cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Contact Email
akppsekp@gmail.com
Phone
+62251-8333964
Journal Mail Official
akppsekp@gmail.com
Editorial Address
Jln. Tentara Pelajar No. 3B, Kota Bogor 16111
Location
,
INDONESIA
Analisis Kebijakan Pertanian
Published by Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
ISSN : 16932021     EISSN : 25497278     DOI : http://dx.doi.org/10.21082
Core Subject : Agriculture,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry
Ruang lingkup substansi yang dibahas dalam naskah meliputi salah satu atau beberapa aspek sosial ekonomi dalam pembangunan pertanian dalam arti luas atau subsistem dari sistem agribisnis. Pembahasan dapat menyajikan aspek sosial ekonomi dari pembangunan pertanian dan pedesaan, pengembangan agribisnis, atau pengembangan komoditas lingkup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
Arjuna Subject : Ilmu Pertanian dan Biologi (Semua) - Ilmu Pertanian dan Biologi (Lain-Lain)
Articles 268 Documents
 19   20   21   22   23 
Kebijakan Produksi dan Peredaran Produk Pertanian Hasil Rekayasa Genetika (PRG) di Indonesia Dewa K.S. Swastika; Hardinsyah Hardinsyah
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 2 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (287.97 KB) | DOI: 10.21082/akp.v6n2.2008.103-113

Abstract

Penyediaan pangan dalam jumlah yang cukup, pada waktu yang tepat dan terjangkau masih merupakan masalah sebagian besar negara berkembang, termasukIndonesia. Kekurangan pangan bisa berakibat goyahnya stabilitas sosial, ekonomi, dan politik, yang berujung pada jatuhnya rezim pemerintahan. Oleh karena itu, upaya peningkatan produksi pangan terus dilakukan. Di Indonesia, produksi pangan selalu di bawah kebutuhan, sehingga masih tergantung pada impor, terutama beras, jagung, dan kedelai. Masalahnya ialah bahwa selain keterbatasan devisa dan makin tipisnya pasokan dunia, juga ada masalah lain bahwa jagung dan kedelai impor berasal dari negara yang sangat intensif menerapkan teknologi rekayasa genetik. Oleh karena itu, hampir dapat dipastikan bahwa jagung dan kedelai impor adalah produk hasil rekayasa genetik (PRG). Impor, produksi dan peredaran PRG memerlukan kebijakan pengawasan, karena dikhawatirkan mempunyai dampak negatif terhadap kesehatan manusia. PemerintahIndonesiatelah menunjukkan perhatian yang besar terhadap peredaran PRG di Indonesia. Hal ini ditunjukkan oleh berbagai kebijakan yang tertuang dalam berbagai Undang-Undang, SK Bersama Lintas Departemen, dan Peraturan Pemerintah. Namun demikian, kinerja implementasi dari Undang-Undang, SKB, dan Peraturan Pemerintah tersebut di lapangan sangat buruk. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum yang tercermin dari tidak adanya sanksi yang tegas bagi pelaku bisnis dan pemangku kebijakan menyebabkan lemahnya implementasi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Untuk mengantisipasi dampak buruk dari PRG dalam jangka panjang, maka uji keamanan PRG sudah saatnya dilakukan secara konsekuen, baik untuk pangan maupun untuk pakan, disertai dengan sanksi hukum yang jelas dan tegas.
Kredit Ketahanan Pangan dan Energi: Implementasi dan Persepsi oleh Petani Padi Iman Widhiyanto; Nunung Nuryartono; nFN Harianto; Hermanto Siregar
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 15, No 2 (2017): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (752.664 KB) | DOI: 10.21082/akp.v15n2.2017.99-112

