Garuda - Garba Rujukan Digital

Modelling a Strategy for Accelerating Halal Certification for MSMEs from The Perspective of Maslahah Mursalah Dalilatud Diniyah; Fajar; Faizal Amir; Elfira Maya Adiba; Achmad Badarus Syamsi
Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law Vol. 7 No. 1 (2025)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/alhuquq.v7i1.20881

This study aims to determine the strategy for accelerating halal certification for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Bangkalan Regency using the Analytical Hierarchy Process (AHP) method, as well as to examine the strategy from the perspective of maslahah mursalah in order to provide maximum benefits for MSME actors and the wider community. This type of research is qualitative using the AHP (Analytical Hierarchy Process) approach with the research subjects of the Ministry of Religion, MUI, Halal Center UTM, Cooperative Office. The data used are primary data and secondary data with data collection techniques using interviews and questionnaires. Based on AHP analysis, the criteria that are very influential in the process of accelerating halal certification strategies in Bangkalan are the role of halal certification bodies, which obtained the highest weight of 0.514, compared to market demand with a weight of 0.280, awareness of business actors with a weight of 0.138, and the role of government with a weight of 0.068. From the perspective of maslahah mursalah, these strategies not only aim to fulfill the immediate needs of MSMEs and consumers for halal assurance but also serve the broader public interest by promoting social welfare, economic justice, and community trust. By prioritizing the role of halal certification bodies and enhancing awareness through socialization programs, the approach ensures that the certification process is efficient, transparent, and inclusive. This aligns with the principle of maslahah mursalah, which advocates for solutions that bring maximum benefit and prevent harm to society.

Pendanaan Alternatif Berbasis Wakaf Produktif Persepektif Maqashid Syariah: Solusi Keuangan Berkelanjutan untuk Perguruan Tinggi Ardiani, Ninda; Mafula, Faricha; Nur Latifah, Fitri; Suwito, Jasmine Aura Salsabilla; Noer Putri Alisya Setiawati
Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law Vol. 7 No. 1 (2025)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/alhuquq.v7i1.19229

Penelitian ini bertujuan untuk merancang model pengembangan wakaf produktif guna memperkuat pendanaan pendidikan sebagai solusi alternatif yang berkelanjutan untuk membantu pendanaan pendidikan di tingkat perguruan tinggi. Data penelitian dikumpulkan melalui kuesioner dan wawancara mendalam dengan responden yang memiliki pemahaman mendalam tentang wakaf dan dunia pendidikan, baik dari kalangan akademisi maupun praktisi. Metode Analytic Network Process digunakan untuk mengidentifikasi kriteria prioritas yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan wakaf produktif, dengan fokus pada dimensi sosial, ekonomi, dan kelembagaan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pengembangan model wakaf produktif untuk pendanaan pendidikan tinggi dipengaruhi oleh elemen-elemen yang saling terkait. Tujuan utama pengembangan model ini adalah untuk mencapai kesejahteraan spiritual (0,359), Faktor dominan dalam pengembangan model ini adalah aset wakaf (0,469), dengan uang (0,408) menjadi jenis aset yang paling berpengaruh, diikuti oleh wakaf saham sebagai instrumen pembiayaan utama (0,303) serta Manfaat dari wakaf produktif meliputi profit (0,307). Lembaga yang paling potensial sebagai pengelola wakaf produktif adalah organisasi (0,304). Secara keseluruhan, wakaf uang (0,358) merupakan alternatif terbaik dalam mengoptimalkan wakaf produktif sebagai sumber pendanaan alternatif bagi pendidikan tinggi di Indonesia. Pengembangan model wakaf produktif tidak hanya bentuk aktualisasi nilai maqashid syariah, tetapi juga strategi keuangan inklusif yang dapat memperkuat kapasitas pembiayaan sektor pendidikan di Indonesia. (This study aims to design a productive waqf development model to strengthen education funding as a sustainable alternative solution to assist in funding higher education. Research data was collected through questionnaires and in-depth interviews with respondents who have a deep understanding of waqf and the world of education, both from academics and practitioners. The Analytic Network Process method will be used to identify priority criteria that influence the success of productive endowment management, with a focus on social, economic, and institutional dimensions. The research results indicate that the development of a productive endowment model for higher education funding is influenced by interrelated elements. The main objective of developing this model is to achieve spiritual well-being (0.359). The dominant factor in the development of this model is waqf assets (0.469), with cash (0.408) being the most influential type of asset, followed by waqf shares as the main financing instrument (0.303) and the benefits of productive waqf include profit (0.307). The most potential institution as a manager of productive waqf is an organization (0.304). Overall, cash waqf (0.358) is the best alternative in optimizing productive waqf as an alternative funding source for higher education in Indonesia. The development of the productive waqf model is not only a form of actualizing the values of maqashid Syariah but also an inclusive financial strategy that can strengthen the financing capacity of the education sector in Indonesia.)

