cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Contact Email
akppsekp@gmail.com
Phone
+62251-8333964
Journal Mail Official
akppsekp@gmail.com
Editorial Address
Jln. Tentara Pelajar No. 3B, Kota Bogor 16111
Location
,
INDONESIA
Analisis Kebijakan Pertanian
Published by Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
ISSN : 16932021     EISSN : 25497278     DOI : http://dx.doi.org/10.21082
Core Subject : Agriculture,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry
Ruang lingkup substansi yang dibahas dalam naskah meliputi salah satu atau beberapa aspek sosial ekonomi dalam pembangunan pertanian dalam arti luas atau subsistem dari sistem agribisnis. Pembahasan dapat menyajikan aspek sosial ekonomi dari pembangunan pertanian dan pedesaan, pengembangan agribisnis, atau pengembangan komoditas lingkup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
Arjuna Subject : Ilmu Pertanian dan Biologi (Semua) - Ilmu Pertanian dan Biologi (Lain-Lain)
Articles 268 Documents
 21   22   23   24   25 
MILK COLLECTION POINTS: INOVASI KEMITRAAN USAHA TERNAK SAPI PERAH DI PANGALENGAN-BANDUNG SELATAN Anugrah, Iwan Setiajie; Purwantini, Tri Bastuti; Erwidodo, nFN
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 19, No 1 (2021): Analisis Kebijakan Pertanian - Juni 2021
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v19n1.2021.1-18

Abstract

The fulfillment of national milk consumption is still facing the problem of low production, productivity and quality of milk from smallholder dairy farmers. Efforts to improve the performance of dairy farming are continuously being made, one of which is partnership cooperation between the milk processing industry, dairy farmers and dairy cooperative. This paper aims to analyze the success of an innovative partnership between the Frisian Flag Indonesia (FFI) milk processing industry and farmers who are members of the South Bandung Dairy Cooperative (KPBS) Pangalengan through the management of the Milk Collection Point (MCP) program. The study results indicate that the cause of the low quality of fresh milk is influenced by the number of initial bacteria in fresh milk, the milk supply chain from farmers to the milk processing industry is too long, and the cooling system is inadequate. The low quality is the cause of the low selling price of fresh milk. The MCP program has not only succeeded in improving the quality of fresh milk but has also provided price incentives for farmers. Dairy farmers who are members of the KPBS receive incentives to improve the dairy cattle management process in the MCP program's direction. It is recommended that cooperation between dairy farmers, the milk processing industry, and dairy farmer cooperatives should continue to be developed to encourage an increase in milk volume and quality as raw material for the milk processing industry. This effort is expected to have an impact on increasing the income and welfare of the dairy farmers in Indonesia.AbstrakPemenuhan kebutuhan susu nasional masih menghadapi permasalahan rendahnya capaian produksi, produktivitas dan kualitas susu dari peternak sapi perah rakyat. Berbagai upaya untuk meningkatkan kinerja peternakan sapi perah rakyat terus dilakukan, salah satunya berupa kerja sama kemitraan antara industri pengolahan susu dengan peternak dan koperasi peternak sapi perah. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis keberhasilan sebuah inovasi kemitraan antara industri pengolahan susu Frisian Flag Indonesia (FFI) dengan para petermak yang tergabung dalam Koperasi Persusuan Bandung Selatan (KPBS) Pangalengan melalui pengelolaan program Milk Collection Point (MCP). Hasil kajian menunjukkan bahwa penyebab rendahnya kualitas susu segar dipengaruhi oleh jumlah bakteri awal pada susu segar, rantai pasok penyetoran susu dari peternak kepada industri pengolahan susu terlalu panjang, dan sistem pendingin yang kurang memadai. Rendahnya kualitas menjadi penyebab rendahnya harga jual susu segar. Program MCP tidak saja berhasil meningkatkan kualitas susu segar juga telah memberikan insentif harga bagi peternak. Para peternak yang tergabung dalam KPBS memperoleh insentif untuk meningkatkan proses pengelolaan usaha ternak sapi perah ke arah yang dipersyaratkan oleh program MCP. Kerja sama antara peternak sapi perah, industri pengolahan susu, dan koperasi peternak dapat terus dikembangkan sehingga dapat mendorong peningkatan volume dan kualitas susu sebagai bahan baku industri pengolahan susu. Upaya ini diharapkan berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan peternak sapi perah di Indonesia.
Dinamika Program Swasembada Daging Sapi: Reorientasi Konsepsi dan Implementasi Ashari Ashari; Nyak Ilham; Sri Nuryanti
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 2 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v10n2.2012.181-198

