cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Contact Email
akppsekp@gmail.com
Phone
+62251-8333964
Journal Mail Official
akppsekp@gmail.com
Editorial Address
Jln. Tentara Pelajar No. 3B, Kota Bogor 16111
Location
,
INDONESIA
Analisis Kebijakan Pertanian
Published by Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
ISSN : 16932021     EISSN : 25497278     DOI : http://dx.doi.org/10.21082
Core Subject : Agriculture,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry
Ruang lingkup substansi yang dibahas dalam naskah meliputi salah satu atau beberapa aspek sosial ekonomi dalam pembangunan pertanian dalam arti luas atau subsistem dari sistem agribisnis. Pembahasan dapat menyajikan aspek sosial ekonomi dari pembangunan pertanian dan pedesaan, pengembangan agribisnis, atau pengembangan komoditas lingkup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
Arjuna Subject : Ilmu Pertanian dan Biologi (Semua) - Ilmu Pertanian dan Biologi (Lain-Lain)
Articles 268 Documents
 22   23   24   25   26 
Kebijakan Sistem Kelembagaan Pengelolaan Irigasi: Kasus Provinsi Banten Benny Rachman
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 1 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v7n1.2009.1-19

Abstract

Terbatasnya sumber daya air untuk irigasi seringkali memunculkan konflik kepentingan antara petani pemakai air dengan lembaga perdesaan yang mengelola air irigasi, maupun antar petani pemakai air. Tujuan kajian ini adalah menyusun kerangka kerja analitis untuk lembaga pengelola irigasi dalam mengatasi konflik pemanfaatan air dan menganalisis sistem pengelolaan irigasi yang kondusif menunjang otonomi daerah. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengembangan dan pemberdayaan asosiasi petani pemakai air dapat dilakukan dengan memberikan tanggung jawab yang lebih besar melalui pendekatan kolektif dalam bentuk federasi. Disamping itu, untuk mengatasi konflik pemanfaatan air dalam pengelolaan irigasi perlu mempertimbangkan aspek-aspek penting lainnya yaitu, transparansi, akuntabilitas, hak atas air, dan aturan representasi.
Peningkatan Produksi Ubi Kayu Berbasis Kawasan di Provinsi Jawa Barat dan Sulawesi Selatan Ening Ariningsih
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 14, No 2 (2016): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v14n2.2016.125-148

