkiya Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Vol 1 No 1 (2013): Adzkiya Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah More Issue