Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Analisis Kebijakan Pertanian

akp
Website

Published by Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

ISSN : 16932021 EISSN : 25497278 DOI : http://dx.doi.org/10.21082

Core Subject : Agriculture,

Agriculture, Biological Sciences & Forestry

Ruang lingkup substansi yang dibahas dalam naskah meliputi salah satu atau beberapa aspek sosial ekonomi dalam pembangunan pertanian dalam arti luas atau subsistem dari sistem agribisnis. Pembahasan dapat menyajikan aspek sosial ekonomi dari pembangunan pertanian dan pedesaan, pengembangan agribisnis, atau pengembangan komoditas lingkup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.

Arjuna Subject : Ilmu Pertanian dan Biologi (Semua) - Ilmu Pertanian dan Biologi (Lain-Lain)

Articles 268 Documents

15 16 17 18 19

Dinamika dan Faktor Berpengaruh terhadap Pendapatan Rumah Tangga Perdesaan Sri Hery Susilowati
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 16, No 2 (2018): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

The increase in rural household income is an integrand part of the ultimate objective of agricultural development. This paper aims to examine the dynamics of revenue and faktors that influence the various agro-ecosystem and different commodity base in rural areas. The data used is Patanas data’s the time period 2007-2015 taking into account the agro-ecosystem-based wetland rice based dry land crops / vegetables, plantation-based dry land. In general, the study results show that: (a) The level of income has increased and the role of agriculture sektor income remained a dominant role; (b) Faktors causing the dynamics and the role of the agricultural sektor revenues include the availability of and access to technology, the profitability of farming, plantation crops are relatifly old, pace of product development and the creation of added value. The implication is required to optimize and harmonize the development of modern agriculture, revitalization of informal non-agricultural sektor in rural areas, and economic integration of rural-urban in perspective agricultural/rural transformation economic AbstrakPeningkatan pendapatan rumah tangga perdesaan merupakan bagian integral dari sasaran akhir pembangunan pertanian. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji dinamika pendapatan dan faktor yang mempengaruhinya pada berbagai agroekosistem dan basis komoditas yang berbeda di daerah perdesaan. Data yang digunakan adalah data survey Patanas rentang waktu 2007-2015 pada agroekosistem lahan sawah berbasis padi, lahan kering berbasis palawija/sayuran, dan lahan kering berbasis perkebunan. Metoda analisis secara deskriptif kualitatif dan tabulasi. Secara umum, hasil kajian menunjukkan bahwa: (a) Tingkat pendapatan mengalami peningkatan dan peran pendapatan sektor pertanian tetap memegang peran dominan; (b) Faktor penyebab dinamika dan peran pendapatan sektor pertanian diantaranya adalah ketersediaan dan akses teknologi, profitabilitas usahatani, tanaman perkebunan yang relatif tua, ketertinggalan pengembangan produk dan penciptaan nilai tambah. Implikasinya adalah dibutuhkan optimalisasi dan harmonisasi pengembangan pertanian modern, revitalisasi sektor informal nonpertanian di perdesaan, dan integrasi ekonomi desa-kota dalam perspektif transfiormasi ekonomi petanian/perdesaan.

Efektivitas Kebijakan Perbenihan Kentang Bambang Sayaka; Sahat M. Pasaribu; Juni Hestina
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 1 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Kebijakan sistem perbenihan kentang bertujuan untuk mendorong produksi dan peredaran benih kentang bermutu, serta mendorong petani lebih banyak mengadopsi penggunaan benih kentang bermutu. Berbagai produk hukum terkait sistem perbenihan kentang sudah dibuat. Sebagian besar peraturan yang ada ditujukan agar benih, termasuk benih kentang, diproduksi secara baik sesuai standar dan prosedur resmi. Walaupun demikian masih ada peraturan yang menghambat, misalnya pembatasan pemilikan modal asing dalam industri perbenihan yang merupakan disinsentif bagi investor asing. Dalam rangka otonomi maka pemerintah daerah diberi peran lebih besar dalam hal pengusulan varietas, impor dan ekspor benih, dan pendaftaran produsen benih. Berbagai daerah juga berupaya membuat kebijakan yang mendorong produksi benih kentang bermutu melalui pendirian pusat pengembangan benih kentang. Berbagai peraturan yang ada, lembaga-lembaga penghasil benih sumber, dan banyaknya produsen benih kentang belum bisa merangsang sebagian besar petani untuk menggunakan benih kentang bermutu. Disamping itu juga belum sepenuhnya peraturan ditegakkan, misalnya larangan peredaran benih tidak bersertifikat dan impor benih kentang yang berlangsung terus-menerus. Perlu kebijakan yang membuat industri benih kentang lebih efisien, yaitu produksi benih kentang lebih banyak, harganya lebih murah, dan tersedia sepanjang tahun bagi petani, tetapi produsen masih mendapatkan untung yang wajar.