Abstract

Decree of Minister of Agriculture (Kepmentan) No. 03/2015 deals with the development of cassava clusters in 20 regencies in Indonesia. This study aimed to analyze production shares and dynamics, constraints, and opportunities to improve production, and efforts to improve cassava production in cassava clusters of West Java and South Sulawesi.  The study was done in Bandung, Sumedang (West Java), and Maros (South Sulawesi) Regencies, using both secondary and primary data, during April–October 2015.  Analysis of production increase opportunities was done using a linear regression, whilst that of cassava productivity increase problems in those regencies of cassava clusters was carried out using Importance-Performance Analysis (IPA).  Data of the study consist of both primary and secondary. The number of respondents was 10 persons at the district level, while at the village level was 15 persons. Results of the study showed that regencies established as cassava clusters generally had relatively high production share of total cassava production at the provincial level.  Furthermore, not all district-producing centers have opportunities to increase cassava productivity because it is already close to its potential. However, efforts to increase production in cassava clusters should be conducted by increasing productivity due to land competition with other commodities.  In developing the cassava cluster, preparation of an Action Plan at the regency-level is an important step to take. AbstrakKepmentan No. 03/2015 menetapkan pengembangan kawasan ubi kayu di 20 kabupaten di Indonesia. Tulisan ini bertujuan menganalisis pangsa dan dinamika produksi, kendala dan peluang peningkatan produksi, serta upaya peningkatan produksi ubi kayu pada kawasan ubi kayu Provinsi Jawa Barat dan Sulawesi Selatan.  Penelitian dilakukan di Kabupaten Bandung, Sumedang (Jawa Barat), dan Maros (Sulawesi Selatan) pada bulan April–Oktober 2015.  Data yang digunakan merupakan data primer dan sekunder. Jumlah responden di tingkat kecamatan sebanyak 10 responden, sedangkan di tingkat desa sebanyak 15 responden.  Analisis peluang peningkatan produksi dilakukan dengan regresi linier, sedangkan analisis masalah teknis peningkatan produktivitas dilakukan dengan menggunakan metode Importance-Performance Analysis (IPA). Hasil analisis menunjukkan bahwa kabupaten yang ditetapkan sebagai kawasan ubi kayu umumnya memiliki pangsa produksi relatif besar terhadap total produksi ubi kayu di tingkat provinsi.  Namun, tidak semua kecamatan sentra di kabupaten kawasan ubi kayu memiliki peluang peningkatan produktivitas karena produktivitas ubi kayu yang dicapai petani telah sangat mendekati potensinya.  Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan produksi ubi kayu di kabupaten kawasan ubi kayu akan lebih efektif jika ditempuh melalui peningkatan luas tanam. Namun, pendekatan luas tanam tersebut tidak efisien bagi upaya peningkatan produksi komoditas pangan secara keseluruhan karena persaingan lahan usaha tani dengan komoditas lainnya.  Oleh karena itu, upaya peningkatan produksi di kabupaten kawasan ubi kayu seyogianya lebih diutamakan melalui peningkatan produktivitas. Dalam rangka pengembangan kawasan ubi kayu, penyusunan Rencana Aksi di tingkat kabupaten merupakan langkah penting yang harus ditempuh.
Membedah Gorontalo sebagai Calon “Bintang Timur” Pertanian Indonesia di Abad 21 Tri Pranadji
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 3 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v6n3.2008.222-238

Abstract

Dijalankannya pembangunan pertanian dengan benar merupakan idaman sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama petani di perdesaan. Kegundahan pakar sosial-ekonomi terhadap penyelenggaraan pembangunan pertanian selama ini bukan tanpa alasan, karena telah lebih dari seabad kehidupan masyarakat pertanian di perdesaan tidak kunjung membaik secara signifikan. Menelaah kemajuan pertanian di Gorontalo, sebagai calon “bintang timur” pertanian abad 21, memberikan pelajaran sangat berharga bagi perancang dan penyelenggara kebijakan pembangunan pertanian di pusat dan daerah. Pelajaran tersebut yaitu: pertama, dengan pendekatan outward looking dan visi kebersamaan membangun pertanian berciri industri berbasis masyarakat petani di perdesaan yang pro pasar menjadikan pertanian di Gorontalo berkembang secara mantap dan (sangat mungkin) berkelanjutan. Kedua, penguatan strategi industrialisasi pertanian di perdesaan dan reforma agraria akan memperkokoh pertanian sebagai “ibu kehidupan” yang berimplikasi sangat positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat petani. Ketiga, perkembangan pertanian sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan penyelenggara pembangunan yang berintegritas tinggi dan memiliki kompetensi yang dapat diandalkan. Diterapkannya asas good governance dan inclusive dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pertanian, reformasi birokrasi pemerintahan, dan penguatan civil society serta kearifan lokal. Keempat, terpeliharanya budaya kemandirian, semangat kerja keras dan pantang menyerah untuk maju secara bersama (“solidarity”), altruisme kolektif dalam bingkai untuk kemajuan lintas kesukuan (nasionalisme), dan modal sosial setempat sangat besar pengaruhnya terhadap kemantapan kemajuan pembangunan pertanian di perdesaan.
Pengembangan Sistem Integrasi Tanaman Tebu-Sapi Potong di Jawa Timur nFN Saptana; Nyak Ilham
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 13, No 2 (2015): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v13n2.2015.147-165

