Jurist-Diction
The aims of Jurist-Diction is to provide a venue for academicians, researchers, and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics, including: Criminal Law; Civil Law; Constitutional Law; Administrative Law; International Law; Islamic Law; Law and Society; Economic and Business Law; Environmental Law; Medical Law; and Labour Law.
Articles
704 Documents
<![CDATA[Hak Otonomi Pasien Dalam Menentukan Persetujuan Tindakan Kedokteran Berdasarkan Transaksi Terapeutik ]]>
<![CDATA[Achmad Rizaldi Umam]]>
<![CDATA[ Jurist-Diction Vol. 5 No. 5 (2022): Volume 5 No. 5, September 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/jd.v5i5.38428
<![CDATA[AbstractThe formulation of article 13 paragraph (2) of the Minister of Health Regulation number 290/MENKES/PER/III/2008 stipulates that doctors have the authority to evaluate patient competence. However, the regulation does not explain the criteria used to assess patient competence, so there is concern that it will lead to subjective judgments and in fact make the implementation of the patient’s autonomy rights no longer autonomous. This research is a normative legal research using a statute approach and conceptual approach. The results of this study indicate that based on the 2006 medical action approval manual prepared by the Indonesian Medical Council, it is stated that the benchmarks used to assess a patient’s competence are age and the patient’s ability to communicate. Furthermore, regarding the implementation of inappropriate informed consent, if the doctor is in doubt about the assessment of the patient’s competence, as a result the agreement can be conceled by the judge through a court order at the request of the party requesting concellation. Keywords: Patient Autonomy Rights; Patien Competence; Informed Consent. AbstrakRumusan pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 mengatur bahwa dokter memiliki kewenangan untuk memberikan penilaian terhadap kompetensi pasien. Namun peraturan tersebut tidak menjelaskan kriteria yang digunakan untuk menilai kompetensi pasien, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan penilaian yang subjektif dan justru membuat pelaksanaan dari hak otonomi pasien menjadi tidak lagi otonom. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Manual Persetujuan Tindakan Kedokteran 2006 yang dibuat oleh Konsil Kedokteran Indonesia, menyebutkan bahwa tolak ukur yang digunakan untuk menilai kompetensi pasien adalah usia dan kemampuan pasien dalam berkomunikasi. Selanjutnya terhadap pelaksanaan informed consent yang tidak sesuai, apabila dokter ragu terhadap penilaian kompetensi pasien, akibatnya perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh hakim melalui penetapan pengadilan atas permintaan pihak yang meminta pembatalan. Kata Kunci: Hak Otonomi Pasien; Kompetensi Pasien; Informed Consent.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum di Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Risiko Kerja Bagi Kurir Ekspedisi ]]>
<![CDATA[Aditya Beriyan Gusti]]>
<![CDATA[ Jurist-Diction Vol. 5 No. 5 (2022): Volume 5 No. 5, September 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/jd.v5i5.38430
<![CDATA[AbstractAlong with the development of technology, all buying and selling activities can be done online, the payment for buying and selling can be done using the Cash On Delivery (COD) System. This can cause various problems to arise, one of which is related to the COD system which often afflicts expedition couriers when delivering goods belonging to customers. In writing this research, the method of approach to law and concept approach is used. Based on the results of the research, the company must fulfill all rights and provide guarantees for the protection of expedition couriers, besides that the company must provide a policy related to the COD system. Therefore, the issue that the author found relates to the form of responsibility given by the company to the occupational safety and health of couriers and what legal remedies the courier courier can take if he has a work accident. The purpose of this research is to identify, study, and analyze legal remedies and forms of responsibility in providing protection for expedition couriers related to the COD system.Keywords: Occupational Health and Safety; Work Accident. AbstrakSeiring dengan berkembangnya teknologi semua kegiatan jual beli dapat dilakukan secara online, pembayaran jual beli tersebut dapat dilakukan secara Sistem Cash On Delivery (COD). Hal ini dapat menyebabkan berbagai permasalahan muncul, salah satunya berkaitan dengan sistem COD tersebut yang sering menimpa kurir ekspedisi pada saat melakukan pengantaran barang milik customer. Pada penulisan penelitian ini menggunakan metode pendekatan Undang-undang dan pendekatan konsep. Berdasarkan hasil penelitian Perusahaan harus memenuhi semua hak-hak dan memberikan jaminan perlindungan terhadap kurir ekspedisi, selain itu perusahaan harus memberikan suatu kebijakan yang berkaitan dengan sistem COD. Oleh sebab itu, isu yang Penulis temukan berkaitan dengan bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh perusahaan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja bagi kurir dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan kurir ekspedisi apabila mengalami kecelakaan kerja. Tujuan dari penelitan ini untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis upaya hukum dan bentuk tangggungjawab dalam memberikan perlindungan bagi kurir ekspedisi berkaitan dengan sistem COD. Kata Kunci: Keselamatan dan Kesehatan Kerja; Kecelakaan Kerja.]]>
