Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Analisis Kebijakan Pertanian

akp
Website

Published by Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

ISSN : 16932021 EISSN : 25497278 DOI : http://dx.doi.org/10.21082

Core Subject : Agriculture,

Agriculture, Biological Sciences & Forestry

Ruang lingkup substansi yang dibahas dalam naskah meliputi salah satu atau beberapa aspek sosial ekonomi dalam pembangunan pertanian dalam arti luas atau subsistem dari sistem agribisnis. Pembahasan dapat menyajikan aspek sosial ekonomi dari pembangunan pertanian dan pedesaan, pengembangan agribisnis, atau pengembangan komoditas lingkup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.

Arjuna Subject : Ilmu Pertanian dan Biologi (Semua) - Ilmu Pertanian dan Biologi (Lain-Lain)

Articles 268 Documents

14 15 16 17 18

Kerangka Pengembangan Sistem Administrasi dan Informasi Lingkungan (SAIL) dalam Pemerintahan yang Sehat Tri Pranadji
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 2 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Abstrak tidak tersedia

Indonesian Rural Women: the Role in Agricultural Development Delima Hasri Azahari
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 1 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

The women involved their roles and differing positions in society, however usually women are neglected in rural development even they experience equal status in the household decision-making process and are often described as the silent head of the home or “informal” power. Their roles in this societal context cover the spheres of human reproduction and equally important agricultural and household production, self-employment in the informal market sector and as wage laborers. The work of women and men differ yet the population is treated as one undifferentiated unit in some subsequent sections education, health and economic development. It is difficult to believe that women and men would play similar roles in economic development if their work ethic is so different. This reflected that women are not included in development planning. The reason why women excluded in development planning are they not given equivalent access to land, credit or extension services. Women also have potential to contribute to agricultural productivity beside the productivity of domestic activity is another extremely important area which should not be ignored by planners. Gender issues in development are a relatively new area of research of much importance because of its potential impact on shaping the societies of developing countries. Indonesia is in a good position to integrate rural women into development because social values in its cultures such as the Javanese already provide them with relatively egalitarian status. The lack of consideration, however, for women in the development literature reflects a need for development officials to start including them with the goal of development being one that benefit to the whole rural community. There is evidence to indicate that by eliminating barriers to women’s access to productive assets, they can fully participate and be recognized as important partners in the development process.

Analisis Daya Saing Usaha Tani Jagung di Indonesia Achmad Suryana; Adang Agustian
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 12, No 2 (2014): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Jagung merupakan sumber karbohidrat kedua setelah beras yang berperan dalam menunjang ketahanan pangan, kecukupan pasokan pakan ternak, dan bahkan akhir-akhir ini dijadikan sebagai bahan baku energi alternatif (biofuel). Pentingnya peran jagung dalam sistem pangan nasional tercermin dari kebijakan pemerintah saat ini yang menargetkan pencapaian swasembada jagung dalam tiga tahun atau pada tahun 2017. Untuk merumuskan kebijakan operasional pencapaian swasembada jagung yang akurat diperlukan berbagai informasi, di antaranya mengenai kinerja usahatani dan dayasaing komoditas ini. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat profitabilitas usahatani, dayasaing, dan strategi peningkatan dayasaing usahatani jagung menggunakan Policy Analysis Matrix (PAM). Data utama yang digunakan adalah struktur ongkos usahatani 2011/2012 dari Badan Pusat Statistik. Hasil kajian menunjukkan bahwa usahatani jagung di Indonesia menguntungkan, dengan keuntungan finansial sekitar Rp6,7 juta/ha dengan R/C rasio sebesar 1,73; dan secara ekonomi keuntungannya mencapai Rp8,7 juta/ha dengan R/C rasio sebesar 1,90. Usahatani jagung secara nasional juga memiliki dayasaing kuat. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien DRCR dan PCR masing-masing sebesar 0,48, dan 0,54. Dengan demikian, usahatani jagung efisien secara ekonomi dan finansial atau memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif. Informasi ini dapat dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan operasional bagi peningkatan produksi jagung untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri, bahkan untuk ekspor. Untuk mendorong peningkatan produksi jagung, selain kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan dayasaing pada subsistem produksi, kebijakan perlu juga diarahkan untuk memperbaiki efisiensi dan keragaan pada subsistem agrbisnis lainnya.