Pengembangan Sistem Integrasi Padi-Ternak dalam Upaya Pencapaian Swasembada Daging di Indonesia: Suatu Tinjauan Evaluasi Chairul Muslim
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4, No 3 (2006): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Abstrak tidak tersedia

Dampak Kebijakan Fiskal dalam Upaya Stabilisasi Harga Komoditas Pertanian Mahpud Sujai
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 4 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Fluktuasi harga komoditas pertanian saat ini sudah mencapai kondisi serius sebagai akibat peningkatan permintaan tidak diimbangi dengan penawaran yang cukup. Selain itu kondisi iklim yang tidak menentu dan instabilitas politik global mengakibatkan pula peningkatan harga komoditas pangan internasional. Salah satu cara Pemerintah guna meredam fluktuasi harga komoditas pertanian adalah dengan implementasi kebijakan fiskal yang tepat berupa pemberian subsidi, insentif fiskal termasuk keringanan perpajakan dan bea serta optimalisasi anggaran. Temuan pokok kajian ini adalah (a) fluktuasi harga komoditas pertanian berdampak signifikan terhadap inflasi dan menciptakan instabilitas harga dan pasokan pangan; (b) pemerintah telah menggunakan berbagai instrument kebijakan fiskal dalam upaya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan pangan; (c) kebijakan fiskal Pemerintah telah membuahkan hasil terbukti dengan terus turunnya inflasi di triwulan I tahun 2011 hingga mencapai 6,16 persen year on year pada bulan April 2011; (d) kebijakan fiskal berupa insentif perpajakan dan bea hanya berlaku sementara dibarengi dengan upaya peningkatan produktifitas produksi pertanian. Antisipasi kebijakan fiskal ke depan akan penuh tantangan seiring dengan semakin meningkatnya tekanan perubahan iklim dan kondisi geopolitik internasional. Karena itu kedepan rekomendasi kebijakan yang bisa diimplementasikan antara lain (a) kebijakan fiskal yang diambil jangan sampai merugikan petani dan menjadi disinsentif terhadap pengembangan sektor pertanian dalam negeri (b) penurunan tarif bea masuk terhadap komoditas pertanian harus bersifat temporer karena akan merugikan petani dalam negeri jika diberlakukan dalam waktu yang lama (c) pemerintah harus tetap memproteksi sektor pertanian dalam negeri untuk menciptakan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.

