Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Analisis Kebijakan Pertanian

akp
Website

Published by Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

ISSN : 16932021 EISSN : 25497278 DOI : http://dx.doi.org/10.21082

Core Subject : Agriculture,

Agriculture, Biological Sciences & Forestry

Ruang lingkup substansi yang dibahas dalam naskah meliputi salah satu atau beberapa aspek sosial ekonomi dalam pembangunan pertanian dalam arti luas atau subsistem dari sistem agribisnis. Pembahasan dapat menyajikan aspek sosial ekonomi dari pembangunan pertanian dan pedesaan, pengembangan agribisnis, atau pengembangan komoditas lingkup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.

Arjuna Subject : Ilmu Pertanian dan Biologi (Semua) - Ilmu Pertanian dan Biologi (Lain-Lain)

Articles 268 Documents

16 17 18 19 20

Konsumsi Buah dan Sayur Siswa Sekolah Dasar Penerima Program Gizi Anak Sekolah di Cianjur Tiurma Sinaga; Anna Vipta Resti Mauludyani; Haiva Nopiany; Marestry Nuzul Annur
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 17, No 2 (2019): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

In recent 10 years, Indonesia has experienced chronic nutrition problems in terms of stunting. Almost all people aged older than five years had inadequate vegetables and fruits consumption. The nutrition program for school children (PROGAS) provided breakfast in many schools, particularly those with high stunting prevalence. The study aimed to analyze the fruits and vegetable consumption of elementary school children participating in PROGAS in Cianjur. This cross-sectional study was conducted to 61 students grade 5 and 6 in Public Elementary School Pamoyanan, Cianjur District. This study was done on March-August 2018. Data were collected by interview using a questionnaire, 2x24 hour food recall, and anthropometric measurement. The results of this study indicated that very few (1.6%, 8.2%, and 1.6%) respondents had adequate consumption of staple food, protein source, and fruits, respectively. There was no respondent consumed an adequate amount of vegetables. Staple food was significantly consumed more during the holidays rather than on school days (p=0.035). Fruits consumption was significantly higher during school days compared to holidays (p=0.001). Vegetable consumption was also consumed more during the school day. PROGAS provided a quite large contribution to the nutrient intake so that PROGAS should be continued with a higher amount of vegetables in the menu. AbstrakDalam waktu sepuluh tahun terakhir, Indonesia menghadapi permasalahan gizi kronis pada anak usia sekolah berupa stunting. Hampir seluruh penduduk usia di atas lima tahun kurang mengonsumsi sayur dan buah. Program Gizi Anak Sekolah (PROGAS) memberikan sarapan di berbagai sekolah, khususnya yang memiliki prevalensi stunting tinggi. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis konsumsi buah dan sayur siswa SD penerima PROGAS di Kabupaten Cianjur. Desain penelitian menggunakan cross sectional study dengan 61 responden kelas lima dan enam Sekolah Dasar Negeri Pamoyanan, Kabupaten Cianjur. Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret-Agustus 2018. Data diperoleh dengan wawancara menggunakan kuesioner, 2x24 jam food recall dan pengukuran antropometri. Sebagian kecil responden mengonsumsi cukup makanan pokok, lauk pauk, dan buah, secara berturut-turut sebesar 1,6%; 8,2%; dan 1.6%. Tidak ada responden mengonsumsi cukup sayur. Makanan pokok secara signifikan lebih banyak dikonsumsi selama liburan daripada hari sekolah (p = 0,035). Konsumsi buah signifikan pada hari sekolah dibandingkan hari libur (p = 0,001). Konsumsi sayur juga cenderung lebih tinggi di hari sekolah. PROGAS memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap kecukupan gizi responden, sehingga PROGAS perlu dipertahankan dengan penambahan penyediaan sayur dalam menunya.

Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Sinergi Program PUAP dengan Desa Mandiri Pangan Valeriana Darwis; I Wayan Rusastra
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 2 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan di pedesaan pada prinsipnya memiliki banyak persamaan. Hal ini terlihat pada program PUAP dan Demapan. Adapun persamaannya antara lain : sama-sama berbasis desa, dilaksanakan oleh kelompok masyarakat, mendapatkan modal usaha pertanian dan non pertanian, terbentuknya lembaga keuangan mikro ditingkat desa, dan dibimbing oleh penyuluh dan tenaga pendamping. Dalam pelaksanaannya program tersebut masih banyak mengalami permasalahan dan untuk mengatasinya diperlukan koordinasi dengan cara mensinergikan program PUAP dengan Demapan. Sinergi dan integritasi kedua program mencakup beberapa aspek, yaitu : (1) diawali dengan sinergi data, pemilihan desa penerima program; (2) penataan internal kelembagaan program; (3) pemantapan pengembangan infrastruktur dengan sasaran akselerasi pengentasan kemiskinan; dan (4) antisipasi implementasi sinergi kedua program di lapangan. Dengan mengoptimalkan empat aspek tersebut, diharapkan akselerasi pembangunan pertanian dan ekonomi desa yang mengarah pada pengentasan kemiskinan dapat diwujudkan.

