cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Nurjannah S, SH., MH
Contact Email
nurjajustice@gmail.com
Phone
+6281805222976
Journal Mail Official
jihmediakeadilan@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1, Pagesangan, Mataram, 83125
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Muhammadiyah Mataram
ISSN : 23390557     EISSN : 26851857     DOI : https://doi.org/10.31764/mk:%20jih
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum didirikan pada Januari 2012, merupakan lembaga yang yang fokus pada pengembangan jurnal untuk mahasiswa, dosen, dan semua entititas pengemban hukum dalam topik global dan partikular. Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum diterbitkan dua kali setahun pada bulan April dan Oktober. Jurnal ini Menyediakan versi cetak dan akses terbuka langsung ke kontennya dengan prinsip bahwa penelitian tersedia secara bebas untuk diperoleh publik serta mendukung pertukaran informasi dan ilmu pengetahuan yang lebih luas. Tujuan Jurnal ini adalah menyediakan ruang bagi akademisi, peneliti dan praktisi untuk menerbitkan artikel penelitian asli, atau artikel ulasan. Ruang lingkup tulisan yang diterbitkan dalam jurnal ini berkaitan dengan berbagai topik dibidang hukum Islam dan Bisnis Islam, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Hukum Perdata, Hukum Internasional, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Kesehatan dan Medis, Hukum Adat, Hukum Internasional, dan bagian Hukum Kontemporer lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 16 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 13, No 1 (2022): APRIL" : 16 Documents clear
EFEKTIVITAS DAN KEBERLAKUAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN KARAWANG Ricky Handriana
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 1 (2022): APRIL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v13i1.7608

Abstract

AbstractStrategically, food crops are the most important part in maintaining the stability of food security and people's welfare, so that in maintaining this, government policies are needed to protect the sustainability of food agricultural land from the conversion of functions that occur due to massive development. Through the existence of regional autonomy which gives local government authority to regulate their respective regional households, the local government of Karawang Regency has issued a policy regarding the protection of sustainable food agricultural land through regional regulation number 1 of 2018, but in its implementation these regional regulations do not apply optimally. Through juridical-normative research using the Statute Approach and the conceptual approach, which resulted that the Karawang regency regional regulation number 1 of 2018 could be enforced because it was in accordance with the rules contained in Law number 12 of 2011 concerning the establishment of laws and regulations, but in its implementation the regional regulations cannot run effectively due to the absence of implementing regulations which are delegated by the articles in the regional regulations.AbstrakSecara strategis lahan pernaian pangan merupakan bagian terpenting dalam menjaga stabilitas ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga dalam menjaga hal tersebut sangat diperlukan kebijakan pemerintah untuk melindugi keberlangsungan lahan pertanian pangan dari alih fungsi yang terjadi karena pembangunan yang terjadi secara masif. Melalui adanya otonomi daerah yang memberikan kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangga daerahnya masing masinag pemerintah daerah kabupaten karawang telah mengeluarkan kebijakan mengenai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan melalui peraturan daerah nomor 1 tahun 2018, namun dalam pelaksanaanya peraturan daerah tersebut tidak berlaku secara maksimal. Melalui penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual approach) yang menghasilkan bahwa peraturan daerah kabupaten karawang nomor 1 tahun 2018 dapat diberlakukan karena sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Undang Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang undangan, namun dalam pelaksanaanya peraturan daerah tersebut tidak dapat berjalan secara efektif karena ketiadaan peraturan pelaksana yang di delegasikan oleh pasal pasal dalam peraturan daerah tersebut.
ANALISIS PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN EKSIBISIONIS Andika Santoso; Eko Nurisman
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 1 (2022): APRIL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v13i1.8230

