cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Moh. Muhibbin
Contact Email
mih.pps@unisma.ac.id
Phone
+6282198932510
Journal Mail Official
riopascaunisma@gmail.com
Editorial Address
Gedung Pascasarjana Unisma lantai 2 Jl. MT. Haryo 193 Malang
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
NEGARA DAN KEADILAN
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : 23027010     EISSN : 27219801     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Negara dan Keadilan merupakan jurnal yang menampung dan mempublikasikan tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum, yang disusun oleh akademisi, peneliti dan/atau praktisi hukum. Khususnya hasil riset atau opini tentang: 1. Hukum Perdata; 2. Hukum Pidana; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi Negara; 5. Hukum Internasional; dan 6. Hukum Islam. The Law Journal of master of Law, University of Islam Malang. The Negara dan Keadilan Journal is a journal which accommodates and publish written research or opinions, related to law in general and extensively, whether in legal dogmatism, legal theory or legal philosophy; compiled by academics, researcher and/ or legal practitioners. The sprecific research or opinion such as: 1. Private Law; 2. Criminal Law; 3. Constitutional Law; 4. Administrative Public Law; 5. International Law; 6. Islamic Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 9, No 2 (2020): Agustus" : 10 Documents clear
KEDUDUKAN DAN URGENSI HUKUMAN MATI TERHADAP PENANGGULANGAN PENGEDARAN NARKOTIKA DI INDONESIA DAN SEJUMLAH NEGARA DI DUNIA Zainul Arifin
Negara dan Keadilan Vol 9, No 2 (2020): Agustus
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukum.v9i2.7392

Abstract

Kedudukan hukuman mati terhadap pengedaran narkotika di Indonesia  sebagai strategi penanggulangan terhadap pengedaran narkotika  masih menimbulkan pihak yang menyetujui dan menolaknya. Pihak yang  menolak hukuman mati dikenakan pada pengedar nakotika dengan alasan hak asasi manusia atau hak keberlanjutan hidup terpidana, sedangkan ada kelompok yang menyetujui pelaksanaan hukuman mati yang juga dengan alasan demi kepentingan hak asasi manusia. Pihak yang menyetujui hukuman untuk pengedar ini menilai, bahwa sanksi yang dikenakan berupa hukuman mati dapat membuat jera atau takut calon-calon pelaku yang bermaksud mengedarkan narkotika atau hak hidup banyak generasi muda ikut diselamatkan menjadi korban kecanduan narkotika akibat ketakutan di kalangan calon-calon penjahat. hukuman mati bagi pengedar narkotika dalam kajian hukum positip sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.Kata kunci: narkotika, hukuman, akibat, kedudukan, urgensi The death penalty for narcotics distribution in Indonesia as a counter strategy against narcotics distribution still raises those who approve and reject it. Parties that reject the death penalty are imposed on narcotics distributors on the grounds of human rights or the right to a life sentence, while there are groups that approve the execution of the death sentence as well as for the sake of human rights. The party who approved the sentence for the distributor ruled that sanctions imposed on the death penalty could scare or intimidate potential perpetrators who intend to distribute narcotics or livelihoods for many young people to be rescued as victims of narcotics addiction due to fear among potential criminals. the death penalty for narcotics traffickers in a positive legal study is set out in the Law of Numbers. 35 of 2009 on Narcotics. Keywords: narcotics, punishment, consequences, position, urgency
TINDAKAN “ULTRA VIRES” DIREKSI DAN AKIBAT HUKUMNYA BAGI PERSEROAN TERBATAS Abdul Rokhim
Negara dan Keadilan Vol 9, No 2 (2020): Agustus
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukum.v9i2.9092

