Sustainable, Planning and Culture (Space) : Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota
SPACE merupakan singkatan dari Sustainable, Planning and Culture. Menjadi nama Jurnal dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Hindu Indonesia. Keberadaan Jurnal Space bertujuan sebagai media komunikasi ilmiah dalam ranah keilmuan, khususnya bidang perencanaan wilayah dan kota. Jurnal ini diharapkan menjadi wadah dialog untuk membangun konsep keberlanjutan dalam konsep perencanaan dan kebudayaan sehingga menjadi katalisator bagi munculnya pemikiran secara terpadu dan komprehensif dalam menyelesaikan masalah dan konflik berkaitan dengan penataan ruang yang ada. Jurnal SPACE terbit 2 kali dalam setahun, pada awal dan pertengahan tahun.
Articles
60 Documents
<![CDATA[Arahan Penataan Kompleks Candi Plaosan Sebagai Destinasi Wisata ]]>
<![CDATA[Akbar Preambudi]]>
<![CDATA[ Sustainable, Planning and Culture (SPACE) : Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Vol 4 No 2 (2022): Pariwisata ]]>
Publisher : <![CDATA[UNHI Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32795/space.v4i2.3489
<![CDATA[Candi Plaosan merupakan jenis objek daya tarik wisata berbasis pada hasil karya cipta manusia. Candi Plaosan merupakan sebuah kompleks bangunan kuno yang terbagi menjadi dua, yaitu Candi Plaosan Lor (lor dalam bahasa Jawa berarti utara) dan Candi Plaosan Kidul (kidul dalam bahasa Jawa berarti selatan). Di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten tahun 2011-2031 Candi Plaosan Lor dan Plaosan Kidul sudah ditetapkan menjadi Cagar Budaya dan menjadi satu kawasan wisata budaya, khususnya wisata candi. Komponen produk atraksi, aksesibilitas maupun amenitas tidak bisa terlepas untuk pengembangan suatu objek menjadi destinasi wisata, karena ketiga komponen ini dapat menjadi daya tarik suatu objek wisata. Pengelolaan ketiga komponen produk pariwisata yang baik akan berimplikasi positif terhadap citra objek wisata tersebut. Banyak aktivitas wisata yang bisa dilakukan di Candi Plaosan Lor dan Candi Plaosan Kidul. Dengan diadakannya penataan Kompleks Candi Plaosan diharapkan bisa meningkatkan kenyamanan para pelaku wisata.]]>
<![CDATA[PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA KECAMATAN BATU DALAM MENDUKUNG DAYA SAING PARIWISATA ]]>
<![CDATA[Mohammad Reza]]>
<![CDATA[ Sustainable, Planning and Culture (SPACE) : Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Vol 4 No 2 (2022): Pariwisata ]]>
Publisher : <![CDATA[UNHI Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32795/space.v4i2.3620
<![CDATA[Pariwisata merupakan motor peningkatan daya saing perekonomian di Kota Batu. Persaingan yang ketat dan semakin intensif, memaksa “perusahaan” dalam hal ini daerah harus memiliki strategi yang tepat dalam mengelola sumber daya yang ada dan harus mampu beradaptasi dengan kondisi di lapangan yang terus berubah akibat kebutuhan yang tidak menentu. Peningkatan daya saing dilakukan dengan mengidentifikasi efisiensi setiap kegiatan untuk mempertahankan daya tarik wisata, serta evaluasi dengan memperhatikan efek berantai ini untuk meningkatkan kualitas agar dapat bertahan dengan menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen yang terus berubah. Kecamatan Batu merupakan kecamatan yang memiliki nilai strategis untuk kegiatan pariwisata diantara dua kecamatan lainnya di Kota Batu, maka perlu dilakukan strategi pengembangan industri dan untuk mendukung daya saing pariwisata di Kabupaten Batu.]]>
<![CDATA[DAMPAK PENGEMBANGAN PARIWISATA TERHADAP KONDISI SOSIAL BUDAYA ]]>
<![CDATA[Rapsaudina, Fadia Salma]]>
<![CDATA[ Sustainable, Planning and Culture (SPACE) : Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Vol. 6 No. 1 (2025): Sustainable, Planning and Culture (SPACE) : Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota ]]>