Abstract

Eksibisionisme ialah salah satu bentuk penyimpangan terhadap norma kesusilaan, tentunya penyimpangan tersebut tidak hanya mengganggu ketentraman individu lain namun juga mengganggu ketentraman suatu kelompok masyarakat, dalam penelitian ini peneliti membahas Pencegahan terhadap tindak pidana kesusilaan eksibisionis. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dimana dimana metode ini dilakukan dengan mengumpulkan dan mencari bahan kepustakaan dan kemudian membaca dan dianalisis. Hasil dari penelitian ini adalah adanya beberapa faktor yang memunculkan eksibisionis yaitu factor internal dan eksternal untuk mengatasi tindak pidana kesusilaan tersebut adanya landasan hukum KUHP pasal 281 angka 1 dan Pasal 281 angka 2 KUHP dan pasal 289 KUHP dan UUD Nomor 44 Tahun 2008. Perbuatan eksibisionisme termasuk perbuatan melanggar kesusilaan di mana pelaku eksibisionisme dapat dijerat dengan Pasal 281 KUHP, Pasal 10 dan Pasal 36 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Perbuatan tersebut juga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai pada Pasal 44 KUHP karena tidak termasuk dalam kategori gangguan kejiwaan/penyakit yang dijelaskan dalam Pasal 44 KUHP. Upaya penanggulangan perbuatan eksibisionisme ini dapat dilakukan dengan cara preventif maupun represif
PEMBUKAAN HUTAN SEBAGAI HUNIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Luthfi Alviansyah; M. Agung Izzul Haq
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 1 (2022): APRIL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v13i1.6272

Abstract

This research departs from concerns with the current conditions, namely the rampant large-scale forest clearing to be used as new settlements or dwellings regardless of forest sustainability. Utilization and clearing of forests to be used and built as dwellings is a form of forest utilization. Meanwhile, Islamic law is a legal system that applies and is applied in Indonesia apart from customary law and continental European law (civil law). This research is a type of qualitative research carried out through a normative juridical approach using an analytical descriptive method based on the results of library research. Based on research, it is known that first, the concept of Islamic law about, the forest is placed as Al-Mubahat which is an ecosystem area that is free when it enters the Al-Mawat group (dead earth status) which is located in the wild forest, and is said to be Marafiq Al-Balad where it has the status of a fringe earth if the forest area is located around a residential area. Both types of forests are the responsibility of the government which has the authority to grant forest management permits by paying attention to the impacts that occur so as not to harm the surrounding environment. Second, this type of forest is the responsibility of the government which has the authority to grant forest management permits by paying attention to the impacts that occur so as not to harm the surrounding environment. Secondly, humans are in principle allowed to use forests for the purposes of their lives provided that the utilization carried out is not excessive and also does not harm the environment and nature.Keywords: Forest clearing; Forest protection; forest management; Islamic Law Perspective.ABSTRAKPenelitian ini berangkat dari keprihatinan dengan kondisi yang terjadi saat ini, yaitu maraknya pembukaan hutan secara besar-besaran guna dijadikan pemukiman atau hunian baru tanpa memerdulikan kelesatarian hutan. Pemanfaataan dan pembukaan hutan untuk digunakan dan dibangun sebagai hunian merupakan salah satu bentuk pemanfaatan hutan. Sementara hukum Islam merupakan sistem hukum yang berlaku dan diterapkan di Indonesia selain daripada hukum adat dan hukum eropa kontinental (civil law). Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan metode deskriptif analistis berdasarkan hasil riset kepustakaan (library research). Berdasarkan penelitian diketahui bahwa pertama, konsep hukum Islam tentang, hutan ditempatkan sebagai Al-Mubahat dimana merupakan suatu wilayah ekosistem yang bebas apabila masuk ke dalam golongan Al-Mawat (status bumi mati) yang terletak pada hutan liar, dan dikatakan sebagai Marafiq Al-Balad dimana berstatus bumi pinggiran apabila kawasan hutan tersebut terletak pada sekitar area pemukiman. Kedua jenis hutan tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah yang memiliki kewenangan dalam pemberian izin pengelolaan hutan dengan memperhatikan dampak yang terjadi supaya tidak merugikan lingkungan sekitar. Kedua, manusia pada prinsipnya diperbolehkan untuk memanfaatkan hutan untuk keperluan hidupnya dengan ketentuan bahwa pemanfaatan yang dilakukan tidak berlebihan dan juga tidak merusak lingkungan dan alam.
PELAKSANAAN NEED AND RISK ASSESSMENT SEBAGAI STRATEGI PENERAPAN TUJUAN SISTEM PEMASYARAKATAN Rama Fatahillah Yulianto; Umar Anwar
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 1 (2022): APRIL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v13i1.7727