Potensi dan Prospek Lahan Rawa sebagai Sumber Produksi Pertanian Wayan Sudana
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 2 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Abstrak tidak tersedia

Dilema Kebijakan dan Tantangan Pengembangan Diversivikasi Usaha Tani Tanaman Pangan Gelar Satya Budhi
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 3 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Tujuan dari tulisan ini untuk membahas urgensi dan dilema kebijakan diversifikasi usahatani tanaman pangan, menganalisis profil dan pola perubahan diversifikasi pada agroekosistem lahan sawah dan lahan kering, dan merumuskan kebijakan strategis dalam mengakselerasi diversifikasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa diversifikasi usahatani dipandang perlu untuk terus dikembangkan. Namun demikian diversifikasi cenderung tidak berkembang, karena pemerintah khawatir bahwa diversifikasi akan mengancam upaya swasembada beras. Diversifikasi usahatani tanaman pangan secara signifikan hanya terjadi pada agroekosistem lahan kering di Jawa, sedangkan di lahan sawah, baik di Jawa maupun luar Jawa tidak berkembang. Pengembangan diversifikasi usahatani tanaman pangan memerlukan strategi yang tepat, agar tidak bertentangan dengan upaya swasembada beras. Pada lahan sawah di Jawa dan di luar Jawa perlu dikembangkan diversifikasi usahatani tanaman pangan antar musim, yang memanfaatkan masa tidak menanam padi dengan mengembangkan tanaman kedelai dan jagung, diintegrasikan dengan program swasembada komoditas tersebut. Sementara itu pada lahan kering, padi merupakan komoditas yang tepat untuk mengakselerasi diversifikasi usahatani tanaman pangan, karena sekaligus berfungsi mendukung swasembada beras. Diperlukan dukungan penuh dari pemerintah, mulai dari penyediaan varietas unggul sampai dengan pemasaran.

Usulan Tingkat Subsidi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang Relevan serta Perbaikan Pola Pendistribusian Pupuk di Indonesia Ketut Kariyasa; M. Maulana; Sudi Mardianto
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 3 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Abstrak tidak tersedia

Evaluasi Kebijakan Subsidi Benih Jagung Kasus Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan Henny Mayrowani
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 3 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Salah satu program pembangunan Departemen Pertanian adalah program Subsidi Benih Jagung yang dilaksanakan pada tahun 2006 dan dilanjutkan pada tahun 2008. Tujuan dari program subsidi benih jagung adalah untuk meningkatkan luas pertanaman jagung hibrida, produktifitas dan produksi jagung, kesempatan kerja dan pendapatan petani, mendorong berkembangnya industri benih jagung nasional dan industri pakan serta pangan berbahan baku jagung, serta mendukung upaya pencapaian swasembada jagung. Sampai sejauh mana keberhasilan program kebijakan subsidi benih jagung ini perlu dievaluasi. Evaluasi dilakukan di Sulawesi Selatan sebagai sentra produksi jagung, dan Kabupaten Jeneponto yang merupakan salah satu sentra produksi jagung di Sulawesi Selatan. Dampak subsidi benih terhadap produksi, produktivitas dan pendapatan petani sangat bervariasi yang masing-masing ditentukan oleh penerimaan subsidi benih yang tepat. Pengamatan di lapang memperlihatkan bahwa permasalahan teknis yang muncul merupakan konsekuensi dari sistem subsidi bersifat top down. Sistem top down relatif tidak mempertimbangkan kondisi penerima subsidi (petani) secara intensif. Dengan demikian, permasalahan ini tidak bisa dihindarkan kecuali merubah pola top down menjadi pola moderat. Penyaluran subsidi benih yang ideal adalah bagaimana benih sampai ditangan petani tepat pada saat yang dibutuhkan dan penyaluran subsidi dapat dilakukan spesifik petani.