Publisher : <![CDATA[UNHI Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32795/space.v4i1.2290
<![CDATA[Adanya perubahan pola hidup, norma dan kebiasaan masyarakat akibat dari adanya pembangunan pariwisata disuatu daerah yang menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan sosial maupun budaya. Pengkajian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari pembangunan pariwisata terhadap aspek sosial budaya di beberapa daerah di Indonesia. Penulisan artikel ini dilakukan dengan pendekatan metode meta-analisis kualitatif, yaitu dengan menganalisa berbagai hasil penelitian dampak pembangunan pariwisata terhadap perubahan sosial budaya yang termuat dalam berbagai jurnal ilmiah. Fokus penulisan ini yaitu dampak pembangunan pariwisata terhadap kondisi sosial budaya masyarakat akibat adanya pembangunan pariwisata dan kondisi sebelumnya. Penelitian ini mempelajari perubahan yang terjadi pada masyarakat yang berada di 3 (tiga) lokasi wisata yang tersebar di seluruh Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dampak positif dan negatif tersendiri dalam pembangunan pariwisata bagi pemerintah maupun masyarakat lokal.]]>
<![CDATA[MASTERPLAN PENGEMBANGAN DESA BERBASIS AGROWISATA DAN BUDAYA DI DESA TORONGREJO, KECAMATAN JUNREJO, KOTA BATU ]]>
<![CDATA[Reza, Mohammad]]>;
<![CDATA[Soewarni, Ida]]>;
<![CDATA[Maksimilianus, Ardiyanto]]>
<![CDATA[ Sustainable, Planning and Culture (SPACE) : Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Vol. 6 No. 1 (2025): Sustainable, Planning and Culture (SPACE) : Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota ]]>
Publisher : <![CDATA[UNHI Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32795/space.v5i1.3618
<![CDATA[Kota Batu, punya pengalaman yang baik dalam pengembangan potensi pariwisata dan berhasil mendongkrak kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar. Dalam hal ini, tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan pengembangan desa di Pandanrejo yang saat ini identik dengan wisata keluarga seperti Baloga menjadi salah satu pemantik desa-desa lain untuk membangun potensi wisata di daerahnya. Hal serupa juga membuat desa Torongrejo mulai mempelajari pola-pola pengembangan tersebut untuk turut membuat desanya yang juga memiliki potensi wisata berbasis agrikultur, alam dan budaya bisa dikembangkan. Sejalan dengan potensi tersebut, konsep agrowisata dan atraksi budaya dapat menjadi salah satu alternatif pengembangan di desa Torongrejo. Selain padat karya, konsep ini juga dapat menjadi tempat berbagai macam potensi agrikultur lokal untuk dipasarkan. Kemudian, potensi wisata perkotaan yang jenuh dengan hiruk pikuk perkotaan serta naiknya tren wisata berbasis edukasi dapat menjadi salah satu opsi arah pengembangan Desa Torongrejo kedepannya.]]>
<![CDATA[KOTA INKLUSIF DALAM BINGKAI REGULASI DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Windari, Ratna Artha]]>;
<![CDATA[Arimbawa, Wahyudi]]>
<![CDATA[ Sustainable, Planning and Culture (SPACE) : Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Vol. 6 No. 1 (2025): Sustainable, Planning and Culture (SPACE) : Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota ]]>
Publisher : <![CDATA[UNHI Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32795/zyqdyc38
