Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Analisis Kebijakan Pertanian

akp
Website

Published by Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

ISSN : 16932021 EISSN : 25497278 DOI : http://dx.doi.org/10.21082

Core Subject : Agriculture,

Agriculture, Biological Sciences & Forestry

Ruang lingkup substansi yang dibahas dalam naskah meliputi salah satu atau beberapa aspek sosial ekonomi dalam pembangunan pertanian dalam arti luas atau subsistem dari sistem agribisnis. Pembahasan dapat menyajikan aspek sosial ekonomi dari pembangunan pertanian dan pedesaan, pengembangan agribisnis, atau pengembangan komoditas lingkup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.

Arjuna Subject : Ilmu Pertanian dan Biologi (Semua) - Ilmu Pertanian dan Biologi (Lain-Lain)

Articles 268 Documents

13 14 15 16 17

The Analytic Network Process of Indonesia's Bioethanol: Future Direction of Competitive Strategy and Policy Gita K. Indahsari; Arief Daryanto; E. Gumbira Said; Rudi Wibowo
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 3 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Increased consumption of fossil fuel has been an escalating debate related to its limited deposit and global warming issue. Recently, the oil price tends to rise. Bioethanol has been considered as an alternative substitute for fossil fuel because it is renewable and environmentally friendly. Indonesia plans to develop the bioethanol industry since 2006 but until 2011 it has not been realized yet besides its well planned blue-print and target. This study is aimed to determine factors affecting the competitiveness of the bioethanol industry as well as to select a competitive strategy. Data collection was conducted from April to December 2010 in six cities. Analytic Network Process (ANP) was used as a method in this study. There were four categories, namely problems, alternative of solutions, policies, and strategies. Results from the development of bioethanol competitive industry framework suggested that: (1) sugarcane is considered the most potential resource for bioethanol raw material, (2) government’s lack of coordination is the main problem for developing competitiveness, and (3) a new bioethanol blueprint policy with a through stakeholder strategy to increase competitiveness of the bioethanol industry in Indonesia is needed.

Pemberdayaan Kelembagaan dan Pengelolaan Sumberdaya Lahan dan Air Tri Pranadji
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 3 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Abstrak tidak tersedia

Merauke Integrated Rice Estate (Mire): Kebangkitan Ketahanan dan Kemandirian Pangan dari Ufuk Timur Indonesia Made Oka A. Manikmas
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 4 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Swasembada beras dan ketahanan pangan akan makin sulit untuk dicapai bila kebijakan dan program pemerintah untuk meningkatkan produksi pangan hanya terkonsentrasi pada wilayah Jawa dan Sumatera. Daya dukung lahan di kedua wilayah ini untuk memproduksi cukup pangan telah mencapai titik jenuh. Di sisi lain, konversi lahan makin sulit dibendung karena kebutuhan lahan untuk pengembangan sektor non-pertanian terus meningkat. Hal ini terjadi sebagai dampak dari kebijakan pemerintah untuk memacu pertumbuhan yang tinggi dari sektor tersebut. Sektor lainnya dapat menunggu tetapi tidak sektor pertanian. Oleh karena itu, sudah saatnya menoleh ke timur lebih sungguh-sungguh. Papua ibarat gajah yang sedang tidur yang perlu segera dibangunkan sebagai salah satu lumbung pangan. Papua Bagian Selatan khususnya Merauke dinilai paling sesuai untuk produksi tanaman pangan termasuk tanaman semusin lainnya. Lebih dari 2,5 juta ha lahan potensial tersedia untuk pertanian dan sekitar 1,9 juta ha lahan basah yang sesuai untuk produksi tanaman pangan termasuk tanaman semusim lainnya yang diintegrasikan dengan komoditas lainnya dalam Merauke Integrated Rice estate (MIRE). Pada tahun 1939, Pemerintah Kerajaan Belanda telah mengembangkan program produksi pangan yang diberi nama Kumbe Rice Estate termasuk distrik Kimmam sebagai pengembangan ternak sapi di wilayah ini. Ke depan, “Ketahanan Pangan Bangkit dari Ufuk Timur NKRI”, tepatnya dari Merauke. Namun, diperlukan komitmen politik yang kuat dan dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat untuk mengembangkan Merauke sebagai sentra produksi tanaman pangan di Kawasan Timur Indonesia. Cukup mengejutkan Pemerintah Daerah setempat telah mendeklarasikan Merauke akan menjadi lumbung pangan dan produsen utama bio-energi, serta wilayah agropolitan dan agrotourisme di Indonesia.