Fluktuasi Harga, Transmisi Harga, dan Marjin Pemasaran Sayuran dan Buah Bambang Irawan
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 4 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Fluktuasi harga sayuran pada umumnya lebih tinggi dibanding buah, padi dan palawija dengan kata lain ketidakseimbangan antara volume pasokan dan kebutuhan konsumen lebih sering terjadi pada sayuran. Marjin pemasaran sayuran juga relatif tinggi. Sebaliknya harga yang diterima petani dan transmisi harga dari daerah konsumen ke daerah produsen rendah. Kondisi tersebut tidak kondusif bagi upaya pengembangan agribisnis dan peningkatan daya saing agribisnis sayuran yang dicirikan oleh kemampuan merespon dinamika pasar secara efektif dan efisien. Dalam kaitan tersebut maka diperlukan beberapa upaya yaitu : (a) mengembangkan sinkronisasi produksi sayuran secara lintas daerah produsen, (b) mengembangkan daerah sentra produksi sayuran yang lebih tersebar secara regional, (c) mengembangkan teknologi penyimpanan yang sederhana dan efisien serta memfasilitasi petani untuk menerapkan teknologi tersebut, dan (d) memfasilitasi petani untuk lebih akses ke lembaga modal.

Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Kabupaten Pacitan: Analisis Dampak dan Antisipasi ke Depan Tri Bastuti Purwantini; Saptana Saptana; Sri Suharyono
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 3 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Salah satu justifikasi penting dari pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) adalah bahwa ketahanan pangan nasional harus dimulai dari ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari program KRPL terhadap pola pengeluaran pangan rumah tangga, pola konsumsi pangan, tingkat konsumsi dan kecukupan energi dan protein rumah tangga serta Pola Pangan Harapan (PPH). Hasil analisis menunjukkan bahwa dampak penerapan KRPL telah dapat mengurangi pengeluaran untuk konsumsi pangan, meningkatkan konsumsi energi dan protein serta PPH. Namun demikian pangsa pengeluaran konsumsi pangan rata-rata rumah tangga peserta program masih relatif besar (61,8 %) dibanding data agregat (tahun 2010) Jawa Timur (52,2%) dan Indonesia (51,4 %), sedikit lebih rendah dibanding pengeluaran rata-rata rumah tangga non peserta (62,9%). Hasil analisis tersebut mengindikasikan bahwa rumah tangga peserta dan non peserta KRPL di Kabupaten Pacitan masih kurang sejahtera dibanding agregat Provinsi dan Indonesia. Keberhasilan Program KRPL akan sangat ditentukan oleh potensi sumberdaya lahan pekarangan, kapasitas SDM petani sebagai pengelola lahan pekarangan, teknologi spesifik lokasi lahan pekarangan, dan kelembagaan pengelola KRPL dalam mengoptimalkan pemanfaatan lahan pekarangan. Kebijakan antisipatif untuk mendukung keberlanjutan program KRPL ke depan adalah : (1) perencanaan dan sosialisasi program secara matang, (2) pendampingan dan pemberian motivasi kepada kelompok sasaran, (3) pelatihan pemanfaatan hasil pekarangan mendukung diversifikasi konsumsi pangan, (4) monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan dampaknya, (5) pentingnya aspek pendukung KBD, paket program, dan pasar , serta (6) pentingnya aspek promosi dan advokasi kepada pemangku kepentingan.

Partisipasi Masyarakat Petani terhadap Program Penanggulangan Kemiskinan A. Rozany Nurmanaf
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 2 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Abstrak tidak tersedia