Abstract

Agricultural sector is the government’s priority through fiscal policies. One of the policies implemented is the interest rate subsidy for Food and Energy Security Credit Program (KKP-E). Some Banks had been appointed and in collaboration with the government to provide KKP-E. KKP-E program had lower interest rate than the market rate and it was expected that the farmers could access it. KKP-E was intended to meet the needs of agricultural equipment and farm inputs purchase. Since the program rolled out from 2008 to 2015, the implementation of KKP-E was below the credit limit. This study aimed to analyze the KKP-E implementation, farmers’ perspectives of KKP-E, and change from KKP-E to KUR (People’s Business Credit) for Agricultural Sector. Results of the study showed that KKP-E disbursement was relatively low. KKP-E distribution channels needed enhancement and the credit could not satisfy all farm business. Farmers did not receive KKP-E from the bank on time. Continuity of subsidized credit was important for farmers. Basic scheme of KKP-E program should be applied to KUR for Agricultural Sector. The government and the Banks need to be more actively in socializing the program, to improve financial education, to utilize more advanced technology, and to simplify bureaucracy. AbstrakPemerintah berusaha untuk membangun sektor pertanian melalui berbagai instrumen kebijakan fiskal. Salah satu kebijakan yang telah digulirkan adalah subsidi bunga Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E). Pemerintah bekerjasama dengan bank pelaksana menyediakan KKP-E. Petani diharapkan dapat mengakses KKP-E karena tingkat bunganya lebih rendah dari pasar. KKP-E digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembelian peralatan pertanian dan input usaha taninya. Sejak digulirkan pada tahun 2008 sampai dengan 2015, realisasi penyaluran KKP-E masih jauh di bawah plafon kredit, dan realisasi subsidi bunga tidak efisien pada tahun-tahun awal digulirkannya subsidi bunga KKP-E. Penelitian ini bermaksud menganalisis secara diskriptif implementasi KKP-E, perspektif usaha tani terhadap KKP-E, dan perubahan KKP-E menjadi KUR (Kredit Usaha Rakyat) sektor pertanian. Data di lapangan menunjukkan bahwa jangkauan KKP-E masih rendah, saluran distribusi KKP-E perlu ditambah, terjadi fungibility penggunaan KKP-E, pinjaman KKP-E belum dapat memenuhi semua kebutuhan usaha tani, dan pencairan KKP-E masih lama dan tidak tepat waktu. Usaha tani menginginkan agar skim kredit dengan subsidi bunga dapat dilanjutkan di masa yang akan datang. Kemudahan-kemudahan yang ada pada KKP-E hendaknya diterapkan pada KUR sektor pertanian. Pemerintah bersama bank pelaksana perlu lebih masif melakukan sosialisasi dan edukasi keuangan dengan memanfaatkan teknologi yang lebih maju dan menyederhanakan birokrasi. 
Penduduk, Pertanian, Ketenagakerjaan, dan Bahaya Pengangguran dalam Pembangunan Tri Pranadji; nFN Sumaryanto; Endro Gunawan
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 11, No 2 (2013): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (410.252 KB) | DOI: 10.21082/akp.v11n2.2013.89-106

Abstract

Keberhasilan pembangunan nasional selama ini hanya diukur pada aspek pertumbuhan ekonomi dan modernisasi tanpa melihat aspek peningkatan kualitas penduduk dan kesempatan kerja. Perlu strategi pemberdayaan masyarakat perdesaan melalui pengembangan usaha industri skala kecil dan menengah di perdesaan berbasis sumber daya agraria dan komunitas. Pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas penduduk didasarkan pada dimensi ekonomi yang meliputi indeks harapan hidup, pendidikan dan pendapatan. Sistem desentralisasi sangat menunjang pembangunan ekonomi berbasis kependudukan. Struktur ketenagakerjaan dan perekonomian di Indonesia mencerminkan struktur masyarakat yang timpang dan rawan bahaya pengangguran. Aspek kesetaraan jender telah diterima sebagai salah satu indikator kualitas penduduk.
Paradigma Kedaulatan Pangan dan Keterlibatan Swasta: Ancaman terhadap Pendekatan Ketahanan Pangan (?) Syahyuti Syahyuti
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 1 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v9n1.2011.1-18

Abstract

Ketahanan pangan merupakan paradigma yang secara resmi digunakan pemerintah dalam pemenuhan pangan penduduk dan pembangunan pertanian pangan umumnya. Hadirnya paradigma kedaulatan pangan dan pelibatan swasta sering dipandang sebagai ancaman. Namun, pendekatan kedaulatan pangan memiliki sisi humanis dan ekologis yang kurang diperhatikan pada paradigma ketahanan pangan. Kedaualatan pangan dapat melengkapi dan menyempurnakan kelemahan konsep ketahanan pangan. Sementara itu, meskipun banyak muncul pro dan kontra, namun swasta secara konstitusional telah diberi posisi dan kesempatan yang besar dalam pembangunan pertanian Indonesia. Pemerintah semestinya dapat memberikan perhatian terhadap dua kekuatan ini, namun tetap kritis, arif dan adil; sehingga semua komponen dapat bersama-sama didayagunakan untuk mewujudkan ketahanan pangan.
Opsi Kebijakan Memulihkan Anjlok Harga Cengkeh Pantjar Simatupang
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 4 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v1n4.2003.297-305

