cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Contact Email
akppsekp@gmail.com
Phone
+62251-8333964
Journal Mail Official
akppsekp@gmail.com
Editorial Address
Jln. Tentara Pelajar No. 3B, Kota Bogor 16111
Location
,
INDONESIA
Analisis Kebijakan Pertanian
Published by Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
ISSN : 16932021     EISSN : 25497278     DOI : http://dx.doi.org/10.21082
Core Subject : Agriculture,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry
Ruang lingkup substansi yang dibahas dalam naskah meliputi salah satu atau beberapa aspek sosial ekonomi dalam pembangunan pertanian dalam arti luas atau subsistem dari sistem agribisnis. Pembahasan dapat menyajikan aspek sosial ekonomi dari pembangunan pertanian dan pedesaan, pengembangan agribisnis, atau pengembangan komoditas lingkup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
Arjuna Subject : Ilmu Pertanian dan Biologi (Semua) - Ilmu Pertanian dan Biologi (Lain-Lain)
Articles 268 Documents
 23   24   25   26   27 
Ketahanan Pangan Indonesia dalam Ancaman Achmad M. Fagi
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 11, No 1 (2013): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v11n1.2013.11-25

Abstract

Posisi geografis Indonesia yang berada di antara Benua Asia dan Australia dan diapit oleh Samudera Hindia dan Samudera Pasifik mempunyai keunggulan dan kelemahan. Sisi keunggulannya adalah iklim muson yang memberi peluang bagi intensifikasi pertanian pangan. Deretan gunung berapi, yang beberapa di antaranya masih aktif, memuntahkan abu vulkan yang menyuburkan tanah dan memperkaya keanekaragaman hayati. Posisi geografis tersebut juga membebaskan Indonesia dari kerusakan parah akibat dari taifun atau tornado. Sisi kelemahannya adalah pola curah hujan yang sulit diprediksi sehingga menyebabkan keberhasilan program intensifikasi pangan yang fluktuatif. Jenis tanah yang terbentuk dari proses pelapukan abu vulkan umumnya peka terhadap erosi. Curah hujan tinggi yang menerpa permukaan tanah yang peka erosi pada topografi belerang memacu terjadinya sedimentasi sungai dan waduk, maka menimbulkan banjir pada musim hujan dan kering pada musim kemarau. Dampak negatif dari iklim ekstrim akibat perubahan iklim global diperparah oleh degradasi DAS (Daerah Aliran Sungai) dan mengancam ketersediaan air bagi pertanian pangan. Laju pertambahan jumlah penduduk dan konversi lahan pertanian produktif yang tidak terkendali selain menyebabkan kerusakan DAS semakin luas, juga menyebabkan kesenjangan antara penyediaan (supply) dan kebutuhan (demand) pangan semakin lebar. Diperkirakan ketergantungan Indonesia terhadap beras impor akan berlanjut sampai tahun 2025. Volume beras impor terendah akan diperoleh pada skenario peningkatan laju kenaikan produksi tinggi, walaupun skenario ini perlu dana yang tinggi pula. Program P2BN dicanangkan untuk memacu laju kenaikan produksi padi yang tinggi. Teknologi PTT yang diterapkan dalam P2BN terbukti mampu meningkatkan produksi padi ke tingkat swasembada beras yang kedua tahun 2009. Teknologi SRI juga ditawarkan, tetapi adopsinya oleh petani terhambat karena keterbatasan ketersediaan pupuk organik dan keterbatasan bahan baku dari biopestisida. Supply chain bahan baku perlu diperhatikan oleh penganjur teknologi SRI. Pendekatan eko-antroposentris perlu ditempuh agar ada kompromi antara program intensifikasi pertanian dengan program pelestarian sumberdaya alam. Karena luas lahan sawah terbatas, bahkan cenderung menyusut, maka teknologi PTT dengan modifikasi perlu dianjurkan ke lahan sawah tadah hujan, lahan rawa dan pasang-surut dan lahan kering. Pendekatan holistik dan komprehensif perlu ditempuh untuk mengubah kondisi pembangunan pertanian pangan dari the vicious circle ke virtuous circle ke depan.
Inovasi Spesifik Lokasi untuk Inkubator Teknologii mendukung Pengembangan Ekonomi Lokal Yovita Anggita Dewi
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 4 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v10n4.2012.299-312