Pengembangan Ekonomi Tembakau Nasional: Kebijakan Negara Maju dan Pembelajaran Bagi Indonesia Muchjidin Rachmat
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 1 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Industri tembakau Indonesiadihadapkan kepada situasi dilematik dan kontroversi perannya dalam perekonomian nasional dan dampak negatif yang ditimbulkannya bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan. Makalah ini membahas tentang kontroversi dan dilema industri tembakau serta alternatif solusinya. Sumbangan utama industri tembakau dalam perekonomian nasional adalah sebagai sumber penerimaan cukai, sedangkan perannya dalam penyerapan tenaga kerja dan devisa relatif kecil. Penerima manfaat terbesar dari industri tembakau adalah industri rokok skala besar dan perusahaan rokok multinasional, sementara masyarakat Indonesia menerima pengaruh negatip rokok berupa penurunan derajat kesehatan dan biaya kesehatan yang besar. Tanpa adanya kebijakan yang tegas, Indonesia akan menjadi pasar potensial bagi industri rokok skala besar nasional dan multinasional. Kebijakan yang tegas pemerintah diperlukan untuk meminimalkan dampak negatip rokok. Sejalan dengan itu Indonesia harus menandatangai dan meratifikasi Konvensi Pengendalian Tembakau (Framework Convention on Tobacco Control–FCTC.) sebagai payung hukum pengendalian tembakau. Di samping itu pemerintah harus melindungi masyarakat terhadap dampak negatip rokok melalui penerapan kebijakan harga rokok, penetapan pajak/cukai rokok, pengendalian iklan rokok, kegiatan promosi dan sponsor oleh perusahaan rokok serta penetapan daerah/ kawasan besas dari asap rokok. Dengan semakin meningkatnya gerakan kesehatan dan anti rokok di dunia, maka dalam jangka panjang industri rokok dunia diprediksi akan mengalami penurunan. Kondisi ini perlu diantisipasi dan menjadi acuan dalam penetapan kebijakan tembakau di Indonesia. Sejak awal perlu antisipasi dalam bentuk upaya substitusi secara bertahap dari industri rokok dan tanaman tembakau ke industri dan tanaman lain yang lebih bermanfaat.

Reformasi Industri Perunggasan menuju Ketahanan Pangan (Protein Hewani) bagi Masyarakat Miskin di Jawa Timur Paridjata Westra
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 3 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Jumlah masyarakat miskin di Jawa Timur mencapai 7,138 juta orang (18,93% dari populasi Jawa Timur) dan mereka umumnya tinggal di desa-desa. Rata-rata konsumsi protein orangIndonesiahanya 81,9 gr per hari dan nilai ini jauh di bawah standar yang ditetapkan oleh WNPG sebanyak 150 gr per hari. Pemenuhan kebutuhan protein hewani bersifat mutlak untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan hidup manusia yang lebih baik. Data menunjukkan industri perunggasan diIndonesia, meliputi pengembangbiakan dan pengolahan pakan ternak dikuasai oleh beberapa perusahaan besar saja yang sekaligus mengendalikan produksi dan pemasaran di dalam negeri. Di sisi lain kebutuhan bahanbakukhususnya jagung dan kedelai untuk kebutuhan industri perunggasan masih diimpor, sementara produksi biji-bjian di dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Data populasi dan produksi perunggasan di Jawa Timur tahun 2007 adalah tertinggi dibanding provinsi lainnya. Undang-undang Keamanan Pangan (UU No. 7/1996), tidak menjamin setiap orang memiliki akses terhadap pangan atau nutrisi yang cukup baik kuantitas maupun kualitas dan secara kultural patut, tetapi hanya mempromosikan keamanan pangan saja. Dengan demikian, konsep kedaulatan pangan menjadi lebih penting, sebagai konsep yang menjamin adanya keamanan pangan. Industri perunggasan harus di reformasi dengan program baru, berbasis regulasi pemerintah dan hak azasi manusia tentang pangan sebagai amanat konstitusi yang dapat menjamin perkembangan sektor primer di desa. Dengan demikian setiap orang termasuk keluarga miskin di perdesaan bebas dari kelaparan dan memperoleh kecukupan protein hewani.