Abstract

 Direksi menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memiliki dua kewenangan, yakni melakukan tindakan pengurusan  perusahaan dan mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Tindakan Direksi secara hukum dikualifikasi sebagai tindakan perseroan selaku badan hukum apabila dilakukan sesuai dengan kewenangan dan tujuan perseroan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar perseroan. Tindakan direksi yang dilakukan di luar kewenangan atau melampaui kewenangan (ultra vires) tidak dapat dikualifikasi sebagai tindakan perseroan. Akibatnya, tindakan hukum tersebut tidak mengikat perseroan dan hanya mengikat Direksi secara pribadi dengan pihak ketiga.Kata kunci: Tindakan Ultra Vires; Direksi; Perseroan Terbatas Directors according to Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company have two authorities, namely taking care of the company and representing the company both inside and outside the court. The actions of the Board of Directors are legally qualified as the actions of the company as a legal entity if they are carried out in accordance with the authority and objectives of the company as stated in the company's articles of association (company statute). The directors' actions that are carried out outside the authority or exceed the authority (ultra vires) cannot be qualified as a company action. As a result, these legal actions do not bind the company and only bind the Directors privately with third parties.Keywords: Ultra Vires Actions; the Directors; Limited Liability Company
PERSPEKTIF HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN PERDAGANGAN MANUSIA Abu Hasin
Negara dan Keadilan Vol 9, No 2 (2020): Agustus
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukum.v9i2.7387

Abstract

Perspektif yuridis terhadap anak yang menjadi korban kejahatan perdagangan manusia sudah banyak norma yuridis yang dibuat negara yang secara fundamental mengaturnya, bahwa tindak pidana atau kejahatan memperdagangkan anak sudah jelas-jelas sebagai perbuatan yang berbentuk melanggar norma hukum pidana.  Dalam perspektif hak asasi manusia (HAM) terhadap anak yang menjadi korban kejahatan perdagangan manusia adalah berkaitan dengan masalah hak-hak anak, baik yang diatur dalam instrumen HAM internasional seperti UDHR, Kovenan Hak Anak, hingga produk yuridis Indonesia.Kata kunci: anak, hak asasi manusia, hukum, korban Juridical perspective on children who are victims of human trafficking crimes has many juridical norms made by the state that fundamentally regulate them, that criminal acts or the crime of trafficking in children are clearly acts that violate criminal law norms. In the perspective of human rights (HAM) against children who are victims of human trafficking crimes is related to the issue of children's rights, both regulated in international human rights instruments such as the UDHR, the Covenant on Childrens Rights, to Indonesian juridical products.Keywords: children, human rights, law,
FORMULASI HUKUM PIDANA TERHADAP RUMUSAN TINDAK PIDANA PERZINAAN DALAM PEMBAHARUAN HUKUM DI INDONESIA Ihda Shofiyatun Nisa’
Negara dan Keadilan Vol 9, No 2 (2020): Agustus
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukum.v9i2.7488