How to Solve Supply Bottleneck in Agricultural Sector Pantjar Simatupang; I Wayan Rusastra; Mohamad Maulana
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 4 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

No Abstract Available

Ketahanan dan Stabilitas Pasokan, Permintaan, dan Harga Komoditas Pangan Kaman Nainggolan
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 2 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Persoalan pangan dewasa ini dipicu oleh melejitnya harga-harga pangan internasional dengan tajam. Faktor penyebab meroketnya harga pangan antara lain adalah naiknya harga minyak fosil dan biaya energi, peningkatan permintaan beras di India akibat substitusi konsumsi gandum oleh beras, bencana alam di Vietnam dan Myanmar, panic buying di Filippina, serta kemungkinan pengaruh spekulator yang cenderung melakukan hoarding. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah tingginya permintaan akan biofuel. Maka isu ketahanan pangan bangsa harus menjadi fokus perhatian di masa mendatang. Ketahanan pangan nasional merupakan pilar bagi pembentukan sumberdaya manusia dan generasi yang berkualitas, yang diperlukan untuk membangun bangsa ini. Kemandirian pangan di tingkat rumah tangga perlu mendapat perhatian yang lebih besar di masa mendatang, karena kemandirian pangan rumah tangga merupakan fondasi kemandirian pangan wilayah dan nasional. Sampai saat ini dari aspek ketersediaan pangan, distribusi, stabilitas harga, dan konsumsi, kondisi ketahanan pangan kita masih cukup baik. Pertumbuhan produksi pangan domestik lima tahun terakhir cukup baik kecuali kedelai. Angka Ramalan I BPS tahun 2008 juga memberikan gambaran yang lebih optimis. Demikian pula dalam hal konsumsi pangan, skor pola pangan harapan tahun 2007 mencapai 82,8 lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Upaya-upaya yang telah dilakukan perlu terus ditingkatkan mengingat krisis harga global bisa berdampak pada ekonomi domestik. Kebijakan ketahanan pangan telah ditetapkan yang meliputi aspek ketersediaan, distribusi dan stabilitas harga pangan, akses pangan, serta kebijakan pendukungnya. Pembangunan ketahanan pangan yang berbasis pada sumberdaya dan kearifan lokal harus terus digali dan ditingkatkan. Ini telah dan akan terus menerus kita lakukan dengan program aksi Desa Mandiri Pangan, yang sampai saat ini telah mencapai 825 desa miskin di 201 kabupaten/kota di 32 Propinsi. Filosofi yang dikembangkan adalah pemberdayaan masyarakat agar mereka dapat menolong dirinya sendiri.

Outlook Indikator Makro Global dan Sektor Pertanian 2016-2019 Muhammad Maulana; Pantjar Simatupang; Reni Kustiari
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 15, No 2 (2017): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Macroeconomic policies are important to consider in determining agricultural targets and policies. Thus, it is necessary to conduct an analysis of historical circumstances, current status, trends, and prospects of agricultural macro indicators. This study aims to forecast and to analyze the main macroeconomic indicators in the agricultural sector from 2016 to 2019. The study used secondary data and information. Projection was calculated using two alternative models, i.e. economic behavior and polynomial trend regression models. The results showed that after a slowdown in 2011-2014, Indonesia's economy rebounded in 2015-2016. GDP growth was expected 5,6 to 5,8% while inflation was 6,8 to 7,9% in 2016-2019. Agricultural GDP’s growth in 2016-2019 was estimated around 3,5-3,7%/year. Agricultural exports and imports were expected to increase to 10%/year and 12%/year for the period of 2016-2019, respectively. Agriculture will become the economic anchor through increases in food production and industrial commodities, as well as managing generating-inflation commodities’ prices. AbstrakKebijakan makroekonomi penting dipertimbangkan dalam menentukan target dan kebijakan sektor pertanian sehingga diperlukan suatu analisis mengenai keadaan historis, status terkini, kecenderungan yang terjadi, dan prospek indikator makro sektor pertanian. Kajian ini bertujuan untuk memproyeksi dan menganalisis indikator makro utama sektor pertanian tahun 2015-2019. Kajian ini menggunakan data dan informasi sekunder. Perhitungan proyeksi menggunakan dua alternatif yaitu melakukan estimasi dengan model perilaku ekonomi atau dengan model regresi tren polinomial. Hasil kajian menunjukkan bahwa setelah perlambatan pada 2011-2014, perekonomian Indonesia rebound pada 2015/2016. Pertumbuhan PDB diperkirakan pada kisaran 5,6-5,8% sementara inflasi umum berada pada kisaran 6,8-7,9% pada 2016-2019. Laju pertumbuhan PDB sektor pertanian pada 2016-2019 diperkirakan dalam kisaran 3,5-3,7%/tahun. Ekspor pertanian diperkirakan meningkat 10%/tahun pada 2016-2019. Impor pertanian akan meningkat 12%/tahun pada 2016-2019. Sektor pertanian akan menjadi jangkar perekonomian melalui peningkatan produksi pangan dan komoditas industri serta mengelola harga komoditas pemicu inflasi.

