cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Moh. Muhibbin
Contact Email
mih.pps@unisma.ac.id
Phone
+6282198932510
Journal Mail Official
riopascaunisma@gmail.com
Editorial Address
Gedung Pascasarjana Unisma lantai 2 Jl. MT. Haryo 193 Malang
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
NEGARA DAN KEADILAN
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : 23027010     EISSN : 27219801     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Negara dan Keadilan merupakan jurnal yang menampung dan mempublikasikan tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum, yang disusun oleh akademisi, peneliti dan/atau praktisi hukum. Khususnya hasil riset atau opini tentang: 1. Hukum Perdata; 2. Hukum Pidana; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi Negara; 5. Hukum Internasional; dan 6. Hukum Islam. The Law Journal of master of Law, University of Islam Malang. The Negara dan Keadilan Journal is a journal which accommodates and publish written research or opinions, related to law in general and extensively, whether in legal dogmatism, legal theory or legal philosophy; compiled by academics, researcher and/ or legal practitioners. The sprecific research or opinion such as: 1. Private Law; 2. Criminal Law; 3. Constitutional Law; 4. Administrative Public Law; 5. International Law; 6. Islamic Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 10, No 1 (2021): Februari" : 10 Documents clear
IMPLEMENTASI PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN POLIGAMI Zainul Fanani
Negara dan Keadilan Vol 10, No 1 (2021): Februari
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (315.998 KB) | DOI: 10.33474/hukum.v10i1.4485

Abstract

Abstrak Pasal 94 ayat (1) kompilasi Hukum Islam menyebutkan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri, ayat (2) menyebutkan pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga dan keempat. Dengan demikian momentum pelaksanaan perkawinan merupakan hal yang sangat signifikan dalam penentuan harta bersama dalam perkawinan poligami. Hal ini akan menjadi hambatan dalam pembagian harta bersama, khususnya menyangkut masalah pembuktian harta bersama tersebutKata kunci:  harta Bersama, poligami, pembagian Abstract Article 94 paragraph (1) compilation of Islamic law mentions joint property of marriage of more than one spouse, separate and independent, paragraph (2) mentions the joint ownership of marriage of husband of more than one spouse at the time of the second, third and fourth marriages. Thus the momentum of the marriage exercise is a very important factor in the determination of common property in polygamous marriage. This would be a hindrance in the sharing of common property, especially with regard to the issue of proof of the common propertyKeywords: Shared property, polygamy, subdivision
PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA TERKAIT NEW YORK AGREEMENT 1962 DALAM HAL PENENTUAN PENDAPAT RAKYAT PAPUA Mukti Stoffel
Negara dan Keadilan Vol 10, No 1 (2021): Februari
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (429.298 KB) | DOI: 10.33474/hukum.v10i1.4625

Abstract

abstrakImplementasi Hasil Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) berdasarkan New York Agreement 1962 dalam kaitannya dengan Penegakan Hak Asasi Manusia di Tanah Papua menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia pada tahun 1969 berusaha menggerakkan pembangunan dengan meminggirkan pengalaman dan nilai-nilai social budaya rakyat Papua. Ketidakseimbangan kehidupan sosial masyarakat yang diperkuat dengan adanya beberapa kelompok masyarakat yang tidak mendukung hasil Pepera menyebabkan muncullah kelompok-kelompok masyarakat Papua yang pro dan kontra terhadap pembangunan. Apabila menginginkan Papua ini menjadi wilayah yang aman pemerintah harus memikirkan bagaimana seluruh masyarakat Papua bisa hidup sejahtera, memiliki rasa aman dan meminimalisir kesenjangan antar daerah/wilayah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesejahteraan hidup didambakan oleh semua pihak. Bila hidup sejahtera dan aman maka pergolakan akan berkurang. Kata kunci: New York Agreement 1962, Pepera 1969, HAM di Tanah Papua abstractThe results of this study indicate that the Implementation of the Results of the Decision of the People's Opinion (PEPERA) based on the 1962 New York Agreement in relation to the Enforcement of Human Rights in Papua shows that the Indonesian Government in 1969 sought to mobilize development by marginalizing the experiences and social cultural values of the Papuan people. The imbalance of the social life of the community which is reinforced by the existence of several community groups that do not support the results of the Act of Free Choice has led to the emergence of Papuan groups that are pro and contra to development. If you want Papua to be a safe area the government must think about how all Papuans can live in prosperity, have a sense of security and minimize gaps between regions / regions in the Unitary State of the Republic of Indonesia. Life welfare is coveted by all parties. If life is prosperous and safe, the upheaval will decrease.  Keywords: New York Agreement 1962, February 1969, Human Rights in the Land of Papua
PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI’AH DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG Alifah Ratnawati
Negara dan Keadilan Vol 10, No 1 (2021): Februari
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (485.182 KB) | DOI: 10.33474/hukum.v10i1.4619