Abstract

Penerapan pembangunan berbasis ekonomi lokal (PEL) telah berkembang beberapa tahun terakhir dan diyakini menjadi pendekatan pembangunan yang lebih efektif karena mengedepankan potensi dan inisiatif lokal, yang sejalan dengan amanat kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010-2014. Pembangunan ekonomi lokal pada dasarnya merupakan upaya untuk memanfaatkan seoptimal mungkin sumberdaya, potensi, dan inisiatif lokal dalam menumbuhkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Dalam mempercepat pelaksanaan PEL, berbagai instrumen dapat diterapkan, salah satunya inkubator teknologi dengan komponen utamanya adalah dukungan inovasi yang memadai dan tepat guna. Dalam hal ini Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) selama kurang lebih 15 tahun telah menjalankan mandat sebagai sumber inovasi dan perannya dapat diperluas, salah satunya melalui peran penyediaan inovasi dalam inkubator teknologi. Berdasarkan analisis lingkungan dan eksternalnya, peluang BPTP cukup terbuka karena sesuai dengan tupoksinya, disamping posisinya yang strategis dalam pembangunan ekonomi lokal dan banyaknya inovasi yang sudah dihasilkan. Namun demikian, upaya tersebut juga menghadapi beberapa tantangan khususnya terkait belum optimalnya sinergisme antara BPTP dengan lembaga riset lain (perguruan tinggi), belum terjalinnya link dengan inkubator, serta banyaknya inkubator yang mengalami stagnasi. Upaya untuk meningkatkan peranan BPTP dalam inkubator teknologi antara lain dapat dilakukan melalui penyusunan peta jalan pengembangan penyediaan inovasi secara bertahap dalam 2 – 3 tahun.
Otonomi Daerah dan Daya Saing Agribisnis: Pelajaran dari Provinsi Lampung Tri Pranadji
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 2 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v1n2.2003.%p

Abstract

Abstrak tidak tersedia
Program Kemitraan dalam Sistem Pertanian Terpadu Sahat M. Pasaribu
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 13, No 1 (2015): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v13n1.2015.39-54

Abstract

EnglishCollaboration pattern for productive activities in the form of public - private partnerships in the agricultural sector is very important and could be an alternative program to improve farmer’s income. Public - Private Partnership (PPP) is a policy instrument to gear up rural resources toward competitive produces. This paper describes the concept of partne rships program for integrated farm i ng systems and discusses its development orientation. Nucleus - plasma and sub - contract partnership patterns are mostly suitable for agricultural sector. PPP has its potential to strengthen institutional relationships betwe en the farmers and private sectors through government facilities. PPP should be able to help the farmers to deal with agribusiness financial problems, improve product quality, and increase access to market. Energy and other high economic value products ob tained from this partnerships business activities are expected to support food self - reliance and improve farmer’s welfare.  IndonesiaPola kerja sama untuk kegiatan produktif dalam bentuk kemitraan (public-private partnership atau PPP) di sektor pertanian sangat penting sebagai alternatif program dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat. PPP adalah salah satu instrumen kebijakan yang mampu menggerakkan sumber daya perdesaan untuk menghasilkan produk yang berdaya saing. Makalah ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep program kemitraan untuk sistem pertanian terpadu dan membahas orientasi pengembangannya. Pola kemitraan inti-plasma dan subkontrak dinilai relevan diaplikasikan untuk sektor pertanian. PPP berpotensi memperkuat hubungan kelembagaan antara petani dengan swasta yang difasilitasi pemerintah. PPP dapat membantu petani mengatasi masalah pembiayaan usaha pertanian, memperbaiki kualitas produk, dan meningkatkan akses pasar bagi produk yang dihasilkannya. Energi dan produk bernilai ekonomi tinggi lain yang dihasilkan dengan pola kerja sama ini diharapkan dapat mendukung kemandirian pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani.
Sistem Transportasi Perdagangan Ternak Sapi dan Implikasi Kebijakan di Indonesia Nyak Ilham; Yusmichad Yusdja
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 1 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v2n1.2004.37-53