Kebijakan Harga Output dan Input untuk Meningkatkan Produksi Jagung Adang Agustian; Sri Hartoyo; Kuntjoro Kuntjoro; Made Oka Adnyana
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 1 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Permintaan jagung terus meningkat untuk memenuhi berbagai kebutuhan, yaitu bahan baku industri pakan ternak, industri makanan dan konsumsi langsung. Seiring meningkatnya kebutuhan dan pentingnya peranan jagung, maka dukungan kebijakan terkait output dan input memiliki urgensi penting dalam rangka peningkatan produksi jagung nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perubahan harga output dan input terhadap penawaran output dan permintaan input jagung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) selama kurun waktu 1985-2009, harga jagung di Jawa Timur dan Jawa Barat cenderung meningkat, dan seiring dengan hal itu harga input usahatani jagung : benih, pupuk dan tenaga kerja juga meningkat, (2) penawaran jagung di Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat elastis terhadap perubahan harga sendiri, sedangkan terhadap perubahan harga benih, harga urea, harga TSP dan upah tenaga kerja adalah inelastis, (3) peningkatan harga pupuk tidak berpengaruh terhadap penawaran jagung, sedangkan peningkatan harga benih berpengaruh negatif terhadap penawaran jagung, dan (4) jika terjadi kombinasi kebijakan peningkatan harga jagung, harga pupuk dan harga benih maka penawaran jagung meningkat di kedua provinsi. Implikasi kebijakan dari penelitian ini adalah bahwa upaya untuk meningkatkan penawaran jagung dapat dilakukan dengan meningkatkan harga jagung.

Developing of Small and Medium Enterprises for Poverty Alleviation in Indonesia: Lesson Learned from OTOP Program in Thailand Sahat M. Pasaribu
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 1 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

The Government of Thailand has launched programs to help alleviate the people from poverty. Thailandis considered as a consistent country in terms of rural development amid some experiences in political discourages. Despite the negative impact of economic crisis, Thailandhad shown their capability to recover from such a difficult situation. With the participation of the people, this country is currently taking their opportunities to improve domestic economy through small and medium enterprises development. OTOP (One Tambon One Product) Program is one out of many policies to support groups of people to develop local wisdom in cooperation with private sectors under the guidance of local administration to produce and to enhance local-specific high value commodities. Indigenous knowledge and inherited wisdom are explored to its fullest for modern and commercial products. Three-way coordination policy practiced in rural development management has been improved to certain level shown by the increasing production of varied high grade commodities entering both domestic and international market. Government efforts to produce reliable database is the key point to initiate and encourage investment in rural areas. This paper describes the experience ofThailand in rural development, specifically the success of their OTOP Program in global market and discusses the potential ofIndonesia to adopt similar program for market expansion and poverty alleviation.

Page 16 of 27 | Total Record : 268

14 15 16 17 18

Filter by Year

2003 2021

Filter By Issues

All Issue Vol 19, No 2 (2021): Analisis Kebijakan Pertanian - Desember 2021 Vol 19, No 1 (2021): Analisis Kebijakan Pertanian - Juni 2021 Vol 18, No 2 (2020): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 18, No 1 (2020): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 17, No 2 (2019): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 17, No 1 (2019): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 16, No 2 (2018): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 16, No 1 (2018): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 15, No 2 (2017): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 15, No 1 (2017): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 14, No 2 (2016): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 14, No 1 (2016): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 13, No 2 (2015): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 13, No 1 (2015): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 12, No 2 (2014): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 12, No 1 (2014): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 11, No 2 (2013): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 11, No 1 (2013): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 4 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 3 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 2 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 1 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 4 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 3 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 2 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 1 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 4 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 3 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 2 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 1 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 4 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 3 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 2 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 1 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 4 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 3 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 2 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 1 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 4 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 3 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 2 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 1 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4, No 4 (2006): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4, No 3 (2006): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4, No 2 (2006): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4, No 1 (2006): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 4 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 3 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 2 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 1 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 4 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 3 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 2 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 1 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 4 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 3 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 2 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 1 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Contact Email
akppsekp@gmail.com

Phone
+62251-8333964

Journal Mail Official
akppsekp@gmail.com

Editorial Address
Jln. Tentara Pelajar No. 3B, Kota Bogor 16111

Location
,

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Contact Email akppsekp@gmail.com

Phone +62251-8333964

Journal Mail Official akppsekp@gmail.com

Editorial Address Jln. Tentara Pelajar No. 3B, Kota Bogor 16111

Location , INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Contact Email
akppsekp@gmail.com

Phone
+62251-8333964

Journal Mail Official
akppsekp@gmail.com

Editorial Address
Jln. Tentara Pelajar No. 3B, Kota Bogor 16111

Location
,

INDONESIA