Abstract

Abstrak Pengadilan Agama  Kabupaten Malang termasuk dalam lingkup Pengadilan Agama Tinggi Agama Jawa Timur.  Data ini menunjukan bahwa di Pengadilan Agama Kabupaten Malang  telah setiap tahun  selalu menerima kasus perkara ekonomi syari’ah sedangkan Pengadilan Agama lain Belum pernah menerima pengaduan tentang ekonomi syari’ah. Demikian ini memberikan gambaran permasalahan yang dapat diidentifikasikan keadaan penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah di Pengadilan  Agama Kabupaten Malang dengan mengacu pada pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama.Kata kunci: ekonomi syari’ah, sengketa, kasus AbstractMalang Regency Religious Court is included in the scope of the High Religion Religious Court of East Java. This data shows that in the Malang District Religious Court every year they have always received cases of Shari'ah economic cases while other Religious Courts have never received complaints about the Shari'ah economy. Thus, this gives an illustration of the problems that can be identified as the state of shari'ah economic dispute resolution in the Malang District Religious Court by referring to the implementation of Law Number 3 of 2006 concerning the Religious Courts. Keywords: syari'ah economy, dispute, case
PRO KONTRA KOMPARASI HUKUMAN MATI UNTUK PENGEDAR NARKOTIKA Candra Tri Mardhani
Negara dan Keadilan Vol 10, No 1 (2021): Februari
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (143.66 KB) | DOI: 10.33474/hukum.v10i1.4620

Abstract

AbstrakPro kontra soal hukuman mati bagi pengedar narkotika adalah logis. elaksanaan hukuman mati terhadap pengedar narkoba atau tindak pidana pengedaran narkotika di sejumlah Negara juga mempunyai kesamaan dan perbedaan. Persamaannya, bahwa tidak setiap pengedar bisa dijatuhi hukuman mati. Hanya pengedar dengan jumlah tertentu yang bisa dijatuhi dengan sanksi hukuman mati. Mereka (masing-masing Negara) tetap dalam suatu kesepakatan untuk menjadikan pengedar narkoba sebagai ancaman serius bagi kelangsungan hidup bermasyarakat dan bernegara, khususnya dalam merusak dan menghancurkan generasi mudaKata kunci: narkotika, hukuman mati, pengedar AbstractThe pros and cons of the death penalty for narcotics dealers are logical. the implementation of the death penalty for drug dealers or criminal acts of drug trafficking in a number of countries also have similarities and differences. Similarly, not every dealer can be sentenced to death. Only dealers with a certain amount can be sentenced to death penalty. They (each country) remain in an agreement to make drug dealers a serious threat to the survival of society and the state, especially in destroying and destroying the younger generation Keywords: narcotics, death penalty, dealer 
KONSTRUKSI KONSEP MENJANJIKAN SEBAGAIMANA DI MAKSUD PADA PASAL 5 AYAT (1) HURUF A UU NO. 20 TAHUN 2001 Daky Dzul Qornain
Negara dan Keadilan Vol 10, No 1 (2021): Februari
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (324.97 KB) | DOI: 10.33474/hukum.v10i1.4621

Abstract

Abstrak Syarat yang harus ada dalam suatu perbuatan agar dapat dipidana diawali bahwa perbuatan itu melawan hukum, yang sudah melalui proses sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Istilah menjanjikan yang terdapat dalam rumusan Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, tidak sama pengertiannya dengan yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Perbuatan “menjanjikan” dalam UU No. 20 Tahun 2001 dilakukan oleh pihak yang memiliki kepentingan atau yang memiliki tujuan pada pegawai negeri atau penyelenggara negara.Kata kunci: korupsi, konsep menjanjikan, kerugian
EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2014 Harun Al Rosyid
Negara dan Keadilan Vol 10, No 1 (2021): Februari
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (330.97 KB) | DOI: 10.33474/hukum.v10i1.4623