<![CDATA[Rehabilitasi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Selama Proses Peradilan ]]>
<![CDATA[Agatha Geraldine]]>
<![CDATA[ Jurist-Diction Vol. 5 No. 5 (2022): Volume 5 No. 5, September 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/jd.v5i5.38431
<![CDATA[AbstractPlacement in medical rehabilitation and / or social rehabilitation institutions for Narcotics Addicts and Narcotics Abuse victims is not only done voluntarily or through a legal process after a verdict or ruling by a judge. Rehabilitation can also be carried out during the judicial process, namely from the process of investigation, prosecution and trial based on Government Regulation Number 25 of 2011 concerning the Implementation of Mandatory Reporting for Narcotics Addicts. Although rehabilitation during the judicial process has been stated in government regulations, this is not regulated in the Narcotics Law and in its implementation, institutions that receive the authority often abuse their authority in providing rehabilitation during the judicial process so that efforts are needed to prevent abuse of this authority.Keywords: Rehabilitation; Narcotics Addicts; Narcotics Abuse victims; Judicial Process. AbstrakPenempatan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial terhadap Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika tidak hanya dilakukan secara sukarela maupun melalui proses hukum setelah dijatuhkan putusan atau penetapan oleh hakim. Rehabilitasi juga dapat dilakukan selama proses peradilan berlangsung, yakni dari proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika. Walaupun rehabilitasi selama proses peradilan telah disebutkan dalam peraturan pemerintah, namun hal tersebut tidak diatur dalam UU Narkotika dan dalam pelaksanaannya seringkali lembaga yang mendapat kewenangan tersebut menyalahgunakan kewenangannya dalam memberikan rehabilitasi selama proses peradilan sehingga perlu dilakukan upaya untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan tersebut. Kata Kunci: Rehabilitas; Pecandu Narkotika; Korban Penyalahgunaan Narkotika; Proses Peradilan.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Pasien Akibat Diberlakukannya Surat Edaran Kemenkes Tentang Himbauan Tidak Praktik Kecuali Emergensi ]]>
<![CDATA[Alde Erfajrin Syabana]]>
<![CDATA[ Jurist-Diction Vol. 5 No. 5 (2022): Volume 5 No. 5, September 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/jd.v5i5.38432
<![CDATA[AbstractAs a rule of law, it is appropriate for the Indonesian government to fulfill the rights that guaranteed and regulated through statutory regulations. However, in practice, it is not uncommon for the Indonesian government to issue policies that are deemed to violate the rights of its citizens. One example is the issuance of a Form Letter of the Ministry of Health Number YR.03.03 / III / III8 / 2020 concerning Appeals for No Practices except Emergencies by the Director General of Health Services. The form letter is deemed to have violated the rights of citizens, especially in health services. In order to guarantee the rights of citizens, it is necessary to have legal protection. This legal protection is a step for citizens who feel aggrieved by the issuance of this form letter. This paper aims to find out what efforts can be made by citizens if they feel aggrieved by this form letter as a measure of legal protection. This paper uses the Reform-oriented Research method with a statutory approach and a conceptual approach.Keywords: Rights; Legal Protection; From Letter. AbstrakSebagai negara hukum, sudah sepantasnya bagi pemerintah Indonesia untuk memenuhi hak-hak yang dijamin dan diatur melalui peraturan perundang-undangan. Namun dalam praktiknya, tak jarang pemerintah Indonesia menerbitkan kebijakan-kebijakan yang dirasa melanggar hak-hak warga negaranya. Salah satu contohnya adalah dengan diterbitkannya Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor YR.03.03/III/III8/2020 Tentang Himbauan Tidak Praktik Kecuali Emergensi oleh Dirjen Pelayanan Kesehatan. Surat edaran tersebut dianggap melanggar hak warga negara khususnya dalam pelayanan kesehatan. Dalam rangka menjamin hak-hak warga negaranya, maka perlu adanya perlindungan hukum. Perlindungan hukum ini menjadi langkah bagi warga negara yang merasa dirugikan akibat diterbitkannya surat edaran tersebut. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui upaya apa yang dapat dilakukan oleh warga negara apabila merasa dirugikan oleh surat edaran tersebut sebagai langkah perlindungan hukum. Tulisan ini menggunakan metode Reform-oriented Research dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Kata Kunci: Hak-Hak; Perlindungan Hukum; Surat Edaran.]]>