Abstract

 Penelitian tentang formulasi hukum pidana terhadap rumusan tindak pidana perzinaan dalam pembaharuan hukum di Indonesia bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang kebijakan formulasi hukum pidana dalam merumuskan delik perzinaan dimasa sekarang dan yang akan datang terhadap pembaharuan hukum di Indonesia. Hasil penelitian dan analisis data dalam penelitian ini menyatakan bahwa: pertama, pada dasarnya saat ini sudah terdapat kebijakan hukum pidana yang berkaitan dengan rumusan perzinaan. Yaitu, KUHP Pasal 284 tentang perzinaan, Yurisprudensi MA Nomor 93/K/Kr/1976 yang menyatakan bahwa “pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus perbuatan yang menurut hukum adat dianggap sebagai perbuatan pidana yang mempunyai bandingan dengan KUHP”. Keputusan MA No 349/K/Kr/1980 tanggal 26 Desember 1980 mengenai perkara Pasal 284 (1) Ia KUHP. Namun beberapa kebijakan ini belum berlaku secara maksimal, karena masih mengandung beberapa kekurangan antara lain dalam perumusan delik Pada Pasal 284 yang mengkategorikan zina sebagai delik aduan absolut. Kemudian dalam sistem perumusan sanksi yang tidak tepat dan jumlah sanksi pidana penjara serta denda masih relatif kecil. Kedua, adanya kelemahan dalam kebijakan saat ini maka perlu adanya kebijakan formulasi hukum pidana dalam upaya perumusan delik perzinaan. Kebijakan hukum yang akan datang berkaitan dengan perumusan delik perzinaan adalah konsep RUU KUHP Versi September 2019. Didalam telah merumuskan perzinaan dalam segala bentuknya, baik adultary (muhson) ataupun fornication (ghairu muhson). Selain itu, juga terdapat rumusan mengenai kumpul kebo serta incest.Kata kunci: formulasi, hukum pidana, perzinaan.Research on the formulation of criminal law on the formulation of criminal acts of adultery in legal reform in Indonesia aims to find out and analyze the policy on the formulation of criminal law in formulating offenses for adultery in the present and future of legal reform in Indonesia. The results of research and data analysis in this study states that: first, basically there is now a criminal law policy relating to the formulation of adultery. Namely, KUHP Article 284 regarding adultery, MA Jurisprudence Number 93 / K / Kr / 1976 which states that "the district court has the authority to examine and decide upon acts which according to customary law are considered as criminal offenses which have a comparison with the Criminal Code". MA Decree No. 349 / K / Kr / 1980 dated December 26, 1980 regarding the case of Article 284 (1) He is the Criminal Code. However, some of these policies have not yet been implemented to the fullest, because they still contain some shortcomings, including in the formulation of offense Article 284 which categorizes adultery as an offense of absolute complaint. Then in the formulation system of improper sanctions and the number of sanctions imprisonment and fines are still relatively small. Second, there are weaknesses in the current policy so it is necessary to formulate a criminal law policy in the formulation of an offense for adultery. The next legal policy relating to the formulation of the offense for adultery is the concept of the Criminal Code Bill for the September 2019 version. It has formulated adultery in all its forms, both adultary (muhson) or fornication (ghairu muhson). In addition, there are also formulations regarding cohabiting and incest gatherings.Keywords: formulation, criminal law, adultery
TINDAK PIDANA MUTILASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM, KRIMINOLOGI DAN VIKTIMOLOGI Fathol Bari
Negara dan Keadilan Vol 9, No 2 (2020): Agustus
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukum.v9i2.7388

Abstract

Di Indonesia ini, ada banyak norma hukum yang sudah mengatur tindak pidana pembunuhan, termasuk mutilasi. Tindak pidana mutilasi telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia.  Perspektif kriminologi menyebutkan atau menggariskan pada pembahasan masalah faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana mutilasi dan modus operandi kejahatan atau tindak pidana mutilasi, khususnya yang terjadi di Indonesia. Perspektif viktimologi menekankan pada aspek korban, yakni ketika seseorang menjadi korban tindak pidana mutilasi, mengapa sampai seseorang bisa menjadi korban mutilasi. Karena tindak pidana ini termasuk jarang terjadi atau hanya pada pelaku tertentu, sehingga kajiannya tidak mudah, apalagi yang berkaitan dengan  posisi korban.Kata kunci: korban, mutilasi, HAM, hukum, viktimologiIn Indonesia, there are many legal norms that already regulate murder, including mutilation. The crime of mutilation has been regulated in various laws and regulations in Indonesia. Criminology perspective mentions or outlines in the discussion of the problems of the factors causing the occurrence of criminal acts of mutilation and modus operandi of crimes or criminal acts of mutilation, especially those that occur in Indonesia. The victimology perspective emphasizes the aspect of the victim, that is, when a person becomes a victim of a criminal act of mutilation, why can someone become a victim of mutilation. Because these crimes are rare or only occur in certain perpetrators, so the study is not easy, especially related to the position of the victim. Keywords: victim, mutilation, human rights, law, victimization
ANALISIS HUKUM E-LITIGASI JO. PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 50 TAHUN 2009 TENTANG PENGADILAN AGAMA Annisa Annisa
Negara dan Keadilan Vol 9, No 2 (2020): Agustus
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukum.v9i2.7489

