Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

AL-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum

ishlah
Website

Published by Universitas Muslim Indonesia

ISSN : 14109328 EISSN : 26140071 DOI : https://doi.org/10.56087/aijih.v25i2

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Al-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum adalah jurnal peer review yang diterbitkan dua kali setahun Mei dan November oleh Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia sejak Tahun 1998, dimaksudkan untuk menjadi jurnal untuk penerbitan hasil penelitian tentang hukum baik studi empiris dan normatif, terutama dalam masalah hukum kontemporer. Berbagai topik tetapi tidak terbatas pada: 1. Hukum Pidana 2. Hukum Konstitusi 3. Hukum Perdata dan Komersial 4. Hukum Hak Asasi Manusia 5. Hukum Ekonomi 6. Hukum Internasional 7. Hukum Islam atau Syariah 8. Hukum Adat 9. Hukum Lingkungan 10. Pendidikan Hukum 11. Hukum Komparatif Jurnal ini bertujuan terutama untuk memfasilitasi dan menyediakan forum bagi para sarjana hukum dan profesional untuk membahas dan mempromosikan perkembangan terkini tentang masalah hukum di seluruh dunia, diterbitkan dalam bahasa Indonesia, dan tinjauan ini berupaya memperluas batasan wacana hukum Indonesia untuk mengakses kontributor dan pembaca di seluruh dunia. Oleh karena itu, tinjauan ini menerima kontribusi dari para sarjana dan profesional hukum internasional serta dari perwakilan pengadilan, penegak-penegak hukum, otoritas eksekutif, pemerintah, dan lembaga kerjasama pembangunan.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 70 Documents

1 2 3 4 5

TANGGUNG JAWAB PERSEKUTUAN KOMANDITER TERHADAP CACATNYA BARANG DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN BARANG Sahban, Sahban
Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 22 No 1: Mei 2019
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

The Partnership of Commanders uses some form of responsibility that is first seen from the price of the goods, in this case it means that the partnership partners give full compensation from the price of damaged goods / lost, but in the compensation is made an agreement between the partnership partners and the consumer and second settlement is if the consumer goods damage / defect at the time of delivery of goods that is by tariff price will be cut every time delivery of goods next or give 10% from price of goods to consumer. AbstrakKemitraan Komandan menggunakan beberapa bentuk tanggung jawab yang pertama kali dilihat dari harga barang, dalam hal ini berarti mitra kemitraan memberikan kompensasi penuh dari harga barang yang rusak / hilang, tetapi dalam kompensasi dibuat kesepakatan antara mitra kemitraan dan konsumen dan penyelesaian kedua adalah jika barang konsumen rusak / cacat pada saat pengiriman barang yaitu dengan tarif harga akan dipotong setiap kali pengiriman barang berikutnya atau memberikan 10% dari harga barang kepada konsumen. Kata kunci: Tanggung Jawab; Perjanjian; Angkutan Barang;

PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI LEMBAGA ARBITRASE Hasbi, Hasnan
Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 22 No 1: Mei 2019
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

The arbitral tribunal may be applied to the object of civil disputes of land, whether lands that have land rights or land that have no rights. Mechanisms and procedures of land arbitration agencies are very simple as arbitration courts in trade disputes and banking only need to be added a phase of data analysis and consideration to find a synchronization between data and information, between juridical data and physical data, in order to get a fair and right decision. AbstrakPengadilan arbitrase dapat diterapkan pada objek sengketa perdata tanah, apakah tanah yang memiliki hak atas tanah atau tanah yang tidak memiliki hak. Mekanisme dan prosedur agen arbitrase tanah sangat sederhana karena pengadilan arbitrase dalam sengketa perdagangan dan perbankan hanya perlu menambahkan fase analisis data dan pertimbangan untuk menemukan sinkronisasi antara data dan informasi, antara data yuridis dan data fisik, untuk mendapatkan keputusan yang adil dan benar. Kata kunci: Sengketa Tanah; Arbitrase;

