Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Analisis Kebijakan Pertanian

akp
Website

Published by Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

ISSN : 16932021 EISSN : 25497278 DOI : http://dx.doi.org/10.21082

Core Subject : Agriculture,

Agriculture, Biological Sciences & Forestry

Ruang lingkup substansi yang dibahas dalam naskah meliputi salah satu atau beberapa aspek sosial ekonomi dalam pembangunan pertanian dalam arti luas atau subsistem dari sistem agribisnis. Pembahasan dapat menyajikan aspek sosial ekonomi dari pembangunan pertanian dan pedesaan, pengembangan agribisnis, atau pengembangan komoditas lingkup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.

Arjuna Subject : Ilmu Pertanian dan Biologi (Semua) - Ilmu Pertanian dan Biologi (Lain-Lain)

Articles 268 Documents

18 19 20 21 22

Kemandirian Pangan: Cadangan Publik, Stabilisasi Harga, dan Diversifikasi Mustafa Abubakar
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 2 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Cadangan pangan menghadapi permasalahan dengan adanya kenaikan harga BBM dan pada saat yang bersamaan stok pangan semakin rendah. Suplai pangan terus menurun dan tingginya ketidakpastian akibat rendahnya investasi dan pengaruh pemanasan global. Makalah ini bermaksud untuk mendiskusikan kaitan kemandirian pangan dengan cadangan pangan, stabilisasi harga pangan khususnya gabah/beras. Kemandirian pangan juga terkait dengan diversifikasi produksi dan konsumsi pangan, serta peran pemerintah lokal dalam cadangan pangan publik. Beberapa masalah yang dibahas adalah respon negara berkembang terhadap krisis pangan dan bagaimana respon Indonesia secara khusus. Khusus respon Indonesia, makalah mencoba mengungkapkan kemampuan Indonesia dalam meredam kenaikan harga pangan dalam negeri, intervensi pasar dan stabilisasi harga, pengadaan publik, stok dan cadangan pangan pemerintah. Makalah ini juga membahas kemandirian pangan yang dirancang dalam jangka pendek dan umumnya untuk merespon krisis pangan. Sementara kemandirian pangan untuk jangka panjang dan berkelanjutan melalui strategi diversifikasi, baik produksi maupun konsumsi pangan.

Zonasi Wilayah Pendayagunaan Sumber Daya Air untuk Pembangunan Irigasi di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur Heni Rengganis
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 14, No 1 (2016): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Water resources issue in Sumba Island, East Nusa Tenggara, particularly in the East Sumba Regency is the spread of utilizable spots of water sources. This paper presents the results of study on water resources utilization area zoning for water supply in the irrigation development. The method used is analysis of the area characteristics using radar diagram and Analytic Hierarchy Process (AHP). The analysis is based on the water potential assessment, water needed for community, irrigation and livestock and Water Use Index (WUI) value. The results show that water resources utilization in the improvement zone in East Sumba, suitable for agriculture spreads in 13 districts, has not been served by the irrigation network. The proposed water supply technology is tapping springs, harvesting rainwater in small dams and wells drilled in Waikabubak ground water basin. The results of this study are useful in the proposed water resources management policy or input for stakeholders to exploit the water resources in the agricultural areas development. AbstrakPermasalahan sumber daya air di Pulau Sumba Nusa Tenggara Timur, khususnya di wilayah Kabupaten Sumba Timur, adalah tersebarnya sumber-sumber air yang dapat dimanfaatkan. Tulisan ini menyajikan hasil penelitian zonasi wilayah pendayagunaan sumber daya air untuk penyediaan air dalam rangka pembangunan irigasi. Metode yang digunakan dalam analisis karakteristik wilayah adalah dengan diagram radar, sedangkan pemilihan teknologi dianalisis dengan teknik Analytic Hierarchy Process (AHP). Analisis karakteristik wilayah berdasarkan penilaian potensi air, kebutuhan air untuk penduduk, irigasi, dan ternak, serta nilai Indeks Penggunaan Air (IPA). Hasil analisis dan evaluasi menunjukkan bahwa pendayagunaan sumber daya air pada zona peningkatan di Sumba Timur yang sesuai untuk pertanian, tersebar di 13 wilayah kecamatan, belum seluruhnya terlayani oleh jaringan irigasi. Teknologi penyediaan air yang diusulkan adalah penurapan mata air, penampungan air hujan berupa embung, dan pembuatan sumur bor pada cekungan air tanah Waikabubak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai dalam usulan kebijakan pengelolaan sumber daya air atau masukan untuk pemangku kepentingan dalam pendayagunaan sumber daya air dalam rangka pengembangan wilayah pertanian.