Abstract

 Penelitian ini memiliki tujuan untuk memaparkan berkenaan dengan analisi hukum e-litigasi. Persidangan dengan e-litigasi yang dasar hukumnya berupa PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dianggap telah melampaui hukum acara yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama. Pnelitian ini membahas kedudukan PERMA dalam hierarki perundang-undangan agar dapat diketahui posisi PERMA dan batasan PERMA dalam menyusun peraturannya.Kata kunci: e-litigasi, PERMA, Hukum This study aims to analyze the law of e-litigation. Trials with e-litigation, the legal basis of which is Supreme Court Regulations (PERMA) Number 1 of 2019, are considered to have exceeded the procedural law contained in Law Number 7 of 1989 jo. Law Number 3 of 2006 jo. Law Number 50 of 2009 concerning Religious Courts. This study discussed the position of PERMA in the hierarchy of legislation in order to find out the position of PERMA and the limitations of PERMA in formulating its regulations.Keywords: e-litigation, PERMA, Law
PROSEDUR EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA Martono Martono
Negara dan Keadilan Vol 9, No 2 (2020): Agustus
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukum.v9i2.7389

Abstract

 Salah satu aspek penting dalam dunia perbankkan yang berkaitan dengan menjalankan aktifitasnya adalah soal jaminan. Pelaksanaan jaminan fidusia dalam perjanjian kredit Bank BPR Bumi Rinjani Syariah Kepanjen Malang, dilakukan melalui mekanisme lain yang menyimpangi ketentuan yuridis normatif, yakni dilakukan dengan cara membuat Surat Kuasa Jual atas Obyek Jaminan Fidusia, Manfaat secara yuridis terhadap Surat Kuasa Jual Atas Obyek Jaminan Fidusia yang telah di waarmerking oleh Notaris, adalah bahwa bagi pihak Bank BPR akan semakin meneguhkan kedudukan Bank BPR sebagai kreditur untuk bisa menjual benda jaminan, meski tanpa mendaftarkan jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia.Kata kunci: jaminan, fidusia, norma, eksekusi One important aspect in the banking world related to carrying out its activities is the matter of collateral. The implementation of fiduciary guarantees in the credit agreement of BPR Bumi Rinjani Syariah Kepanjen Bank Malang, is carried out through other mechanisms that deviate from normative juridical provisions, which is done by making a Power of Attorney to sell the Fiduciary Guarantee Object, a juridical benefit to the Power of Attorney for the Fiduciary Guarantee Object that has been on the waarmerking by the Notary, is that for the BPR Bank will further strengthen the position of the BPR Bank as a creditor to be able to sell collateral, even without registering fiduciary collateral at the Fiduciary Registration Office. Keywords: guarantee, fiduciary, norm, execution
KARAKTERISTIK ASAS KEPENTINGAN (INSURABLE INTEREST) DALAM PERJANJIAN ASURANSI Fitria Dewi Navisa
Negara dan Keadilan Vol 9, No 2 (2020): Agustus
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukum.v9i2.7490