Modernisasi Penyuluhan Pertanian di Indonesia: Dukungan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terhadap Eksistensi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Daerah nFN Syahyuti
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 14, No 2 (2016): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Agricultural extension is moving toward modern one which is accelerated by Law No. 16/2006 on Agricultural, Fishery, and Forestry Extension System based on the spirit of decentralization, democracy, and participation. This progress is disturbed by Law No. 23/2014 on Regional Government. To some extent, the Law No. 23/2014 threatens regional agricultural extension institution existence. This paper aims to review and to analyze the future of agricultural extension modernization in Indonesia. Results of the analysis found that agricultural extension should refer to the Law No. 16/2006. The government should maintain the well-arranged regional agricultural extension existence as it is in accordance with decentralization spirit described in the Law No. 23/2014. According to the Letter of Minister of Agriculture No. 02/SM.600/M/1/2015 on the Implementation of Agricultural Extension, in transition period waiting for the derived Law on Local Government, regional agricultural extension institution is implemented in accordance with Law No. 16/2006. Ministry of Agriculture may keep referring to Law No. 16/2016 because this act is lex specialis. Modernization spirit of Law No. 16/2006 will be reinforced along with the Law on Regional Government to be legislated. AbstrakSetelah dibangun puluhan tahun, penyuluhan pertanian Indonesia sesungguhnya telah mulai mewujud sebagai bentuk penyuluhan yang modern. Kemajuan ini didorong oleh kelahiran UU No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (SP3) yang berbasiskan semangat desentralisasi, demokratis, dan partisipatif. Namun, kondisi ini terusik dengan keluarnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang bagi sebagian orang dianggap mengancam keberadaan kelembagaan penyuluhan pertanian di daerah. Tulisan ini berupaya mempelajari masa depan modernisasi penyuluhan pertanian di Indonesia dengan berdasarkan kepada kajian kebijakan dengan pendekatan review ilmiah teoretis dan kebijakan. Cakupan analisis dibatasi kepada kedua kebijakan tersebut, yakni UU Penyuluhan dan UU Pemerintahan Daerah, berkenaan dengan eksistensi kelembagaan penyuluhan pertanian di daerah. Hasil analisis mendapatkan bahwa seharusnya penyuluhan pertanian tetap dijalankan dengan berpedoman kepada UU SP3. Keberadaan kelembagaan penyuluhan pertanian di daerah yang sudah tertata baik seharusnya tidak perlu diubah karena sesungguhnya sejalan dengan semangat desentralisasi yang diusung oleh UU Pemerintahan Daerah ini. Sesuai dengan Surat Menteri Pertanian No. 02/SM.600/M/1/2015 perihal Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, dalam masa transisi menunggu turunan UU tentang Pemda, kelembagaan dan operasional penyuluhan di daerah tetap berjalan sebagaimana biasa dengan berpedoman kepada UU SP3. Kementerian Pertanian dapat tetap berpegang kepada UU SP3 dengan argumentasi bahwa UU ini bersifat lex specialis. Sesungguhnya semangat modernisasi dari UU Penyuluhan akan dikuatkan dengan kelahiran UU tentang Pemda tersebut.ri UU Penyuluhan akan dikuatkan dengan kelahiran UU tentang Pemda tersebut.

Kelangkaan Produksi Daging: Indikasi dan Implikasi Kebijakannya Nyak Ilham
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 1 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Tipikal harga daging sapi selalu naik dan tidak pernah turun kembali ke posisi awal. Perilaku ini disebabkan peternak tidak mampu merespon perubahan harga yang terjadi karena siklus produksi yang lama, teknologi budidaya rendah dan usaha yang sambilan. Perlu ada pengendalian agar kenaikan harga daging sapi tidak melonjak tajam sehingga tidak mempercepat pengurasan populasi yang menyebabkan makin langkanya sumber daya sapi lokal. Berdasarkan itu, tujuan kajian ini adalah menganalisis kinerja produksi dan harga daging sapi dan ayam sebagai bahan rekomendasi kebijakan antisipatif sehubungan dengan peningkatan produksi ternak. Hasil analisis menunjukkan bahwa ada indikasi populasi sapi potong semakin langka. Untuk mengantisipasinya diperlukan: (1) pembinaan pengembangan ternak lokal, (2) melakukan impor sapi bibit, sapi bakalan, dan daging sapi secara terencana, terkendali dan terjadwal.