Subsidi Pupuk: Kebijakan, Pelaksanaan, dan Optimalisasi Pemanfaatannya Valeriana Darwis; nFN Supriyati
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 11, No 1 (2013): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Pupuk merupakan salah satu input penting dalam meningkatkan produktivitas tanaman pangan, sehingga keberadaan dan pemanfaatannya memiliki posisi yang strategis. Salah satu kebijakan dalam pengadaan pupuk adalah subsidi pupuk. Subsidi pupuk sudah lama diterapkan dengan berbagai kebijakan yang mengikutinya seperti kebijakan pengadaan pupuk, distribusi pupuk dan pengawasan pupuk bersubsidi. Dalam pelaksanaannya kebijakan subsidi pupuk ini belum optimal sehingga diperlukan langkah perbaikan seperti: (i) pengalokasian pupuk (kuota) ditingkatkan dari kebutuhan untuk satu tahun menjadi rincian kebutuhan pupuk selama dua tahun, (ii) titik bagi terakhir berada di kelompok tani (lini v), (iii) penentuan kios pengecer sesuai dengan aturan yang semestinya dan (iv) pengalokasian dana yang cukup serta penetapan petugas yang tetap untuk operasional petugas PPNS dan KP3

Teknologi Panen dan Pascapanen Padi: Kendala Adopsi dan Kebijakan Strategi Pengembangan Dewa Ketut Sadra Swastika
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 4 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Pada kondisi konversi lahan pertanian yang sulit dibendung dan teknologi usahatani padi yang hampir jenuh, sulit mengharapkan pertumbuhan produksi yang tinggi dari perluasan areal tanam dan peningkatan produktivitas. Di pihak lain, angka kehilangan hasil masih relatif tinggi. Penurunan kehilangan hasil melalui perbaikan penerapan teknologi panen dan pascapanen nampaknya merupakan sumber pertumbuhan produksi yang prospektif. Tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi ketersediaan teknologi maju pascapanen dan kendala petani, buruh, pedagang, dan penggilingan padi dalam mengadopsi teknologi maju tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa sudah cukup banyak tersedia teknologi maju panen, perontokan, pengeringan, dan penggilingan padi. Namun tingkat adopsi dari teknologi tersebut masih relatif rendah. Berbagai kendala yang dihadapi dalam mengadopsi teknologi maju pascapanen, antara lain: (i) Ketidaktahuan petani, buruh, dan pedagang tentang teknologi tersebut, (ii) Harga alat dan mesin pascapanen yang kurang terjangkau oleh petani individu, (iii) Belum adanya jasa penyewaan alat dan mesin pascapanen, (iv) Adanya tekanan dari buruh dan pengasak, karena khawatir akan kehilangan lapangan pekerjaan, (v) Tidak adanya insentif perbedaan harga bagi pedagang untuk melakukan kegiatan pengeringan, dan (vi) Rasa puas penggilingan padi dengan alat dan mesin yang dimiliki saat ini. Untuk mempercepat adopsi teknologi maju pascapanen, diperlukan beberapa alternatif kebijakan strategis, antara lain: mengintensifkan introduksi, promosi dan demonstrasi alat dan mesin pascapanen melalui penyuluhan dan pelatihan di tingkat kelompok tani, memperbaiki harga pembelian gabah dan beras untuk memberi insentif bagi petani dan pedagang melakukan pengeringan, dan penyediaan kredit lunak dengan administrasi sederhana bagi perorangan atau perusahaan penyewaan alat dan mesin pascapanen.

Politik Ekonomi Reformasi Irigasi: Tinjauan Kritis terhadap RUU Sumberdaya Air Effendi Pasandaran
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 4 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Abstrak tidak tersedia

ICOR Sektor Pertanian sebagai Basis Arah Investasi dalam Pembangunan Pertanian berbasis Kabupaten/Kota di Indonesia Adi Setiyanto
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 13, No 1 (2015): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