Abstract

This article discusses the importance of need and risk assessment to determine the pattern of guidance for Correctional Inmates. The guidance given to Prisoners (WBP) should be individualized, no longer mass, but correctional institutions are still shrouded in the phenomenon of over capacity which affects all lines. These problems can be overcome by conducting a proper need and risk assessment. through this assessment, correctional officers can assess the needs and risk factors of each inmate. Then the right coaching pattern can be formulated for the WBP. This study uses a qualitative method and uses a descriptive approach, then in collecting data, the author uses a literature study. The results of the study indicate that the existence of a need and risk assessment is needed to implement the goals of the correctional system. Need and risk assessment is an assessment that must be done to improve the quality of coaching in correctional institutions, especially in Correctional Institutions that do have cores in the field of WBP development. The quality of the officers who provide assessment must also be considered, they as actors must be able to optimize standardized cores.Keywords: Prisoners; Need and Risk Assessment; Recidivism. ABSTRAKArtikel ini membahas mengenai pentingnya need and risk assessment untuk menentukan pola pembinaan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan. Pembinaan yang diberikan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sudah seharusnya bersifat individualisasi, tidak lagi massal, namun institusi pemasyarakatan masih diselimuti fenomena over capacity yang berdampak pada segala lini. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan melakukan need and risk assessment dengan benar. melalui penilaian tersebut petugas pemasyarakatan dapat menilai faktor kebutuhan dan risiko yang dimiliki setiap WBP. Kemudian dapat dirumuskan pola pembinaan yang tepat bagi WBP. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menggunakan pendekatan deskriptif, kemudian dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi need and risk assessment sangat dibutuhkan untuk menerapkan tujuan sistem pemasyarakatan. Need and risk assessment merupakan penilaian yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas dari pembinaan di institusi pemasyarakatan, utamanya pada Lembaga Pemasyarakatan yang memang memiliki core di bidang pembinaan WBP. Kualitas dari petugas yang memberikan assessment juga harus diperhatikan, mereka sebagai aktor harus dapat mengoptimalkan core yang terstandarisasi.
PROBLEMATIKA PENYELESAIAN PERSOALAN PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA Yaqub Cikusin
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 1 (2022): APRIL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v13i1.8329

