Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

AL-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum

ishlah
Website

Published by Universitas Muslim Indonesia

ISSN : 14109328 EISSN : 26140071 DOI : https://doi.org/10.56087/aijih.v25i2

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Al-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum adalah jurnal peer review yang diterbitkan dua kali setahun Mei dan November oleh Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia sejak Tahun 1998, dimaksudkan untuk menjadi jurnal untuk penerbitan hasil penelitian tentang hukum baik studi empiris dan normatif, terutama dalam masalah hukum kontemporer. Berbagai topik tetapi tidak terbatas pada: 1. Hukum Pidana 2. Hukum Konstitusi 3. Hukum Perdata dan Komersial 4. Hukum Hak Asasi Manusia 5. Hukum Ekonomi 6. Hukum Internasional 7. Hukum Islam atau Syariah 8. Hukum Adat 9. Hukum Lingkungan 10. Pendidikan Hukum 11. Hukum Komparatif Jurnal ini bertujuan terutama untuk memfasilitasi dan menyediakan forum bagi para sarjana hukum dan profesional untuk membahas dan mempromosikan perkembangan terkini tentang masalah hukum di seluruh dunia, diterbitkan dalam bahasa Indonesia, dan tinjauan ini berupaya memperluas batasan wacana hukum Indonesia untuk mengakses kontributor dan pembaca di seluruh dunia. Oleh karena itu, tinjauan ini menerima kontribusi dari para sarjana dan profesional hukum internasional serta dari perwakilan pengadilan, penegak-penegak hukum, otoritas eksekutif, pemerintah, dan lembaga kerjasama pembangunan.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 70 Documents

1 2 3 4 5

PENGARUH TRANSFORMASI SOSIAL PADA PERLINDUNGAN HUKUM PROFESI KEDOKTERAN TERHADAP MALAPRAKTIK MEDIK Syarifuddin, Andi
Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 21 No 1: Mei 2018
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

The influence of social transformation in the relationship between doctor and patient medical in health care, which is unchanged in terms of both the development of science and medical technology as well as in terms of increasingly sophisticated medical equipment. Changes in medicine in adjusting to the development or transformation of science that took place globally, which is more focused on the actualization of resource quality and the perpetrators of medical and actualization of the aspects of the instrument of facilities and infrastructure to support the service in the medical field. In an effort to build a balance or equality impact on the quality of medical services more quality, berkepastian and fair and expediency, legal counseling needs to be done simultaneously to socializing the various aspects of medical law against citizens as the most important stakeholders in the world of medical services. AbstrakPengaruh transformasi sosial dalam hubungan antara dokter dan pasien dalam perawatan kesehatan, yang tidak berubah dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi medis serta dalam hal peralatan medis yang semakin canggih. Perubahan ilmu kedokteran dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan atau transformasi ilmu yang terjadi secara global, yang lebih fokus pada aktualisasi kualitas sumber daya dan pelaku medis dan aktualisasi aspek instrumen sarana dan prasarana untuk mendukung layanan di bidang medis. Dalam upaya membangun keseimbangan atau dampak kesetaraan pada kualitas layanan medis yang lebih berkualitas, berkepastian dan adil dan bijaksana, konseling hukum perlu dilakukan secara bersamaan untuk mensosialisasikan berbagai aspek hukum kedokteran terhadap warga negara sebagai pemangku kepentingan terpenting di dunia. layanan medis.