Disparitas Kebijakan PT. Jasa Raharja Perspektif Maslahah Mursalah Ahmad Muhris; Muhammad Taufiqqurohman
Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law Vol. 7 No. 1 (2025)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/alhuquq.v7i1.18274

Penelitian ini berfokuskan pada kecelakaan tunggal non angkutan umum yang tidak mendapat idana isantunan kecelakaani lalui ilintas, realita ini menunjukkan adanya disparitas layanan dana santunan kecelakaan terhadap korban kecelakaan, sehingga perlu dilakukan penelitian terkait kebijakan PT. Jasa Raharja perspektif Maslahah Mursalah. Metodei penelitiani yangi akan digunakan adalahi studi kualitatifi dengani pendekatan kepustakaan yangi bersifat deskriptif-analitis. Sumber primernya adalah kebijakan PT. Jasa Raharja dan regulasi yang berkaitan dengan asuransi, sedangkan sumber sekundernya akan diperoleh dari kajian terdahulu, jurnal atau leterasi lain yang berhubungan dengan objek penelitian. Ditemukan, bahwa kebijakan PT. Jasa Raharja perspektif maslahah mursalah belum dikatan maslahah, karena pada prakteknya terdapat disparitas layanan terhadap korban kecelakaan tunggal yang tidak mendapatkan danai santunan, sedangkan dalam UUi Noi 34i Tahuni 1964i dan PPi Noi 18i 1965 hanya menanggung dana santunan pada pihak ketiga (korban yang ditabrak). Salah satu syarat maslahah pada kebijakan tersebut harus berorentasi pada seluruh korban bukan hanya sebagian. Selain itu, tidak adanya maslahah bagi korban kecelakaan tunggal adalah adanya ketidakadilan, kerugian materil dan psikologis, kurangnya transparansi, dan pengabaian HAM, karena ini menyangkut maslahah primer (Dharuriyat) yang akan menghambat pada kehidupan korban. (This study focuses on single non-public transport accidents that do not receive accident compensation funds. This reality shows that there is a disparity in accident compensation funds for accident victims, so it is necessary to conduct research related to PT. Jasa Raharja's policy from the perspective of Maslahah Mursalah. The research method to be used is a qualitative study with a descriptive-analytical literature review approach. The primary sources are PT. Jasa Raharja's policies and regulations related to insurance, while secondary sources will be obtained from previous studies, journals, or other literature related to the research object. It was found that PT. Jasa Raharja's policies from the Maslahah Mursalah perspective have not been deemed beneficial, as in practice there is a disparity in services for single-vehicle accident victims who do not receive compensation funds, while under Law No. 34 of 1964 and Government Regulation No. 18 of 1965, compensation funds are only provided to third parties (victims who were hit). One of the conditions for maslahah in this policy is that it must be oriented towards all victims, not just some. In addition, the absence of maslahah for victims of single accidents is unfair, causes material and psychological losses, lacks transparency, and disregards human rights, because this concerns primary maslahah (Dharuriyat) that will hinder the lives of victims.)

Integrasi Maqashid Syariah dalam Regulasi dan Pengembangan Instrumen Pasar Modal Syariah: Kajian Konseptual Hukum dan Ekonomi Ningsih, Dian Wirna; Muhammad Albahi; Rozi Andrini
Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law Vol. 7 No. 2 (2025): on Progress
Publisher : Fakultas Syariah IAIN madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/alhuquq.v7i2.22168