Profil Teknologi Pada Usaha Tani Padi dan Implikasinya terhadap Peran Pemerintah Nyak Ilham
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 4 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Berbagai upaya terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan beras nasional, diantaranya mengoptimalkan adopsi teknologi yang telah dikembangkan. Namun hal utama yang perlu diingatkan bahwa peningkatan produktivitas padi terkait erat dengan penggunaan benih didukung dengan kecukupan air irigasi dan penggunaan pupuk. Permasalahannya adalah bagaimana ketersediaan ketiga komponen tersebut dengan kondisi dana pemerintah yang terbatas. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis perilaku petani dalam mengadopsi teknologi usahatani padi pada kondisi pasar input dan output yang fluktuatif dan dukungan pemerintah yang semakin terbatas. Dari tulisan ini diharapkan upaya-upaya prioritas apa yang harus dilakukan pemerintah untuk mencapai peningkatan produktivitas padi dan produksi beras nasional. Berdasarkan hasil analisis maka prioritas kebijakan utama adalah penyediaan air melalui pembangunan dan perbaikan sistem irigasi yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Disamping itu, keberadaan sistem penyuluhan sebagai sistem pendukung peningkatan produksi padi perlu ditingkatkan pemberdayaannya.

Sinergi Kegiatan Desa Mandiri Benih dan Kawasan Mandiri Benih untuk Mewujudkan Swasembada Benih Valeriana Darwis
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 16, No 1 (2018): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Rice seed determines successful rice farming. Adopting quality seed will improve farm yield. Rice seed procurement programs implemented by Ministry of Agriculture (MoA) among others are Seed Self-Reliance Region Model coordinated by IAARD and Seed Self-Reliance Village managed by Directorate General of Food Crops. This paper aims to synthesize those two seed procurement programs into one program called as Seed Producer Center Village. Both programs have similarities, i.e. (a) both programs were carried out by MoA, (b) programs implementation involve Provincial and Regional Agriculture Offices, BPTP/UPBS, and BPSBTPH, and (c) encouraging seed growers to become seed producers. Requirements to integrate both programs are: (i) duties coordination of each involved agency; (ii) selection of seed growers to participate in the program; (iii) seed growers training carried out by BPSBTPH/UPBS, (iv) production inputs purchase prior to planting season, and (v) the government buys the seed produced in the program and distribute it to the rice production enhancement programs. AbstrakBenih menjadi penentu awal keberhasilan dalam budidaya tanaman. Penggunaan benih bermutu akan meningkatkan produktivitas. Program pengadaan benih yang sudah dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian antara lain adalah Model Kawasan Mandiri Benih di bawah koordinasi Balitbangtan dan Desa Mandiri Benih di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Tulisan ini menguraikan alasan dan cara mensinergikan dua program pengadaan benih ke dalam satu program dengan nama Desa Sentra Produsen Benih. Kedua program memiliki banyak kesamaan di antaranya adalah: (a) dilaksanakan dalam satu kementerian, (b) pada pelaksanaan di lapang melibatkan instansi yang sama yaitu Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten, BPTP/UPBS, BPSBTPH, dan (c) menjadikan penangkar sebagai produsen benih. Dalam pelaksanaannya, sinergi kedua program membutuhkan: (i) koordinasi dan tugas masing-masing lembaga yang terlibat; (ii) pemilihan penangkar yang mau dibina; (iii) pembinaan penangkar langsung oleh BPSBTPH/UPBS, (iv) pengadaan sarana produksi sebelum masuk musim tanam, dan (v) pemerintah ikut membeli benih yang dihasilkan oleh penangkar dan mengembalikan benih tersebut ke petani sekitarnya dalam bentuk program pemerintah lainnya yang berhubungan dengan benih.