Abstract

Abstrak tidak tersedia
Kebijakan Pembangunan Sosial Ekonomi menuju Sistem Peternakan yang Diharapkan Yusmichad Yusdja; Bambang Winarso
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 3 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v7n3.2009.269-282

Abstract

Pertumbuhan ekonomi Indonesia diramalkan akan terus meningkat pada tahun-tahun mendatang, dan pertumbuhan ini akan memacu peningkatan konsumsi, antara lain konsumsi hasil-hasil peternakan. Pada sisi lain, suplai hasil peternakan dalam negeri seperti daging dan susu masih sangat rendah, sehingga pemerintah terpaksa mengizinkan impor daging dan susu. Sektor produksi peternakan harus melakukan antisipasi peningkatan konsumsi tersebut, terutama untuk menjamin ketahanan pangan dan menghindarkan pengurasan cadangan devisa negara untuk impor daging dan susu yang sebenarnya tidak perlu. Sistem peternakan domestik yang ada sekarang dinilai akan sulit melakukan antisipasi terhadap keadaan dan perubahan yang akan terjadi, sehinga diperlukan suatu tindakan restrukturisasi industri peternakan ke arah suatu sistem yang diharapkan. Sampai saat ini belum ada rumusan arah pembangunan peternakan dan efektivitas program-program pembangunan peternakan tidak atau belum jelas ke mana arahnya. Dalam kaitan itu, khusus untuk subsektor peternakan, perlu dirancang suatu gagasan tentang bagaimana bentuk peternakan harapan di masa depan dan langkah-langkah apa yang dibutuhkan untuk mewujudkannya. Tulisan ini bertujuan menyampaikan gagasan tersebut dengan melakukan analisis review dan sintesis hasil-hasil penelitian sosial ekonomi peternakan yang pernah dilakukan.
Kebijakan Pembangunan Pertanian Thailand, India, dan Jepang serta Implikasinya bagi Indonesia Frans B.M. Dabukke; Muhammad Iqbal
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 12, No 2 (2014): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v12n2.2014.87-101

Abstract

Kebijakan merupakan salah satu aspek yang dapat meningkatkan dayasaing komoditas pertanian suatu negara. Artikel ini bertujuan menganalisis kebijakan pembangunan pertanian di tiga negara yaitu Thailand, India, dan Jepang serta implikasinya bagi Indonesia. Ketiga negara tersebut memiliki kemiripan dalam situasi dan kinerja serta kebijakan pembangunan pertanian yang dapat dijadikan petikan pelajaran untuk mendukung kebijakan pembangunan pertanian Indonesia. Thailand, India, dan Jepang masing-masing mewakili negara ASEAN, negara berpenduduk padat, dan negara maju. Berbagai kebijakan pembangunan pertanian yang diimplementasikan di tiga negara tersebut membawa dampak pada peningkatan persaingan baik secara regional maupun antarnegara yang pada gilirannya dapat mempengaruhi Indonesia. Untuk itu perlu dilaksanakan langkah antisipasi dan upaya mengatasinya melalui beberapa strategi antara lain peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian nasional, pengembangan jaringan teknologi, inovasi dan pengetahuan terintegrasi, dan penguatan koordinasi antarpemangku kepentingan pembangunan pertanian. Fokusnya antara lain melalui pengembangan agribisnis, rantai nilai, bio-ekonomi, dan ketahanan pangan.
Beras dan Jebakan Kepentingan Jangka Pendek Erizal Jamal; Ening Ariningsih; Hendiarto Hendiarto; Khairina M. Noekman; Andi Askin
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 3 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v5n3.2007.224-238