<![CDATA[Kota inklusif dipandang sebagai jawaban atas problematika social exclusion yang muncul di sebagian besar kota-kota di dunia. Kota memiliki peran yang sangat signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan. Hal ini yang kemudian melatarbelakangi ditetapkannya beberapa tujuan dalam Sustainable Development Goal (SDG) yang mengarah pada isu inklusifitas, khususnya pada tujuan ke 11 yang menekankan pada pembangunan kota dan pemukiman warga yang inklusif, aman, dan kukuh. Berkembangnya isu tentang kota inklusif berdampak pula pada berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, baik dari aspek sosial, politik, ekonomi dan hukum. Berbagai kajian akademis terhadap kota inklusif telah dilakukan, namun belum ditemukan penelitian yang secara spesifik mengkaji kota inklusif dari sudut pandang hukum di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai aturan hukum terkait kota inklusif dan implementasinya di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan mengkaji hukum sebagai norma yang berlaku di masyarakat. Jenis pendekatan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan analisis hukum (legal analytical and conceptual approach). Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi literatur (literature review) dan di analisis secara yuridis normatif menggunakan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia sesungguhnya telah memiliki berbagai regulasi terkait inklusifitas, akan tetapi belum terdapat peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai kota inklusif. Secara implementatif, terdapat beberapa daerah di Indonesia yang mengklaim dirinya sebagai kota inklusif maupun desa inklusif, namun tidak semua memiliki payung hukum yang jelas terhadap pembentukan kota dan desa inklusif, yang seharusnya dijabarkan dalam Peraturan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota sebagai turunan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan SDG Goal 11.]]>
<![CDATA[POLA PERGERAKAN WISATAWAN MENUJU DAYA TARIK WISATA DI KECAMATAN SUKAWATI ]]>
<![CDATA[Suryautami, Ni Kadek Olivia]]>;
<![CDATA[Wirawan, Komang]]>
<![CDATA[ Sustainable, Planning and Culture (SPACE) : Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Vol. 6 No. 1 (2025): Sustainable, Planning and Culture (SPACE) : Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota ]]>
Publisher : <![CDATA[UNHI Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32795/bxwpzp77
<![CDATA[Kegiatan pariwisata menjadi salah satu sektor yang ada dan berkembang dengan cukup pesat di Kecamatan Sukawati. Kegiatan tersebut membentuk ragam pola pergerakan wisatawan yang dipengaruhi oleh minat dan tujuan wisatawan dalam berwisata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena pola pergerakan wisatawan dan penyusunan rute pola pergerakan wisatawan yang potensial untuk dikembangkan berdasarkan faktor geografi dan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan kuantitatif asosiatif. Dengan menggunakan data yang didapatkan melalui studi kepustakaan, observasi lapangan, wawancara, dan penyebaran kuesioner online pada 100 responden. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapat enam jenis pola pergerakan wisatawan menuju daya tarik wisata di Kecamatan Sukawati yang meliputi single point, base site, stopover, chaining loop, destination region loop, complex neighbourhood. Dalam upaya pengembangan pariwisata yang ada, maka disusun rute pola pergerakan wisatawan potensial dengan mempertimbangkan faktor geografi dan ekonomi yang mencangkup lima daya tarik wisata yang ada di Kecamatan Sukawati.]]>
<![CDATA[PERSAINGAN PEMANFAATAN RUANG SEMPADAN PANTAI DI WILAYAH PESISIR JIMBARAN, BALI ]]>
<![CDATA[Saputra, I Putu Bagus Darma]]>;
<![CDATA[Santhyasa, I Komang Gede]]>
<![CDATA[ Sustainable, Planning and Culture (SPACE) : Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Vol. 6 No. 1 (2025): Sustainable, Planning and Culture (SPACE) : Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota ]]>
Publisher : <![CDATA[UNHI Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32795/cb1vgx43