Abstract

EnglishCapacity of land-based forage beef cattle farming is lim ited. Integrated sugarcane and beef cattle farming is an alternative to increase cattle population and domestic beef production. The purpose of this paper are (1) to analyze additional potential capacity of cattle through deve loping integrated sugarcane and beef cattle farming; (2) to analyze feasibility of the integrated farming system; (3) to identify principal constraints of the integrated farming system; and (4) to analyze prospect of the integrated farming system. The study was conducted in East Java Province through interviewing the respondents consisting farmers, farmer groups, and key respondents. The results showed that (1) the potential sugarcane waste of sugar mills was able to accommodate 2.86 heads of livestock units/hectare/ year, but if it did not take into acc ount the waste processed into fuel for sugar mill, then it could produce as many as 2.70 heads of livestock units/h ectare/year; (2) financially the integrated farming was profitable, i.e. Rp12.28 million/year for sugarcane farm ing and Rp9.20 million/year foo cattle farm; (4) business of the integrated farming slowly developed due to small business scale and limited farm ers’ capital. The required policies are (1) business actors’ empowerment and business scale improvement using both domestic and imported cattle; (2) enhancing roles of government and private sector as suppliers of cattle breed; (3) developing complete feed factory using local raw materials; and (4 ) improving technical guidanc e and assistance for farmers to accelerate technology adoption and subsidi zed credit access as source of capital. IndonesiaUsaha ternak sapi potong berbasis lahan untuk sumber hijauan pakan, daya tampungnya semakin terbatas. Integrasi usaha tanaman tebu dan ternak sapi potong merupakan alternatif pemecahan masalah untuk meningkatkan populasi sapi dan peningkatan produksi daging sapi domestik. Tujuan tulisan ini adalah (1) menganalisis perkiraan potensi tambahan kapasitas tampung ternak sapi potong dengan pengembangan integrasi tanaman tebu-ternak sapi; (2) menganalisis kelayakan usaha pada Sistem Integrasi Tanaman Tebu-Ternak Sapi Potong; (3) mengidentifikasi kendala pokokpengembangan Sistem Integrasi Tanaman Tebu-Ternak Sapi potong; dan (4) menganalisis prospek pengembangan Sistem Integrasi Tanaman Tebu-Sapi Potong. Penelitian dilakukan di Provinsi Jawa Timur melalui wawancara dengan responden yang terdiri dari petani, kelompok tani, dan responden kunci lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) potensi limbah tanaman tebudan industri pabrik gula (PG) mampu menampung 2,86 ekor ST/ha/tahun, namun jika tidak memperhitungkan bagas karena sudah digunakan untuk bahan bakar dalam penggilingan tebu maka dapat dikembangkan sebanyak 2,70 ekor ST/ha/tahun; (2) secara finansial sistem usaha integrasi tanaman tebu-ternak sapi menguntungkan dengan tingkat keuntungan atas biaya tunai untuk usaha tani tebu sebesar Rp12,28 juta/tahun dan usaha ternak sapi sebesar Rp9,20 juta/tahun; (3) sistem usaha integrasi tanaman-ternak sapi lambat berkembang karena adopsi teknologi masih rendah akibat skala usaha masih kecil dan modal peternak terbatas. Kebijakan pendukung yang perlu dilakukan adalah (1) meningkatkan pelaku usaha dan skala usaha dengan menggunakan sapi domestik dan impor; (2) meningkatkan peran pemerintah dan swasta sebagai pemasok sapi bibit/indukan; (3) mengembangkan industri pakan komplit berbahan baku pakan lokal;dan (4) meningkatkan bimbingan teknis dan pendampingan untuk mempercepat adopsi teknologi dan mengakses kredit bersubsidi sebagai sumber modal peternak.
Diseminasi di BPTP: Pemikiran Inovatif Transfer Teknologi Spesifik Lokasi Muhrizal Sarwani; Erizal Jamal; Kasdi Subagyono; Enti Sirnawati; Vyta W. Hanifah
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 1 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v9n1.2011.73-89