Perilaku Harga Produk Peternakan Pada Hari Besar Keagamaan Nasional Atien Priyanti; Ismeth Inounu
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 14, No 2 (2016): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Livestock products such as beef, broiler meat, and eggs are commodities deal with increased prices during national religious holidays (HBKN), especially during Idul Fitri. The objective of this research was to study the dynamic changes and price behavior during HBKN to anticipate food price fluctuation in the future. The research was conducted in three consecutive years, i.e. from 2012 to 2014, and carried out in 8 provinces representing centers of producers and consumers. Data were analyzed using a general linear model procedure to find out the inflection point of the highest price of livestock products during HBKN. Results showed that average price of beef rose by 10–20%, whereas those of broiler meat and egg increased by 10–16% and 5–13%, respectively. Region and time period significantly affected price changes (P < 0.001). A sigmoid curve of dynamic changes of livestock price was shown in this study. The results indicated that the highest price changes of livestock products were one day before Idul Fitri. The government needs to assure consumers not to be panic due to significant changes in livestock product prices since this temporary adjustment would reach the price equilibrium such as those before Idul Fitri. Public panic could be exploited by speculators to increase profit. AbstrakKomoditas pangan asal ternak, utamanya daging sapi, daging ayam, dan telur ayam ras selalu mengalami peningkatan menjelang atau menghadapi hari besar keagamaan nasional (HBKN), khususnya pada Hari Raya Idul Fitri. Dinamika perkembangan dan perilaku harga menjelang HBKN perlu dianalisis untuk mengetahui dan mengantisipasi gejolak harga pada masa yang akan datang. Suatu penelitian telah dilakukan selama tiga tahun berturut-turut, 2012–2014, di delapan provinsi yang merepresentasikan wilayah produsen dan konsumen untuk mengamati perubahan harga eceran daging sapi, daging ayam, dan telur ayam ras. Data dianalisis dengan menggunakan prosedur General Linear Model untuk mengetahui puncak kenaikan harga dari masing-masing produk tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan rata-rata harga daging sapi menjelang HBKN berkisar antara 10−20%, sedangkan untuk daging dan telur ayam ras masing-masing mencapai 10−16% dan 5−13%. Variabel wilayah dan tahun serta interaksinya memberikan pengaruh yang nyata terhadap perubahan harga daging sapi, daging ayam, dan telur ayam ras (P<0,001). Faktor wilayah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perubahan harga daging sapi dan telur ayam ras (P<0,001). Dinamika perubahan harga ditunjukkan dengan kurva sigmoid, di mana puncak kenaikan tertinggi untuk daging sapi dan telur ayam diperoleh masing-masing pada hari ke-7,62 dan hari ke-7,65 atau sehari menjelang Hari Raya Idul Fitri. Hal tersebut untuk daging ayam ras ditunjukkan pada hari ke-8,07 atau sedikit melewati dan mendekati Hari Raya Idul Fitri. Pemerintah harus dapat meyakinkan masyarakat untuk tidak terlalu panik dalam menghadapi dinamika perubahan harga menjelang HBKN karena kepanikan masyarakat justru dapat digunakan oleh para spekulan untuk memperoleh keuntungan.

Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) dalam Perspektif Kebijakan Pembangunan Pertanian Muhammad Iqbal; Tahlim Sudaryanto
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 2 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Implementasi pembangunan pertanian memerlukan partisipasi segenap jajaran pemangku kepentingan. Salah satu pemangku kepentingan yang memiliki peran kunci dalam hal ini adalah sektor swasta. Peran swasta melalui tanggungjawab sosial perusahaan dipandang cukup strategis dalam percepatan pembangunan pertanian. Titik tumpunya adalah melalui legitimasi peraturan perundang-undangan serta sosialisasi dan urun rembug kegiatan seiring kebijakan insentif dan ketentraman sosial dari pemerintah yang didukung partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Penyamaan persepsi, jalinan komitmen, keputusan kolektif, dan sinergi aktivitas antara pihak swasta dan pemerintah dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM) merupakan basis dalam implementasi Program Tanggung-jawab Sosial Perusahaan dalam sektor pertanian.

RSPO Certification Impacts on Oil Palm Smallholders’ Welfare in Jambi Province Dompak MT Napitupulu; nFN Rosyani; Ernawati HD; Rukaiyah Rafiq
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 15, No 2 (2017): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

World demand for Crude Palm Oil (CPO) consistently increases. On the other hand, CPO market moves slowly probably due to Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) certification. International trade system requires large CPO producers to have a RSPO Certificate as one of requirements for exporting their product. It is expected that this requirement will also be applied immediately to smallholding oil palm plantations. This paper aims to analyze the benefits of RSPO certification on improving oil-palm smallholders’ welfare in Jambi Province. Data collected in this study were analyzed using both descriptive and quantitative methods. Results of the study showed that RSPO certification, in several aspects, significantly improved farmers’’ wealth, timely availability of input factors, oil palm yield, processing and marketing, and CSR financial support. It also indicates that oil palm plantation companies tend to give preferential treatment in transaction process with farmers having RSPO certificates. AbstrakPermintaan Crude Palm Oil (CPO) dunia pada dasarnya mengalami peaingkatan secara konsisten, namun pasar CPO cenderung mengalami kelesuan yang diduga sangat berkaitan dengan sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Sistem perdagangan internasional mengharuskan produsen CPO untuk memiliki sertifikat RSPO sebelum memasarkan produk ke luar negeri. Dapat diduga bahwa kewajiban memiliki sertifikat RSPO tidak akan hanya terbatas kepada pengusaha perkebunan besar, namun lambat laun akan juga diwajibkan untuk dimiliki oleh setiap pengusaha kebun kelapa sawit termasuk petani rakyat swadaya. Tulisan ini bertujuan menganalisis manfaat sertifikasi RSPO terhadap peningkatan kesejahteraan petani kelapa sawit swadaya di Provinsi Jambi. Data dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif dan statistik nonparametrik. Sertifikasi RSPO dalam beberapa aspek telah dapat dirasakan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan petani khususnya dalam hal ketersediaan input produksi secara tepat waktu, peningkatan produktivitas, pengolahan hasil dan pemasaran, serta dukungan dana CSR dari perusahaan inti. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit cenderung memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi kepada kelompok tani yang sudah memiliki sertifikat RSPO.