NILAI PEMBUKTIAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH Maryam Patajai, Sitti
Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 22 No 1: Mei 2019
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Every plot of land controlled and/or owned wherever possible is secured from the possibility of a dispute with another person, by being registered with the competent authority to obtain protection and guarantee of legal certainty. Land rights certificates have perfect verification value, therefore they can serve as powerful evidence. The certificate of title to land as an authentic deed has the power of proof of birth of formal proof, because all the explanations contained therein are viewed as information from the issuing official and its issuance in accordance with the applicable law provisions so it is very difficult to be canceled or declared invalid. AbstrakSetiap sebidang tanah yang dikendalikan dan / atau dimiliki sedapat mungkin dijamin dari kemungkinan perselisihan dengan orang lain, dengan didaftarkan pada otoritas yang kompeten untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan kepastian hukum. Sertifikat hak tanah memiliki nilai verifikasi sempurna, oleh karena itu mereka dapat berfungsi sebagai bukti kuat. Sertifikat hak milik atas tanah sebagai akta otentik memiliki kekuatan bukti kelahiran bukti formal, karena semua penjelasan yang terkandung di dalamnya dipandang sebagai informasi dari pejabat penerbit dan penerbitannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga sangat sulit dibatalkan atau dinyatakan tidak valid.

ANALISIS TINDAK PIDANA PENGANCAMAN MELALUI PESAN SINGKAT D Sulolipu, Andi Irriana
Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 22 No 1: Mei 2019
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Proof of criminal offense through short message service based on at least 2 evidences plus judge's confidence. Legal evidence can be in the form of witness statements, expert information, letters, instructions and explanations of defendants and information / electronic documents as an extension of evidence in the provisions of the ITE Law, while the print is an extension of documentary evidence in the Criminal Code. Therefore, the elements to be met, ie intentionally, without rights, transmit, the object of Electronic Information and / or electronic documents containing threats of violence or intimidating personally addressed. AbstrakBukti tindak pidana melalui layanan pesan singkat berdasarkan setidaknya 2 bukti ditambah keyakinan hakim. Bukti hukum dapat berupa pernyataan saksi, informasi ahli, surat, instruksi dan penjelasan terdakwa dan informasi / dokumen elektronik sebagai perpanjangan bukti dalam ketentuan UU ITE, sedangkan cetakan adalah perpanjangan dari bukti dokumenter dalam Kode kriminal. Oleh karena itu, unsur-unsur yang harus dipenuhi, yaitu sengaja, tanpa hak, mentransmisikan, objek Informasi Elektronik dan / atau dokumen elektronik yang mengandung ancaman kekerasan atau intimidasi yang ditujukan secara pribadi.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TAKALAR NOMOR : 92/PID.B/2015/PN.TKA DALAM PERKARA PEMBUNUHAN BERENCANA DI KABUPATEN TAKALAR Akbar, Akbar
Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 22 No 2: November 2019
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Judge Consideration in Decision No. 92 / Pid.B / 2015 / PN.Tka is not in accordance with the applicable law, because the judge has not been able to properly assess the facts in the trial. In addition, the application of material law by the judges who passed the decision against Defendant I and Defendant II Article 340 of the Criminal Code in Article 55 paragraph (1) of the Criminal Code is not appropriate, because the elements in the article have not been fulfilled in its entirety. AbstrakPertimbangan Hakim dalam Putusan No. 92 / Pid.B / 2015 / PN.Tka tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, karena hakim belum dapat menilai dengan baik fakta-fakta dalam persidangan. Selain itu, penerapan hukum materiil oleh hakim yang mengeluarkan putusan terhadap Tergugat I dan Tergugat II Pasal 340 KUHP dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP tidak tepat, karena unsur-unsur dalam pasal tersebut belum telah terpenuhi secara keseluruhan. Kata kunci: Keputusan; Hakim; Pengadilan;

EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN YANG MENGGUNAKAN BAHAN PELEDAK DI TAMAN NASIONAL WAKATOBI Daeng Halim, Isro
Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 22 No 2: November 2019
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Law enforcement on Crime of Fish Catching Using explosives in TNW is still less effective, although it has been handled seriously by law enforcement officers in the form of preventative or repressive measures. This is due to several factors influencing the effectiveness of law enforcement on the crime of fishing using explosives in Waktatobi National Park are legal factors, law enforcement factors, facilities and infrastructure factors, legal awareness factors, and cultural factors. AbstrakPenegakan hukum tentang Kejahatan Penangkapan Ikan Menggunakan bahan peledak di TNW masih kurang efektif, meskipun telah ditangani secara serius oleh petugas penegak hukum dalam bentuk tindakan pencegahan atau penindasan. Hal ini disebabkan beberapa faktor yang mempengaruhi keefektifan penegakan hukum terhadap kejahatan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak di Taman Nasional Waktatobi adalah faktor hukum, faktor penegakan hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor kesadaran hukum, dan faktor budaya.

EFEKTIFITAS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK MELALUI SARANA DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA Chaidir Makkarannu, Ismu
Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 22 No 2: November 2019
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

The application of diversion as a form of settlement of child crime through restorative justice approach done in Makassar is less effective, as a result of various factors that influence both externally and internally namely: lack of investigators, prosecutors and judges who are certified specifically to solve the problem of crime by the Children, lack of understanding about diversity, less effective law enforcement, limited economic conditions for the children's family, and poor social environment. AbstrakPenerapan pengalihan sebagai bentuk penyelesaian kejahatan anak melalui pendekatan keadilan restoratif yang dilakukan di Makassar kurang efektif, sebagai akibat dari berbagai faktor yang mempengaruhi baik secara eksternal maupun internal yaitu: kurangnya penyidik, jaksa dan hakim yang disertifikasi khusus untuk menyelesaikannya. masalah kejahatan oleh Anak-anak, kurangnya pemahaman tentang keragaman, penegakan hukum yang kurang efektif, kondisi ekonomi yang terbatas untuk keluarga anak-anak, dan lingkungan sosial yang buruk.

EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI DENGAN SISTEM TRANSAKSI ELEKTRONIK (E-COMMERCE) Akbar Hamsah, Muhajir
Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 22 No 2: November 2019
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Legal protection to consumers by BPSK through means of mediation or conciliation or arbitration is made on the choice and consent of the parties concerned. Consumer dispute resolution is not a gradual dispute resolution process. Factors affecting the process of providing legal protection to the sale and purchase through electronic transactions are legal factors that still weaken the parties, especially the consumer, the requirement of the agreement in Article 1320 of the Civil Code can not be fulfilled in full, especially the matter of proficiency. The activities of the cyberspace can not be approached by conventional law size and classification alone, because if this method is taken too much difficulty and passes the enforcement of the law. AbstrakPerlindungan hukum kepada konsumen oleh BPSK melalui mediasi atau konsiliasi atau arbitrasi dilakukan berdasarkan pilihan dan persetujuan dari pihak-pihak terkait. Resolusi perselisihan konsumen bukanlah proses penyelesaian perselisihan bertahap. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pemberian perlindungan hukum terhadap jual beli melalui transaksi elektronik adalah faktor hukum yang masih melemahkan para pihak, terutama konsumen, persyaratan perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata tidak dapat dipenuhi secara penuh, terutama soal kemahiran. Kegiatan dunia maya tidak dapat didekati dengan ukuran hukum konvensional dan klasifikasi saja, karena jika metode ini diambil terlalu banyak kesulitan dan melewati penegakan hukum.

BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA Naswar, Naswar; Aminuddin, Aminuddin; Bachri, Syamsul; Yunus Wahid, Muhammad; Arie, Marthen; Zulfan Hakim, Muhammad
Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 22 No 2: November 2019
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Congko Village is one of the villages in the district of Marioriwawo, Soppeng District. In terms of its formation, this village is a unit of government known as 'local self-government', the village formed or formed supra village government. BUMDes is obliged to make the financial statements of all BUM Desa business units every month honestly and transparently. In addition, BUMDes is also required to report the progress of BUM Desa business units to village communities through village meetings at least twice a year. BUMDes must perform systematically written records or bookkeeping of daily transactions. Listing recording generally uses an accounting system. The function of accounting is to present financial information to internal and external parties and as a basis for making decisions. BUMDes internal party is the manager and the Board of Commissioners, while the external parties are district governments, banks, and communities that provide equity, as well as tax officials. AbstrakDesa Congko adalah salah satu desa di distrik Marioriwawo, Distrik Soppeng. Dalam hal pembentukannya, desa ini adalah unit pemerintahan yang dikenal sebagai 'pemerintahan sendiri lokal', desa yang membentuk atau membentuk pemerintahan desa supra. BUMDes wajib membuat laporan keuangan semua unit usaha BUM Desa setiap bulan secara jujur â€‹â€‹dan transparan. Selain itu, BUMDes juga diharuskan melaporkan perkembangan unit bisnis BUM Desa kepada masyarakat desa melalui pertemuan desa setidaknya dua kali setahun. BUMDes harus melakukan catatan tertulis secara sistematis atau pembukuan transaksi harian. Pencatatan listing umumnya menggunakan sistem akuntansi. Fungsi akuntansi adalah untuk menyajikan informasi keuangan kepada pihak internal dan eksternal dan sebagai dasar untuk membuat keputusan. Pihak internal BUMDes adalah manajer dan Dewan Komisaris, sedangkan pihak eksternal adalah pemerintah kabupaten, bank, dan masyarakat yang menyediakan ekuitas, serta pejabat pajak.

Saksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam Rijal Mentari, Besse Muqita
Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 23 No 1: Mei 2020
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Studi komparasi sebagai metode penelitian terhadap artikel sanksi pidana pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Hukum Islam. Penelitian dilaksanakan di Wilayah Kabupaten Wajo dengan menggunakan Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara serta Observasi sedangkan Sampel yang dipergunakan adalah dengan menggunakan Purposive sampling, kemudian Data dianalisis secara Normatif, dimana bertujuan untuk Mengetahui â€œBagaimana sanksi pidana pembunuhan menurut KUHP Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah : â€œBagaimana sanksi pidana pembunuhan menurut hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tindak pidana pembunuhan ialah kejahatan yang dilakukan berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dalam KUHP diatur dalam Buku Kedua Bab XIX Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 mengenai Kejahatan Terhadap Nyawa. Sedangkan pada tindak pidana pembunuhan yang tidak sengaja diatur dalam Buku Kedua Bab XXI KUHP Pasal 359. Hukum Islam membagi tindak pidana pembunuhan menjadi tiga macam, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, pembunuhan yang dilakukan tidak dengan sengaja dan pembunuhan yang dilakukan menyerupai sengaja. Landasan hukum mengenai tindak pidana pembunuhan ini diatur dalam beberapa ayat dalam Al Quran dan juga diatur dalam Hadist Nabi Muhammad SAW. Hukum pidana Indonesia maupun hukum pidana Islam menguraikan unsur kesengajaan adalah berupa perbuatan yang dikehendaki pelakunya akan menimbulkan suatu akibat tertentu. Dalam hal tindak pidana pembunuhan yang disengaja, akibat yang dikehendaki oleh pelaku adalah meninggalnya orang lain. Sedangkan pada pembunuhan yang tidak disengaja pelaku tidakmenghendaki akibat yang akan terjadi. Oleh sebab itu dalam KUHP maupun hukum Islam sanksi pidana pembunuhan yang disengaja akan lebih berat daripada yang tidak disengaja. Sanksi pidana pembunuhan yang diatur dalam KUHP dapat berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana tambahan. Sedangkan dalam hukum pidana Islam sanksi pidana pembunuhan dapat berupa hukuman qishash, hukuman diyat, kifarat, dan hukuman taâ€™zir. Hukum pidana Indonesia merupakan mutlak hukum publik (hukum Negara), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara orang/perseorangan (warga negara) dengan Negara. Abstract:Comparative study as a research method for articles of criminal sanctions for murder in the Criminal Law Act with Islamic Law. The study was conducted in the Wajo Regency using data collection methods used were interviews and observations while the sample used was using purposive sampling, then the data were analyzed normatively, which aims to find out "How criminal sanctions for murder according to the Criminal Code Based on the background of the above problems, then the problem to be examined in this study is: "What about criminal sanctions for murder according to Islamic law. The results showed that the crime of murder is a crime committed in the form of an attack on the lives of others. The criminal acts of murder committed intentionally in the Criminal Code are regulated in the Second Book of Chapter XIX Article 338 to Article 350 concerning Crimes Against Life. Whereas the murder crime which is unintentionally regulated in the Second Book of Chapter XXI of the Criminal Code Article 359. Islamic law divides the crime of murder into three types, namely murder committed intentionally, murder committed unintentionally and the murder committed resembles intentionally. The legal basis for the crime of murder is regulated in several verses in the Koran and also in the Hadith of the Prophet Muhammad. Indonesian criminal law and Islamic criminal law outline the element of intent is in the form of an act that the desired culprit will have a certain effect. In the case of an intentional murder crime, the desired result by the perpetrator is the death of another person. Whereas in unintentional killings the perpetrators do not want the consequences that will occur. Therefore both in the Criminal Code and Islamic law, the sanctions of intentional murder will be more severe than those unintentional. Penalties for murder which are regulated in the Criminal Code can be in the form of capital punishment, imprisonment, confinement and additional penalties. Whereas in Islamic criminal law sanctions for murder can be in the form of qishash, diyat, kifarat, and ta'zir penalties. Indonesian criminal law is public law (state law), which is the law that governs the relationship between individuals / individuals (citizens) and the State. Keywords: sanction; crime; murder;