Abstract

Semakin besarnya tuntutan terhadap BPTP terkait diseminasi teknologi spesifik lokasi, memerlukan penelaahan yang seksama tentang bagaimana seharusnya kegiatan diseminasi yang efektif dilakukan. Penelaahan dilakukan melalui review terhadap kegiatan diseminasi yang selama ini telah dilaksanakan BPTP, baik terkait dengan pengujian teknologi spesifik lokasi, maupun kegiatan BPTP dalam mengawal program strategis Kementerian Pertanian, seperti Prima Tani dan SL-PTT. Disamping itu, pengalaman kegiatan diseminasi juga diperkaya melalui kegiatan kerjasama dengan pihak asing seperti PRO-ACIAR, FEATI, IRRC, dan IPNI. Hasil telaahan menunjukkan bahwa: (a) pelaksanaan kegiatan cenderung dibuat seragam untuk semua BPTP dan kurang memberi ruang pada BPTP untuk menginisiasi suatu pola atau pendekatan yang khas wilayah sehingga rasa memiliki terhadap kegiatan/program yang diintroduksi relatif kecil dan dalam banyak kasus pelaksanaannya terjebak dalam pendekatan proyek, (b) hampir semua kegiatan tidak didukung oleh suatu data base dan dokumentasi yang baik, terutama terkait dengan stock inovasi yang tersedia, data kelompok sasaran yang diperbaharui secara berkala, dan hasil yang didapat serta data dukung lainnya, dan (c) pengkajian dan diseminasi belum terencana dalam satu agenda yang saling mengait, termasuk pengkajian untuk percepatan diseminasi suatu inovasi. Perbaikan ke depan dapat dilakukan dengan memberi keleluasaan bagi BPTP untuk merencanakan kegiatan diseminasi, dengan memperhatikan keterkaitan antara kegiatan pengkajian-diseminasi-penyebaran informasi, sehingga indikator pencapaian untuk masing-masing porsi kegiatan tersebut dapat diukur dengan jelas. Pengembangan sistem informasi diseminasi inovasi teknologi spesifik lokasi menjadi sangat penting untuk dikedepankan.
Analisis Kebijakan Hubungan Antarsektor Perekonomian Nasional Saktyanu Kristyantoadi Dermoredjo
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 4 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v1n4.2003.345-362

Abstract

Abstrak tidak tersedia
PROGRAM MENCIPTAKAN MANFAAT BERSAMA UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN PETANI PISANG DI KABUPATEN TANGGAMUS, PROVINSI LAMPUNG Abdur Rofi
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 19, No 2 (2021): Analisis Kebijakan Pertanian - Desember 2021
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v19n2.2021.165-175

Abstract

The Creating Shared Value (CSV) program as an alternative to the Corporate Social Responsibility (CSR) program provides options that allow companies to increase competitiveness while stimulating inclusive growth in reducing the poverty of farming families. This study examines the CSV program by looking at farmers' interests and the impact of the CSV program on banana commodities in Tanggamus Regency, Lampung Province. This study uses primary data obtained from surveys of 60 partner and non-partner farmers and in-depth interviews with 18 people involved in the existing business model. This research was conducted in March-April 2020. The data were analyzed descriptively. The results showed that the CSV program had been implemented in the location. In this CSV program, farmers get assistance from the company and certainty of selling banana products at an agreed price. However, not all farmers are interested in the program for various reasons, including due to limited land, limited time available, and farmers who do not want to be bound by work agreements. The impact of the CSV program on the banana commodity on household farmers' income has not been significant because bananas are not the primary source of livelihood for household farmers. The policy implication is that the CSV program can be an alternative to CSR programs. However, the success of this program also needs to consider the profile and the sources of livelihoods of farmers to ensure that farmers' interest and involvement can be more optimal.
Kebijakan Penelitian untuk Kemauan Daerah: Daya Tarik dan Fasilitasi Birokras Tri Pranadji
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 3 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v8n3.2010.207-220