Pasar modal syariah menjadi salah satu instrumen strategis dalam memperkuat perkembangan ekonomi Islam, yang berorientasi pada penerapan prinsip-prinsip syariah serta berlandaskan pada tujuan fundamental maqashid syariah. Penelitian ini berfokus pada analisis integrasi prinsip-prinsip maqashid syariah dalam perumusan regulasi serta pengembangan instrumen pasar modal syariah di Indonesia, ditinjau melalui perspektif hukum dan ekonomi Islam. Pendekatan penelitian yang digunakan bersifat kualitatif dengan metode studi kepustakaan, yang menelaah berbagai regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta sumber-sumber literatur relevan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan maqashid syariah telah membentuk model maqashid-oriented regulation, di mana regulasi pasar modal tidak hanya menekankan kepatuhan hukum formal, tetapi juga nilai kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan investor. Integrasi antara OJK dan DSN-MUI memperkuat legitimasi hukum dan moral pasar modal syariah serta mendorong inovasi produk keuangan seperti green sukuk dan social sukuk yang berorientasi pada kesejahteraan sosial. Penelitian ini merekomendasikan penguatan indikator kinerja maqashid dan peningkatan literasi keuangan syariah sebagai dasar pengembangan pasar modal yang etis, inklusif, dan berkelanjutan. (The Islamic capital market is a strategic instrument for strengthening the development of the Islamic economy, oriented towards the application of sharia principles and based on the fundamental objectives of maqashid sharia. This research focuses on analyzing the integration of maqashid sharia principles in the formulation of regulations and the development of sharia capital market instruments in Indonesia, viewed from the perspective of Islamic law and economics. The research approach used is qualitative with a literature study method, which examines various regulations of the Financial Services Authority (OJK), fatwas of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI), and other relevant literature sources. The results show that the application of maqashid sharia has formed a maqashid-oriented regulation model, where capital market regulations emphasize not only formal legal compliance but also the values of welfare, justice, and investor protection. The integration between the OJK and DSN-MUI strengthens the legal and moral legitimacy of the Islamic capital market and encourages innovation in financial products such as green sukuk and social sukuk that are oriented towards social welfare. This study recommends strengthening maqashid performance indicators and increasing Islamic financial literacy as a basis for developing an ethical, inclusive, and sustainable capital market.)Pasar modal syariah menjadi salah satu instrumen strategis dalam memperkuat perkembangan ekonomi Islam, yang berorientasi pada penerapan prinsip-prinsip syariah serta berlandaskan pada tujuan fundamental maqashid syariah. Penelitian ini berfokus pada analisis integrasi prinsip-prinsip maqashid syariah dalam perumusan regulasi serta pengembangan instrumen pasar modal syariah di Indonesia, ditinjau melalui perspektif hukum dan ekonomi Islam. Pendekatan penelitian yang digunakan bersifat kualitatif dengan metode studi kepustakaan, yang menelaah berbagai regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta sumber-sumber literatur relevan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan maqashid syariah telah membentuk model maqashid-oriented regulation, di mana regulasi pasar modal tidak hanya menekankan kepatuhan hukum formal, tetapi juga nilai kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan investor. Integrasi antara OJK dan DSN-MUI memperkuat legitimasi hukum dan moral pasar modal syariah serta mendorong inovasi produk keuangan seperti green sukuk dan social sukuk yang berorientasi pada kesejahteraan sosial. Penelitian ini merekomendasikan penguatan indikator kinerja maqashid dan peningkatan literasi keuangan syariah sebagai dasar pengembangan pasar modal yang etis, inklusif, dan berkelanjutan. (The Islamic capital market is a strategic instrument for strengthening the development of the Islamic economy, oriented towards the application of sharia principles and based on the fundamental objectives of maqashid sharia. This research focuses on analyzing the integration of maqashid sharia principles in the formulation of regulations and the development of sharia capital market instruments in Indonesia, viewed from the perspective of Islamic law and economics. The research approach used is qualitative with a literature study method, which examines various regulations of the Financial Services Authority (OJK), fatwas of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI), and other relevant literature sources. The results show that the application of maqashid sharia has formed a maqashid-oriented regulation model, where capital market regulations emphasize not only formal legal compliance but also the values of welfare, justice, and investor protection. The integration between the OJK and DSN-MUI strengthens the legal and moral legitimacy of the Islamic capital market and encourages innovation in financial products such as green sukuk and social sukuk that are oriented towards social welfare. This study recommends strengthening maqashid performance indicators and increasing Islamic financial literacy as a basis for developing an ethical, inclusive, and sustainable capital market.)