Abstract

The 2019 general election will be held simultaneously to elect the legislature and executive. In its implementation, it is possible that significant election problems (both violations and disputes) arise. The reality is that the resolution of election problems is resolved in several institutions, namely Bawaslu, the State Administrative Court (PTUN), the District Court (PN), the Supreme Court (MA). Using a doctrinal type of research with a normative approach. Sources of legal material come from primary, tertiary and secondary legal materials, with analytical methods of prescriptive and descriptive analysis. The results of the study that, the settlement in several institutions leaves new problems because each institution has a different pattern and system of authority. Of course, it takes a lot of time to resolve election problems in several different institutions. it is like the schedule for holding elections which have been rigidly scheduled. This will disrupt the stages of the election process. In the end, justice will be difficult to obtain for justice seekers. So to provide justice in resolving election problems, election issues should be resolved in one (1) institution authorized to resolve election problems (both violations and disputes). The institution has a settlement system, namely within the institution it has 2 rooms, namely the violation and dispute room, each room has ad hoc judges a maximum of 5 people (from academics, election officials/activists and taken from career judges), the nature of the final and appeal decisions. The settlement system has the principle of fast, easy and cheap.Keywords: election problems; settlement institutions; ineffective. ABSTRAKPelaksanaan pemilu 2019 dilakukan secara serentak untuk memilih legislatif dan eksekutif. Pada pelaksanaanya tidak menutup kemungkinan muncul persoalan (baik pelanggaran dan sengketa) pemilu yang signifikan. Realitanya penyelesaian persoalan pemilu diselesaikan dibeberapa lembaga yaitu Bawaslu, pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN),Pengadilan Negeri (PN), Mahkamah Agung (MA). Menggunakan jenis penelitian doctrinal dengan pendekatan normatif. Sumber bahan hukum berasal dari bahan hukum primer, tersier dan sekunder, dengan metode analisis preskriptif dan deskriptif analitik. Hasil penelitian bahwa, Penyelesaian di beberapa lembaga ini meninggalkan persoalan baru karena setiap lembaga memiliki pola dan sistem kewenangan yang berbeda beda, Tentunya diperlukan waktu yang tidak sedikit dalam menyelesaikan persoalan pemilu di beberapa lembaga yang berbeda. Tak ubahnya jadwal pelaksanaan pemilu yang telah terjadwal secara rigid. Hal ini akan menganggu tahapan pelaksanaan pemilu. Pada akhirnya keadilan akan sulit didapat oleh pencari keadilan. Maka untuk memberikan keadilan dalam menyelesaikan persoalan pemilu semestinya persolaan pemilu diselesaikan di satu (1) lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan persoalan pemilu (baik pelanggaran maupun sengketa). Lembaga tersebut memiliki sistem penyelesaianya yaitu di dalam lembaga memiliki 2 kamar yaitu kamar pelanggaran dan sengketa,  setiap kamar memiliki hakim ad hoc maksimal 5 orang (dari akademisi, pegiat pemilu/aktivis serta diambil dari hakim karier), sifat putusan final dan banding. Sistem penyelesaian memiliki asas cepat, mudah dan murah.
STUDI ANALISIS TERHADAP PEMIDANAAN PELANGGAR PPKM MELALUI LENSA HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA Natasha Intania Sabila
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 1 (2022): APRIL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v13i1.6278

Abstract

This study discusses the Implementation of Community Activity Restrictions (PPKM). The implementation of this policy aims to break the chain of the spread of Covid-19. However, this policy raises pros and cons among the public. Because PPKM is also followed by a policy of providing criminal sanctions for violators. The purpose of this study is to find out whether the PPKM policy which is accompanied by the provision of criminal sanctions against violators is in accordance with the National Criminal Law and Islamic Law or is contrary. The research method used is literature study with a normative and historical approach. The results of this study show, First, administrative sanctions have not been able to answer the current legal needs, namely the rampant violations of PPKM and health protocols, so it is deemed necessary to use criminal sanctions in the current state which has entered the emergency category. This is because the provision of criminal sanctions is considered to have a significant effect on educating the public and causing a deterrent effect for the violators. Second, Islamic law allows the implementation of PPKM which is accompanied by criminal sanctions. Where historically the Prophet Muhammad and his companions had practiced something similar to PPKM when the plague hit them. The imposition of sanctions on violators is also intended to minimize violations of the policy, thereby reducing harm.Keywords: Covid-19; PPKM; Criminal Law; Islamic Law. ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Penerapan kebijakan tersebut bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Meskipun demikian kebijakan tersebut menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Sebab PPKM juga diikuti dengan kebijakan pemberian sanksi pidana bagi para pelanggarnya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah kebijakan PPKM yang disertai pemberian sanksi pidana terhadap pelanggarnya sesuai dengan Hukum Pidana Nasional dan Hukum Islam atau justru bertentangan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan normatif dan historis. Hasil penelitian ini menunjukan, Pertama, sanksi administrasi belum dapat menjawab kebutuhan hukum saat ini yakni maraknya pelanggaran PPKM dan protokol kesehatan, sehingga dirasa perlu untuk menggunakan sanksi pidana dalam keadaan saat ini yang telah masuk kategori darurat. Hal itu karena pemberian sanksi pidana dirasa berpengaruh cukup signifikan untuk mengedukasi masyarakat dan menimbulkan efek jera bagi para pelanggarnya. Kedua, Hukum Islam memperbolehkan penerapan PPKM yang disertai dengan sanksi pidana. Dimana secara historis Nabi Muhammad SAW dan para sahabat pernah mengamalkan hal yang sejenis dengan PPKM ketika wabah menimpa mereka. Pemberian sanksi terhadap para pelanggarnya juga dimaksudkan untuk meminimalisir pelanggaran atas kebijakan tersebut, sehingga mengurangi kemudharatan.
PERLINDUNGAN HUKUM PPAT TERHADAP PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH KARENA TERKENDALA PANDEMI COVID-19 Rahmad Sesar Oktaviyano
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 1 (2022): APRIL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v13i1.8003