Evaluasi Kebijakan Tujuh Gema Revitalisasi dalam Pembangunan Pertanian nFN Saptana; Muhammad Iqbal; Ahmad Makky Ar-Rozi
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 11, No 2 (2013): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Pertanian untuk pembangunan menjadi isu hangat sepanjang sejarah kehidupan manusia. Dalam tataran impelementasi kebijakan terutama di negara-negara berkembang sering terjadi kebijakan yang salah kelola sehingga pembangunan pertanian tidak berjalan seperti yang diharapkan. Kementerian Pertanian menetapkan 7 Gema Revitalisasi Pertanian dalam rangka mencapai empat target pembangunan pertanian, yaitu revitalisasi lahan, revitalisasi perbenihan dan perbibitan, revitalisasi sumber daya pertanian, revitalisasi pembiayaan, revitalisasi kelembagaan petani, dan revitalisasi di bidang teknologi dan industri hilir. Kinerja implementasi revitalisasi pertanian meskipun sudah menunjukkan kinerja yang cukup baik terutama dari peningkatan produksi pangan, namun masih menghadapi permasalahan-permasalahan pokok adalah baik teknis, ekonomi, maupun sosial kelembagaan. Kebijakan revitalisasi pertanian memerlukan penyempurnaan, baik dalam aspek teknis, kelembagaan pengelola, pelaku usaha, dukungan pendanaan, dan aspek sosial budaya, serta ekosistem pertanian. Harus ada konsistensi antara yang diformulasikan dalam rumusan kebijakannya dengan implementasinya di lapangan. Kesadaran dan tanggung jawab bersama dalam politik pangan, semangat nasionalisme, dan kebijakan yang berpihak kepada petani dan produksi dalam negeri hendaknya mewarnai seluruh kebijakan pembangunan pertanian.

Perdagangan Bebas Wilayah ASEAN-China: Implikasinya terhadap Perdagangan dan Investasi Pertanian Indonesia Budiman Hutabarat
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 1 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Sebuah babak baru pola perdagangan Indonesia dan China telah terjadi dengan kesepakatan perdagangan bebas/KPB ASEAN-China yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2010 tahun ini, setelah penandatanganan kerangka awalnya pada 4 November 2002 dan ratifikasi pemerintah melalui KEPPRES No. 48 pada 16 Juni 2004. Kesepakatan perdagangan bebas ASEAN dan ASEAN-China ini tentu saja memberikan tantangan dan peluang bagi berbagai komoditas pertanian yang diproduksi di dalam negeri, baik untuk tujuan ekspor maupun untuk konsumsi di dalam negeri. Makalah ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan perdagangan bebas ini dan dampaknya terhadap pengembangan komoditas utama pertanian nasional. Makalah menyimpulkan antara lain bahwa pemberlakuan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-China mulai tahun 2010 akan merangsang ekspor komoditas pertanian Indonesia terpusat pada produk pertanian yang sangat primer atau setengah jadi, sedangkan impor produk pertanian Indonesia akan memusat pada komoditas-komoditas pangan, sayur dan buah, kecuali daging. Untuk membangun industri pengolahan pertanian di dalam negeri, kebijakan yang seimbang antara penerapan pungutan ekspor dan insentif bagi produsen primer pertanian sangat diperlukan.