Abstract

Kebijakan tentang perberasan sangat sarat dengan berbagai kepentingan, sehingga banyak keputusan yang diambil oleh pemerintah cenderung mengarah pada kepentingan jangka pendek, seperti masalah harga pembelian pemerintah, impor dan kebijakan jangka pendek lainnya. Kalau diperhatikan secara seksama ada empat persoalan mendasar dalam masalah perberasan, yaitu : (1) lemahnya akurasi data; (2) miskinnya petani padi; (3) besarnya ketergantungan terhadap beras; dan (4) masalah harga serta distribusi beras. Agar persoalan ini dapat diselesaikan dengan baik, diperlukan adanya pemetaan persoalan secara tepat dalam berbagai perspektif waktu, dan kemudian merumuskan berbagai langkah operasional yang sistematis dan komprehensif. Hal yang utama diperlukan adalah kejelasan target akhir yang ingin dicapai, yang didasarkan pada proyeksi terhadap kebutuhan  beras dan ketersediaan lahan dalam jangka panjang. Upaya ini diharapkan dapat mencegah terjadinya pengulangan program yang sama dari waktu ke waktu, tanpa kejelasan sasaran akhir yang ingin dicapai. Proses akumulasi serta sinergi yang saling memperkuat antar semua pemangku kepentingan terkait, merupakan kata kunci keberhasilan dalam menuntaskan masalah ini.
Perdagangan Antarpulau Komoditas Cabai di Indonesia: Dinamika Produksi dan Stabilitas Harga Herman Supriadi; Wahyuning Kusuma Sejati
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 16, No 2 (2018): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v16n2.2018.111-129

Abstract

The Study of Inter-island Trade (PAP) of chilli commodities is carried out with the aim of analyzing trade performance, as well as formulating policy alternatives that support the development of chili commodities. The study was conducted in 2016 in Central Java, West Java and West Sumatra. The analytical method used is quantitative descriptive analysis related toPAP distribution patterns, policies on regulation, marketing networks and price transmission elasticity. The results showed that chilli production increased sharply in the province of West Java, while in Central Java, West Sumatra, Lampung and other provinces relatively slow increases due to disease problems and limited land. The stabilization of red chili production on the islands of Java and West Sumatra greatly determines price stability in other regions. Chili production in West Sumatra still does not meet demand, where the distribution of chili from DIY and Central Java to West Sumatra Province tends to increase more than the out-flow of chili from   the province. The government has attempted to stabilize the price of red chili, maintain a balance between the regions of surplus and deficit, and minimize the price disparity between regions, but so far it has not been successful due to the constraints of low production so that demand is not met and high transportation costs. The development of an agribusiness station (STA) such as in West Java has not been effective in accommodating and marketing the results of farmers because marketing has been controlled by large traders who are capable of PAP.In general, several factors that make low prices and price fluctuations at the farm level are caused by the varying quality of products produced by farmers, increased production costs, information that is not symmetrical and low bargaining power by marketers. Java island because prices in Java determine prices in other regions, especially in Java, Sumatra and Kalimantan. Vertical coordination and marketing contracts can be used as a risk management tool for income and prices because there are provisions on the selling price for farmers AbstrakStudi Perdagangan Antar Pulau (PAP) komoditas cabai dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis kinerja perdagangan, serta merumuskan alternatif kebijakan yang mendukung pengembangan komoditas cabai. Penelitian dilakukan pada tahun 2016 di Jawa Tengah, Jawa Barat dan Sumatera Barat. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif terkait pola distribusi PAP, kebijakan terhadap regulasi, jaringan pemasaran, dan elastisitas transmisi harga. Hasil penelitian menunjukkan produksi cabai meningkat secara tajam di Provinsi Jawa Barat, sedangkan di Jawa Tengah, Sumatera Barat, Lampung, dan provinsi lainnya relatif lambat kenaikannya karena masalah penyakit dan keterbatasan lahan. Stabilisasi produksi cabai merah di pulau Jawa dan Sumatera Barat sangat menentukan stabilitas harga di wilayah lain. Produksi cabai di Sumatera Barat masih belum memenuhi permintaan, dimana Arus distribusi cabai dari DIY dan Jawa Tengah ke Provinsi Sumatera Barat cenderung meningkat lebih banyak dari pada yang keluar provinsi. Pemerintah telah berupaya untuk stabilisasi harga cabai merah, menjaga keseimbangan antara daerah surplus dan defisit, serta memperkecil disparitas harga antar daerah, akan tetapi sejauh ini belum berhasil karena kendala rendahnya produksi sehingga permintaan kurang terpenuhi dan tingginya biaya transportasi pengangkutan. Pembangunan stasiun agribisnis (STA) seperti di Jawa Barat belum efektif menampung dan memasarkan hasil petani karena pemasaran sudah dikuasai oleh pedagang besar yang berkemampuan melakukan PAP. Secara umum beberapa faktor yang menjadikan rendahnya harga dan fluktuasi harga di tingkat petani disebabkan oleh beragamnya kuallitas produk yang dihasilkan oleh petani, meningkatnya biaya produksi, informasi yang tidak simetri dan rendahnya daya tawar oleh pelaku pemasaran. Perlu upaya peningkatan dan stabilisasi produksi cabai merah di pulau Jawa karena harga di Jawa sangat menentukan harga di wilayah lain, terutama di wilayah Jawa, Sumatera dan Kalimantan.  Koordinasi vertikal dan kontrak pemasaran dapat digunakan sebagai alat manajemen risiko pendapatan dan harga karena ada ketentuan harga jual bagi petani.    
Kelemahan Konsep dan Pendekatan dalam Pengembangan Organisasi Petani: Analisis Kritis terhadap Permentan No. 273 Tahun 2007 Syahyuti Syahyuti
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 2 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v10n2.2012.119-142