Potensi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan dan Kebijakan Pengembangannya nFN Ashari
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4, No 2 (2006): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Abstrak tidak tersedia

Efisiensi Teknis Usaha Tani Padi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Fitri Kartiasih; Adi Setiawan
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 17, No 2 (2019): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Rice productivity in Indonesia varied greatly between provinces. Rice productivity in the Bangka Belitung Islands was the lowest figure compared to other provinces in Indonesia from 2013 to 2015. The purpose of this study was to provide an overview of rice farming, analyze the technical efficiency and its influencing factors of rice farming, and analyze the income level of rice farming in the Province of Bangka Belitung Islands. The data used in this study were raw data of the 2014 Household Survey of Rice Crop Farming (SPD 2014) conducted by Statistics Indonesia. The analytical method used was the Stochastic Production Frontier. The results showed that the factors influencing rice production were seeds, fertilizers, pesticides and the use of hired labours. The average level of technical efficiency of rice farmers was 20% of maximum production. This shows that rice farming was not yet efficient. Factors that negatively affect the technical efficiency of rice farming were those among other age of the farmer, land preparation equipment, ownership status of land preparation equipment and the planting system. The results of the study also showed that the more efficient the rice farming, the greater the farmers' income. To increase productivity through increasing technical efficiency, it is recommended that rice farmers are facilitated or supported to use a better quality of rice seed. AbstrakProduktivitas padi di Indonesia sangat bervariasi antar provinsi, di mana produktivitas padi di Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan angka terendah dibandingkan provinsi lain di Indonesia selama tahun 2013 hingga 2015. Tujuan penelitian ini antara lain untuk memberikan gambaran usaha tani padi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menganalisis efisiensi teknis usaha tani padi serta faktor-faktor yang memengaruhinya, dan menganalisis tingkat pendapatan usaha tani padi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah raw data hasil Survei Rumah Tangga Usaha Tanaman Padi 2014 (SPD 2014). Metode analisis yang digunakan adalah Stochastic Production Frontier. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi produksi padi di Kepulauan Bangka Belitung adalah penggunaan benih, pupuk, pestisida dan penggunaan pekerja dibayar. Rata-rata tingkat efisiensi teknis petani padi di Kepulauan Bangka Belitung adalah 20% dari produksi maksimum. Hal ini menunjukkan bahwa usaha tani padi belum efisien. Faktor-faktor yang berpengaruh negatif terhadap infesiensi teknis usaha tani padi adalah faktor umur petani, alat pengolahan lahan, status alat pengolahan lahan dan sistem tanam. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa semakin efisien usaha tani padi maka pendapatan petani juga semakin besar. Untuk meningkatkan produktivitas dengan cara meningkatkan efisiensi teknis, disarankan petani padi difasilitasi atau didorong untuk menggunakan benih yang berkualitas.

Analisis Kelembagaan Rantai Pasok Telur Ayam Ras Peternakan Rakyat di Jawa Barat Wahyuning K. Sejati
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 2 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Dalam konteks pengembangan pasar komoditas dan peningkatan kesejahteraan peternak rakyat perlu dipahami secara baik karakteristik dan kelembagaan petani, pemasok, dan pasar. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis kelembagaan rantai pasok peternak-pemasok-pasar komoditas telur ayam ras yang meliputi: (1) identifikasi kelembagaan peternakan rakyat ayam ras petelur; (2) analisis kelembagaan rantai pasok komoditas telur; dan (3) antisipasi kelembagaan introduksi rantai pasok telur ayam ras peternakan rakyat. Cakupan kajian mempertimbangkan pola pengusahaan di tingkat peternakan rakyat, ragam agen rantai pasok, ragam pasar konvensional, ragam pasar modern, dan ragam konsumen lembaga. Analisis kelembagaan rantai pasok terhadap kedua jenis pasar yang dikaji dan dampak terhadap usaha peternakan difokuskan pada usahaternak rakyat yang dinilai strategis untuk dibina, dikembangkan, dan ditingkatkan kesejahteraannya. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemasaran telur cenderung mengikuti mekanisme pasar. Faktor-faktor yang dinilai berpengaruh dan berdampak negatif pada kelembagaan peternakan rakyat berkaitan dengan pemasaran telur yaitu kurangnya akses ke pasar modern maupun konsumen lembaga, dan harga telur yang cenderung sangat fluktuatif akibat kurangnya informasi pasar. Pengembangan kelembagaan rantai pasok telur ayam ras membutuhkan fasilitasi kebijakan yang konsisten, bisa diperkirakan, transparan, jaminan keamanan usaha, kelancaran distribusi dan mobilitas barang antar daerah.