Abstract

 Benda asuransi erat hubungannya dengan teori kepentingan (interest theory) yang secara umum dikenal dalam hukum asuransi. Kepentingan itu harus sudah ada pada benda asuransi pada saat asuransi diadakan atau setidak-tidaknya pada saat terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian (evenemen). Problematika yuridis dalam penelitian ini adalah belum adanya penjelasan terkait asas kepentingan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2014 tentang Perasuransian (kekosongan norma), sehingga tidak terdapat standarisasi tentang asas kepentingan beserta karakteristiknya. Untuk menemukan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini, maka peneliti akan mempergunakan teori-teori hukum tertentu sebagai landasan untuk menganalisanya. Teori itu meliputi; Teori Perlindungan Hukum, Teori Kepastian Hukum, Teori Investasi, dan Teori Asuransi. Metode pendekatan yang digunakan adalah bersifat yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan 4 macam pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conseptual approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, deskriptif berarti usaha mengemukakan gejala-gejala secara lengkap di dalam aspek yang diselidiki agar jelas keadaan dan kondisinya. Menurut teori kepentingan (interest theory) pada benda asuransi melekat hak subjektif yang tidak berwujud. Kepentingan itu sifatnya absolut, artinya harus ada pada setiap objek asuransi dan mengikuti kemana saja benda asuransi itu berada. Kepentingan itu harus sudah ada pada benda asuransi pada saat asuransi diadakan atau setidak-tidaknya pada saat terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian (evenemen). Bagi tertanggung yang memiliki benda asuransi, kepentingannya melekat pada benda asuransinya.           Pada konteks perjanjian asuransi, maka dalam mencapai kepentingan berdasar keadilan dan kemanfaatan tidak dapat hanya berdasar keuntungan penanggung, melainkan kemanfaatan berupa kesempatan bagi pihak yang seharusnya bisa jadi tertanggung demi kesetaraan.Kata kunci: Asas Kepentingan, Karakteristik, Asuransi Object insurance is closely related to the theory of interest (interest theory) which is generally known in insurance law. The interest must already exist in the insurance object when the insurance is held or at least when the event that caused the loss (evenemen). Juridical problematic in this research is that there is no explanation related to the principle of interest in Law No. 14 of 2014 concerning Insurance (void norms), so there is no standardization of the principle of interests and their characteristics. To find answers to problems in this study, the researcher will use certain legal theories as a basis for analyzing them. The theory includes; Legal Protection Theory, Legal Certainty Theory, Investment Theory, and Insurance Theory. The approach method used is normative juridical. This study uses 4 kinds of approaches, namely the statute approach, conceptual approach, case approach, and comparative approach. This research is a descriptive analysis, descriptive means an attempt to express the symptoms in full in the aspects being investigated to make it clear the conditions and conditions. According to the theory of interest (interest theory) on insurance objects inherent in intangible subjective rights. The importance is absolute, meaning that it must exist in every insurance object and follow it wherever the insurance object is located. The interest must already exist in the insurance object when the insurance is held or at least when the event that caused the loss (evenemen). For the insured who has insurance objects, their interests are inherent in the insurance object. In the context of insurance agreements, in achieving interests based on justice and benefits, it cannot only be based on the profits of the guarantor, but rather benefits in the form of opportunities for those who should be insured for equality.Keywords: Principle of Interest, Characteristics, Insurance
ANALISIS PUTUSAN HAKIM PRA PERADILAN PENGADILAN NEGERI BANGIL NOMOR : 01/PID.PRA/2014/PN.BGL TGL 16 JUNI 2014 TERKAIT SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA ZINA Jo PASAL 284 KUHP Satriyo Rusdi
Negara dan Keadilan Vol 9, No 2 (2020): Agustus
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukum.v9i2.7390