Abstract

Permentan No. 273 tahun 2007 merupakan kebijakan yang menjadi pedomanpokok tenaga lapang dalam mengorganisasikan petani dalam pembangunan. Kondisi organisasi yang saat ini kurang berkembang sesuai harapan, meskipun secara kuantitas terus meningkat, disebabkan oleh berbagai kelemahan dan kekeliruan dalam penggunaan konsep dan pendekatan yang tercantum dalam Permentan tersebut. Para pelaksana mulai dari pusat sampai ke daerah dan lapangan tidak menyadari kelemahan ini, sehingga hasil usaha mereka kurang efektif. Kelemahan yang ditemukan adalah kekeliruan dalam penerapan konsep lembaga, organisasi, advokasi, dan PRA. Pedoman yang dipaparkan berkenaan dengan penumbuhan dan pengembangan kelompok tani dan Gapoktan cenderung dangkal, kurang detail dan longgar, serta tidak bertolak atas pengetahuan yang sudah ada berkenaan dengan pengorganisasian dan pemberdayaan petani. Setelah berjalan 5 tahun lebih, tampaknya dibutuhkan penyempurnaan terhadap Permentan ini dengan menerapkan pengetahuan yang lebih sesuai yakni menggunakan basis ilmu sosiologi kelembagaan, dimana organisasi merupakan salah satu perhatian pokoknya.

Page 25 of 27 | Total Record : 268

 23   24   25   26   27 

Filter by Year

2003 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 19, No 2 (2021): Analisis Kebijakan Pertanian - Desember 2021 Vol 19, No 1 (2021): Analisis Kebijakan Pertanian - Juni 2021 Vol 18, No 2 (2020): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 18, No 1 (2020): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 17, No 2 (2019): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 17, No 1 (2019): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 16, No 2 (2018): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 16, No 1 (2018): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 15, No 2 (2017): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 15, No 1 (2017): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 14, No 2 (2016): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 14, No 1 (2016): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 13, No 2 (2015): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 13, No 1 (2015): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 12, No 2 (2014): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 12, No 1 (2014): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 11, No 2 (2013): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 11, No 1 (2013): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 4 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 3 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 2 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 1 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 4 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 3 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 2 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 1 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 4 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 3 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 2 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 1 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 4 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 3 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 2 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 1 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 4 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 3 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 2 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 1 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 4 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 3 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 2 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 1 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4, No 4 (2006): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4, No 3 (2006): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4, No 2 (2006): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4, No 1 (2006): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 4 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 3 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 2 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 1 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 4 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 3 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 2 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 1 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 4 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 3 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 2 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 1 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian More Issue