Abstract

Upaya pencapaian swasembada daging sapi di Indonesia telah mengalami dinamika mulai dari konsep program, organisasi pelaksana, dokumen pendukung dan sistem pendanaan. Berbagai upaya perbaikan tersebut dilakukan untuk mencapai target swasembada daging sapi pada tahun 2014. Namun, peluang keberhasilan swasembada daging sapi 2014 pun masih dipertanyakan. Konsep program merupakan penentu efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan program. Makalah ini bertujuan untuk menelaah secara kritis tentang berbagai konsep swasembada daging sapi yang pernah dan sedang diimplementasikan pemerintah. PSDS 2014 dirancang dengan tiga skenario berdasarkan data dukung agribisnis sapi potong Indonesia, yaitu optimis, kemungkinan besar, dan pesimis. APBN merupakan sumber pendanaan PSDS 2014 namun pembagiannya belum sesuai potensi 20 provinsi pelaksana. Dana yang ada dialokasikan ke provinsi bukan prioritas serta 63,5 persen penyalurannya dalam bentuk bantuan sosial. Dengan keterbatasan dana dan waktu, implementasi PSDS 2014 seharusnya difokuskan enam kegiatan utama, yaitu: (1) pengembangan usaha pembiakan dan penggemukan sapi lokal; (2) optimalisasi IB dan INKA; (3) penyediaan dan pengembangan pakan dan air; (4) penanggulangan gangguan reproduksi dan peningkatan pelayanan keswan; (5) penyelamatan sapi betina produktif, dan (6) pengaturan stok sapi bakalan dan daging melalui pengendalian import. Upaya mengakselerasi PSDS 2014 memerlukan komitmen kuat semua pemangku kepentingan, sehingga upaya yang dilakukan dapat menuju sasaran program secara efektif dan efisien.
Kebijakan Pengembangan Pengolahan Kelapa Sawit Skala Kecil (Mini Plant) nFN nLN
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 1 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v1n1.2003.54-65

Abstract

Abstrak tidak tersedia
Mendudukkan Komoditas Mangga sebagai Unggulan Daerah dalam Suatu Kebijakan Sistem Agribisnis: Upaya Menyatukan Dukungan Kelembagaan bagi Eksistensi Petani Iwan Setiajie Anugrah
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 2 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v7n2.2009.189-211

