Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Analisis Kebijakan Pertanian

akp
Website

Published by Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

ISSN : 16932021 EISSN : 25497278 DOI : http://dx.doi.org/10.21082

Core Subject : Agriculture,

Agriculture, Biological Sciences & Forestry

Ruang lingkup substansi yang dibahas dalam naskah meliputi salah satu atau beberapa aspek sosial ekonomi dalam pembangunan pertanian dalam arti luas atau subsistem dari sistem agribisnis. Pembahasan dapat menyajikan aspek sosial ekonomi dari pembangunan pertanian dan pedesaan, pengembangan agribisnis, atau pengembangan komoditas lingkup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.

Arjuna Subject : Ilmu Pertanian dan Biologi (Semua) - Ilmu Pertanian dan Biologi (Lain-Lain)

Articles 268 Documents

12 13 14 15 16

Kinerja Rantai Pasok, Dinamika, dan Pembentukan Harga Beras di Jawa Tengah nFN Saptana; Erma Suryani; Emmy Darmawati
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 17, No 1 (2019): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Rice supply chain from producers to consumers in Central Java Province is relatively extensive and it affects rice price establishment. This study aimed to assess rice production performance, dried paddy (GKG) conversion rate into rice, rice supply chain, dynamics of rice prices among seasons and markets, and rice price establishment. This research was conducted in 2018 in rice producing centers in Central Java, namely Sragen, Klaten and Demak Regencies. This province had a rice production surplus and it was marketed mostly to West Java and Jakarta provinces. Conversion rate from paddy to rice varies between 60-65% or an average of 62.74% depending on varieties grown, drying process, and harvesting machine condition. In general, there are six to seven actors in the rice supply chain. During the main harvest in rainy season, paddy and rice prices usually dropped due to abundant supply. However, during the harvest in rain season in 2017/2018, paddy and rice prices remained high. This case indicated that paddy and rice prices establishment were more determined by supply side. It can be concluded that shorten the rice supply chain will increase paddy price at farm level and reduce rice price at consumer level. To shorten the rice supply chain effectively, it is recommended that rice milling process to be done at the milling industry. AbstrakRantai pasok beras di Jawa Tengah dari tingkat produsen hingga konsumen masih cukup panjang. Kondisi ini berpengaruh pada pembentukan harga beras. Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji kinerja produksi padi, besaran rendemen gabah kering giling (GKG) menjadi beras, kinerja rantai pasok gabah dan beras, dinamika harga beras antar musim dan pasar, dan pembentukan harga beras pada setiap tingkatan pelaku rantai pasok beras. Penelitian dilakukan tahun 2018 di lokasi sentra produksi padi Provinsi Jawa Tengah yaitu Kabupaten Sragen, Klaten, dan Demak. Hasil kajian menunjukkan provinsi ini menghasilkan surplus beras yang dipasarkan terutama ke Jawa Barat dan Jakarta. Tingkat rendemen GKG menjadi beras bervariasi antara 60-65% atau rata-rata 62,74% tergantung varietas, proses pengeringan, dan kondisi mesin panen. Rantai pasok beras cukup panjang, sebanyak enam sampai tujuh pelaku. Sesuai pola yang umum dikenal, pada musim panen raya pada musim hujan (MH) harga gabah dan beras turun, namun pada musim panen raya MH 2017/2018 harga pangan ini tetap tinggi. Hal ini disebabkan pembentukan harga gabah dan beras lebih ditentukan oleh aspek pasokan dibandingkan aspek permintaan. Dari hasil penelitian ini disimpulkan pemangkasan rantai pasok gabah dan beras dari petani produsen ke konsumen dapat meningkatkan harga gabah di tingkat petani dan menurunkan harga beras di tingkat konsumen. Agar upaya pemotongan rantai pasok berjalan efektif, maka penggilingan gabah menjadi beras sebaiknya dilakukan di industri penggilingan padi.