HAKIKAT PERJANJIAN REKLAMASI PANTAI ANTARA INVESTOR DENGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN Saputra, Asbudi Dwi
Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 21 No 1: Mei 2018
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Itself the reclamation agreement between the Government of South Sulawesi province with investors have not materialized as it should be, because in the reclamation agreement has ignored the principles in contract law and the terms of a legal contract. There are discrepancies in the legislation between Article 8 of the Regulation of the Minister of Marine and Fisheries of the Republic of Indonesia Number 28 / Candy-Kp / 2014 concerning the licensing of reclamation in coastal regions and small islands with Presidential Decree No. 122 of 2012 on reclamation in coastal regions and small islands and Act No. 23 of 2014 on local government authority to permit the location of the reclamation. AbstrakPerjanjian reklamasi itu sendiri antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan investor belum terwujud sebagaimana mestinya, karena dalam perjanjian reklamasi telah mengabaikan prinsip-prinsip dalam hukum kontrak dan ketentuan-ketentuan kontrak hukum. Ada perbedaan dalam undang-undang antara Pasal 8 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28 / Candy-Kp / 2014 tentang perizinan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan Keputusan Presiden No. 122 dari 2012 tentang reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang otoritas pemerintah daerah untuk mengizinkan lokasi reklamasi.

ANALISIS HAK MEWARIS ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN BEDA AGAMA Hasbi, Hasnan
Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 21 No 1: Mei 2018
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Interfaith marriage has no right to obtain the estate when faith is different from that in this case the heir to the heir to the Muslims. However, when the beneficiary is not a Muslim (non-Muslims), and their heirs and successors religion (non-Muslim), they are still entitled to inherit. It is based on blood relationship between the heir to the heir, as provided for in Article 832 of the Civil Code and Article 171 c Compilation of Islamic Law (KHI), while the factors that impede the rights of inheritance of children born of interfaith marriage is not the unification of the governing the beneficiary because in reality there is pluralism of inheritance law, so that problem solving inheritance rights of children born out of wedlock different religions each party subject to different laws are based on religious or customary law. AbstrakPerkawinan beda agama tidak memiliki hak untuk mendapatkan harta warisan ketika iman berbeda dari yang dalam hal ini pewaris pewaris untuk umat Islam. Namun, ketika penerima manfaat bukan Muslim (non-Muslim), dan ahli waris dan penggantinya agama (non-Muslim), mereka masih berhak mewarisi. Hal ini didasarkan pada hubungan darah antara ahli waris dengan ahli waris, sebagaimana diatur dalam Pasal 832 KUH Perdata dan Pasal 171 c Kompilasi Hukum Islam (KHI), sedangkan faktor-faktor yang menghambat hak-hak warisan anak-anak yang lahir dari pernikahan beda agama. bukan penyatuan pemerintahan penerima karena pada kenyataannya ada pluralisme hukum waris, sehingga penyelesaian masalah hak waris anak-anak yang lahir di luar nikah agama yang berbeda masing-masing pihak yang tunduk pada hukum yang berbeda berdasarkan hukum agama atau hukum adat.

KONTRADIKTIF PENERAPAN HUKUM PAJAK BERGANDA DI INDONESIA Hatta, Hatta
Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 21 No 1: Mei 2018
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

This study focused on the policy aspects of the law, especially in the field of tax law. In addition, this study examines and assesses the policy process tax law in determining the double taxation prevention methods which tend to emphasize the comparison method Bilateral and Multilateral Unilateral methods. This research was conducted using the method of normative basing on primary legal materials. The results showed that, emphasizes the aspects of bilateral methods of avoiding double taxation can only regulate the avoidance of double taxation for foreign taxpayers alone, but to set the avoidance of double taxation in the country more appropriate use of unilateral methods. For the method of multilateral results are less than the maximum because there are different interests of countries that enter into agreements. AbstrakPenelitian ini difokuskan pada aspek kebijakan hukum, terutama di bidang hukum perpajakan. Selain itu, penelitian ini mengkaji dan menilai proses kebijakan undang-undang perpajakan dalam menentukan metode pencegahan perpajakan berganda yang cenderung menekankan metode perbandingan metode Bilateral dan Multilateral Unilateral. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode normatif mendasarkan pada bahan hukum primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, menekankan aspek metode bilateral menghindari pajak berganda hanya dapat mengatur penghindaran pajak berganda untuk wajib pajak asing saja, tetapi untuk mengatur penghindaran pajak berganda di negara tersebut lebih tepat menggunakan metode unilateral. Untuk metode hasil multilateral kurang maksimal karena ada berbagai kepentingan negara yang masuk ke dalam perjanjian.

TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT TERHADAP PASIEN DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN Ampera, Ampera
Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 21 No 2: November 2018
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

The responsibilities of the hospital for the exercise of the rights of the patient include: The right to medical information, the right to the consent of medical action, the right to choose a doctor and the right to the contents of the medical record has not gone well in accordance with the prevailing laws and regulations. AbstrakTanggung jawab rumah sakit untuk melaksanakan hak-hak pasien meliputi: Hak atas informasi medis, hak atas persetujuan tindakan medis, hak untuk memilih dokter dan hak atas isi catatan medis belum hilang. sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Mukti, Mukti
Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 21 No 2: November 2018
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Establishment Law Politics Regional Regulation on APBD essentially includes local policies that are planned to be implemented in the framework of the public welfare. Regulation formation of local regulations on the budget, in its development, has experienced a shift towards the better. Political law establishment of regional regulation on APBD ideal, if the Regional Regulation on the budget in accordance with the nature of the formation of regional regulations, in accordance with the hierarchy of legislation in Indonesia, in accordance with the principle of the establishment and the principles of the substance of the legislation, and made through the stages of formation Local regulation. AbstrakHukum Pembentukan Politik Peraturan Daerah tentang APBD pada dasarnya mencakup kebijakan lokal yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Regulasi pembentukan peraturan daerah tentang anggaran, dalam perkembangannya telah mengalami pergeseran menuju yang lebih baik. Pembentukan undang-undang politik tentang peraturan daerah tentang APBD ideal, jika Peraturan Daerah tentang anggaran sesuai dengan sifat pembentukan peraturan daerah, sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, sesuai dengan prinsip pembentukan dan prinsip-prinsip dari substansi legislasi, dan dibuat melalui tahapan pembentukan Peraturan Daerah.

PENGATURAN TINDAK PIDANA MAYANTARA (CYBER CRIME) DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA Akub, M Syukri
Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 21 No 2: November 2018
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Cyber crime is a crime by using computers and internet access that knows no national borders. Losses that can arise from cyber crime also surpass the harm caused by conventional crime. Cyber crime prevention encountered many difficulties, one of them in the legal arrangement because the form of cyber crime always experience the development along with the progress of information technology. AbstrakKejahatan dunia maya adalah kejahatan dengan menggunakan komputer dan akses internet yang tidak mengenal batas negara. Kerugian yang dapat timbul dari kejahatan dunia maya juga melampaui kerugian yang disebabkan oleh kejahatan konvensional. Pencegahan kejahatan dunia maya menemui banyak kesulitan, salah satunya dalam pengaturan hukum karena bentuk kejahatan dunia maya selalu mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan teknologi informasi.

HAKEKAT KEADILAN PADA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DALAM RANGKA PEMBANGUNAN NASIONAL Masturi, Rahmat
Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 21 No 2: November 2018
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Land acquisition for the interest is done by way of deliberation in order to obtain agreement especially related to compensation issue. Although the empiric often occurs disagreement, which resulted in the clash between the holder of the land with the land holder land. The values of justice in the implementation of land procurement for the public interest have not been fully able to realize just law protection, so that the formation of Law No. 2 of 2012 on the procurement of land for public interest, can not be used as a means to achieve prosperity for all Indonesian people. AbstrakPengadaan tanah untuk kepentingan tersebut dilakukan dengan musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan terutama terkait dengan masalah kompensasi. Meskipun secara empiris sering terjadi perselisihan, yang mengakibatkan terjadinya bentrokan antara pemegang tanah dengan pemilik tanah. Nilai-nilai keadilan dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan publik belum sepenuhnya mampu mewujudkan perlindungan hukum yang adil, sehingga pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum, tidak bisa dijadikan sebagai sarana untuk mencapai kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Kata kunci: Keadilan; Pengadaan Tanah; Pembangunan Nasional;