<![CDATA[Sempadan pantai Pesisir Jimbaran mengakomodir beragam kepentingan pemanfaatan ruang. Pemanfaatan sempadan pantai sering dipengaruhi oleh berbagai isu, terutama kepentingan ekonomi, meskipun sempadan pantai juga sebagai ruang publik serta perlindungan kelestarian pesisir dan praktik budaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan paradigma naturalistik dan fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis kelompok kepentingan yang memanfaatkan ruang sempadan pantai di pesisir Jimbaran terdiri dari kelompok kepentingan pemerintah, kelompok kepentingan ekonomi, kelompok kepentingan sosial budaya dan kelompok kepentingan publik yang memiliki keterlibatan dalam peranannya terhadap fungsi ruang sempadan pantai berupa fungsi perlindungan ekosistem, fungsi pelestarian budaya, fungsi ekonomi dan fungsi rekreasi. Bentuk persaingan pemanfaatan ruang sempadan pantai di pesisir Jimbaran berupa persaingan secara vertikal dan persaingan secara horizontal yang melibatkan pihak pemerintah, kepentingan ekonomi, pihak kepentingan sosial budaya dan pihak kepentingan publik. Persaingan ini berimplikasi terhadap pemanfaatan ruang sempadan pantai dengan terbentuknya beragam area teritori yang diklaim masing-masing pihak kepentingan dan terbentuknya zonasi pemanfaatan ruang berdasarkan aspek fungsionalitas.]]>
<![CDATA[EVALUASI KETERSEDIAAN FASILITAS PENERANGAN JALAN UMUM KAWASAN PARIWISATA DESA TIBUBENENG, BALI ]]>
<![CDATA[Muliarta, I Komang]]>
<![CDATA[ Sustainable, Planning and Culture (SPACE) : Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Vol. 6 No. 1 (2025): Sustainable, Planning and Culture (SPACE) : Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota ]]>
Publisher : <![CDATA[UNHI Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32795/cp68kj28
<![CDATA[Penerangan Jalan Umum (PJU) merupakan elemen vital dalam infrastruktur yang mendukung keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan, terutama di kawasan pariwisata. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi ketersediaan dan kualitas PJU di Desa Tibubeneng, Bali, yang merupakan salah satu destinasi pariwisata yang berkembang pesat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan campuran, yang menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 100 responden, sedangkan data kualitatif diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara dengan pemangku kepentingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi PJU di Desa Tibubeneng perlu perhatian serius. Meskipun terdapat sejumlah titik lampu yang terpasang, banyak di antaranya tidak memenuhi standar jarak dan pencahayaan yang ditetapkan oleh SNI 7391:2008. Penilaian masyarakat terhadap kualitas penerangan jalan menunjukkan hasil yang cukup positif, dengan rata-rata persentase 72,16%. Namun, masih terdapat area yang dianggap gelap dan memerlukan penambahan penerangan. Rata-rata persentase penilaian terhadap ketersediaan pelayanan PJU mencapai 78,08%, menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat yang baik, meskipun ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. Penelitian ini merekomendasikan penambahan titik lampu di area yang masih gelap, peningkatan pemeliharaan, dan respons terhadap kerusakan PJU.]]>
<![CDATA[PENENTUAN RUTE ANGKUTAN UMUM BERDASARKAN PENETAPAN KAWASAN PERKOTAAN: STUDI KASUS KOTA SAMARINDA DAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA ]]>
<![CDATA[Endarwati , Maria Christina]]>;
<![CDATA[Reza, Mohammad]]>
<![CDATA[ Sustainable, Planning and Culture (SPACE) : Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Vol. 5 No. 2 (2024): Sustainable, Planning and Culture (SPACE) : Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota ]]>
Publisher : <![CDATA[UNHI Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32795/space.v5i1.3619