Implementasi Nilai Ekoteologi Islam dalam Pengelolaan Tambak Garam di Kabupaten Sampang: Kajian Hukum Ekonomi Syariah Harisa Harisa; Nur Hidayah; Erika Amelia; Rahmawati Rahmawati
Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law Vol. 7 No. 2 (2025): on Progress
Publisher : Fakultas Syariah IAIN madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/alhuquq.v7i2.22180

Perubahan iklim dan degradasi lingkungan pesisir di Kabupaten Sampang, Madura, telah berdampak nyata terhadap menurunnya kualitas ekosistem pesisir serta keberlanjutan mata pencaharian masyarakat lokal. Salah satu fakta sosial yang menonjol adalah meningkatnya kerentanan sektor tambak garam, yang selama ini menjadi sumber penghidupan utama masyarakat pesisir, akibat intrusi air laut, perubahan pola cuaca, dan degradasi lahan tambak. Dalam praktiknya, pengelolaan tambak garam masih didominasi oleh orientasi produksi ekonomi jangka pendek, sementara aspek keberlanjutan lingkungan dan ketahanan sosial belum terintegrasi secara memadai. Artikel ini menghadirkan analisis hubungan antara praktik pengelolaan tambak garam, dinamika sosial-ekonomi masyarakat pesisir, dan tantangan ekologis akibat perubahan iklim di Madura. Wilayah ini masih minim diteliti dalam literatur keberlanjutan pesisir. Berbeda dengan studi sebelumnya yang lebih fokus pada aspek teknis produksi garam, artikel ini melihat tambak garam sebagai ruang interaksi antara kepentingan ekonomi, ekologi, dan keberlanjutan sosial.. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan nilai-nilai ekoteologi Islam dalam pengelolaan tambak garam di Kabupaten Sampang. Selain itu, penelitian ini juga menelaah relevansinya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Pendekatan yang digunakan adalah metode hukum empiris. Ini meliputi observasi lapangan, wawancara mendalam, dan analisis kebijakan serta peraturan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai ekoteologi Islam mulai diinternalisasi dalam praktik sosial masyarakat pesisir. Namun, penerapannya masih parsial. Simpulan penelitian menegaskan perlunya rekonstruksi paradigma hukum ekonomi syariah yang berwawasan ekologis. Tujuannya adalah menuju pengelolaan tambak garam yang adil, berkelanjutan, dan berlandaskan nilai-nilai Islam.

Reconstruction of Forest Area Land Tenure in the Perspective of Maqashid Sharia (Hifz Al-Mal) in Ngadirenggo Village, Wlingi District, Blitar Regency Rizky Rendyana Firmansyah; Diyan Isnaeni; Moh. Muhibbin
Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law Vol. 7 No. 2 (2025): on Progress
Publisher : Fakultas Syariah IAIN madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/alhuquq.v7i2.24151

Conflicts over forest land ownership in Indonesia continue to recur due to the lack of synchronization between the agrarian and forestry regimes. This overlapping authority creates legal uncertainty and impacts the protection of the economic rights of communities living in and around forest areas. This situation occurs in Ngadirenggo Village, Wlingi District, Blitar Regency, where tensions between the community and Perhutani regarding the control and utilization of forest crops continue. This study aims to analyze the legal regulations for forest land ownership based on applicable laws and regulations in Indonesia and reconstruct its ownership policy from the perspective of maqashid sharia, specifically hifz al-mal, to support sustainable development in Ngadirenggo Village. The study used an empirical juridical method with a qualitative descriptive approach to examine the process of law working in society. The results of the study indicate that regulations on land ownership in forest areas have not been harmoniously integrated, giving rise to policy dualism and prolonged conflict. Policy reconstruction is directed at strengthening the recognition of local community rights, harmonizing agrarian and forestry regulations, strengthening land ownership resolution mechanisms, and orienting policies towards sustainable development that balances economic, social, and environmental aspects. In the perspective hifz al-mal, the policy update emphasizes certainty and protection of the results of community efforts without ignoring the sustainability of the ecological function of forest areas. The academic contribution of this article lies in integrating the maqashid sharia approach, particularly hifz al-mal, into the discourse of forest land governance and sustainable development, offering a conceptual framework for harmonizing agrarian and forestry policies while strengthening legal protection for local communities in forest areas

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Kudrat Abdillah

Contact Email
fasya@iainmadura.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
alhuquq@iainmadura.ac.id

Editorial Address
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Madura Email: alhuquq@iainmadura.ac.id

Location
Kab. pamekasan,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Kudrat Abdillah

Contact Email fasya@iainmadura.ac.id

Phone -

Journal Mail Official alhuquq@iainmadura.ac.id

Editorial Address Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Madura Email: alhuquq@iainmadura.ac.id

Location Kab. pamekasan, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Kudrat Abdillah

Contact Email
fasya@iainmadura.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
alhuquq@iainmadura.ac.id

Editorial Address
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Madura Email: alhuquq@iainmadura.ac.id

Location
Kab. pamekasan,

Jawa timur

INDONESIA