Masa Depan Pertanian Perdesaan di Bali dalam Perspektif Perencanaan Pembangunan Daerah Tri Pranadji; Rita Nur Suhaeti
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 3 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Tulisan ini menjelaskan bahwa sektor pertanian tradisional di Bali berada pada simpang jalan; di satu sisi masih dianggap sebagai bagian esensial tubuh kehidupan masyarakat Bali, namun di sisi lain ada indikasi dinilai (oleh perancang kebijakan pembangunan) tidak responsif terhadap investasi yang bersumber dari anggaran pembangunan daerah (APBD). Hingga saat ini sebagian besar kemajuan pertanian di Bali lebih banyak disebabkan oleh peran pelaku usaha setempat, dan sedikit sekali dilatar-belakangi oleh keberpihakkan penganggaran pemerintah daerah yang bersumber dari APBD. Dengan visi pemikiran progresif, pertanian tradisional di Bali masih dapat dijadikan tulang punggung peningkatan daya saing dan stabilitas tatanan ekonomi masyarakat Bali secara inklusif. Berkaitan dengan hal itu, strategi perencanaan pembangunan daerah di Bali perlu difokuskan pada percepatan transformasi ke arah industrialisasi pertanian di perdesaan, dengan mengakomodasi kekuatan sektor pariwisata. Slogan keberpihakkan (kebijakan) politik untuk kemajuan pertanian di perdesaan perlu ditransmisikan dalam bentuk penetapan sistem perencanaan pembangunan daerah untuk kemajuan (industrialisasi pertanian) dalam perspektif jangka panjang (15-20 tahun) dan menengah (5-10 tahun). Perencanaan pembangunan daerah di Bali harus dilandaskan pada pembahasan ulang secara intensif yang melibatkan berbagai kalangan yang memiliki integritas, kompetensi dan visi kemajuan pertanian industrial di perdesaan yang lebih meyakinkan.

Analisis Kebijakan: Konsep Dasar dan Prosedur Pelaksanaan Pantjar Simatupang
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 1 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Abstrak tidak tersedia

Penguatan Kelompok Tani: Langkah Awal Peningkatan Kesejahteraan Petani nFN Hermanto; Dewa K.S. Swastika
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 4 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan langkah-langkah operasional yang diperlukan untuk penguatan kelompok tani dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani. Kendati lembaga kelompok tani telah demikian banyak dibentuk, namun cukup sulit saat ini untuk menemukan kelompok tani yang aktif, di mana anggotanya memanfaatkan lembaga tersebut untuk meningkatkan kinerja usahatani dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani. Padahal kelompok tani memiliki peran dan fungsi yang penting dalam menggerakkan pembangunan pertanian. Penguatan kelembagaan perlu dilakukan melalui beberapa upaya, antara lain; (1) mendorong dan membimbing petani agar mampu bekerjasama di bidang ekonomi secara berkelompok, (2) menumbuh-kembangkan kelompok tani melalui peningkatan fasilitasi bantuan dan akses permodalan, peningkatan posisi tawar, peningkatan fasilitasi dan pembinaan kepada organisasi kelompok, dan peningkatan efisiensi dan efektivitas usahatani, serta (3) meningkatkan kapasitas SDM petani melalui berbagai kegiatan pendampingan, dan latihan yang dirancang secara khusus bagi pengurus dan anggota. Secara teknis upaya penguatan kelompok tani ini dilakukan oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Meskipun demikian pendampingan pembinaan kelompok tani juga dapat dilakukan oleh LSM, dan organisasi lainnya yang dipandang mampu untuk dilibatkan dalam penguatan kelompok tani.