Abstract

Abstrak tidak tersedia
Strategi Komunikasi dalam Tata Kelola Pengembangan Kelapa Sawit di Indonesia Heldi Yunan Ardian; Delima Hasri Azahari
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 18, No 1 (2020): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v18n1.2020.59-74

Abstract

Natural resource management generally involves parties who have conflicts of power and interests. For Indonesia, palm oil development has a positive impact on people's welfare and economic gain. However, the palm oil industry's growth in its development caused controversy, especially among the international community. In this study, a stakeholder analysis was carried out to determine the degree of influence and interest of the relevant engagements and formulate an appropriate and solutive communication strategy in improving palm oil governance in Indonesia. The stakeholder analysis study was carried out based on the results of three levels of Fairclough discourse analysis based on online media publications, interviews, and observations during 2015-2018. The findings of this study indicate that there are 31 of the 40 stakeholders identified in the Crowd quadrant that showed an uproar about the controversy over oil palm development in Indonesia came from parties who did not need to be significant for governance improvement. On the other hand, stakeholders who have strategic positions are not invited to determine more actively to reach consensus. This study implies that sustainable oil palm development can be achieved if accompanied by promoting constructive communication among stakeholders to reach mutual understanding. AbstrakPengelolaan sumber daya alam umumnya melibatkan pihak-pihak yang memiliki konflik pengaruh dan kepentingan. Bagi Indonesia, pengembangan kelapa sawit memiliki dampak positif pada kesejahteraan rakyat dan pembangunan ekonomi nasional. Namun demikian, industri kelapa sawit dalam perkembangannya menimbulkan kontroversi, terutama di kalangan masyarakat internasional. Dalam kajian ini, analisis pemangku kepentingan dilakukan untuk mengetahui derajat pengaruh dan kepentingan dari pemangku kepentingan yang terlibat serta merumuskan strategi komunikasi yang tepat dan solutif dalam perbaikan tata kelola kelapa sawit di Indonesia. Kajian analisis pemangku kepentingan dilakukan berdasarkan hasil tiga tingkat analisis diskursus Fairclough berdasarkan publikasi media online, wawancara, dan obervasi selama periode 2015-2018. Temuan kajian ini menunjukkan bahwa terdapat 31 dari 40 pemangku kepentingan yang teridentifikasi berada pada kuadran Crowd yang menunjukkan adanya indikasi bahwa keriuhan mengenai kontroversi pengembangan kelapa sawit di Indonesia bersumber dari pihak-pihak yang sebetulnya tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap perbaikan tata kelola. Di lain pihak, pemangku kepentingan yang memiliki posisi strategis tidak diajak untuk berpartisipasi lebih aktif untuk mencapai sebuah konsensus. Studi ini memberikan implikasi bahwa pembangunan kelapa sawit berkelanjutan dapat dicapai apabila disertai dengan mengedepankan komunikasi konstruktif antarpara pemangku kepentingan untuk mencapai pemahahaman bersama.
Model Reduksi Risiko Kountur berdasarkan Perilaku Petani Jagung di Pulau Madura Fauziyah, Elys
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 18, No 1 (2020): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v18n1.2020.25-40