<![CDATA[Tanggung Gugat Dokter Akibat Kesalahan Diagnosa Terhadap Pasien Dalam Layanan Kesehatan Telemedicine ]]>
<![CDATA[Dionisius Surya Ernawan]]>
<![CDATA[ Jurist-Diction Vol. 5 No. 5 (2022): Volume 5 No. 5, September 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/jd.v5i5.38434
<![CDATA[AbstractThe diagnosis made by the doctor online is different from the diagnosis made by the doctor in person. The aims of this research are to; (1) Analyzing the legal relationship between doctors and patients in telemedicine health services; and (2) Analyzing legal protection and legal remedies that can be taken for patients who experience losses due to misdiagnosis by doctors in telemedicine-based health services. The research method is legal research (legal research) with legislation (Statue approach), conceptual approach (conceptual approach). The author in this case concludes that (1) the legal relationship between patients and doctors in telemedicine services before the COVID-19 pandemic has not been clearly regulated in the legislation, but after COVID-19 the regulations regulate the legal relationship between doctors and patients in therapeutic agreements; and (2) the laws and regulations have not clearly regulated the legal protection for patients who have been misdiagnosed by doctors in telemedicine services. However, patients can take legal action in the form of litigation, amicably and report to MKDKI.Keywords: Telemedicine; COVID-19; Misdiagnosis. AbstrakDiagnosa yang dilakukan oleh dokter secara daring (telemedicine) ini berbeda dengan diagnosa yang dilakukan oleh dokter secara tatap muka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk; (1) Menganalisa bentuk hubungan hukum antara dokter dan pasien dalam layanan kesehatan telemedicine; dan (2) Menganalisa perlindungan hukum dan upaya hukum yang dapat ditempuh bagi pasien yang mengalami kerugian karena kesalahan diagnosa oleh dokter dalam layanan kesehatan berbasiskan telemedicine. Metode Penelitian adalah Penelitian Hukum (legal research) dengan peraturan perundang-undangan (Statue approach), pendekatan konseptual (conceptual approach). Penulis dalam hal ini menyimpulkan bahwa (1) hubungan hukum antara pasien dan dokter dalam layanan telemedicine sebelum pandemi COVID-19 belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, namun setelah adanya COVID-19 peraturan mengatur hubungan hukum dokter dan pasien dalam perjanjian terapeutik; dan (2) peraturan perundang-undangan belum secara jelas mengatur mengenai perlindungan hukum bagi pasien yang mengalamai kesalahan diagnosa oleh dokter dalam layanan telemedicine. Namun pasien dapat melakukan upaya hukum berupa litigasi, secara damai dan pelaporan kepada MKDKI.Kata Kunci: Telemedicine; COVID-19; Kesalahan Diagnosa.]]>
<![CDATA[Kewajiban Pemberian Vaksin Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Berkaitan Dengan Hak Otonomi Pasien ]]>
<![CDATA[Ervina Dita Harnika Putri]]>
<![CDATA[ Jurist-Diction Vol. 5 No. 5 (2022): Volume 5 No. 5, September 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/jd.v5i5.38436
<![CDATA[AbstractThe outbreak of the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) caused various impacts on the sectors of life. One of the efforts is the implementation of the COVID-19 vaccination, with the aim of reducing the transmission of COVID-19. The implementation of mandatory vaccination for every citizen as determined by the government in several regulations. But everyone has the right to autonomy to determine health services for himself. This writing aims to examine and analyze patient autonomy rights related to the administration of the COVID-19 vaccine. The problems are studied through a statute approach and a conceptual approach with a doctrinal research which all legal materials are collected by means of a literature study. The results of this paper indicate that the right to autonomy can be overridden because vaccination has the objective of protecting the community. Keywords: COVID-19 Vaccination; Patient Autonomy Rights; Covid-19 Vaccination Obligations. AbstrakTerjadinya wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) menimbulkan berbagai dampak pada sektok kehidupan. Salah satu upaya yaitu pelaksanaan vaksinasi COVID-19, dengan tujuan mengurangi penularan COVID-19. Pelaksanaan vaksinasi wajib bagi setiap warga sebagaimana telah ditentukan oleh pemerintah dalam beberapa peraturan. Tetapi setiap orang memiliki hak otonomi untuk menentukan pelayanan kesehatan bagi dirinya. Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis hak otonomi pasien berkaitan dengan pemberian vaksin COVID-19 Permasalahan dikaji melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan metode penulisan doctrinal research dimana semua bahan hukum dikumpulkan dengan studi kepustakaan. Hasil penulisan menunjukkan bahwa hak otonomi dapat dikesampingkan dikarenakan vaksinasi memiliki tujuan untuk melindungi masyarakat.Kata Kunci: Vaksinasi COVID-19; Hak Otonomi Pasien; Kewajiban Vaksinasi Covid-19.]]>