SISTEM INTEGRASI TANAMAN-TERNAK DALAM PERSPEKTIF REORIENTASI KEBIJAKAN SUBSIDI PUPUK DAN PENINGKATAN PENDAPATAN PETANI Ketut Kariyasa
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 1 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Abstrak tidak tersedia

Kebijakan Subsidi Pupuk: Tinjauan terhadap Aspek Teknis, Manajemen, dan Regulasi Benny Rachman
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 2 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Dalam upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan sistem distribusi pupuk bersubsidi perlu perbaikan kebijakan yang meliputi aspek teknis, manajemen dan regulasi. Aspek Teknis : (a) meningkatkan intensitas sosialisasi sistem pemupukan berimbang spesifik lokasi dan pemanfaatan pupuk organik, (b) mempercepat pengembangan pupuk organik. Aspek Manajemen : (a) sosialisasi sistem penyaluran pupuk bersubsidi secara tertutup kepada stakeholder termasuk aparat pemerintah, tokoh masyarakat dan petani, (b) koordinasi lintas sektor untuk menjamin efektivitas penyaluran pupuk bersubsidi dan implementasi pemupukan, dan (c) reposisi kios penyalur pupuk di Lini IV dengan meningkatkan peran pemerintah daerah dalam pengaturan penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi. Aspek Regulasi : (a) RDKK hendaknya dipakai sebagai ‘simpul’ yang menghubungkan antara Permendag No. 21/M-DAG/PER/6/2008 dan Permentan No. 42/Permentan /OT.140/09/2008, dan (b) perencanaan alokasi kebutuhan pupuk yang didasarkan atas RDKK perlu diikuti oleh penyaluran berdasarkan RDKK.

Alternatif Kebijakan Penyaluran Subsidi Pupuk Bagi Petani Pangan Achmad Suryana; Adang Agustian; Rangga Ditya Yofa
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 14, No 1 (2016): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Fertilizer is one of important production factors in food farming to gain high productivity. Efforts to manage procurement, distribution, and proper fertilizer application have been regulated, implemented, and controlled by the government. However, complaints related to fertilizer distribution problems still exist. This study aims to analyze national fertilizer performance, especially fertilizer policy for food sector, fertilizer industry, and farmer dynamics in formulating fertilizer needs and its application; and to formulate fertilizer policy alternatives that can increase fertilizer distribution efficiency and use of budget subsidy. Coverage and data of this study were at national level. Analytical methods of this study were both quantitative and qualitative descriptive approaches. The main finding of this study was a formulation of four policy alternatives pertaining distribution mean of direct fertilizer subsidy delivered to farmers. Implementation of these policy alternatives requires availability of accurate data on rice farmers, agricultural land ownership and use, and food farming system profile nationwide. In the short run, in order to increase distribution efficiency of subsidized fertilizer to farmers, it is recommended that some adjustments to the current fertilizer policy must be done on price of natural gas as raw material for Urea, level of subsidized price of fertilizers paid by farmers, document of definitive plan of fertilizer needs of farmer groups (RDKK), and function of fertilizer supervision commission at regional levels. AbstrakPupuk merupakan salah satu faktor produksi penting dalam usaha tani pangan untuk memperoleh produktivitas tinggi. Upaya mengelola pengadaan, penyaluran, dan penggunaan pupuk telah diatur, dilaksanakan, dan diawasi pemerintah, namun keluhan terkait dengan permasalahan penyaluran pupuk bersubsidi masih saja terjadi. Pengkajian ini bertujuan untuk menganalis keragaan perpupukan nasional, terutama kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi untuk subsektor pangan, industri pupuk nasional, dan dinamika petani dalam penyusunan kebutuhan serta pemanfaatan pupuk; dan merumuskan alternatif kebijakan perpupukan yang dapat meningkatkan efisiensi dalam penyaluran dan anggaran subsidi pupuk. Cakupan kajian dan data yang digunakan adalah pada tingkat nasional. Metode kajian menggunakan analisis kuantitatif dan deskriptif kualitatif. Hasil utama kajian ini berupa formulasi empat alternatif kebijakan cara penyaluran anggaran subsidi pupuk langsung diberikan kepada petani. Implementasi alernatif kebijakan tersebut mempersyaratkan tersedianya data yang akurat tentang petani padi, penguasaan dan pengusahaan lahan pertanian, dan profil usaha tani pangan secara nasional. Dalam jangka pendek, untuk meningkatkan efisiensi penyaluran pupuk bersubsidi ke petani disarankan dilakukan beberapa penyesuaian atas kebijakan perpupukan saat ini, yaitu harga gas bumi sebagai bahan baku Urea, harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi, dokumen rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK), dan fungsi komisi pengawasan pupuk di daerah.