Abstract

Corn as a food crop was grown by a lot of farmers in Madura Island. Madura farmers planted two kinds of corn varieties, namely local and hybrid. The main problem in corn farming on this island was its lower average yield than in other East Java regions. One of the main reasons for this low productivity was farming risk faced by farmers.  This study aimed to identify risky behavior and design risk reduction by using Kountur model.  Data were collected from 120 corn farmers that were chosen to represent corn farming conditions in Madura. The method of analysis used descriptive quantitative by using the Likert scale and contour risk model. The model categorized risk sources based on the opportunities and its impacts. This mapping result was used as a base for designing a strategy to reduce risk. The results showed that the behavior of both local and hybrid corn farmers was categorized mostly (around 80%) as risk-neutral and the rest as risk lovers. The Kountur analysis showed that the sources of risk with high opportunities and its impacts were corn price fluctuation, input price increase, pest and plant disease attacks, and labor force availability. This research suggests that risk reduction can be made by strengthening farmers’ bargaining position, improving the management of tradable input stock, applying integrated pest and disease management (IPM), and revitalizing “gotong royong” working system. AbstrakJagung merupakan tanaman pangan yang banyak diusahakan oleh petani di Pulau Madura. Petani di Pulau Madura menanam jagung varietas lokal dan hibrida. Masalah utama dalam usaha tani jagung di wilayah ini adalah  capaian rata-rata produktivitas jauh lebih rendah dibandingkan daerah lain di Jawa Timur. Salah satu faktor penyebab rendahnya produktivitas adalah tingginya risiko berusaha tani yang dihadapi petani. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perilaku risiko dan mendesain pengurangan risiko dengan menggunakan Model Kountur. Data dikumpulkan dari 120 petani jagung yang dipilih untuk mewakili gambaran usaha tani jagung di Madura. Metode analisis yang digunakan adalah diskriptif kuantitatif dengan menggunakan skala Likert dan model risiko Kountur. Model ini mengelompokkan sumber-sumber risiko berdasarkan peluang dan dampaknya.  Hasil pemetaan digunakan sebagai dasar untuk mendesain strategi reduksi risiko.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku kedua kelompok petani jagung lokal dan jagung hibrida sama, yaitu sebagian besar petani (sekitar 80%) risk neutral dan sisanya risk lover. Berdasarkan analisis Kountur, diketahui sumber risiko yang peluang dan dampaknya  besar adalah fluktuasi harga jagung, kenaikan harga input, serangan hama dan penyakit, serta ketersediaan tenaga kerja. Reduksi risiko yang dapat dilakukan adalah merevitalisasi keberadaan kelompok tani dengan berbagai macam program, antara lain yaitu penguatan posisi  tawar dalam penentuan harga, manajemen stok input yang diperdagangkan, penggunaan Pengelolaan Hama dan Penyakit Terpadu (PHT), dan mengintensifkan kembali sistem kerja gotong royong.
Penilaian Kerugian Ekonomi Usaha Tani Padi Sawah dan Status Keberlanjutan Pengelolaan Saluran Irigasi Sekunder Vanderwijck di Yogyakarta Miftahul Azis; Aceng Hidayat; Ahyar Ismail
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 18, No 1 (2020): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v18n1.2020.1-24

Abstract

Sustainability is an essential aspect of agricultural development and multidimensional. One of the crucial elements in agricultural development is water supply. Distribution of irrigation water from upstream to downstream experienced various obstacles related to the existence of different interests and management. This research aimed to estimate economic losses of rice farming and analyze sustainability status of Vanderwijck secondary irrigation channels management in Yogyakarta. The economic losses of rice farming were income loss due to a change in environmental function that impacted human livelihood. The status of sustainable water resources use in irrigation channels was analyzed using the ordination technique through the Multidimensional Scaling (MDS) method. Results of this study concluded that in the Vanderwijck irrigation, the estimated potential loss of production in a farmer group who experienced water shortages (with 10.6-hectare acreage) was 106.2 tons per year or equal to the possible production losses of one growing season. This was also equal to the potential loss of farmers’ income by 200.7 million rupiahs per year. The sustainability status of Vanderwijck irrigation channel management based on MDS analysis was spread across the sustainable category for ecological and economic dimensions; and the entirely sustainable category for social, policies, and technical and financial supports. Because of irrigation channels management is at various levels of authority, to have better sustainability management, it is recommended to prioritize managing the key factors that have the lowest status from the five dimensions above. AbstrakKeberlanjutan merupakan aspek penting dalam pembangunan pertanian dan bersifat multidimensi. Salah satu aspek penting dalam pembangunan pertanian adalah ketersediaan air. Distribusi air irigasi dari hulu ke hilir mengalami berbagai hambatan terkait perbedaan kepentingan dan kewenangan pengelolaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi kerugian ekonomi usaha tani padi dan menganalisis status keberlanjutan pengelolaan saluran Irigasi Sekunder Vanderwijck di Yogyakarta. Kerugian ekonomi usaha tani adalah pendapatan yang hilang karena perubahan fungsi lingkungan yang berdampak terhadap kehidupan manusia. Status keberlanjutan pemanfaatan sumber daya air pada saluran irigasi dianalisis menggunakan teknik ordinasi melalui metode Multidimensional Scalling (MDS). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa di daerah Irigasi Vanderwijck, kelompok petani yang mengalami kekurangan air (dengan luas 10,6 hektare) diestimasi mempunyai potensi kerugian produksi sebesar 106,20 ton per tahun atau setara dengan produksi satu musim tanam. Nilai ini juga sama dengan potensi kehilangan penerimaan usaha tani sebesar Rp200,7 juta per tahun. Status keberlanjutan pengelolaan saluran Irigasi Vanderwijck berdasarkan analisis MDS tersebar pada kategori berkelanjutan untuk dimensi ekologi dan ekonomi; dan cukup berkelanjutan untuk dimensi sosial, kebijakan, dan dukungan teknis serta finansial. Karena pengelolaan saluran irigasi didasarkan di berbagai tingkat kewenangan, agar keberlanjutan pengelolaan menjadi lebih baik, disarankan untuk memprioritaskan mengelola faktor kunci dari kelima dimensi tersebut di atas yang mempunyai nilai status paling rendah.
Dampak Program Raskin terhadap Konsumsi Gizi Rumah Tangga di Pulau Jawa Amrullah, Eka Rastiyanto; Kardiyono, nFN; Hidayah, Ismatul; Rusyiana, Aris
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 18, No 1 (2020): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v18n1.2020.75-88