Abstract

Abstrak Dalam rangka sebagai upaya untuk mewujudkan efektifitas pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, tentunya sangat diperlukan pembinaan dan pengawasan, untuk itu maka telah dituangkan ke dalam pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.Kata kunci: efektifitas, pengelolaan jaringan, pemerintahan daerah Abstract In order as an effort to realize the effectiveness of the management of legal documentation and information networks, of course coaching and supervision is needed, for this reason it has been stated in Article 12 of the Republic of Indonesia Minister of Home Affairs Regulation No. 2 of 2014 concerning Management of the Ministry of Home Affairs Legal Documentation and Information Network and Regional Government.Keywords: effectiveness, network management, regional government 
KEDUDUKAN PENGATURAN TINDAK PIDANA PERZINAHAN DI INDONESIA achmad syamsul askandar
Negara dan Keadilan Vol 10, No 1 (2021): Februari
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (597.973 KB) | DOI: 10.33474/hukum.v10i1.4624

Abstract

AbstrakDelik perzinahan yang tercantum dalam sistem hukum pidana zina sangat miskin terhadap apresiasi norma kepatutan yang berkembang ditengah masyarakat. Baik norma yang bersumber dari adat maupun agama, sehinggasepantasnya perubahan peraturan dan perundang-undangan yang mengatur tentang masalah perzinahan dilakukan oleh negara melalui pembuatan hukum positip.Kata kunci: perzinahan, norma hukum, kedudukan
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN CARA MEMOTONG-MOTONG MAYAT KORBAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN KRIMINOLOGI Bagus Widyatmoko
Negara dan Keadilan Vol 10, No 1 (2021): Februari
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukum.v10i1.10857

Abstract

 Tindakan krimininalitas tidak hanya mengganggu ketentraman dan kenyaman terhadap kehidupan berbangsa dan bernegera, tetapi lebih dari itu kejahatan juga dapat menimbulkan kegelisahan dan rasa ketakutan yang lebih terhadap masyarakat secara umum. Terlebih dalam belakangan ini kasus-kasus kehajatan terus terjadi dan banyak mengalami peningkatan baik dari segi jumlah kasus ataupun dari jenis tindak pidana yang dilakukan oleh para pelaku, salah satunya adalah kasus pembunuhan yang disertai dengan memutilasi mayat korban hal ini tentu tergolong dalam kejahatan yang sangat sadis dan tidak manusiawi. Memutilasi mayat korban pembunuhan tentunya berbeda dengan pembunuhan biasa sehingga dalam penelitian ini dikemukakan bahwa pelaku mutilasi rata-rata dilatarbelakangi oleh karakter atau sifat bawaan manusia yang masuk dalam ketegori psikopat. Dengan demikian dari hasil penelitian ini diharapkan para pelaku dapat disadarkan sebelum melakukan tindak pidana pembunuhan yang disertai dengan mutilasi dengan cara memberikan penjatuhan pidana yang berat terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang disertai dengan memutilasi mayat korban.Kata kunci: Tindak Pidana, Mutilasi, Hukum dan Kriminologi. Acts of criminality not only disturb peace and comfort in the life of the nation and haste, but more than that crime can also cause more anxiety and fear of society in general. Especially in recent times cases of corruption have continued to occur and have experienced an increase in both the number of cases and the types of criminal acts committed by the perpetrators, one of which is a murder case accompanied by mutilating the victim's corpse, this is certainly a very sadistic crime. and inhuman. Mutilating the corpse of a murder victim is certainly different from ordinary murder so that in this study it is argued that the perpetrators of mutilation are on average motivated by human characters or traits that fall into the category of psychopaths. Thus, from the results of this study, it is hoped that the perpetrators can be made aware of before committing the crime of murder which is accompanied by mutilation by giving the imposition of a serious punishment against the perpetrator of the crime of murder accompanied by mutilating the body of the victim.Keywords: Crime, Mutilation, Law and Criminology  
PERAN DPRD DALAM MEMBANGUN PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERWIBAWA Nurochman Nurochman
Negara dan Keadilan Vol 10, No 1 (2021): Februari
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukum.v10i1.10858