Page 3 of 7 | Total Record : 70

1 2 3 4 5

Filter by Year

2017 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 28 No 2: Juni - November 2025 Vol 28 No 1: Desember 2024 - Mei 2025 Vol 27 No 2: Juni - November 2024 Vol 26 No 1: Desember 2022 - Mei 2023 Vol 25 No 2: Juni - November 2022 Vol 25 No 1: Desember 2021 - Mei 2022 Vol 24 No 2: November 2021 Vol 24 No 1: Mei 2021 Vol 23 No 2: November 2020 Vol 23 No 1: Mei 2020 Vol 22 No 2: November 2019 Vol 22 No 1: Mei 2019 Vol 21 No 2: November 2018 Vol 21 No 1: Mei 2018 Vol 20 No 2: November 2017 Vol 20 No 1: Edisi Mei 2017 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Abd Kahar Muzakkir

Contact Email
muzakkir.abd.kahar@gmail.com

Phone
+6282291222637

Journal Mail Official
jurnal_alishlah@umi.ac.id

Editorial Address
Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia. Jalan Urip Sumoharjo KM.5 Makassar, Sulawesi-Selatan, Indonesia

Location
Kota makassar,

Sulawesi selatan

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Abd Kahar Muzakkir

Contact Email muzakkir.abd.kahar@gmail.com

Phone +6282291222637

Journal Mail Official jurnal_alishlah@umi.ac.id

Editorial Address Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia. Jalan Urip Sumoharjo KM.5 Makassar, Sulawesi-Selatan, Indonesia

Location Kota makassar, Sulawesi selatan INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Abd Kahar Muzakkir

Contact Email
muzakkir.abd.kahar@gmail.com

Phone
+6282291222637

Journal Mail Official
jurnal_alishlah@umi.ac.id

Editorial Address
Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia. Jalan Urip Sumoharjo KM.5 Makassar, Sulawesi-Selatan, Indonesia

Location
Kota makassar,

Sulawesi selatan

INDONESIA