<![CDATA[Perjanjian Penetapan Harga Jual Kembali Retailer Skincare ]]>
<![CDATA[Farah Fadhila Amany]]>
<![CDATA[ Jurist-Diction Vol. 5 No. 5 (2022): Volume 5 No. 5, September 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/jd.v5i5.38437
<![CDATA[AbstractBusiness Competition Law is a legal instrument that determines everything related to business competition, which includes things that business actors can do or are prohibited. The tendency of executing prohibited agreements or prohibited activities to be carried out by business actors and several business actors is caused by the desire of the business actor or a group of business actors to become a dominant position in a relevant market. In Indonesia, there are various kinds of skincare brands that are easily available at various reseller agents. Indications of unfair business competition are found in setting the resale price for skincare retailers. This research aims to prove that there is an indication of unfair business competition by skincare retailers in determining the resale price as stipulated in Law Number 5 year 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition.Keywords: Business Competition; Resale Price Maintenance; Skincare Retailer. AbstrakHukum Persaingan Usaha merupakan instrumen hukum yang menentukan segala sesuatu yang berkaitan dengan persaingan usaha yaitu mencakup hal-hal yang dapat dilakukan maupun yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha. Kecenderungan pelaksanaan perjanjian yang dilarang maupun kegiatan yang dilarang yang dilakukan oleh pelaku usaha maupun beberapa pelaku usaha disebabkan oleh adanya keinginan pelaku usaha maupun sekelompok pelaku usaha untuk menjadi posisi dominan dalam suatu pasar bersangkutan. Di Indonesia terdapat berbagai macam merek skincare yang mudah didapatkan di berbagai agen reseller. Indikasi persaingan usaha tidak sehat ditemukan dalam penetapan harga jual kembali retailer skincare. Penulisan ini bertujuan untuk membuktikan bahwa adanya indikasi persaingan usaha tidak sehat oleh retailer skincare dalam penetapan harga jual kembali sebagaimana sesuai dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kata Kunci: Persaingan Usaha; Penetapan Harga Jual Kembali; Retailer Skincare.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Kewajiban Karantina Bagi Pelaku Perjalanan Internasional ]]>
<![CDATA[Hafidh Fawwaidz]]>
<![CDATA[ Jurist-Diction Vol. 5 No. 5 (2022): Volume 5 No. 5, September 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/jd.v5i5.38550
<![CDATA[AbstractAt the beginning of 2020 the world was shocked by the outbreak of a new virus, namely the new type of Covid-19 (SARS-CoV-2) and the disease was called Coronavirus Disease 2019 or Covid-19. To prevent the spread of the corona virus, the government issued a regulation in which the rule was set forth in Presidential Instruction Number 6 of 2020 concerning increasing discipline and law enforcement of health protocols in the prevention and control of Covid-19. So if there is a citizen who violates these rules and actually travels abroad, can he be punished? This research is a normative research, using a statutory approach and a conceptual approach. The purpose of this study is to analyze the criminal provisions related to violators of quarantine obligations for international travelers. The results of this study are that if you do not obey or refuse to carry out health quarantine obligations, you can be subject to imprisonment and fines as stipulated in Law Number 6 of 2018 concerning Health Quarantine and Law Number 4 of 1984 concerning Outbreaks of Infectious Diseases.Keywords: Covid-19; Health Quarantine; International Travel. AbstrakAwal tahun 2020 dunia digemparkan dengan merebaknya virus baru yaitu Covid-19 jenis baru (SARS-CoV-2) dan penyakitnya disebut Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19. Untuk melakukan pencegahan tersebarnya virus corona pemerintah mengeluarkan aturan dimana aturan itu dituangkan dalam Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19. Lantas jika ada seorang warga yang melanggar aturan tersebut dan justru melakukan perjalanan ke luar negeri apakah dapat dipidana. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach). Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis Ketentuan pidana terkait pelanggar kewajiban karantina bagi pelaku perjalanan internasional. Hasil dari penelitian ini yakni apabila tidak mentaati atau menolak untuk melaksanakan kewajiban karantina kesehatan dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan pidana denda yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Kata Kunci: Covid-19; Karantina Kesehatan; Perjalanan Internasional]]>