Abstract

Pengembangan komoditas hortikultura sebagai alternatif sumber perekonomian masyarakat dari sektor pertanian,  senantiasa terus mendapat perhatian dari berbagai fihak.  Salahsatu  komoditas hortikultura yang berkembang diusahakan oleh masyarakat di Kabupaten Majalengka, adalah komoditas mangga. Pengembangan komoditas mangga di beberapa daerah di wilayah Kabupaten Majalengka, telah banyak dilakukan baik secara individu maupun dalam kaitan dengan program pengembangan komoditas unggulan daerah melalui suatu sistem agribisnis. Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu wilayah andalan pengembangan mangga di Indonesia yang memberikan kontribusi tertinggi kedua setelah Provinsi Jawa Timur. Luas panen mangga di Jawa Barat tahun 2003 mencapai 7.424 ha dengan total produksi 141.064 ton, atau setara dengan produktivitas 190 kwintal per ha. Lima jenis mangga utama yang dikembangkan di sentra mangga Jawa Barat yang meliputi kabupaten Majalengka, Cirebon dan Indramayu, adalah mangga harumanis, gedong, gedong gincu, dermayu dan golek. Diantara jenis mangga tersebut, gedong gincu merupakan jenis unggulan daerah yang mempunyai nilai kompetitif. Namun demikian usaha pengembangan produksi mangga secara umum masih dihadapkan pada permasalahan; (1) sangat dipengaruhi oleh musim dan curah hujan, (2) skala usahatani, (3) pemasaran dengan sistem tebasan, ijon dan kontrak yang mengarah kepada eksploitasi produksi, akibat adanya desakan kebutuhan ekonomi, menghindari resiko gagal produksi serta menghindari biaya pemeliharaan yang besar; dan (4) Secara umum profit pemasaran lebih banyak dinikmati oleh para pelaku pasar, bukan petani mangga. Dengan kondisi tersebut, perlu upaya konkret dari berbagai fihak terkait untuk menyatukan dukungan kelembagaan bagi eksistensi petani dalam suatu sistem agribisnis mangga yang dijalankan. Dukungan pemikiran serta kebijakan pemerintah daerah dalam upaya mencari solusi kearah itu sangat dinantikan sehingga komoditas mangga sebagai salahsatu komoditas unggulan daerah, tidak hanya menjadi ”maskot” daerah semata tetapi juga harus menjadi sumber pendapatan yang menguntungkan bagi para petani yang mengusahakannya. Pemerintah Kabupaten Majalengka telah mencoba merintis kelembagaan kearah itu dengan pola kerjasama kemitraan, sekaligus sebagai bentuk dukungan nyata untuk mendorong eksistensi petani dalam sistem agribisnis mangga yang saling menguntungkan.
Strategi Pengembangan Agribisnis Jagung di Indonesia Rizma Aldillah
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 15, No 1 (2017): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v15n1.2017.43-66

Abstract

Maize is one of important commodities after rice. As a secondary crop in Indonesia, maize has multifunctional uses either as food or feed. Maize agribusiness has some benefits as it is highly demanded for feed raw material and easily cultivated. Besides external factor, i.e. inter-regional trade and export opportunities among regions and countries such as maize trade opportunity among regions and countries. Some weaknesses of maize agribusiness are limited farmers’ land areas, minimal infrastructure, technology, competing water use with other major crops, and potential threat of climate change. This study uses SWOT (Strength-Weakness-Opportunities-Threats) and QSPM (Quantitative Strategic Planning Matrix) approaches. Analysis results show that maize agribusiness development should be competitive, farmers-based, sustainable and decentralized. The government needs to improve people’s participation in maize agribusiness.  Main measures to take maize agribusiness development are effectiveness and quality of government service, and distribution facilities and infrastructure improvement. AbstrakJagung merupakan komoditas strategis utama terpenting setelah padi dan salah satu komoditas tanaman palawija utama di Indonesia yang kegunaannya relatif luas, terutama untuk konsumsi manusia dan kebutuhan bahan pakan ternak. Agribisnis jagung memiliki berbagai keuntungan yakni memberikan banyak manfaat, memiliki keunggulan sebagai pakan untuk unggas, dan usaha taninya mudah. Namun, jagung memiliki beberapa permasalahan seperti luas lahan yang terbatas, dan teknologi usaha tani rendah. Jagung memiliki peluang perdagangan antardaerah dan negara dan kebutuhan jagung nasional  cukup tinggi dan terus tumbuh. Untuk itu, perlu dilakukan studi untuk mendapatkan strategi pengembangan jagung nasional ke depan. Penelitian ini menggunakan metode SWOT (Strenght-Weakness-Opportunities-Threats) dan QSPM (Quantitative Strategic Planning Matrix). Hasil analisis data mendapatkan bahwa strategi alternatif terpenting dalam pengembangan agribisnis jagung adalah harus berorientasi pada pengembangan agribisnis jagung yang berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan, dan terdesentralisasi. Dibutuhkan peningkatan efektivitas dan kualitas kinerja pemerintah dalam memfasilitasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam membangun agribisnis jagung. Secara menyeluruh, prioritas utama dalam pengembangan agribisnis jagung ke depan membutuhkan dukungan melalui peningkatan efektivitas dan kualitas kinerja pemerintah, serta pengembangan sarana dan prasarana distribusi.
Pengelolaan Infrastruktur Irigasi dalam Kerangka Ketahanan Pangan Nasional Effendi Pasandaran
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 2 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v5n2.2007.126-149