Sistem Perbenihan Padi dan Karakteristik Produsen Benih Padi di Jawa Timur Bambang Sayaka; Deri Hidayat
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 13, No 2 (2015): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

EnglishRice seed is a promising business. Partnership between rice seed producers and seed growers is profitable to both parties and enhances production scale. This study was conducted in November 2013 in Mojokerto and Banyuwangi Regencies, East Java Province. Results of the study showed that rice seed producers in East Java were able to supply more than the rice farmers’ dema nd in the province. Some of the rice seed production was sold to other provinces. Partnership between producers and growers are intended to reduce risks. Furthermore, growers received soft loans fr om producer, attained higher yield, and better selling price. It is necessary to improve role of Food Crops and Horticulture Seed Control Agency (UPT PSBT PH) to oversee rice seed production and its distribution. Crops Seed Controller (PBT) enhancement will improve role of UPT PSBTPH. IndonesiaProduksi benih padi merupakan bisnis yang relatif menjanjikan. Kemitraan antara produsen dan penangkar benih padi menguntungkan kedua belah pihak dan dapat meningkatkan skala produksi. Penelitian ini dilakukan pada bulan November 2013 di Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produsen benih di Jawa Timur mampu menghasilkan benih padi untuk mencukupi kebutuhan petani di provinsi tersebut, bahkan sebagian dijual ke luar provinsi. Umumnya produsen benih bermitra dengan penangkar benih untuk mengurangi risiko kerugian. Penangkar benih diuntungkan karena mendapat bantuan pinjaman dari produsen sehingga dapat menghasilkan calon benih padi dengan produktivitas tinggi dan harga jual yang lebih baik dari gabah konsumsi. Peranan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) atau Unit Pengelola Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (UPT PSBTPH) perlu ditingkatkan dalam mengawasi produksi benih sejak di lapang, setelah panen hingga pengolahan benih dan peredaran di pasar. Penambahan Pengawas Benih Tanaman (PBT) dapat meningkatkan peran BPSB.

Page 17 of 27 | Total Record : 268

15 16 17 18 19

Filter by Year

2003 2021

Filter By Issues

All Issue Vol 19, No 2 (2021): Analisis Kebijakan Pertanian - Desember 2021 Vol 19, No 1 (2021): Analisis Kebijakan Pertanian - Juni 2021 Vol 18, No 2 (2020): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 18, No 1 (2020): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 17, No 2 (2019): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 17, No 1 (2019): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 16, No 2 (2018): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 16, No 1 (2018): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 15, No 2 (2017): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 15, No 1 (2017): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 14, No 2 (2016): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 14, No 1 (2016): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 13, No 2 (2015): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 13, No 1 (2015): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 12, No 2 (2014): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 12, No 1 (2014): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 11, No 2 (2013): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 11, No 1 (2013): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 4 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 3 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 2 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 1 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 4 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 3 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 2 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 1 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 4 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 3 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 2 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 1 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 4 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 3 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 2 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 1 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 4 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 3 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 2 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 1 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 4 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 3 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 2 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 1 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4, No 4 (2006): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4, No 3 (2006): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4, No 2 (2006): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4, No 1 (2006): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 4 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 3 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 2 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 1 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 4 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 3 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 2 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 1 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 4 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 3 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 2 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 1 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Contact Email
akppsekp@gmail.com

Phone
+62251-8333964

Journal Mail Official
akppsekp@gmail.com

Editorial Address
Jln. Tentara Pelajar No. 3B, Kota Bogor 16111

Location
,

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Contact Email akppsekp@gmail.com

Phone +62251-8333964

Journal Mail Official akppsekp@gmail.com

Editorial Address Jln. Tentara Pelajar No. 3B, Kota Bogor 16111

Location , INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Contact Email
akppsekp@gmail.com

Phone
+62251-8333964

Journal Mail Official
akppsekp@gmail.com

Editorial Address
Jln. Tentara Pelajar No. 3B, Kota Bogor 16111

Location
,

INDONESIA