Abstract

Distribution of subsidized rice for a low-income household has been one of the government policies to improve food insecurity and eradicate poverty.  From 1998 to 2015, this policy was implemented to distribute subsidized rice for the poor (Raskin) program. Impact evaluation of this program on household nutrition consumption is very important because the level of nutrition consumption is one of the instruments for welfare assessment in Indonesia. One of the problems in this program implementation was the inaccuracy of the target recipient, that was some small part of the poor and near-poor did not receive subsidized rice, and vice versa. Based on these findings, this study aimed to analyze Raskin's impact on household nutrition consumption for both target recipients and nonrecipient. In this study, the data used was Susenas 2015 from Statistics Indonesia, with the scope of analysis covering Java Island. Data were analyzed using the treatment effect method, with the Propensity Score Matching (PSM) and Endogenous Switching Regression approaches (ESR). Statistically and significantly, estimation results using PSM and ESR stated that the distribution of Raskin increased energy and protein consumption in each household recipient group, meaning that this program could reduce malnutrition and food insecurity of the poor. To increase the benefit of this subsidized food distribution, it is suggested that the target recipient's data should be improved, and the inaccuracy of household recipients should be minimized. AbstrakPenyaluran subsidi beras untuk rumah tangga berpendapatan rendah menjadi salah satu kebijakan pemerintah dalam mengatasi kerawanan pangan dan pengentasan kemiskinan. Pada priode 1998 sampai 2015 kebijakan ini dilaksanakan melalui program penyaluran beras subsidi untuk rumah tangga miskin (Raskin). Evaluasi dampak Raskin terhadap tingkat konsumsi gizi rumah tangga sangat penting, karena kecukupan tingkat konsumsi gizi menjadi salah satu instrumen penilaian kesejahteraan di Indonesia. Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam implementasi program ini adalah adanya ketidaktepatan penerima sasaran program, yaitu ada sebagian kecil rumah tangga miskin dan rentan miskin yang tidak menerima Raskin, dan sebaliknya.  Dengan latar belakang hasil penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak Raskin terhadap konsumsi gizi rumah tangga penerima dan bukan penerima. Data yang digunakan adalah data Susenas 2015 dari Badan Pusat Statistik, dengan cakupan analisis meliputi Pulau Jawa.  Data dianalisis dengan menggunakan metode efek perlakuan (treatment effect), dengan pendekatan Propensity Score Matching (PSM) dan Endogenous Switching Regression (ESR). Secara statistik dan signifikan, hasil estimasi menggunakan PSM dan ESR menyatakan penyaluran Raskin dapat meningkatkan konsumsi energi dan protein pada setiap kelompok rumah tangga penerima Raskin, berarti program ini dapat mengurangi malnutrisi dan kerawanan pangan rumah tangga miskin. Untuk meningkatkan manfaat dari program penyaluran subsidi pangan, disarankan dilakukan perbaikan data rumah tangga penerima dan kesalahan target rumah tangga penerima ditekan sekecil mungkin.
Pengembangan Rantai Pasok Daging Ayam secara Terpadu di Jawa Barat dan Jawa Timur nFN Saptana; Nyak Ilham
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 18, No 1 (2020): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v18n1.2020.41-57