Penggunaan Technology Roadmap dalam Penentuan Prioritas Penelitian dan Pengkajian Achmad M. Fagi
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 4 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Abstrak tidak tersedia

Kinerja, Prospek, dan Kebijakan Investasi di Indonesia Prajogo U. Hadi
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 2 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Investasi mempunyai peranan sangat penting dalam pembangunan ekonomi nasional, termasuk sektor pertanian. Dalam perspektif jangka panjang ekonomi makro, investasi akan meningkatkan stok kapital, dimana penambahan stok kapital akan meningkatkan kapasitas produksi masyarakat yang kemudian mempercepat laju pertumbuhan ekonomi nasional. Makalah ini bertujuan untuk menginventarisasi permasalahan investasi, melihat prospek investasi pertanian, dan merumuskan kebijakan untuk mendorong investasi di bidang pertanian di Indonesia. Beberapa saran kebijakan untuk mendorong pertumbuhan investasi adalah: (1) Menciptakan stabilitas kondisi politik, sosial dan ekonomi; (2) Membangun pemerintahan yang bebas dari korupsi, adanya konsistensi, kejelasan dan kepastian kebijakan pemerintah jangka panjang, serta birokrasi yang efisien; (3) Menciptakan fungsi sektor pembiayaan yang efektif dan sistem ketenagakerjaan yang kondusif; (4) Menciptakan sistem perpajakan dan prosedur perdagangan ekspor-impor dan domestik yang mudah dan sederhana; (5) Mempermudah kepemilikan atau kontrak tanah perusahaan swasta, tetapi mayoritas lahan pertanian jangan sampai dikuasai perusahaan asing; (6) Membatalkan semua Peratuan Daerah (Perda) yang menghambat kegiatan investasi dan bisnis; dan (7) Meningkatkan investasi pemerintah yang sangat diperlukan sebagai komplemen bagi investasi swasta dan rakyat di bidang pertanian.

Page 15 of 27 | Total Record : 268

13 14 15 16 17

Filter by Year

2003 2021

Filter By Issues

All Issue Vol 19, No 2 (2021): Analisis Kebijakan Pertanian - Desember 2021 Vol 19, No 1 (2021): Analisis Kebijakan Pertanian - Juni 2021 Vol 18, No 2 (2020): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 18, No 1 (2020): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 17, No 2 (2019): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 17, No 1 (2019): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 16, No 2 (2018): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 16, No 1 (2018): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 15, No 2 (2017): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 15, No 1 (2017): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 14, No 2 (2016): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 14, No 1 (2016): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 13, No 2 (2015): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 13, No 1 (2015): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 12, No 2 (2014): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 12, No 1 (2014): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 11, No 2 (2013): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 11, No 1 (2013): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 4 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 3 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 2 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 1 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 4 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 3 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 2 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 1 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 4 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 3 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 2 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 1 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 4 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 3 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 2 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 1 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 4 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 3 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 2 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 1 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 4 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 3 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 2 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 1 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4, No 4 (2006): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4, No 3 (2006): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4, No 2 (2006): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4, No 1 (2006): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 4 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 3 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 2 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 1 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 4 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 3 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 2 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 1 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 4 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 3 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 2 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 1 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Contact Email
akppsekp@gmail.com

Phone
+62251-8333964

Journal Mail Official
akppsekp@gmail.com

Editorial Address
Jln. Tentara Pelajar No. 3B, Kota Bogor 16111

Location
,

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Contact Email akppsekp@gmail.com

Phone +62251-8333964

Journal Mail Official akppsekp@gmail.com

Editorial Address Jln. Tentara Pelajar No. 3B, Kota Bogor 16111

Location , INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Contact Email
akppsekp@gmail.com

Phone
+62251-8333964

Journal Mail Official
akppsekp@gmail.com

Editorial Address
Jln. Tentara Pelajar No. 3B, Kota Bogor 16111

Location
,

INDONESIA