EnglishIncremental Capital Output Ratio (ICOR) is useful to estimate required investment according to targeted economic growth rate. This study aims to estimate ICOR of agriculture sector by regency/municipality in Indonesia. Secondary data used in this study come from institutions at the central, pr ovincial, and regency/municipality levels from 2008 to 2012. The ICORs range from 2.65 to 4. 97 with average food crop, horticulture, estate crop, and livestock subsectors are each of 3.22, 3.40, 3.20 and 3.23. Total regencies/municipalities classified as h igh and medium are 73.24 percent in food crop subsector, 81.09 percent in horticulture subsector, 80.89 percent in estate crop subsector, 81.49 percent in livestock subsector, and 70.63 percent for agricultural subsector. Implications of this study are: (i ) central and regional governments need to collaborate in order to determine focused investment and to improve regional investment; (ii) it is necessary to estimate investment by subsector in all regencies/municipalities based on each targeted economic gro wth rate; and (iii) related first echelons in the Ministry of Agriculture along with regency/municipality governments could collaborate to determine focused subsector to achieve targeted growth rates. IndonesiaIncremental Capital Output Ratio (ICOR) dapat digunakan untuk menghitung besaran target kebutuhan investasi yang diperlukan berdasarkan target pertumbuhan ekonomi yang akan dicapai. Kajian ini bertujuan untuk memperkirakan nilai ICOR sektor pertanian menurut kabupaten/kota seluruh Indonesia dan menghitung jumlah kabupaten/kota berdasarkan klasifikasi efisiensi tinggi, sedang, dan rendah dari nilai ICOR yang dimiliki. Kajian menggunakan data sekunder tahun 2008–2012 yang bersumber dari lembaga-lembaga terkait baik di pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Hasil analisis menunjukkan kisaran nilai ICOR pada masing-masing kabupaten/kota adalah antara 2,65 hingga 4,97 dengan rata-rata nilai ICOR subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan serta sektor pertanian secara berurutan adalah 3,22, 3,40, 3,20, dan 3,23. Jumlah kabupaten/kota yang berada pada kategori efisiensi relatif tinggi dan sedang mencapai 73,24 persen pada subsektor tanaman pangan, 81,09 persen pada subsektor hortikultura, 80,89 persen pada perkebunan, 81,49 persen pada subsektor peternakan, dan 70,63 persen untuk sektor pertanian. Hasil analisis ini berimplikasi di antaranya pada: (1) pemerintah pusat bersama pemerintah daerah berkoordinasi kebijakan untuk memberikan fokus investasi pada subsektor atau sektor pertanian dalam rangka meningkatkan investasi di daerah baik yang bersumber dari investasi pemerintah, swasta maupun masyarakat; (2) perlu dilakukan perhitungan kebutuhan investasi menurut subsektor dan masing-masing pelaku investasi pada seluruh kabupaten/kota setelah sasaran pertumbuhan ekonomi ditetapkan; dan (3) unit-unit eselon I terkait di Kementerian Pertanian dapat melakukan koordinasi penentuan fokus utama subsektor dan kabupaten/kota untuk menyandingkan perencanaan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sehingga pencapaian target pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan investasi dapat dilakukan bersama-sama.

Page 18 of 27 | Total Record : 268

16 17 18 19 20

Filter by Year

2003 2021

Filter By Issues

All Issue Vol 19, No 2 (2021): Analisis Kebijakan Pertanian - Desember 2021 Vol 19, No 1 (2021): Analisis Kebijakan Pertanian - Juni 2021 Vol 18, No 2 (2020): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 18, No 1 (2020): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 17, No 2 (2019): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 17, No 1 (2019): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 16, No 2 (2018): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 16, No 1 (2018): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 15, No 2 (2017): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 15, No 1 (2017): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 14, No 2 (2016): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 14, No 1 (2016): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 13, No 2 (2015): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 13, No 1 (2015): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 12, No 2 (2014): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 12, No 1 (2014): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 11, No 2 (2013): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 11, No 1 (2013): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 4 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 3 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 2 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 1 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 4 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 3 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 2 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 1 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 4 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 3 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 2 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 1 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 4 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 3 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 2 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 1 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 4 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 3 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 2 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 1 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 4 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 3 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 2 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 1 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4, No 4 (2006): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4, No 3 (2006): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4, No 2 (2006): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4, No 1 (2006): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 4 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 3 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 2 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 1 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 4 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 3 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 2 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 1 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 4 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 3 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 2 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 1 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Contact Email
akppsekp@gmail.com

Phone
+62251-8333964

Journal Mail Official
akppsekp@gmail.com

Editorial Address
Jln. Tentara Pelajar No. 3B, Kota Bogor 16111

Location
,

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Contact Email akppsekp@gmail.com

Phone +62251-8333964

Journal Mail Official akppsekp@gmail.com

Editorial Address Jln. Tentara Pelajar No. 3B, Kota Bogor 16111

Location , INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Contact Email
akppsekp@gmail.com

Phone
+62251-8333964

Journal Mail Official
akppsekp@gmail.com

Editorial Address
Jln. Tentara Pelajar No. 3B, Kota Bogor 16111

Location
,

INDONESIA