Abstract

Pembangunan irigasi di Indonesia telah berlangsung ribuan tahun namun ada periode-periode tertentu yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan infrastruktur irigasi untuk dapat dijadikan pelajaran pada masa yang akan datang.  Khususnya dalam kerangka pembangunan dan pengelolaan infrastruktur untuk mencapai tujuan ketahanan pangan nasional. Naskah ini merupakan tulisan gagasan kebijakan berdasarkan hasil review sejarah pengelolaan irigasi dari zaman kolonial hingga sekarang.  Hasil analisis kebijakan menyarankan supaya ada langkah terobosan dalam pengelolaan irigasi untuk memastikan Indonesia tidak lagi pengimpor beras terbesar di dunia. Ada beberapa pendekatan yang diperlukan antara lain melakukan eksplorasi kawasan yang dianggap layak untuk membangun infrastruktur irigasi. Pengkajian terhadap kawasan ini dapat dilakukan secara cepat dengan melakukan karakterisasi wilayah dan berdasarkan pengalaman yang telah diperoleh selama ini pembangunan infrastruktur hendaknya dapat dilakukan secara bertahap termasuk pembangunan kelembagaan pengelolaan  irigsi yang diperlukan. 
Transdiciplinary Approach to Making Science-Based Transgenic Products Policy Recommendations Agus Pakpahan
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 1 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v10n1.2012.1-15

Abstract

The Government Regulation No. 21, 2005 of biosafety for genetically engineered products considers aspects of religions, ethics and aesthetics in its policy recommendations and produces recommendations based on the precautionary principle and justifiable scientific methods. The formula developed by Choi (2005) was provided as an example of a science-based policy recommendation making process. Since solving a certain problem cannot be done without regarding the possible emergence of new problems, a transdisciplinary knowledge-based recommendation making will provide better outcome. The general conclusion is that we need to develop our institutional capacity in order to be able to apply a method of policy recommendation making process in the format of transdiciplinary approach to making science-based transgenic products policy recommendations.
Penelitian Sistem Usaha Pertanian di Indonesia Saeful Bachrein
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4, No 2 (2006): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v4n2.2006.109-130

Abstract

Abstrak tidak tersedia
Kebijakan Antisipatif dan Strategi Penggalangan Petani Menuju Swasembada Jagung Nasional Amar K. Zakaria
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 3 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v9n3.2011.261-274

Abstract

Jagung merupakan komoditas strategis bagi perekonomian nasional, karena selain sebagai bahan pangan juga menjadi bahan baku utama pakan ternak. Dengan meningkatnya kebutuhan jagung nasional, maka pengembangan produksi jagung menuju swasembada harus tetap dilakukan secara konsisten. Swasembada jagung yang telah dicapai pada tahun 2009 terus dipertahankan dan ditingkatkan untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pengembangan pertanaman jagung hibrida dan komposit produksi tinggi perlu terus diperluas. Dengan melaksanakan program SLPTT, BLBU dan CBN yang didukung partisipasi petani di wilayah pengembangan menjadi syarat mutlak menuju swasembada berkelanjutan.
Kebutuhan dan Ketersediaan Lahan Cadangan Untuk Mewujudkan Cita-Cita Indonesia Sebagai Lumbung Pangan Dunia Tahun 2045 Anny Mulyani; Fahmuddin Agus
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 15, No 1 (2017): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v15n1.2017.1-17