Strategi Kebijakan Pembangunan Pertanian di Papua Barat Herman Supriadi
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 4 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Percepatan pembangunan pertanian provinsi Papua Barat mutlak dilakukan atas dasar Inpres nomor 05/2007, dan mengingat provinsi ini termasuk yang termiskin diIndonesia. Kemiskinan terutama di sektor pertanian yang disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur, belum berkembangnya kelembagaan pertanian, terbatasnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia, rendahnya investasi, belum berkembangnya agroindustri, dan sistem pemasaran yag belum efektif. Analisis SWOT menunjukkan bahwa Papua Barat mempunyai potensi dan peluang keberhasilan pembangunan pertanian, disamping banyaknya kelemahan dan ancaman. Potensi lahan untuk pertanian seluas 2,7 juta ha, baru dimanfaatkan sekitar 33 persen. Kelemahan yang paling mendasar di Papua Barat adalah terbatasnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia pertanian disamping infrastruktur yang belum menunjang. Peluang untuk membangun kemitraan dengan investor dan meningkatkan ekspor merupakan titik terang mempercepat pembangunan pertanian Papua Barat. Ancaman berat yang harus diatasi adalah menghadapi persaingan pasar bebas dan globalisasi, dimana SDM, adat istiadat dan sistem birokrasi yang ada belum siap bersaing bebas. Strategi kebijakan yang disarankan dalam hal ini adalah: 1) Peningkatan produksi komoditas perkebunan dan pemanfaatan hasil hutan untuk meningkatkan peluang ekspor melalui program kemitraan, 2). Memperbaiki sistem penyuluhan, infrastruktur pertanian dan kebijakan impor-ekspor, 3). Optimalisasi dan konservasi penggunaan lahan, dan hasil hutan, 4). Mengatasi kekurangan jumlah dan kualitas SDM pertanian dengan progam transmigrasi topikal dan mengembangkan investasi.