Abstract

 DPRD Kota Batu  berusaha maksimal membangun pemerintahan daerah yang baik dan berwibawa. Standar baik dan kuat ini terletak terwujudnya suatu pemerintahan yang dapat menjalankan  perintah peraturan perundang-undangan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kepentingan masyarakat di Kota Batu. Penyelenggaraan pemerinatahan daerah  di Kota Batu identik dengan sejumlah pemerintahan daerah di Propinsi lain, yang sama-sama mengandalkan optimalisasi, efektifitas, dan profesionalitas kinerja dewan, sehingga apa yang diperankan oleh DPRD Kota Batu  pun menentukan bangunan pemerintahan sekarang dan mendatang. Oleh karena itu, DPRD Kota Batu  akan berusaha memaksimalisasikan peran yang sudah digariskan oleh norma yuridis.Kata kunci: dewan, peran, yuridis, kinerja, penyelenggaraan The Batu City DPRD tries its best to build good and authoritative regional government. This good and strong standard lies in the realization of a government that can best carry out the orders of laws and regulations in accordance with the interests of the people in Batu City. The implementation of regional government in Kota Batu is identical with a number of regional governments in other provinces, which both rely on the optimization, effectiveness and professionalism of the performance of the council, so that what is played by the Batu City DPRD determines the current and future government buildings. Therefore, the Batu City DPRD will try to maximize the role outlined by juridical norms.Keywords: board, role, juridical, performance, administration
IMPLEMENTASI VISI DESA BERDAYA KOTA BERJAYA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG RPJMD TAHUN 2017 – 2022 Saihul Anam
Negara dan Keadilan Vol 10, No 1 (2021): Februari
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukum.v10i1.10859

Abstract

 Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Batu tanggal 21 Juni 2001, terbentuklah Kota Batu sebagai daerah otonom baru di Jawa Timur. Sesuai dengan kewenangannya Pemerintah Daerah Kota Batu menetapkan Visi Desa Berdaya Kota Berjaya ke dalam RPJMD Tahun 2017-2022. Penelitan ini mengambil rumusan masalah: Produk hukum daerah apa sajakah yang sudah dan/atau belum dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kota Batu sebagai daerah otonom, guna mengatur lebih lanjut UU Desa dan aturan pelaksanaannya untuk mewujudkan Visi Desa Berdaya Kota Berjaya? Bagaimanakah implementasi Visi Desa Berdaya Kota Barjaya, serta produk hukum daerah apa sajakah yang berpengaruh terhadap tercapainya Visi Desa Berdaya Kota Berjaya? Hal ini perlu dikemukakan karena pembahasan tentang Desa tidak lepas dari bingkai regulasi yang mengatur tentang Desa (UU Desa dan Peraturan-Peraturan pelaksanaannya). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian yang berbasis pada inventarisasi hukum positif, penemuan asas-asas hukum dan penemuan hukum inconcretto, yang dilengkapi pengamatan operasionalisasi asas-asas hukum secara empiris. implementasi Visi desa Berdaya Kota Berjaya memerlukan komitmen untuk pengaturan lebih lanjut baik secara atributif maupun delegatif sesuai regulasi tentang desa dengan peraturan daerah maupun peraturan walikota. Hal ini menjadi niscaya, karena desa dalam kontek UU Desa sudah bukan lagi sebagai obyek, malainkan ditempatkan sebagai subyek pembangunan. Saran yang bisa penulis sampaikan hendaknya pemerintah daerah melakukan revieu atas RPJMD 2017-2022, mendudukkan regulasi desa sebagaimana mestinya guna terwujudnya Desa Berdaya Kota Berjaya.Kata kunci: Desa Berdaya, Visi, Desa Berdaya Kota Berjaya With the enactment of Law No. 11 of 2001 on the Establishment of Batu City on June 21, 2001, batu city was formed as a new autonomous region in East Java.This research takes the formulation of the problem: What regional legal products have been and/or have not been established by the Batu City Regional Government as an autonomous region, in order to further regulate the Village Law and its implementation rules to realize the Vision of The Empowered Village of BerjayaThe research uses an empirical juridical approach. The research is based on the inventory of positive laws, the discovery of legal principles and the discovery of inconcretto laws, which includes empirical observations of the operationalization of legal principles.From the results of the research, the Vision of Empowered Village of Barjaya City, is realized by increasing the equalization of development in the village with idm indicator (Indek Desa Membangun). In conclusion, the implementation of The Vision of Berdaya Kota Berjaya village requires a commitment to further arrangements both attributely and delegatively in accordance with village regulations with local regulations and mayoral regulations.Keywords: Shared property, polygamy, subdivision

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 1 (2024): Jurnal Negara dan Keadilan Vol. 12 No. 2 (2023): Jurnal Negara dan Keadilan Vol. 12 No. 1 (2023): Negara dan Keadilan Vol. 11 No. 2 (2022): Agustus Vol 11, No 2 (2022): Agustus Vol 11, No 1 (2022): Februari Vol 10, No 2 (2021): Agustus Vol 10, No 1 (2021): Februari Vol 9, No 2 (2020): Agustus Vol 9, No 1 (2020): Februari Vol 8, No 2 (2019): Agustus Vol 8, No 1 (2019): Februari Vol 7, No 1 (2018): Agustus Vol. 7 No. 1 (2018): Agustus More Issue