Abstract

Arable land availability for agricultural extensification is a determining factor to achieve Indonesia’s food self-sufficiency and to become the world food supplier in 2045. This study aimed to evaluate land reserves for future agricultural development. Spatial analysis was conducted using land cover map, peatland distribution map, indicative map of suspension of new permits, forest status map, licensing map, and agricultural land use recommendation map. The land assumed to be potentially available should be (i) idle land covered by shrub as well as bare land, (ii) agronomically suitable for agriculture, (iii) within the designated area of non-forest uses (APL), conversion production forest (HPK), or production forest (HP), (iv) outside the moratorium area, and (v) outside the licensed area. Analysis results show that out of 29.8 million hectares of idle land, only about 7.9 million hectares are potentially available for future agricultural extensification. The available potential land area is much less than that required to meet the self-sufficiency target and to become the world food storage by 2045, i.e. of 5.3 million hectares for rice crop, shallot and sugar cane, and about 10.3 million hectares for upland rice, maize, soybean, peanut, mungbean, sugar cane, shallot, cassava, and sweet potato. Therefore, the main strategies to take are intensification of existing agricultural land and a strict control of agricultural land conversion. AbstrakKetersediaan lahan untuk ekstensifikasi lahan pertanian menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan untuk mempertahankan swasembada pangan dan untuk menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia menjelang tahun 2045. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi cadangan lahan yang tersedia untuk pengembangan areal pertanian ke depan. Analisis spasial dilakukan menggunakan peta tutupan lahan, peta sebaran lahan gambut, peta indikatif penundaan pembukaan izin baru, peta status kawasan hutan, peta perizinan, dan peta arahan tata ruang pertanian. Lahan yang diasumsikan potensial tersedia adalah lahan yang (i) lahan telantar yang ditutupi semak belukar dan lahan terbuka, (ii) secara agronomis sesuai untuk pertanian, (iii) berada pada peruntukan kawasan areal penggunaan lain (APL), hutan produksi konversi (HPK), hutan produski (HP), (iv) berada di luar areal moratorium, dan (v) berada di luar areal yang sudah memiliki perizinan. Hasil analisis menunjukkan bahwa dari sekitar 29,8 juta ha lahan telantar, hanya sekitar 7,9 juta ha yang berpotensi tersedia untuk ekstensifikasi pertanian masa depan. Luas lahan potensial tersedia ini jauh lebih rendah dari kebutuhan lahan untuk memenuhi target swasembada dan mewujudkan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia menjelang 2045 yaitu 5,3 juta ha untuk padi sawah, bawang dan tebu dan sekitar 10,3 juta ha untuk padi gogo, jagung, kedelai, kacang hijau, kacang tanah, tebu, bawang merah, ubi jalar, ubi kayu. Oleh karena itu, strategi utama yang harus ditempuh adalah intensifikasi lahan pertanian eksisting dan pengendalian konversi lahan pertanian secara ketat.

Page 23 of 27 | Total Record : 268

 21   22   23   24   25 

Filter by Year

2003 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 19, No 2 (2021): Analisis Kebijakan Pertanian - Desember 2021 Vol 19, No 1 (2021): Analisis Kebijakan Pertanian - Juni 2021 Vol 18, No 2 (2020): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 18, No 1 (2020): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 17, No 2 (2019): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 17, No 1 (2019): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 16, No 2 (2018): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 16, No 1 (2018): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 15, No 2 (2017): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 15, No 1 (2017): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 14, No 2 (2016): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 14, No 1 (2016): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 13, No 2 (2015): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 13, No 1 (2015): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 12, No 2 (2014): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 12, No 1 (2014): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 11, No 2 (2013): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 11, No 1 (2013): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 4 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 3 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 2 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 1 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 4 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 3 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 2 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 1 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 4 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 3 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 2 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 1 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 4 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 3 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 2 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 1 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 4 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 3 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 2 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 1 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 4 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 3 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 2 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 1 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4, No 4 (2006): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4, No 3 (2006): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4, No 2 (2006): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4, No 1 (2006): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 4 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 3 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 2 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 1 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 4 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 3 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 2 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 1 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 4 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 3 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 2 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 1 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian More Issue