Abstract

The main problem faced by the broiler industry from time to time was its vulnerability to various large and short-term shocks. This study aimed to assess and formulate policy recommendations for the development of the supply chain integration of chicken meat. The analytical methods used in this study were the supply chain, market integration, and price fluctuation analysis. The results of this study indicated that supply chain actors in live broiler commodities and chicken meat were still quite long and less competitive. The dominant position in determining prices in the chicken meat supply chain was integrator companies and collectors. Broiler market integration at the farm level in the production center in West Java and the retailer level in the City of Bandung was not well integrated with the Market Index Connection (IMC) value of 5.956 (not integrated) and in East Java was also not integrated but with better the IMC value of 1.654. The level of chicken meat price fluctuations was quite moderate, as indicated by the Coefficient of Variation (CV) value 6.82. Broiler prices at the producer level were more volatile than the price of chicken meat at the consumer level. Policy implications drawn from this study are the need to cut the very long supply chain, improve the market structure towards a more competitive one, increase market integration, and maintain stabilization of chicken meat prices. AbstrakPermasalahan pokok yang dihadapi industri broiler dari waktu ke waktu adalah kerawanannya terhadap terhadap berbagai goncangan besar dan berjangka pendek. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menghasilkan rekomendasi kebijakan pengembangan rantai pasok daging ayam ras secara terpadu.Metode analisis yang digunakan adalah analisis rantai pasok, integrasi pasar, dan fluktuasi harga. Hasil penelitian ini menunjukkan pelaku rantai pasok pada komoditas broiler hidup dan daging ayam masih cukup panjang dan kurang kompetitif. Posisi dominan dalam penentuan harga pada rantai pasok daging ayam adalah perusahaan integrator dan pedagang pengepul. Integrasi pasar broiler di tingkat peternak di daerah sentra produksi di Jawa Barat dan di tingkat pedagang pengecer di Kota Bandung tidak terintegrasi dengan baik dengan nilai Index Market Conection (IMC) sebesar 5,956 (tidak terintegrasi), dan di Jawa Timur juga tidak integrasi namun dengan nilai IMC yang menunjukkan lebih baik, yaitu  1,654. Tingkat fluktuasi harga daging ayam cukup moderat, yang diindikasikan oleh nilai Coefisien Variasi (CV) 6,82. Harga broiler di tingkat produsen lebih fluktuatif dibandingkan harga daging ayam ras di tingkat konsumen. Implikasi kebijakan dari temuan penelitian ini adalah perlunya memotong rantai pasok yang terlalu panjang, memperbaiki struktur pasar ke arah struktur yang lebih kompetitif, meningkatkan keterpaduan pasar dan menjaga stabilisasi harga daging ayam.

Page 21 of 27 | Total Record : 268

 19   20   21   22   23 

Filter by Year

2003 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 19, No 2 (2021): Analisis Kebijakan Pertanian - Desember 2021 Vol 19, No 1 (2021): Analisis Kebijakan Pertanian - Juni 2021 Vol 18, No 2 (2020): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 18, No 1 (2020): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 17, No 2 (2019): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 17, No 1 (2019): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 16, No 2 (2018): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 16, No 1 (2018): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 15, No 2 (2017): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 15, No 1 (2017): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 14, No 2 (2016): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 14, No 1 (2016): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 13, No 2 (2015): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 13, No 1 (2015): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 12, No 2 (2014): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 12, No 1 (2014): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 11, No 2 (2013): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 11, No 1 (2013): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 4 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 3 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 2 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 1 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 4 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 3 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 2 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 1 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 4 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 3 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 2 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 1 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 4 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 3 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 2 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 1 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 4 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 3 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 2 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 1 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 4 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 3 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 2 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 1 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4, No 4 (2006): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4, No 3 (2006): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4, No 2 (2006): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4, No 1 (2006): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 4 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 3 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 2 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 1 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 4 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 3 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 2 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 1 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 4 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 3 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 2 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 1 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian More Issue