Abstract

Pendaftaran tanah sebagai pelaksanaan Pasal 19 UUPA merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk memberikan jaminan kepastian hukum. Diawal Tahun 2020 dunia dihadapkan dengan pendemi Covid-19, Pemerintah Indonesia merespon pendemi tersebut dengan mengeluarkan Kepres Nomor 2011 Tahun 2020 mengenai Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19, Kebijakan Social Distancing, Pysichal Distancing, Work From Home, Work From Office serta pembatasan dalam bersosial, kebijakan itu berpengaruh terhadap pelayanan terhadap masyarakat yang ingin melakukan pengurusan mengenai Hak Atas Tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional. pelayanan menjadi terhambat atau memakan waktu yang sangat lama, begitu juga PPAT harus mengikuti prosedur yang baru. Rumusan masalah yaitu, urgensi Pendaftaran Hak Atas Tanah, kedua, Perlindungan Hukum PPAT Pelaksanaan Pendaftaran Hak Atas Tanah di Masa Pandemi Covid-19. Penelitian ini merupakan  penelitian  normatif dengan pendekatan   peraturan   perundang-undangan, dan pendekatan konsep. Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa, Tanah merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, adanya pendaftaran hak atas tanah dapat memberikan manfaat bagi masyarakat maupun pemeritah yaitu memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, dengan adanya Covid-19  pelayanan Badan Pertanahan Nasional harus bekerja menemukan inovasi atau langkah yang cocok dan penyesuaian sistem kerja yang baik agar pelayanan tidak menjadi semakin terhambat dengan sistem digital atau elektronik.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP PADA KEGIATAN PERTAMBANGAN NIKEL DI KABUPATEN KONAWE SELATAN Samidu Samidu
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 1 (2022): APRIL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v13i1.8392

Abstract

ABSTRACTThe purpose of this paper is to determine the form of legal protection that can be obtained by victims of environmental pollution in nickel mining activities in South Konawe Regency. The type of research used is normative legal research, using a statutory approach. While the legal materials used in the discussion of this research are primary legal materials obtained through library research and secondary legal materials obtained through institutional media searches. After that, the two legal materials were analyzed qualitatively in order to answer the problems in this research. The results of the research show that the provision of compensation to victims of environmental pollution in nickel mining activities in Konawe Selatan Regency is a form of legal protection that must be carried out by the person in charge of nickel mining activities. Thus, if it is not carried out by the person in charge of nickel mining activities, the community and/or the government can file a claim for compensation to the court in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations.Keywords:Legal Protection, Environmental Pollution Nickel Mining, South Konawe Regency. ABSTRAKTujuan dilakukannya penulisan ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang bisa didapatkan oleh korban pencemaran lingkungan hidup pada kegiatan pertambangan nikel di Kabupaten Konawe Selatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative, dengan menggunakan pendekatan  perundang-undangan (Statute Approach). Sedangkan bahan hukum yang digunakan dalam pembahasan penelitian ini adalah bahan hukum primer yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui penelusuran media pranata. Setelah itu, kedua bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif guna menjawab apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Hasil peneltian menunjukan bahwa pemberian ganti rugi terhadap korban pencemaran lingkungan hidup pada kegiatan pertambangan nikel di Kabupaten Konawe Selatan merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang wajib dilakukan oleh penanggungjawab kegiatan pertambangan nikel. Sehingga, apabila tidak dilakukan oleh penanggungjawab kegiatan pertambangan nikel maka warga masyarakat dan/atau pemerintah dapat mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Kata Kunci:Perlindungan Hukum, Pencemaran Lingkungan Hidup Pertambangan Nikel, Kabupaten Konawe Selatan.
PENGARUH KEBIJAKAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGASILAN PEGAWAI (TPP) TERHADAP KINERJA DAN PROFESIONALISME GURU HONORER KABUPATEN KLATEN Itok Dwi Kurniawan
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 1 (2022): APRIL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v13i1.7279