Abstract

Sebelum abad 20 kegiatan penelitian diIndonesiasudah berlangsung cukup intensif, terutama dilakukan oleh orang-orang Eropa pada masa penjajahan. Kegiatan penelitian sangatlah tidak netral, tergantung pada siapa yang melakukan atau yang mendanai. Penelitian sangat erat kaitannya dengan penggalian suatu pengetahuan dan inovasi, yang dengan keduanya suatu masyarakat (yang melakukan penelitian) mempunyai daya saing lebih untuk maju. Siapa yang menguasai dan mengendalikan kegiatan penelitian maka merekalah yang akan memegang kendali kemajuan peradaban dan sekaligus “mengatur” kehidupan masyarakat lain. Kebijakan fasilitasi penelitian oleh pemerintah (daerah) sangatlah penting, khususnya yang diarahkan untuk memacu kemajuan suatu masyarakat dan daerah, serta untuk melindunginya dari segala bentuk distorsi atau yang akan merusaknya. Fasilitasi terhadap penelitian yang ”baik” antara lain dapat berupa pemberian ijin (tak terbatas), dukungan sumberdaya, pendampingan, dan pendanaan; sedangkan terhadap yang “tidak baik” dapat berupa pembatasan kegiatan, pembatalan perijinan, dan pelarangan. Sebaiknya antara kegiatan penelitian dan perencanaan pembangunan daerah berada dalam satu koordinasi.
Penggunaan Tiered Formula untuk Pemotongan Tarif bagi Produk Pertanian Indonesia M. Husein Sawit
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 3 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v2n3.2004.244-256

Abstract

Abstrak tidak tersedia
Membangun Kerangka Pengelolaan Terpadu Sumberdaya Lahan dan Air: Perspektif Sejarah dan Politik Effendi Pasandaran
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 4 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v6n4.2008.297-313

Abstract

Indonesiatelah mengalami sejarah yang cukup panjang dalam politik pengelolaan air dengan adanya tiga generasi pembangunan. Oleh karena pengalaman dari generasi pertama dan kedua pada kakekatnya bersifat sentralistik dan sektoral, tantangan ke depan dalam melaksanakan generasi ketiga adalah bagaimana membangun kerangka kebijakan yang tidak saja memungkinkan pelaksanaan pendekatan keterpaduan pengelolaan sumber daya air secara efektif tetapi juga yang dapat menghasilkan hubungan yang seimbang dan serasi antara tiga pilar pengelolaan terpadu sumber daya lahan dan air. Ketiga pilar tersebut adalah efisiensi, pemerataan, dan keberlanjutan lingkungan.Adaempat perubahan pola pikir yang diperlukan sebagai prasyarat untuk melaksanakan pendekatan keterpaduan termasuk didalamnya perubahan pengelolaan air berwawasan sempit dari yang hanya dilakukan di daerah irigasi  menuju pengelolaan air berspektrum luas. Untuk maksud tersebut perlu dilakukan penguatan kemampuan kelembagaan untuk menfasilitasi berlangsungnya proses keterpaduan.

Page 24 of 27 | Total Record : 268

 22   23   24   25   26 

Filter by Year

2003 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 19, No 2 (2021): Analisis Kebijakan Pertanian - Desember 2021 Vol 19, No 1 (2021): Analisis Kebijakan Pertanian - Juni 2021 Vol 18, No 2 (2020): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 18, No 1 (2020): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 17, No 2 (2019): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 17, No 1 (2019): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 16, No 2 (2018): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 16, No 1 (2018): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 15, No 2 (2017): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 15, No 1 (2017): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 14, No 2 (2016): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 14, No 1 (2016): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 13, No 2 (2015): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 13, No 1 (2015): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 12, No 2 (2014): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 12, No 1 (2014): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 11, No 2 (2013): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 11, No 1 (2013): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 4 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 3 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 2 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 1 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 4 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 3 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 2 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 1 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 4 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 3 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 2 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 1 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 4 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 3 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 2 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 1 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 4 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 3 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 2 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 1 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 4 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 3 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 2 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 1 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4, No 4 (2006): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4, No 3 (2006): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4, No 2 (2006): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4, No 1 (2006): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 4 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 3 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 2 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 1 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 4 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 3 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 2 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 1 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 4 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 3 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 2 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 1 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian More Issue