Abstract

 Didalam Putusan Hakim Pra Peradilan Pengadilan Negeri Bangil nomor : 01/Pid.Pra/2014/PN.Bgl, tertanggal 16 Juni 2014, terkait Tindak Pidana Zina mengalami perluasan makna dan tidak lagi berpatokan sepenuhnya seperti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 KUHP menurut penjelasan Soesilo dalam KUHP,  Persetubuhan adalah : “Perpaduan antara anggota kelamin laki laki dan perempuan yang bisa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kelamin laki laki harus masuk kedalam anggota kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani.” Seiring berjalannya waktu perkembangan hukum mengalami perubahan sejak adanya putusan Mahkamah Agung RI no. 854/Pid/1983 yang berbunyi sebagai berikut : “seorang laki-laki terbukti telah bersama sama dengan seorang perempuan dalam satu kamar, pada satu tempat tidur merupakan petunjuk bahwa laki-laki itu telah bersetubuh dengan perempuan tersebut”, akan tetapi pada akhirnya hakim Pra Peradilan Pengadilan Negeri Bangil , memutus perkara yang terkait dengan Tindak Pidana Zinah dengan tidak lagi mengacu pada satu kamar dan satu tempat tidur lagi, melainkan menjadi “seorang laki laki terbukti telah bersama sama dengan seorang perempuan tanpa ada ikatan perkawinan yang syah dan bukan suami istri, dalam satu rumah ( terdiri : 2 ruang kamar tidur, 1 ruang kamar mandi, 1 ruang makan dan 1 ruang tamu ) merupakan petunjuk bahwa laki laki tersebut  “sudah dapat dianggap” telah bersetubuh dengan perempuan tersebut”,Kata kunci: pidana, zina, putusan, penyidikan In the Bangil District Court Pre-Court Judge's Decision number: 01 / Pid.Pra / 2014 / PN.Bgl, dated June 16, 2014, related to Adultery Crimes has expanded its meaning and is no longer fully regulated as referred to in Article 284 of the Criminal Code according to Soesilo's explanation in KUHP, intercourse is: "The combination of male and female genital members that can be carried out to have children, so male genital members must enter the female genitalia so that they release semen." Over time the development of law has changed since the ruling of the Indonesian Supreme Court no. 854 / Pid / 1983 which reads as follows: "a man is proven to have been together with a woman in one room, in one bed is an indication that the man had had sex with the woman", but in the end the judge Pre The Bangil District Court, decided the case related to the Criminal Act of Zinah by no longer referring to one room and another bed, but to be "a man proven to have been together with a woman without any legal marital ties and not husband and wife, in one house (consisting of 2 bedrooms, 1 bathroom, 1 dining room and 1 living room) is an indication that the man "can be considered" having had sex with the woman ",Keywords: criminal, adultery, verdict, investigation
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA APARATUR SIPIL NEGARA Sigit Yuwono
Negara dan Keadilan Vol 9, No 2 (2020): Agustus
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukum.v9i2.7391

Abstract

Banyak faktor yang mendorong seseorang  Aparatur Sipil Negara (ASN) individu untuk melakukan tindak tindak pidana korupsi yang salah satunya adalah latar belakang pendidikan dan status sosial . Diharapkan dengan semakin tinggi tingkat pendidikan maka tingkat korupsi dapat ditekan karena seseorang akan menyalurkan kemampuannya sesuai dengan skillnya. Selain itu juga tingkat mental dan penguasaan dari seorang individu . Selain itu juga upaya reformasi dan pencerahan kualitas mental dan moral manusia, sehingga diharapkan dengan adanya pencerahan ini seorang individu mempunyai pertahanan diri dan mental yang kuat untuk dapat menghindari melakukan korupsi.Kata kunci: korupsi, akibat, penanggulangan, pegawaiMany factors encourage a person of the State Civil Apparatus (ASN) individuals to commit acts of corruption, one of which is an educational background and social status. It is expected that the higher the level of education, the level of corruption can be suppressed because someone will channel their abilities according to their skills. In addition, the mental level and mastery of an individual. In addition, efforts to reform and enlighten human mental and moral qualities, so that it is expected that with this enlightenment an individual has a strong mental and self defense to be able to avoid corruption.Keywords: corruption, effects, countermeasures, employees

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 1 (2024): Jurnal Negara dan Keadilan Vol. 12 No. 2 (2023): Jurnal Negara dan Keadilan Vol. 12 No. 1 (2023): Negara dan Keadilan Vol 11, No 2 (2022): Agustus Vol. 11 No. 2 (2022): Agustus Vol 11, No 1 (2022): Februari Vol 10, No 2 (2021): Agustus Vol 10, No 1 (2021): Februari Vol 9, No 2 (2020): Agustus Vol 9, No 1 (2020): Februari Vol 8, No 2 (2019): Agustus Vol 8, No 1 (2019): Februari Vol. 7 No. 1 (2018): Agustus Vol 7, No 1 (2018): Agustus More Issue