Pengembangan Investasi Irigasi Kecil untuk Peningkatan Produksi Padi Mendukung Swasembada Beras Herman Supriadi; Rudy Sunarja Rivai
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 16, No 1 (2018): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Community’s small irrigation investment gives impact on expansion of rice planted area and production. The study aims to assess impacts of small irrigation investment on rice planted area, production, and farmers’ income enhancement, and it was carried out during period of March to December 2013 in rainfed lowland areas in West Java, Central Java, and West Nusa Tenggara Provinces. Development of small irrigation based on community investment (SIBCI) is analyzed using Net Present Value, Incremental Benefit / Cost Ratio and Financial Internal Rate of Return approaches. Small irrigation was useful for improving rice planted area, production, and farmers’ income. Application of self-help water pumps was able to increase the area of wetland rice and cropping index. Small irrigation investments in both pump and gravity were financially feasible. The role of communities in small irrigation investment was significant despite financial limitation. Non-governmental funds allocated for pump irrigation network development were relatively small compared to that of gravity. Farmers’ participation in gravitational irrigation construction was relatively low and not all farmers became the P3A members. Small irrigation development requires synergy of social, physical, human, and natural capitals. Community’s participation in individual irrigation investment was relatively low contrary to that of managed by groups. The government need to collaborate with communities to manage water resources into community-based productive irrigation. AbstrakInvestasi irigasi kecil oleh masyarakat memberikan dampak terhadap peningkatan luas tanam dan produksi padi. Penelitian bertujuan mengkaji dampak irigasi kecil terhadap peningkatan luas tanam dan produksi padi. Penelitian dilakukan pada bulan Maret - Desember 2013 pada agro-ekosistem lahan tadah hujan di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Barat. Pengembangan irigasi kecil berbasis investasi masyarakat (IKBIM) dianalisis menggunakan Net Present Value, Incremental Benefit/Cost Ratio dan Financial Internal Rate of Return. Irigasi kecil sangat besar manfaatnya dalam meningkatkan perluasan tanam, produksi dan pendapatan petani. Penggunaan pompa secara swadaya mampu meningkatkan luas areal padi sawah dan indeks pertanaman. Investasi irigasi kecil baik pompa maupun gravitasi dinilai layak dilakukan. Peran masyarakat dalam investasi irigasi kecil sangat dominan, yang ditunjukkan dengan modal sosialnya yang tinggi, tetapi sering terbentur pada kemampuan finansial yang terbatas. Dana swadaya masyarakat yang dialokasikan untuk pengembangan jaringan irigasi pompa relatif kecil dibanding jaringan irigasi grafitasi. Partisipasi petani dalam pembangunan fisik untuk Irigasi Gravitasi masih rendah dan tidak semua petani menjadi anggota P3A. Pengembangan irigasi kecil memerlukan sinergi modal sosial, fisik, manusia dan alam. Tingkat partisipasi masyarakat kecil sekali untuk investasi irigasi yang dikelola secara perorangan (swasta). Sebaliknya, jika dikelola oleh kelompok maka partisipasi masyarakat cukup besar. Pemerintah perlu bekerjasama dengan masyarakat untuk membangun potensi sumber daya air menjadi irigasi pertanian produktif berbasis masyarakat.

Analisis Sosial Ekonomi dan Strategi Pencapaian Swasembada Daging 2010 Nyak Ilham
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4, No 2 (2006): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Abstrak tidak tersedia

Page 14 of 27 | Total Record : 268

12 13 14 15 16

Filter by Year

2003 2021

Filter By Issues

All Issue Vol 19, No 2 (2021): Analisis Kebijakan Pertanian - Desember 2021 Vol 19, No 1 (2021): Analisis Kebijakan Pertanian - Juni 2021 Vol 18, No 2 (2020): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 18, No 1 (2020): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 17, No 2 (2019): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 17, No 1 (2019): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 16, No 2 (2018): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 16, No 1 (2018): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 15, No 2 (2017): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 15, No 1 (2017): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 14, No 2 (2016): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 14, No 1 (2016): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 13, No 2 (2015): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 13, No 1 (2015): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 12, No 2 (2014): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 12, No 1 (2014): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 11, No 2 (2013): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 11, No 1 (2013): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 4 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 3 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 2 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 1 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 4 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 3 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 2 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 1 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 4 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 3 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 2 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 1 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 4 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 3 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 2 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 1 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 4 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 3 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 2 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 1 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 4 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 3 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 2 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 1 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4, No 4 (2006): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4, No 3 (2006): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4, No 2 (2006): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4, No 1 (2006): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 4 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 3 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 2 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 1 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 4 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 3 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 2 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 1 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 4 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 3 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 2 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 1 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Contact Email
akppsekp@gmail.com

Phone
+62251-8333964

Journal Mail Official
akppsekp@gmail.com

Editorial Address
Jln. Tentara Pelajar No. 3B, Kota Bogor 16111

Location
,

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Contact Email akppsekp@gmail.com

Phone +62251-8333964

Journal Mail Official akppsekp@gmail.com

Editorial Address Jln. Tentara Pelajar No. 3B, Kota Bogor 16111

Location , INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Contact Email
akppsekp@gmail.com

Phone
+62251-8333964

Journal Mail Official
akppsekp@gmail.com

Editorial Address
Jln. Tentara Pelajar No. 3B, Kota Bogor 16111

Location
,

INDONESIA