<![CDATA[Transportasi sebagai urat nadi kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan harus dibentuk sebagai suatu sistem terintegrasi meliputi sarana, prasarana, tata laksana dan sumber daya manusia sehingga jaringan prasarana dan jaringan pelayanan menjadi optimal sesuai kebutuhan. Pembangunan sektor transportasi diarahkan pada terwujudnya sistem transportasi yang efektif dan efisien dalam menunjang dan sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan, mendukung mobilitas manusia, barang dan jasa, mendukung pola distribusi nasional serta mendukung pengembangan wilayah dan peningkatan hubungan internasional yang lebih memantapkan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kota Samarinda merupakan ibukota Provinsi Kalimantan Timur yang wilayahnya dikelilingi dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam sistem perkotaan nasional, Kota Samarinda telah ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Kota Samarinda juga termasuk ke dalam Kawasan Strategis Nasional Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Samarinda, Sanga-Sanga, Muara Jawa dan Balikpapan (KAPET SASAMBA). Seiring dengan perkembangan kawasan perkotaan Samarinda dan sebagian Kutai Kartanegara yang semakin maju dan menjadi wilayah aglomerasi perkotaan, mengakibatkan interaksi sosial dan kegiatan sehari-hari tidak terbatas oleh batas wilayah. Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan transportasi di aglomerasi perkotaan Samarinda adalah dengan meningkatkan pelayanan kepada konsumen angkutan umum, sehingga eksistensi angkutan umum di kalangan masyarakat tetap terjaga. Peningkatan kualitas pelayanan angkutan umum dilakukan melalui suatu kajian ilmiah, dimana kajian tersebut dapat menentukan kawasan aglomerasi perkotaan di ruas Samarinda - Kutai Kartanegara yang terlayani angkutan perkotaan.]]>
<![CDATA[Pola Persebaran Daya Tarik Wisata Di Kabupaten Jembrana, Bali ]]>
<![CDATA[Aryawan, I Komang Deni Putra]]>;
<![CDATA[Arimbawa, Wahyudi]]>
<![CDATA[ Sustainable, Planning and Culture (SPACE) : Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Vol. 5 No. 1 (2024): Sustainable, Planning and Culture (SPACE) : Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota ]]>
Publisher : <![CDATA[UNHI Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32795/space.v5i1.5573
<![CDATA[Abstrak Daya tarik wisata mengacu pada unsur apa pun yang memikat wisatawan untuk mengunjungi suatu tempat tertentu guna merasakan kekhasannya. Kabupaten Jembrana dijadikan sebagai pintu masuk barat Bali karena adanya terminal kapal feri yang menghubungkan Pulau Bali dengan Pulau Jawa. Tidak hanya sebagai pintu gerbangnya Bali, Jembrana juga banyak memiliki potensi wisata yang.terpendam, mulai dari timur Jembrana dari pantai Pengeragoan sampai pantai ujung Gilimanuk sangat memiliki potensi yang besar. Tujuan penelitian.ini.untuk mengetahui pola persebaran daya.tarik wisata dan karakteristik wisata di Kabupaten Jembrana. Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan menggunakan aplikasi (software) Arcgis dan observasi lapangan. Berdasarkan hasil penelitian pola persebaran di Kabupaten Jembrana sangat beragam. Untuk kecamatan Pekutatan dan kecamatan Jembrana adalah pola menyebar atau seragam (dispersed). Kecamatan Mendoyo dan kecamatan Negara dengan pola acak (random) dan kecamatan Melaya dengan pola mengelompok (clustered). Karakteristik wisata pada daya tarik wisata dibagi menjadi 4 jenis yaitu atraksi, amenitas, aksesbilitas dan jasa pendukung (ancillary). Atraksi di daya tarik wisata Jembrana sebagian besar titik DTW tidak terdapat pertunjukan kesenian, sedangkan amenitas sebagian besar sudah tersedia, aksesbilitas menuju lokasi daya tarik wisata semua sudah terakses jalan aspal dan pengelolaan (ancillary) kurang investasi dari pihak swasta hampir semua dikelola oleh pemerintah.]]>