WARALABA (FRANCHISE) DALAM SISTEM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA Mayasari, Riezka Eka
Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 21 No 2: November 2018
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Franchise (Franchise) is one type of modern business that provides a promising advantage. This franchise business also has the benefit that plays an important role in improving the development of small business. In terms of packaging The franchise of this franchise business is also a positive value that can be justified according to Islamic law. In Islamic law, franchise with this model is almost similar to the model syirkah mudharabah (profit sharing), but has progressed with the development of the era and there is a combination of other types of shirkah. AbstrakWaralaba (Franchise) adalah salah satu jenis bisnis modern yang memberikan keuntungan yang menjanjikan. Bisnis waralaba ini juga memiliki manfaat yang memainkan peran penting dalam meningkatkan pengembangan bisnis kecil. Dalam hal pengemasan Waralaba bisnis waralaba ini juga merupakan nilai positif yang dapat dibenarkan menurut hukum Islam. Dalam hukum Islam, waralaba dengan model ini hampir mirip dengan model syirkah mudharabah (bagi hasil), tetapi telah berkembang seiring perkembangan zaman dan ada kombinasi jenis syirkah lainnya.

IMPLEMENTASI FUNGSI KONTROL PERS TERHADAP PEMERINTAHAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 Muhsin, Riswansyah
Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 22 No 1: Mei 2019
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Law Number 40 the Year 1999 regarding the Press is one of the rules of law which has a function in the effort to realize a good life together. In broad outline of the press coverage has reflected the process of democratization, is no longer controlled by the government, the alignment of the press is based on the truth with based on moral and ethical values and laws, without any influence or pressure either internal or external. AbstrakUndang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers merupakan salah satu aturan hukum yang memiliki fungsi dalam upaya mewujudkan kehidupan yang baik bersama. Secara garis besar liputan pers telah mencerminkan proses demokratisasi, tidak lagi dikendalikan oleh pemerintah, penyelarasan pers didasarkan pada kebenaran dengan didasarkan pada nilai-nilai dan hukum moral dan etika, tanpa pengaruh atau tekanan baik internal maupun eksternal.

Page 2 of 7 | Total Record : 70

1 2 3 4 5

Filter by Year

2017 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 28 No 2: Juni - November 2025 Vol 28 No 1: Desember 2024 - Mei 2025 Vol 27 No 2: Juni - November 2024 Vol 26 No 1: Desember 2022 - Mei 2023 Vol 25 No 2: Juni - November 2022 Vol 25 No 1: Desember 2021 - Mei 2022 Vol 24 No 2: November 2021 Vol 24 No 1: Mei 2021 Vol 23 No 2: November 2020 Vol 23 No 1: Mei 2020 Vol 22 No 2: November 2019 Vol 22 No 1: Mei 2019 Vol 21 No 2: November 2018 Vol 21 No 1: Mei 2018 Vol 20 No 2: November 2017 Vol 20 No 1: Edisi Mei 2017 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Abd Kahar Muzakkir

Contact Email
muzakkir.abd.kahar@gmail.com

Phone
+6282291222637

Journal Mail Official
jurnal_alishlah@umi.ac.id

Editorial Address
Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia. Jalan Urip Sumoharjo KM.5 Makassar, Sulawesi-Selatan, Indonesia

Location
Kota makassar,

Sulawesi selatan

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Abd Kahar Muzakkir

Contact Email muzakkir.abd.kahar@gmail.com

Phone +6282291222637

Journal Mail Official jurnal_alishlah@umi.ac.id

Editorial Address Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia. Jalan Urip Sumoharjo KM.5 Makassar, Sulawesi-Selatan, Indonesia

Location Kota makassar, Sulawesi selatan INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Abd Kahar Muzakkir

Contact Email
muzakkir.abd.kahar@gmail.com

Phone
+6282291222637

Journal Mail Official
jurnal_alishlah@umi.ac.id

Editorial Address
Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia. Jalan Urip Sumoharjo KM.5 Makassar, Sulawesi-Selatan, Indonesia

Location
Kota makassar,

Sulawesi selatan

INDONESIA