Abstract

This study aims to determine the effect of the salary allowance policy as a form of appreciation for the hard work of the teachers. In this case, honorary employees, who have provided learning and carry out their responsibilities as teachers. The salary contribution will improve the performance and professionalism of honorary teachers in the teaching and learning process in the classroom. Teacher performance and professionalism is very important and needs to be considered in the development of human resources, because the success of an education cannot be separated from quality human resources. The population of this study were honorary teachers in Klaten Regency who were selected as honorary teachers with salaries obtained from committee assistance and school administration. The research method used is survey research. Data collection is done by using a questionnaire that has been tested. The results of the study indicate that there is a positive and significant influence between the policy of improving allowances for improving employee earnings on the performance and professionalism of teachers. For this reason, it is necessary to have a policy to improve teacher performance and professionalism, to increase the policy for improving employee morale allowances (TPP) in Klaten Regency, Central Java.
ESENSI PEMAKZULAN PRESIDEN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL A. Sakti R.S. Rakia; Imam Satria Aradina
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 1 (2022): APRIL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v13i1.7970

Abstract

One of the essences of implementing state government with a presidential system of government is the process of direct accountability to the people. This means that the people must be involved in every administration of government, including the process of impeaching the president. In Indonesia, the process of impeachment against the President is predominantly carried out by the Parliament, which is actually a practice in a parliamentary system of government. This study aims to analyze the essence of presidential impeachment in the presidential government system in Indonesia. The method used in this study is normative juridical research with a statute approach, which is carried out in a descriptive-analytical manner. The results of this study indicate that the impeachment process of the President of Indonesia is not purely an impeachment process that is in accordance with the presidential government system. In addition, the process of impeaching the President does not involve the people as the holders of sovereignty because there are no constitutional provisions that regulate it.Keywords: impeachment; presidential system; constitutional law. ABSTRAKSalah satu hakikat dari pelaksanaan pemerintahan negara dengan sistem pemerintahan presidensial adalah proses pertanggungjawaban langsung kepada rakyat. Artinya, rakyat mesti terlibat dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan, termasuk mengenai proses pemakzulan presiden. Di Indonesia, proses pemakzulan terhadap Presiden dominan dilakukan oleh Parlemen yang sebenarnya praktik seperti ini adalah praktik dalam sistem pemerintahan parlementer. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis esensi pemakzulan presiden dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan statuta approach yang dilakukan secara deskriptis-analitis. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa proses pemakzulan Presiden di Indonesia tidak murni merupakan proses pemakzulan yang sesuai dengan sistem pemerintahan presidensial. Selain itu, proses pemakzulan Presiden tidak melibatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan, karena tidak ada ketentuan konstitusi yang mengaturnya.Kata Kunci: Pemakzulan Presiden; Sistem Presidensial; Hukum Konstitusi.

Page 1 of 2 | Total Record : 16

 1   2 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 16, No 2 (2025): Oktober Vol 16, No 1 (2025): April Vol 15, No 2 (2024): Oktober Vol 15, No 1 (2024): April Vol 14, No 2 (2023): Oktober Vol 14, No 1 (2023): April Vol 13, No 2 (2022): OKTOBER Vol 13, No 1 (2022): APRIL Vol 12, No 2 (2021): OKTOBER Vol 12, No 1 (2021): APRIL Vol 11, No 2 (2020): Oktober Vol 11, No 1 (2020): April Vol 10, No 2 (2019): Oktober Vol 10, No 1 (2019): April Vol 9, No 2 (2018): OKTOBER More Issue