Reformasi Irigasi dalam Kerangka Pengelolaan Terpadu Sumberdaya Air Effendi Pasandaran
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 3 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Abstrak tidak tersedia

Kinerja Penyuluh dari Perspektif Petani dan Eksistensi Penyuluh Swadaya Sebagai Pendamping Penyuluh Pertanian Kurnia Suci Indraningsih; Basita G. Sugihen; Prabowo Tjitrpranoto; Pang S. Asngari; Hari Wijayanto
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 4 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Kinerja penyuluh pertanian PNS belum menunjukkan manfaat yang signifikan dalam peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Azas keseimbangan kegiatan penyuluhan, yang memperhatikan keseimbangan antara kebijakan, inovasi teknologi dengan kearifan masyarakat setempat, keseimbangan pemanfaatan sumberdaya dan kelestarian lingkungan, serta keseimbangan antar kawasan yang maju dengan kawasan yang relatif tertinggal, masih belum terlaksana dengan baik. Azas kerjasama dalam penyelenggaraan penyuluhan yang seharusnya dilaksanakan secara sinergis dalam kegiatan pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan serta sektor lain belum tercapai dengan baik. Azas berkeadilan, belum tercermin dalam penyelenggaraan penyuluhan yang memposisikan pelaku utama dan pelaku usaha berhak mendapatkan pelayanan secara proporsional sesuai dengan kemampuan, kondisi, serta kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha. Satu tenaga penyuluh pertanian PNS di Cianjur dan Garut membina 3-4 desa, ditambah tugas-tugas administratif. Kebijakan yang telah dicanangkan Kementerian Pertanian menetapkan satu desa satu penyuluh pertanian. Untuk pencapaian target tersebut, alternatif yang dipandang sejalan dengan UU RI Nomor 16 Tahun 2006 adalah merekrut ketua kelompok tani sebagai penyuluh swadaya yang bertugas mendampingi penyuluh pertanian PNS.

Mengembalikan Status Wilayah Nusa Tenggara sebagai Gudang Ternak Edi Basuno
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 4 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Abstrak tidak tersedia

Page 20 of 27 | Total Record : 268

18 19 20 21 22

Filter by Year

2003 2021

Filter By Issues

All Issue Vol 19, No 2 (2021): Analisis Kebijakan Pertanian - Desember 2021 Vol 19, No 1 (2021): Analisis Kebijakan Pertanian - Juni 2021 Vol 18, No 2 (2020): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 18, No 1 (2020): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 17, No 2 (2019): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 17, No 1 (2019): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 16, No 2 (2018): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 16, No 1 (2018): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 15, No 2 (2017): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 15, No 1 (2017): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 14, No 2 (2016): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 14, No 1 (2016): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 13, No 2 (2015): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 13, No 1 (2015): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 12, No 2 (2014): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 12, No 1 (2014): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 11, No 2 (2013): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 11, No 1 (2013): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 4 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 3 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 2 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 1 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 4 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 3 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 2 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 1 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 4 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 3 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 2 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 1 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 4 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 3 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 2 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 1 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 4 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 3 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 2 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 1 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 4 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 3 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 2 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 1 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4, No 4 (2006): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4, No 3 (2006): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4, No 2 (2006): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4, No 1 (2006): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 4 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 3 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 2 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 1 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 4 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 3 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 2 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 1 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 4 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 3 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 2 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 1 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Contact Email
akppsekp@gmail.com

Phone
+62251-8333964

Journal Mail Official
akppsekp@gmail.com

Editorial Address
Jln. Tentara Pelajar No. 3B, Kota Bogor 16111

Location
,

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Contact Email akppsekp@gmail.com

Phone +62251-8333964

Journal Mail Official akppsekp@gmail.com

Editorial Address Jln. Tentara Pelajar No. 3B, Kota Bogor 16111

Location , INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Contact Email
akppsekp@gmail.com

Phone
+62251-8333964

Journal Mail Official
akppsekp@gmail.com

Editorial Address
Jln. Tentara Pelajar No. 3B, Kota Bogor 16111

Location
,

INDONESIA